Kamis, 26 Oktober 2017

Konfigurasi Pemikiran Politik Islam; Antara Tradisi dan Liberasi

Penulis: DR. Yusdani
Halaman: 322 hlmn
ISBN: 978-602-15241-5-2
Bahan: Book paper
Penerbit: Rona Pancaran Ilmu & PSI UII

SUATU kenyataaan bahwa masalah pertama yang muncul dalam Islam sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Bukanlah permasalahan teologis, melainkan masalah politik, walaupun kemudian masalah politik ini kemudian menjelma menjadi persoalan teologis. Problem mengenai politik dalam Islam ini seperti diungkap oleh Al-Syahrastani (479548 H) sebagai pertentangan paling besar (al-fitnah al-kubra) di kalangan umat Islam.

Persoalan konsepsi tentang negara dan pemerintahan (politik) telah menimbulkan diskusi panjang dan kontroversi di kalangan pemikir muslim dan memunculkan diskusi panjang dan kontroversi di kalangan pemikir muslim serta memunculkan sejumlah perbedaan pandangan yang cukup tajam. Perbedaan-perbedaan tidak hanya terbatas pada tataran teoritis konseptual tetapi juga memasuki wilayah politik praktis sehingga acapkali membawa pertentangan dan perpecahan di kalangan umat Islam.

Perbedaan pandangan di atas selain disebabkan oleh faktor-faktor sosio historis dan sosio kultural, yaitu adanya perbedaan latar belakang sejarah dan sosial budaya umat Islam, juga disebabkan oleh faktor yang bersifat teologis, yaitu tidak adanya keterangan tegas tentang negara dan pemerintahan dalam sumber-sumber Islam yaitu al-Qur’an dan as-Sunnah.

Walaupun terdapat beberapa tema yang sering dihubungkan dan dipahami sebagai konsep politik, negara dan kekuasaan, seperti khilafah, dawlah, ulil amr, atau hukumah, dan lain-lain. Istilah-istilah ini berada dalam kategori ayat-ayat zanniyat yang memungkinkan interpretasi. Al-Qur’an tidak membawa keterangan yang jelas tentang bentuk negara, konsepsi kekuasaan, kedaulatan dan ide tentang konstitusi.

Selain itu, perbedaan tersebut, juga disebabkan oleh perbedaan persepsi mereka tentang esensi kedua konsep tersebut. Sebagian memandang bahwa konsep negara dan pemerintahan berbeda secara konseptual. Pemerintahan adalah corak kepemimpinan dalam mengatur kepentingan orang banyak yang berhubungan dengan metode atau strategi politik. Sedangkan negara merupakan institusi politik sebagai wadah penyelenggaraan pemerintahan yang berhubungan dengan bentuk atau format politik. Sebagai konsekuensinya adalah pembicaraan tentang negara dan pemerintahan dapat dilakukan secara terpisah, seperti membicarakan strategi penyelenggaraan dan pengisian pemerintahan tanpa mempersoalkan bentuk negara. Sebagian yang lain memandang bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya, sehingga pembicaraan tentang pemerintahan tidak bisa terlepas dari pembicaraan negara.

Fenomena perbedaan pandangan di atas merupakan gejala dan realitas yang terjadi di sejumlah negara muslim sejak berakhirnya kolonialisme Barat pada pertengahan abad ke-20. Negara-negara muslim seperti Turki, Mesir, Sudan, Maroko, Pakistan, Malaysia, Aljazair, dan termasuk Indonesia mengalami kesulitan dalam upaya mengembangkan sintesis yang memungkinkan antara pemikiran dan praktik politik Islam dengan negara di daerah mereka masing-masing. Di negara-negara ini, hubungan politik antara Islam dan negara ditandai oleh ketegangan-ketegangan yang tajam, jika bukan permusuhan atau pertentangan. Sehubungan dengan posisi Islam yang menonjol di wilayah-wilayah tersebut, yaitu karena kedudukannya sebagai agama yang dianut sebagian besar penduduk. Hal ini tentu saja merupakan realitas yang menimbulkan tanda tanya. Di samping itu kenyataan tersebut telah menarik perhatian sejumlah pengamat politik muslim untuk mempersoalkan apakah Islam sesuai atau tidak dengan sistem politik modern, yang gagasannya adalah negara bangsa (nation state) sebagai salah satu unsur utamanya.

Permasalahan di atas menjadi lebih rumit jika dikaitkan dengan suatu kenyataan bahwa konsep Negara, terutama nation state (negara bangsa) adalah konsep modern yang datang dari dunia Barat, yang tidak ada presedennya dalam sejarah kaum muslim. Sedangkan dalam perspektif Barat, negara disebut negara bangsa yang terbentuk atas dasar solidaritas kebangsaan. Negara adalah fenomena modern yang terbentuk sebagai manifestasi nasionalisme yang melanda dunia pada paruh pertama abad ke-20.

Memasuki periode modern, pemikiran politik muslim menunjukkan pemikiran politik yang beragam bahkan satu sama lain seringkali bertentangan secara tajam dan menimbulkan perbedaan dan perdebatan yang panjang. Secara umum pemikiran politik muslim tersebut dikelompokkan pada tiga pemikiran.

Pertama, kelompok yang sangat anti Barat dan berpendapat bahwa ajaran Islam mengatur semua bidang kehidupan manusia termasuk sistem politik. Sistem politik yang ideal menurut kelompok ini, adalah sistem yang dipraktekkan pada masa Nabi Muhammad SAW. Dan al-Khulafa al-Rasyidun. Tokoh-tokoh yang termasuk dalam kelompok ini adalah Rasyid Rida, Sayyid Qutb, dan Maududi.

