Kamis, 26 Oktober 2017

Konfigurasi Pemikiran Politik Islam; Antara Tradisi dan Liberasi

Penulis: DR. Yusdani
Halaman: 322 hlmn
ISBN: 978-602-15241-5-2
Bahan: Book paper
Penerbit: Rona Pancaran Ilmu & PSI UII

SUATU kenyataaan bahwa masalah pertama yang muncul dalam Islam sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Bukanlah permasalahan teologis, melainkan masalah politik, walaupun kemudian masalah politik ini kemudian menjelma menjadi persoalan teologis. Problem mengenai politik dalam Islam ini seperti diungkap oleh Al-Syahrastani (479548 H) sebagai pertentangan paling besar (al-fitnah al-kubra) di kalangan umat Islam.

Persoalan konsepsi tentang negara dan pemerintahan (politik) telah menimbulkan diskusi panjang dan kontroversi di kalangan pemikir muslim dan memunculkan diskusi panjang dan kontroversi di kalangan pemikir muslim serta memunculkan sejumlah perbedaan pandangan yang cukup tajam. Perbedaan-perbedaan tidak hanya terbatas pada tataran teoritis konseptual tetapi juga memasuki wilayah politik praktis sehingga acapkali membawa pertentangan dan perpecahan di kalangan umat Islam.

Perbedaan pandangan di atas selain disebabkan oleh faktor-faktor sosio historis dan sosio kultural, yaitu adanya perbedaan latar belakang sejarah dan sosial budaya umat Islam, juga disebabkan oleh faktor yang bersifat teologis, yaitu tidak adanya keterangan tegas tentang negara dan pemerintahan dalam sumber-sumber Islam yaitu al-Qur’an dan as-Sunnah.

Walaupun terdapat beberapa tema yang sering dihubungkan dan dipahami sebagai konsep politik, negara dan kekuasaan, seperti khilafah, dawlah, ulil amr, atau hukumah, dan lain-lain. Istilah-istilah ini berada dalam kategori ayat-ayat zanniyat yang memungkinkan interpretasi. Al-Qur’an tidak membawa keterangan yang jelas tentang bentuk negara, konsepsi kekuasaan, kedaulatan dan ide tentang konstitusi.

Selain itu, perbedaan tersebut, juga disebabkan oleh perbedaan persepsi mereka tentang esensi kedua konsep tersebut. Sebagian memandang bahwa konsep negara dan pemerintahan berbeda secara konseptual. Pemerintahan adalah corak kepemimpinan dalam mengatur kepentingan orang banyak yang berhubungan dengan metode atau strategi politik. Sedangkan negara merupakan institusi politik sebagai wadah penyelenggaraan pemerintahan yang berhubungan dengan bentuk atau format politik. Sebagai konsekuensinya adalah pembicaraan tentang negara dan pemerintahan dapat dilakukan secara terpisah, seperti membicarakan strategi penyelenggaraan dan pengisian pemerintahan tanpa mempersoalkan bentuk negara. Sebagian yang lain memandang bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya, sehingga pembicaraan tentang pemerintahan tidak bisa terlepas dari pembicaraan negara.

Fenomena perbedaan pandangan di atas merupakan gejala dan realitas yang terjadi di sejumlah negara muslim sejak berakhirnya kolonialisme Barat pada pertengahan abad ke-20. Negara-negara muslim seperti Turki, Mesir, Sudan, Maroko, Pakistan, Malaysia, Aljazair, dan termasuk Indonesia mengalami kesulitan dalam upaya mengembangkan sintesis yang memungkinkan antara pemikiran dan praktik politik Islam dengan negara di daerah mereka masing-masing. Di negara-negara ini, hubungan politik antara Islam dan negara ditandai oleh ketegangan-ketegangan yang tajam, jika bukan permusuhan atau pertentangan. Sehubungan dengan posisi Islam yang menonjol di wilayah-wilayah tersebut, yaitu karena kedudukannya sebagai agama yang dianut sebagian besar penduduk. Hal ini tentu saja merupakan realitas yang menimbulkan tanda tanya. Di samping itu kenyataan tersebut telah menarik perhatian sejumlah pengamat politik muslim untuk mempersoalkan apakah Islam sesuai atau tidak dengan sistem politik modern, yang gagasannya adalah negara bangsa (nation state) sebagai salah satu unsur utamanya.

