Edo's Go-Blog

Penulis: DR. Yusdani Halaman: 322 hlmn ISBN: 978-602-15241-5-2 Bahan: Book paper Penerbit: Rona Pancaran Ilmu & PSI UII SUATU kenyataaan bahwa masalah pertama yang muncul dalam Islam sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Bukanlah permasalahan teologis, melainkan masalah politik, walaupun kemudian masalah politik ini kemudian menjelma menjadi persoalan teologis. Problem mengenai politik dalam Islam ini seperti diungkap oleh Al-Syahrastani (479548 H) sebagai pertentangan paling besar ( al-fitnah al-kubra ) di kalangan umat Islam. Persoalan konsepsi tentang negara dan pemerintahan (politik) telah menimbulkan diskusi panjang dan kontroversi di kalangan pemikir muslim dan memunculkan diskusi panjang dan kontroversi di kalangan pemikir muslim serta memunculkan sejumlah perbedaan pandangan yang cukup tajam. Perbedaan-perbedaan tidak hanya terbatas pada tataran teoritis konseptual tetapi juga memasuki wilayah politik praktis sehingga acapkali membawa pertentangan dan perpeca

AHAD (15/10), Saya berkesempatan bertandang ke markas baru KAMMI Daerah Malang selepas mengisi acara Sekolah Kebangsaan di BEM Universitas Brawijaya, di sebuah Villa daerah Batu, Malang. Di sekretariat tersebut ada beberapa nama yang hadir, di antaranya adalah: Eri Muriyan, Jundy, Azami, dkk. Kami berbincang banyak hal, tentang buku, politik, ekonomi, bisnis, KAMMI dan soal jodoh (hahaha, soalnya banyak yang masih jomblo). Eri Muriyan adalah salah satu pentolan sebuah penerbit buku-buku gerakan, yang bernama Sabuk Pustaka di daerah Malang. Buku pertamanya yang ia tulis berjudul, “Mencintai KAMMI Dengan Kritik; Refleksi Pergerakan dan Pengkaderan.” Dalam sebuah pengantarnya, penerbit Sabuk Pustaka mengatakan penerbitan buku-buku tersebut adalah sebuah usaha untuk ikut menghidupkan budaya literasi gerakan mahasiswa dan generasi muda yang ada di kota Malang. Cita-cita yang sangat mulia dan baik tentunya. Sambil bercanda saya bertanya, “Ini kok judul-judul bukunya banyak mengkritik

Dalam sebuah acara 2nd Annual Islamic Finance Conference yang mengangkat tema “The Role Islamic Finance in Eradicating Poverty and Income Inequality (Peran Keuangan Islam dalam Pemberantasan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan)” yang diselenggarakan oleh Kementrian Keuangan RI dan UGM, Dr. Anggito Abimanyu, selaku Koordinator Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) ikut menjadi salah satu narasumber. Meski agak tidak nyambung dengan tema,  ia mengakui diminta khusus oleh panitia untuk mempresentasikan terkait pengelolaan dana haji. Anggito Abimanyu, dalam presentasinya mengatakan, “Indonesia memiliki kuota haji paling besar, yakni berjumlah 211.000 per tahunnya. Untuk umroh, Indonesia berada di urutan kedua setelah Pakistan untuk jamaah umroh yang berjumlah 800.000 tiap tahunnya.” “BPKH, lembaga baru yang dipimpinnya memiliki amanat untuk mengelola dana haji dengan baik sesuai Peraturan Pemerintah. Total dana yang terkumpul hingga saat ini adalah sebesar 93,2 Triliun plus 3 Tri

Praktik dan implementasi ekonomi syariah pada sektor keuangan di berbagai Negara baru dimulai pada abad ke-20. Meski diskursus tentang riba sendiri sudah terjadi puluhan tahun sebelumnya di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dengan kemunculan industri ekonomi syariah seperti bank syariah, koperasi syariah (BMT), asuransi syariah, usaha-usaha yang bernafaskan syariah (hotel syariah, swalayan syariah, dll.), dan terakhir pasar modal syariah (saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah).Munculnya industri-industri ini tentu karena ada demand (permintaan) dan ghirah (semangat) ke-Islaman yang kuat dari masyarakat muslim di Indonesia. Perubahan demi perubahan terus bergulir mengiringi industri yang telah berumur lebih dari dua dekade ini. Meski ada yang belum sempurna dalam perkembangannya, tapi kita harus mengapresiasi pihak-pihak terkait yang mendukung dan berjuang di industri ini. Para ulama (Dewan Syariah Nasional-MUI), praktisi, akademisi, dan masyarakat yang peduli dengan konsep