Kedua, kelompok yang berpendirian sebaliknya, bahwa Islam berkedudukan sama dengan agama lain, tidak mencampuri urusan kehidupan negara dan pemerintahan (politik). Tokoh-tokoh yang berpendirian demikian adalah Ali Abd al-Raziq dan Taha Husein.

Ketiga, kelompok yang tidak sepakat dengan kedua kelompok sebelumnya. Mereka berpendapat bahwa Islam hanya menyediakan seperangkat tata nilai moral, etika, dan prinsip dasar yang bersifat generak dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan mengenai realisasi aturan dasar tersebut tergantung pada ijtihad masing-masing bangsa muslim. Tokoh pemikir yang termasuk dalam kelompok ini adalah Muhammad Husain Haikal.

Secara umum mazhab pemikiran tentang hubungan Islam dan politik terdapat tiga aliran besar. Salah satu mazhab pemikiran tentang hubungan Islam dan politik adalah hubungan yang bersifat substansialistik yaitu aliran pemikiran politik yang tidak begitu mementingkan hubungan yang berbentuk formal antara Islam dan politik, yang penting bagi mazhab ini  adalah bagaimana nilai-nilai ajaran Islam dapat diterapkan dan mampu mempengaruhi kehidupan politik.

Selain itu muncul juga paradigma tentang politik yang bersifat simbiotik-substantif, yaitu suatu pandangan yang melihat bahwa agama dan politik mempunyai hubungan timbal balik dan saling membutuhkan. Paradigma ini menjelaskan, agama memerlukan negara (kekuasaan), karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral. Paradigma ini juga meniscayakan adanya lembaga negara bagi umat Islam tetapi dengan corak yang demokratis melalui pendirian lembaga-lembaga demokrasi seperti parlemen dan dengan modus suksesi kepemimpinan yang memberi kesempatan kepada partisipasi politik rakyat. Negara dapat mengambil bentuk monarki (konstitusional) maupun bentuk lainnya.

Di samping paradigma simbiotik, terdapat pula paradigma instrumental, yaitu bahwa negara merupakan instrumen atau alat bagi pegembangan agama dan realisasi nilai-nilai agama. Paradigma ini bertolak belakang dari suatu anggapan bahwa Islam hanya membawa prinsip-prinsip dasar tentang kehidupan politik dan tidak menentukan bentuk negara tunggal. Dalam paradigma ini, agama tidak berhubungan formal maupun institusional dengan negara dan menolak pendasaran negara kepada Islam, atau paling tidak menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu dari negara. Sebagai gantinya, agama dapat berperan untuk memberi kontribusi nilai etik dan moral bagi perkembangan kehidupan politik.

Paradigma di atas tidak terlalu tertarik kepada bentuk negara, konstitusi maupun modus suksesi, berdasarkan pada suatu anggapan bahwa Islam tidak menentukan format tunggal tentang itu. Sebagai gantinya, paradigma ini lebih mementingkan substansifikasi Islam, yaitu melakukan transformasi atau transfigurasi nilai-nilai Islam secara hakiki ke dalam proses politik dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan perspektif ini, aktivitas politik muslim berada pada tatanan kultural yaitu mengembangkan landasan budaya bagi terwujudnya masyarakat utama sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam buku ini kerangka pemikiran yang digunakan dalam menelusuri ajaran, sejarah, dan pemikiran politik muslim adalah bahwa baik al-Qur’an maupun sunnah Nabi Muhammad SAW. tidak begitu tertarik kepada bentuk, format, dan sistem tertentu tentang negara atau pemerintahan karena bentuk dan sistem akan mudah ketinggalan zaman (out of date). Selain itu, Islam secara keseluruhan menyediakan seperangkat nilai-nilai dasar fundamental sebagai etika yang berkaitan dengan negara dan pemerintahan. Kerangka pemikiran di atas berdampak pula bahwa pemikiran politik muslim klasik, abad tengah, modern, dan kontemporer sebagai sebuah produk pemikiran perlu diapresiasi dan bermanfaat. Karena produk-produk pemikiran itu merupakan upaya ijtihad yang telah dilakukan untuk menjawab berbagai tantangan dan persoalan kenegaraan dan pemerintahan sesuai dengan tingkat perkembangan zamannya. Selama pemikiran-pemikiran tersebut masih relevan dan solutif terhadap persoalan kenegaraan muslim kontemporer. Jika sebaliknya, diperlukan ijtihad  (kerja intelektual yang sistematis dan cerdas) untuk penerjemahan, pentransformasian dan pengimplementasian nilai-nilai etika tersebut dalam kehidupan masing-masing negara dan pemerintahan muslim sesuai dengan kebutuhan konteks, dinamika, ruang, dan waktu.

Secara keseluruhan pembahasan buku ini terdiri dari enam bab, bab pertama menjelaskan pendahuluan, bab kedua konsep dasar fiqh politik muslim yang menerangkan pengertian, dasar pembentukan fiqh politik dan sumber pemikiran fiqh politik, kedudukan, ruang lingkup dan kerangka pendekatan studi fiqh politik. Bab ketiga menguraikan  terma, paradigma, nalar dan aliran politik muslim, Islam, etika dan tujuan pendirian negara, dan teori kedaulatan negara dalam fiqh politik muslim. Bab keempat membahas tentang pemikiran dan praktek fiqh politik muslim dalam sejarah muslim klasik, tengah, dan modern kotemporer serta praktek fiqh politik muslim di Indonesia. Bab kelima mendeskripsikan Islam dan isu-isu politik kontemporer di Indonesia, dan terakhir bab keenam adalah penutup.[] 

Tidak ada komentar: