Senin, 24 November 2014

Prospek Keuangan Inklusif di Indonesia

Source: www.merdeka.com
ISTILAH keuangan inklusif menjadi tren pasca krisis Amerika Serikat di tahun 2008, terutama didasari dampak krisis kepada kelompok in the bottom of pyramid (pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya unbanked yang tercatat sangat tinggi di luar Negara maju.

Disinyalir oleh Bank Dunia, tidak kurang dari 90% penduduk di Negara-negara berkembang belum memiliki akses ke lembaga permodalan. Akibatnya mereka harus berhadapan dengan berbagai kesulitan. Baik untuk keluar dari jeratan kemiskinan, meningkatkan pendapatan, maupun untuk mendiversifikasi usahanya. Fakta sosio-ekonomi inilah yang sebenarnya melandasi visi jasa layanan keuangan noneklusif, universal, dan menjangkau semua golongan.

Belum ada definisi yang baku dari istilah keuangan inklusif. World Bank mengartikan keuangan inklusif sebagai sistem jasa layanan keuangan yang bersifat universal, nonekslusif. Dalam praktiknya, gagasan keuangan inklusif mengambil bentuk dalam skema yang kini lebih dikenal dalam istilah microfinance, dengan fitur utama berupa microcredit. Microfinance adalah sistem layanan keuangan skala kecil (biasanya berupa kredit permodalan) yang ditujukan untuk membiayai usaha skala mikro dan menengah, baik perorangan maupun kelembagaan.

Keuangan inklusif merupakan satu skema pembiayaan inklusif, dengan tujuan utama memberikan berbagai layanan keuangan kepada kalangan miskin dan berpenghasilan rendah. Ragam layanan keuangan tersebut antara lain berupa kredit permodalan, tabungan, asuransi, serta layanan transfer keuangan. Tiga kategori layanan keuangan yang belakangan disebut, sebenarnya merupakan adisi dari layanan utama microfinance dalam bentuk kredit usaha.

Mengapa Perlu Keuangan Inklusif?

Berbagai alasan menyebabkan masyarakat yang dimaksud menjadi unbanked, baik dari sisi supply (penyedia jasa) maupun demand (masyarakat), yaitu karena price barrier (mahal), information barrier (tidak mengetahui), design product barrier (produk yang cocok), dan chanel barrier (sarana yang sesuai). Keuangan inklusif mampu menjawab alasan tersebut dengan memberikan banyak manfaat yang dinikmati oleh masyarakat, regulator, pemerintah, dan pihak swasta.

Mengutip dari situs resmi Bank Indonesia, manfaat dari keuangan inklusif di antaranya adalah: meningkatkan efisiensi ekonomi, mendukung stabilitas sistem keuangan, mengurangi rentenir (irresponsible finance), mendukung pendalaman pasar keuangan, memberikan potensi baru bagi perbankan, mendukung peningkatan Human Development Index (HDI) Indonesia, berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang sustainable dan berkelanjutan, terakhir mengurangi kesenjangan sosial, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan.

Dewasa ini, keuangan inklusif digunakan sebagai dasar pikir yang melandasi berbagai solusi programatik untuk mendukung perkembangan sektor usaha skala kecil. Kini, berbagai program ini telah mendapatkan dukungan prima dari Negara, baik dukungan dari segi kebijakan, penjaminan, dan lain sebagainya. Lebih jauh lagi, sistem ini menjadi standard operating systems sekaligus ujung tombak dalam merespons fenomena kemiskinan di seluruh dunia.

Bagaimana Keuangan Inklusif di Indonesia?

Strategi keuangan inklusif bukanlah sebuah inisiatif yang terisolasi, sehingga keterlibatan dalam keuangan inklusif tidak hanya terkait dengan tugas Bank Indonesia (BI), namun juga regulator, Kementrian dan lembaga lainnya dalam upaya pelayanan keuangan kepada masyarakat luas. Melalui strategi nasional keuangan inklusif diharapkan bisa berkolaborasi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan tercipta secara baik dan terstruktur.

Jika acuan keuangan inklusif adalah empat poin seperti dibahas di awal, yakni: kredit permodalan, tabungan, asuransi, serta layanan transfer keuangan. Maka turunan dari konsep tersebut yang sudah dijalankan oleh Pemerintah di antaranya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit yang tidak menggunakan agunan (jaminan) dan pelaksanaanya menunjuk bank-bank pelaksana. Kemudian konsep “Tabunganku” di era SBY, dimana masyarakat menabung bisa dengan nominal Rp. 10.000,- dan tidak ada potongan administrasi. Untuk asuransi kesehatan, program terbaru dari Pemerintah sudah ada BPJS. Untuk transfer keuangan sendiri bisa melalui bank dan ada lembaga-lembaga transfer antar Negara.

Bagaimana praktiknya program-program dari Pemerintah tersebut? Menurut hemat penulis jika merujuk data di lapangan program-program tersebut memang sepenuhnya belum optimal. Misal, dalam praktiknya Bank pelaksana KUR tetap meminta jaminan. Program Tabunganku hanya bergaung di awal-awal, dalam perjalanannya tidak berjalan lagi. Asuransi kesehatan melalui BPJS juga belum bisa terlaksana sepenuhnya karena ada program dari Pemerintahan yang baru, yakni Kartu Indonesia Sehat dll. Untuk transfer keuangan juga masih menerapkan admin yang cukup tinggi.

Perlu ada terobosan yang lebih solutif dari konsep keuangan inklusif yang selama ini sudah berjalan. Program yang terintegrasi bisa mengakomodir semua problem masyarakat yang unbanked seperti disebut di awal. KUR mungkin bisa terlembaga dan hadir di seluruh daerah tanpa bantuan bank pelaksana. Program “Tabunganku” bisa digiatkan lagi. Asuransi kesehatan, baik BPJS, KIS, Askes dll. bisa terintegrasi secara baik. Admin layanan transfer antar daerah dan Negara juga bisa diminimalkan. Dengan begitu, problem pada kelompok in the bottom of pyramid bisa terpecahkan. Wallahua’lam []