Permasalahan di atas menjadi lebih rumit jika dikaitkan dengan suatu kenyataan bahwa konsep Negara, terutama nation state (negara bangsa) adalah konsep modern yang datang dari dunia Barat, yang tidak ada presedennya dalam sejarah kaum muslim. Sedangkan dalam perspektif Barat, negara disebut negara bangsa yang terbentuk atas dasar solidaritas kebangsaan. Negara adalah fenomena modern yang terbentuk sebagai manifestasi nasionalisme yang melanda dunia pada paruh pertama abad ke-20.

Memasuki periode modern, pemikiran politik muslim menunjukkan pemikiran politik yang beragam bahkan satu sama lain seringkali bertentangan secara tajam dan menimbulkan perbedaan dan perdebatan yang panjang. Secara umum pemikiran politik muslim tersebut dikelompokkan pada tiga pemikiran.

Pertama, kelompok yang sangat anti Barat dan berpendapat bahwa ajaran Islam mengatur semua bidang kehidupan manusia termasuk sistem politik. Sistem politik yang ideal menurut kelompok ini, adalah sistem yang dipraktekkan pada masa Nabi Muhammad SAW. Dan al-Khulafa al-Rasyidun. Tokoh-tokoh yang termasuk dalam kelompok ini adalah Rasyid Rida, Sayyid Qutb, dan Maududi.

Kedua, kelompok yang berpendirian sebaliknya, bahwa Islam berkedudukan sama dengan agama lain, tidak mencampuri urusan kehidupan negara dan pemerintahan (politik). Tokoh-tokoh yang berpendirian demikian adalah Ali Abd al-Raziq dan Taha Husein.

Ketiga, kelompok yang tidak sepakat dengan kedua kelompok sebelumnya. Mereka berpendapat bahwa Islam hanya menyediakan seperangkat tata nilai moral, etika, dan prinsip dasar yang bersifat generak dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan mengenai realisasi aturan dasar tersebut tergantung pada ijtihad masing-masing bangsa muslim. Tokoh pemikir yang termasuk dalam kelompok ini adalah Muhammad Husain Haikal.

Secara umum mazhab pemikiran tentang hubungan Islam dan politik terdapat tiga aliran besar. Salah satu mazhab pemikiran tentang hubungan Islam dan politik adalah hubungan yang bersifat substansialistik yaitu aliran pemikiran politik yang tidak begitu mementingkan hubungan yang berbentuk formal antara Islam dan politik, yang penting bagi mazhab ini  adalah bagaimana nilai-nilai ajaran Islam dapat diterapkan dan mampu mempengaruhi kehidupan politik.

Selain itu muncul juga paradigma tentang politik yang bersifat simbiotik-substantif, yaitu suatu pandangan yang melihat bahwa agama dan politik mempunyai hubungan timbal balik dan saling membutuhkan. Paradigma ini menjelaskan, agama memerlukan negara (kekuasaan), karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral. Paradigma ini juga meniscayakan adanya lembaga negara bagi umat Islam tetapi dengan corak yang demokratis melalui pendirian lembaga-lembaga demokrasi seperti parlemen dan dengan modus suksesi kepemimpinan yang memberi kesempatan kepada partisipasi politik rakyat. Negara dapat mengambil bentuk monarki (konstitusional) maupun bentuk lainnya.

Di samping paradigma simbiotik, terdapat pula paradigma instrumental, yaitu bahwa negara merupakan instrumen atau alat bagi pegembangan agama dan realisasi nilai-nilai agama. Paradigma ini bertolak belakang dari suatu anggapan bahwa Islam hanya membawa prinsip-prinsip dasar tentang kehidupan politik dan tidak menentukan bentuk negara tunggal. Dalam paradigma ini, agama tidak berhubungan formal maupun institusional dengan negara dan menolak pendasaran negara kepada Islam, atau paling tidak menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu dari negara. Sebagai gantinya, agama dapat berperan untuk memberi kontribusi nilai etik dan moral bagi perkembangan kehidupan politik.

Paradigma di atas tidak terlalu tertarik kepada bentuk negara, konstitusi maupun modus suksesi, berdasarkan pada suatu anggapan bahwa Islam tidak menentukan format tunggal tentang itu. Sebagai gantinya, paradigma ini lebih mementingkan substansifikasi Islam, yaitu melakukan transformasi atau transfigurasi nilai-nilai Islam secara hakiki ke dalam proses politik dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan perspektif ini, aktivitas politik muslim berada pada tatanan kultural yaitu mengembangkan landasan budaya bagi terwujudnya masyarakat utama sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam buku ini kerangka pemikiran yang digunakan dalam menelusuri ajaran, sejarah, dan pemikiran politik muslim adalah bahwa baik al-Qur’an maupun sunnah Nabi Muhammad SAW. tidak begitu tertarik kepada bentuk, format, dan sistem tertentu tentang negara atau pemerintahan karena bentuk dan sistem akan mudah ketinggalan zaman (out of date). Selain itu, Islam secara keseluruhan menyediakan seperangkat nilai-nilai dasar fundamental sebagai etika yang berkaitan dengan negara dan pemerintahan. Kerangka pemikiran di atas berdampak pula bahwa pemikiran politik muslim klasik, abad tengah, modern, dan kontemporer sebagai sebuah produk pemikiran perlu diapresiasi dan bermanfaat. Karena produk-produk pemikiran itu merupakan upaya ijtihad yang telah dilakukan untuk menjawab berbagai tantangan dan persoalan kenegaraan dan pemerintahan sesuai dengan tingkat perkembangan zamannya. Selama pemikiran-pemikiran tersebut masih relevan dan solutif terhadap persoalan kenegaraan muslim kontemporer. Jika sebaliknya, diperlukan ijtihad  (kerja intelektual yang sistematis dan cerdas) untuk penerjemahan, pentransformasian dan pengimplementasian nilai-nilai etika tersebut dalam kehidupan masing-masing negara dan pemerintahan muslim sesuai dengan kebutuhan konteks, dinamika, ruang, dan waktu.

Secara keseluruhan pembahasan buku ini terdiri dari enam bab, bab pertama menjelaskan pendahuluan, bab kedua konsep dasar fiqh politik muslim yang menerangkan pengertian, dasar pembentukan fiqh politik dan sumber pemikiran fiqh politik, kedudukan, ruang lingkup dan kerangka pendekatan studi fiqh politik. Bab ketiga menguraikan  terma, paradigma, nalar dan aliran politik muslim, Islam, etika dan tujuan pendirian negara, dan teori kedaulatan negara dalam fiqh politik muslim. Bab keempat membahas tentang pemikiran dan praktek fiqh politik muslim dalam sejarah muslim klasik, tengah, dan modern kotemporer serta praktek fiqh politik muslim di Indonesia. Bab kelima mendeskripsikan Islam dan isu-isu politik kontemporer di Indonesia, dan terakhir bab keenam adalah penutup.[] 

Rabu, 18 Oktober 2017

Muda Cendekia, Pustaka Saga, Sabuk Pustaka; Bangkitnya Budaya Literasi di KAMMI

AHAD (15/10), Saya berkesempatan bertandang ke markas baru KAMMI Daerah Malang selepas mengisi acara Sekolah Kebangsaan di BEM Universitas Brawijaya, di sebuah Villa daerah Batu, Malang. Di sekretariat tersebut ada beberapa nama yang hadir, di antaranya adalah: Eri Muriyan, Jundy, Azami, dkk. Kami berbincang banyak hal, tentang buku, politik, ekonomi, bisnis, KAMMI dan soal jodoh (hahaha, soalnya banyak yang masih jomblo).
Eri Muriyan adalah salah satu pentolan sebuah penerbit buku-buku gerakan, yang bernama Sabuk Pustaka di daerah Malang. Buku pertamanya yang ia tulis berjudul, “Mencintai KAMMI Dengan Kritik; Refleksi Pergerakan dan Pengkaderan.” Dalam sebuah pengantarnya, penerbit Sabuk Pustaka mengatakan penerbitan buku-buku tersebut adalah sebuah usaha untuk ikut menghidupkan budaya literasi gerakan mahasiswa dan generasi muda yang ada di kota Malang. Cita-cita yang sangat mulia dan baik tentunya.
Sambil bercanda saya bertanya, “Ini kok judul-judul bukunya banyak mengkritik KAMMI? Gak dimarahin sama Ketum KAMMI Pusat, Kartika Nur Rahman?” Sambil tertawa kecil, Eri menjawab, “Gak lah mas, kemarin ketemu Ketum aman-aman aja. Hehehe...”.
Saya bertanya ini bukan tanpa alasan. Judul yang menarik, tentu menjadi daya tarik sebuah buku atau karya tulis. Misal sebuah berita dibuat judul yang bombastis saja, bisa mendapat jutaan klik. Saya tidak berani menyampaikan langsung ke Eri, karena saya orang yang sungkan mengkritik secara langsung, apalagi di sebuah forum.
Lewat tulisan ini, saya ingin memberi sebuah advice (masukan) ke Eri agar judul-judulnya dipermanis lagi supaya lebih ciamik dan tidak fokus hanya soal KAMMI saja, akan tetapi mengambil segmen-segmen yang lain. Buku yang terakhir yang ditulis Dharma Setyawan berjudul “KAMMI, Beyond Politics”, menurut saya sudah ada kemajuan dari buku-buku sebelumnya. Tapi harus saya akui dan apresiasi, semangat Eri, dkk. sudah pada jalur yang tepat. Soal pengemasan buku agar menarik dan mempunyai daya jual sebenarnya bukan keahlian saya, ada mas Yusuf Maulana, Dwi Suwiknyo yang lebih senior dalam soal ini.
Sebuah Saga dari Surabaya
Lahir sebelum Sabuk Pustaka, Pustaka Saga di awal-awal kelahirannya mencoba memproduksi ulang buku-buku yang sebelumnya sudah pernah diproduksi oleh seniornya Rijalul Imam, salah satu punggawa dari Penerbit Muda Cendekia.
Oh ya, saya coba mengurutkan, era kebangkitan budaya literasi KAMMI diawali oleh penerbit Muda Cendikia yang digagas oleh Akh. Rijalul Imam dan istrinya Mbak Tri Mulyaningsih. Kemudian diikuti Pustaka Saga, yang dikawal oleh anak-anak muda dari Surabaya seperti Arif Syaifurrisal, Gading Ekapuja Aurizki, dan Ahmad Jilul. Yang terakhir adalah Sabuk Pustaka, Eri Muriyan dkk. dari Malang.
Kembali ke Pustaka Saga, saya pernah bertemu dengan dua penggagasnya di sebuah warung kopi di Yogyakarta. Meski saat itu tidak banyak membahas soal buku, akan tetapi saya bisa menangkap gagasan anak-anak muda Surabaya ini sangat cemerlang. Sayang tidak ada Arif Syaifurrisal di situ. Mudah-mudahan kalau saya ke Surabaya saya akan menyempatkan untuk bertemu dan berdiskusi dengan Arif.
Saga, lumayan konsisten menerbitkan buku-buku gerakan. Banyak segmen yang diambil. Bahkan novel-novel dan biografi tokoh bangsa pun coba diterbitkan oleh mereka. Arif pernah menyampaikan dalam sebuah chat whatsapp pribadi, kalau distribusi mereka tidak masuk ke toko-toko besar. Mereka mengandalkan jaringan mereka sendiri. Dalam jumlah produksi pun mereka cetak terbatas (berkisar 200-300 eksemplar). “Tidak terlalu banyak mas, supaya kita tidak rugi. Kalau habis, baru kita cetak lagi”, ungkap Arif.
Pseudoliterasi dan Belajar dari Penerbit Senior
Adakah orang yang berkecimpung di dunia literasi, tetapi tidak menjalankan keliterasian? Jawabannya adalah BANYAK! Di bukunya mas Iqbal Dawami, “Pseudoliterasi; Menyingkap Sisi Lain Dunia Literasi” diungkapkan bahwa orang-orang pseudoliterasi ini adalah aktivis literasi palsu nan semu. Di dalam Pemerintahan, pendidikan (sekolah, pesantren, dan kampus), penerbitan, perpustakaan dan taman bacaan, kalangan penulis, dll. ternyata ada dan banyak oknum pseudoliterasi ini, ungkap mas Iqbal Dawami di buku tersebut. Menyoal pseudoliterasi ini, penerbit-penerbit yang digagas oleh anak-anak KAMMI jangan sampai terjadi seperti yang dimaksud oleh Mas Iqbal Dawami dalam bukunya.
Mas Yusuf Maulana, suatu ketika pernah bercerita saat beliau masih menjadi Kepala Editor di penerbitan tersebut, jika Pro-U Media sangat baik dalam pelaporan penjualan kepada penulis (bahkan lebih baik dari sebuah penerbit mayor yang memiliki jaringan toko buku sendiri di seluruh Indonesia). Pro-U juga membantu para penulis-penulisnya untuk membedah buku yang diterbitkannya (akomodasi dan lain-lain tentu ditanggung oleh mereka). Mereka juga sangat selektif memilih penulis yang akan diterbitkan di penerbitnya. Selain itu penulis-penulisnya aktif mengadakan diskusi untuk perkembangan literasi penerbit mereka. Hal-hal positif seperti ini menurut saya perlu dicontoh oleh penerbit-penerbit baru yang didirikan oleh anak-anak KAMMI.
Konsistensi dan tidak isti’jal (tergesa-gesa) adalah kunci sebuah penerbitan yang sukses (subjektif). Saya pernah diceritakan oleh mas Yusuf Maulana, ada beberapa penerbit yang cepat bangkrut karena tergesa-gesa dalam bisnis. Apa contohnya, omset belum besar tetapi sudah berani mencicil kendaraan, dll. Nah, ini juga harus menjadi perhatian penerbit-penerbit baru di KAMMI. Sebenarnya bukan hanya bisnis penerbitan, akan tetapi bisnis apapun jika Anda ingin terlihat kaya secara instan maka tunggu saja kehancurannya.

