Rabu, 04 Oktober 2017

Menyoal Dana Haji Untuk Infrastruktur

Dalam sebuah acara 2nd Annual Islamic Finance Conference yang mengangkat tema “The Role Islamic Finance in Eradicating Poverty and Income Inequality (Peran Keuangan Islam dalam Pemberantasan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan)” yang diselenggarakan oleh Kementrian Keuangan RI dan UGM, Dr. Anggito Abimanyu, selaku Koordinator Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) ikut menjadi salah satu narasumber. Meski agak tidak nyambung dengan tema, ia mengakui diminta khusus oleh panitia untuk mempresentasikan terkait pengelolaan dana haji.
Anggito Abimanyu, dalam presentasinya mengatakan, “Indonesia memiliki kuota haji paling besar, yakni berjumlah 211.000 per tahunnya. Untuk umroh, Indonesia berada di urutan kedua setelah Pakistan untuk jamaah umroh yang berjumlah 800.000 tiap tahunnya.”
“BPKH, lembaga baru yang dipimpinnya memiliki amanat untuk mengelola dana haji dengan baik sesuai Peraturan Pemerintah. Total dana yang terkumpul hingga saat ini adalah sebesar 93,2 Triliun plus 3 Triliun Dana Abadi Umat. Jadi total ada 95,2 Triliun. Ada 80 Triliun dana haji yang siap diinvestasikan atau sekitar 80 persen.”
“Dana haji sejak 7 tahun lalu diinvestasikan untuk infrastruktur melalui Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) atau SBSN, yang berjumlah cukup besar yakni Rp 35,2 Triliun. Sukuk dibolehkan karena termasuk dalam instrumen syariah. Investasi jangka panjang yang akan dilakukan BPKH selain Sukuk rencananya adalah investasi ke saham syariah, emas, properti, dll.”
“Dana haji seandainya diinvestasikan ke infrastruktur pun ke proyek-proyek yang aman dan atas rekomendasi BAPENNAS. BPKH memastikan dana haji diinvestasikan ke proyek yang Low risk, high return. Misalnya refinancing proyek-proyek yang sudah berjalan dan hanya butuh tambahan dana. Proses investasi dana haji ini juga harus disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah BPKH dan DPR RI. Jika investasi dana haji ini menguntungkan, dananya akan kembali ke jamaah dalam bentuk virtual account”
Anggito meyakinkan lembaganya akan menjalankan amanat sebaik-baiknya. Ia juga memastikan semua anggotanya bebas dari kepentingan politik karena semua non partisan, bahkan anggotanya harus melepaskan jabatan di tempat sebelumnya.
BPKH terdiri 14 orang dengan 7 bidang, yakni bidang Manajemen Resiko, Pengelolaan ESDM, Penelitian Pengembangan BPKH, Arah Investasi, Pengelolaan Keuangan BPKH, Operasional BPKH, dan terakhir bidang Hukum BPKH. Selain itu, BPKH memiliki 10 dewan pengawas syariah. Salah satunya adalah Dr. Oni Syahroni, yang merupakan Dewan Syariah Nasional MUI.[]

Tidak ada komentar: