Rabu, 25 Juni 2014

Dicari Capres dan Cawapres yang Mendukung Ekonomi Syariah

GELARAN pilpres 2014 tidak akan lama lagi bakal berlangsung. Bahkan tahap-tahap debat, beberapa sudah dilewati. Jika debat pertama membahas persoalan hukum dan HAM, di debat kedua membahas persoalan ekonomi. Sayangnya, tidak ada satu pun bahasan yang menyentuh soal ekonomi syariah. Mungkin para capres dan cawapres menganggap isu ini tidak seksi bagi konstituennya. Padahal, geliat ekonomi syariah sangat luar biasa beberapa tahun belakangan. Ini dimulai ketika Bank Muamalat yang merupakan bank syariah pertama yang ada di Indonesia bisa membuktikan melewati badai krisis ekonomi di tahun 1997-1998. Diikuti dengan munculnya bank-bank syariah, BPRS, BMT, asuransi syariah, pegadaian syariah, hotel syariah dan masih banyak lagi usaha-usaha yang menggunakan skema syariah.

Dalam data yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Februari 2014 perbankan syariah masih terus tumbuh. Total aset yang dikelola oleh 11 bank umum syariah, 23 unit usaha syariah bank, dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR) syariah mencapai Rp 234,08 triliun. Sementara angka pertumbuhan mencapai 18,8 persen secara tahunan. Ini belum termasuk koperasi-koperasi syariah (BMT) yang tersebar di daerah-daerah. Sungguh ini aset yang tidak kecil dan masih punya potensi lebih besar lagi ke depan.

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 2 periode kepemimpinannya dari tahun 2004-2014 memang cukup mengakomodir pengembangan ekonomi syariah. Di antaranya dengan terbitnya UU nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk) dan UU nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pemerintah juga menerbitkan UU yang mendorong koperasi syariah untuk tumbuh melalui UU nomor 17 tahun 2012 menggantikan UU Koperasi nomor 25 tahun 1992. Namun sayangnya, UU Koperasi yang baru ini dibatalkan oleh MK karena ada beberapa masalah yang dianggap mengaburkan nilai-nilai koperasi itu sendiri.

Pemerintahan SBY juga membuat program yang memberi kemudahan UKM untuk mengakses dana untuk usahanya. Salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan PNPM. Khusus KUR, Pemerintah mulai mempercayakan dana-dana KUR untuk disalurkan melalui bank-bank syariah. Namun jumlahnya belum terlalu signifikan. BPR-BPR syariah yang notabene sangat kuat dalam penyaluran dana untuk usaha mikro pun belum dilibatkan dalam menyalurkan dana-dana KUR ini. Sehingga ini belum bisa mendongkrak total aset perbankan syariah secara nasional.

Visi Misi Ekonomi Syariah Capres 2014

Visi-misi capres bisa dengan mudah kita unduh melalui website resmi KPU. Sehingga kita bisa tau secara seksama kemana arah tujuan para capres ini akan menjalankan programnya. Masing-masing pasangan capres dan cawapres juga menjelaskan agenda ekonominya di dalam draft visi-misi tersebut.

Dimulai dari agenda ekonomi pasangan capres dan cawapres Prabowo – Hatta. Dari 17 poin agenda ekonomi Prabowo - Hatta, ada poin yang menyinggung tentang ekonomi syariah. Kalimatnya sebagai berikut: “Menjadikan RI sebagai pusat pengembangan perbankan/keuangan syariah industri kreatif muslimah dunia serta membangun kampung kreativitas bagi pelaku industri kreatif di Kabupaten/Kota.” Poinnya adalah, pasangan Prabowo – Hatta ingin menjadikan RI sebagai pusat pengembangan perbankan/keuangan syariah.

Sementara dari pasangan capres dan cawapres Jokowi – Jusuf Kalla (JK), dari 16 butir agenda ekonominya yang tertuang dalam 42 halaman visi-misi dan program aksinya, tidak ada satu pun yang menyinggung soal ekonomi dan perbankan syariah. Dalam agenda ekonominya tentang perbankan, Jokowi – JK hanya menuliskan: “Kami akan berkomitmen untuk membangun penguatan sektor keuangan berbasis nasional.” Tidak ada penekanan sama sekali tentang ekonomi dan perbankan syariah.

Perlu Dorongan Untuk Kebijakan Ekonomi Syariah

Sekalipun itu hanya draft visi, misi, dan program aksi para pasangan capres dan cawapres, kiranya sangat penting mendorong kebijakan-kebijakan ekonomi syariah yang sedang bergeliat di Indonesia. Saya sangat berharap, sekalipun pasangan Jokowi – JK tidak menyinggung sama sekali tentang ekonomi dan perbankan syariah jika mereka menang tetap berkomitmen terhadap kebijakan mendukung tumbuh kembang ekonomi syariah.

Ekonomi syariah akan membawa stabilitas keuangan dalam Negeri. Karena dasar ekonomi syariah adalah menyeimbangkan sektor riil dan moneter. Ekonomi syariah juga diyakini bisa mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi. Karena ekonomi syariah bisa menghilangkan kesenjangan antara masyarakat berpenghasilan rendah dan berpenghasilan tinggi. Apalagi ekonomi syariah sejak lama berkembang di wilayah pedesaan melalui konsep Baitul Mal wa Tamwil (BMT).

Sayangnya, dalam debat capres terkait ekonomi, Ahad (15/6), sama sekali tidak ada yang menyebut inklusi finansial. Inklusi finansial adalah suatu terobosan baru dari para ahli dan praktisi keuangan, perbankan serta lembaga keuangan di seluruh dunia, untuk merubah cara berpikir yang biasanya hanya cenderung mengeruk untung dari pengembangan sistem keuangan dan pelayanan perbankan, menjadi cara berpikir baru ikut serta dalam proses pemberdayaan masyarakat dan pembangunan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan akses yang lebih mudah bagi rakyat banyak, khususnya keluarga kurang mampu, kepada lembaga keuangan atau lembaga bank di manapun adanya.

Ekonomi syariah bisa menjadi lokomotif dalam inklusi finansial di Indonesia. Pemerintah bisa mewujudkan dalam kebijakannya, misal satu daerah minimal satu BPRS. Perlu political will yang kuat dari kedua pasangan capres dan cawapres untuk mewujudkannya. Wallahua’lam []

1 komentar:

jual mesin las mengatakan...

info yg menarik, keep posting :)

Petuah Pak Cah, Menulis tak Butuh Bakat Melimpah

"Menulis itu tidak memerlukan bakat yang banyak, tinggal mau atau tidak." Itu kalimat-kalimat awal seorang Cahyadi Takari...