Terakhir, seringkali pertanyaan ini ditanyakan oleh saya. “Apakah buku bisa bertahan di era digital saat ini?” Jawabannya menurut saya MASIH! Coba saya tanya, meski ada e-book yang bisa diakses dan dibaca di gadget Anda, apakah Anda menikmati membacanya? Saya yakin mayoritas banyak yang menjawab tidak. Cetak tetap menjadi pilihan utama. Itu saja coretan dari saya, semoga ada manfaatnya untuk perkembangan budaya literasi di kalangan kader KAMMI dan jika ada kesalahan mohon Saya dikritik dan dimaafkan. Wallahua’lam[]

Rabu, 04 Oktober 2017

Menyoal Dana Haji Untuk Infrastruktur

Dalam sebuah acara 2nd Annual Islamic Finance Conference yang mengangkat tema “The Role Islamic Finance in Eradicating Poverty and Income Inequality (Peran Keuangan Islam dalam Pemberantasan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan)” yang diselenggarakan oleh Kementrian Keuangan RI dan UGM, Dr. Anggito Abimanyu, selaku Koordinator Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) ikut menjadi salah satu narasumber. Meski agak tidak nyambung dengan tema, ia mengakui diminta khusus oleh panitia untuk mempresentasikan terkait pengelolaan dana haji.
Anggito Abimanyu, dalam presentasinya mengatakan, “Indonesia memiliki kuota haji paling besar, yakni berjumlah 211.000 per tahunnya. Untuk umroh, Indonesia berada di urutan kedua setelah Pakistan untuk jamaah umroh yang berjumlah 800.000 tiap tahunnya.”
“BPKH, lembaga baru yang dipimpinnya memiliki amanat untuk mengelola dana haji dengan baik sesuai Peraturan Pemerintah. Total dana yang terkumpul hingga saat ini adalah sebesar 93,2 Triliun plus 3 Triliun Dana Abadi Umat. Jadi total ada 95,2 Triliun. Ada 80 Triliun dana haji yang siap diinvestasikan atau sekitar 80 persen.”
“Dana haji sejak 7 tahun lalu diinvestasikan untuk infrastruktur melalui Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) atau SBSN, yang berjumlah cukup besar yakni Rp 35,2 Triliun. Sukuk dibolehkan karena termasuk dalam instrumen syariah. Investasi jangka panjang yang akan dilakukan BPKH selain Sukuk rencananya adalah investasi ke saham syariah, emas, properti, dll.”
“Dana haji seandainya diinvestasikan ke infrastruktur pun ke proyek-proyek yang aman dan atas rekomendasi BAPENNAS. BPKH memastikan dana haji diinvestasikan ke proyek yang Low risk, high return. Misalnya refinancing proyek-proyek yang sudah berjalan dan hanya butuh tambahan dana. Proses investasi dana haji ini juga harus disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah BPKH dan DPR RI. Jika investasi dana haji ini menguntungkan, dananya akan kembali ke jamaah dalam bentuk virtual account”
Anggito meyakinkan lembaganya akan menjalankan amanat sebaik-baiknya. Ia juga memastikan semua anggotanya bebas dari kepentingan politik karena semua non partisan, bahkan anggotanya harus melepaskan jabatan di tempat sebelumnya.
BPKH terdiri 14 orang dengan 7 bidang, yakni bidang Manajemen Resiko, Pengelolaan ESDM, Penelitian Pengembangan BPKH, Arah Investasi, Pengelolaan Keuangan BPKH, Operasional BPKH, dan terakhir bidang Hukum BPKH. Selain itu, BPKH memiliki 10 dewan pengawas syariah. Salah satunya adalah Dr. Oni Syahroni, yang merupakan Dewan Syariah Nasional MUI.[]

Selasa, 03 Oktober 2017

Kebangkitan Ekonomi Syariah

Praktik dan implementasi ekonomi syariah pada sektor keuangan di berbagai Negara baru dimulai pada abad ke-20. Meski diskursus tentang riba sendiri sudah terjadi puluhan tahun sebelumnya di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dengan kemunculan industri ekonomi syariah seperti bank syariah, koperasi syariah (BMT), asuransi syariah, usaha-usaha yang bernafaskan syariah (hotel syariah, swalayan syariah, dll.), dan terakhir pasar modal syariah (saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah).Munculnya industri-industri ini tentu karena ada demand (permintaan) dan ghirah (semangat) ke-Islaman yang kuat dari masyarakat muslim di Indonesia.

Perubahan demi perubahan terus bergulir mengiringi industri yang telah berumur lebih dari dua dekade ini. Meski ada yang belum sempurna dalam perkembangannya, tapi kita harus mengapresiasi pihak-pihak terkait yang mendukung dan berjuang di industri ini. Para ulama (Dewan Syariah Nasional-MUI), praktisi, akademisi, dan masyarakat yang peduli dengan konsep anti riba, bahu-membahu mengeksplorasi keilmuannya untuk merumuskan konsep-konsep aplikasi ekonomi dan keuangan syariah yang kompatibel dengan Negara kita.

Jika dibandingkan dengan total aset perbankan konvensional, memang total aset perbankan syariah masih sangat kecil sekali. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Januari 2017, secara nasional industri perbankan syariah terdiri dari 13 Bank Umum Syariah, 21 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 166 BPRS dengan total aset Rp 356,50 triliun dengan pangsa pasar sebesar 5,13 persen.

Kebangkitan industri ekonomi dan keuangan syariah yang positif ini dalam perkembangannya, banyak juga kontra, bahkan mengarah pada demarketisasi. Mereka mengatakan, “Bank syariah sama saja dengan bank konvensional!” Hal ini tentu tidak boleh terjadi, mengingat seharusnya diskusi dan dialog yang lebih dikedepankan. Pemahaman soal sumber rujukan yang berbeda juga bisa menjadi sebab pro-kontra terhadap perkembangan industri ekonomi dan keuangan syariah ini. Khasanah keilmuan seharusnya kita up grade lagi, agar kita lebih bijak dalam menyikapi persoalan-persoalan ini.

Buku yang tebalnya 300 halaman ini, tidak ingin menjawab problem-problem tadi, tapi barangkali bisa sedikit memberi gambaran tentang pemahaman ekonomi syariah itu sendiri. Buku yang saya susun secara sederhana ini disuguhkan untuk memperkaya wawasan kita tentang ekonomi syariah yang bukan lagi menjadi wacana tapi sudah dipraktikkan di Negara kita Indonesia. Agar runut dan kontekstual, di Bab pertama saya menuliskan tentang “Ekonomi Indonesia.” Bab kedua, “Diskursus Ekonomi Syariah dalam Lintasan Sejarah.” Bab ketiga, “Mengenal Ekonomi Syariah.” Bab keempat, “Konsep Ekonomi Islam.” Bab kelima, “Tokoh-tokoh Bicara Ekonomi Islam.” Dan di bab terakhir, sebagai penutup saya menuliskan tentang “Kritik dan Masukan untuk Praktik Ekonomi Syariah di Indonesia.”

Akhirnya saya tak ingin berpanjang lebar mengulas buku ini, Anda bisa membaca dan mereview sendiri. Jika ada masukan dan kritik, saya akan lebih senang. Karena sudah pasti buku ini banyak kekurangannya. Jika ingin mendapatkan buku ini, Anda bisa menghubungi ke nomor 082138100707. Terima kasih.[]