Bank Syariah, Bukan Urusan Gue!

“Serahkan aja masalah syariah atau tidak syariahnya bank syariah kepada para akademisi dan ulama, tugas praktisi hanya menjalankan tugas saja!”

(Ucapan salah satu Direksi di sebuah Bank Syariah Yogyakarta)

PADA suatu saat, saya diminta memberi ceramah untuk pegawai-pegawai sebuah bank syariah. Itu pun mendadak, karena sebenarnya niat saya waktu itu hanya ingin menutup pembiayaan saya di bank tersebut. Tetapi, salah satu direksi meminta saya untuk berceramah tentang apa saja, sebelum saya meninggalkan bank. Hari itu adalah hari Jum'at, memang jadwalnya mendengarkan kultum dari Ustadz untuk para pegawainya. Kebetulan, Ustadz yang biasa mengisi bank tersebut berhalangan. Akhirnya saya didapuk menjadi Ustadz dadakan.

Sebagai mantan pegawai bank syariah, saat itu saya mencoba menyampaikan sebuah refleksi agar bank syariah berhati-hati dengan riba terselubung. “Dalam praktiknya, bagi hasil itu hanya berjalan pada bagi untung, tapi tidak dalam bagi rugi. Nah, kalau nasabah rugi, terus kita paksa minta bagi hasilnya, kira-kira uang yang diambil bank tersebut berkah tidak? Sementara nasabah sedang dalam kesusahan. Belum lagi, banyak bank syariah yang serta merta memberi begitu saja uang dalam akad murabahah. Apa bedanya dengan bank konvensional? Selain itu, pembiayaan yang menggunakan margin, admin, dan ketentuan syarat tabungan beku yang sangat tinggi”, kira-kira begitu ucapan yang saya sampaikan dalam forum tersebut.

Meski format penyampaian saya tersebut dalam bentuk ceramah, namun di akhir forum tersebut tak lupa diclosing dan simpulkan oleh Direksi Utama. Beberapa kalimat yang saya ingat, di antaranya adalah, “Terima kasih buat Mas Edo yang sudah mengingatkan kita semua, namun untuk masalah syariah atau tidak syariahnya bank syariah kita serahkan saja kepada para akademisi dan ulama, karena tugas praktisi hanya menjalankan tugas saja.” Jujur saya kaget setengah mati, mendengar kata-kata tersebut. Mengapa? Karena si Direksi ini memiliki salah satu saham di bank syariah yang dinakhodainya, walaupun atas nama istrinya. Jadi, ia punya kendali juga terhadap perjalanan bank syariah yang ia ikut dirikan.

Jika semua jawaban praktisi seperti di atas, saya kira perkembangan bank syariah di Indonesia menjadi memprihatinkan. Karena seolah-olah tugas untuk membangun peradaban ekonomi syariah hanya menjadi tanggung jawab akademisi dan ulama yang mengerti ekonomi syariah! Memang, jumlah aset bank syariah terus bertambah secara nasional. Namun jika kering dari nilai-nilai ekonomi syariah itu sendiri dan hanya mengutamakan pertumbungan aset dan keuntungan, bank syariah yang digagas sudah berpuluh-puluhan tahun menjadi nirmakna.

***

Kemarin (23/6), sehabis futsal juga saya bertemu kawan lama yang saat ini sudah menjabat Kepala Bagian Operasional sebuah bank syariah di Yogyakarta. Saya berbincang cukup lama tentang perkembangan bank syariah tempat ia bekerja dan seputar Bank Indonesia. Dua hal yang bisa saya catat, dalam diskusi kami tersebut adalah: Pertama, ia mengatakan, “Akademisi dan pengkritik bank syariah jangan hanya bisa mengkritik. Ayo buat sebuah contoh, bank syariah yang ideal.” Kedua, ia mengatakan, “Bank Indonesia (BI) juga ikut berperan dalam kebijakan, tidak berjalannya bank syariah sesuai syariat.”

Dua catatan teman saya tersebut, ingin saya tanggapi satu persatu. Yang pertama, saya kurang setuju jika akademisi dibilang hanya bisa bicara teori tapi miskin praktik. Menurut saya, untuk menerima masukan dari akademisi dan pengkritik bank syariah tidak perlu beralasan seperti itu. Cukup terima, dan tanyakan kepada mereka, apa masukan yang bisa dikasih mereka. Karena para akademisi juga bisa bilang, bahwa praktisi bank syariah sering menubruk aturan karena miskin teori. Menurut saya, baik akademisi ataupun praktisi punya peran sama-sama penting. Jika mereka bisa sinergi, insya Allah akan ada solusi dari masalah-masalah bank syariah yang ada sekarang.

Yang kedua, saya setuju jika Bank Indonesia punya peran atas tidak berjalannya dengan baik nilai-nilai dalam bank syariah. Saya bisa mengerti, karena mereka memang bukan kumpulan ulama. Kebijakan BI yang masih sangat merugikan bank syariah adalah ketentuan Non Performing Financing (NPF) di bank syariah yang disamakan dengan kebijakan Non Performing Loan (NPL) bank konvensional. Bagaimana bisa? Ya, karena dalam praktik ekonomi syariah memungkinkan dalam modal diinvestasikan dalam waktu jangka panjang. Sebagai contoh, saya invest modal saya 1-2 tahun. Saya tidak menarik modal saya selama perjanjian, dan saya hanya menerima bagi hasilnya. Nah, dalam kebijakan BI tersebut tidak bisa berjalan. Karena, jika modal Anda tidak diangsur selama setahun. Anda masuk dalam kategori kredit/pembiayaan macet meski membayar bagi hasil!

Sebenarnya masalah yang berhubungan dengan BI di atas sudah saya sampaikan langsung kepada salah satu pengawas bank yang berasal dari BI Yogyakarta. Kebetulan orang ini S2-nya ekonomi Islam di tempat kuliah saya yang sama. Harusnya ia mahfum dengan kritik saya. Namun, apa dikata, justru ia mengatakan begini, “Jika tidak mau taat aturan BI, buat saja Bank Indonesia sendiri!” Kata-kata tersebut bikin saya mengelus dada. Meski Pemerintah sudah mendukung perkembangan ekonomi syariah dengan UU Perbankan Syariah dan Sukuk. Tapi dari pihak Bank Central Indonesia sendiri belum ada solusi.

Saya berharap, ke depan ada perbaikan dari masalah-masalah yang ada di dalam bank syariah. Dari segi pelayanan, konsep, aturan main, serta regulasi dari Bank Indonesia itu sendiri. Pemerintah juga harus berani menempatkan dana-dananya di bank syariah, sebagai bentuk upaya mendukung bank syariah selain regulasi. Jangan sampai ada yang lempar-lemparan masalah ini, dan mengatakan "Bank Syariah, Bukan Urusan Gue!" Baik praktisi, akademisi atau Pemerintah harus bersinergi memecahkan masalah-masalah yang ada di bank syariah. Dan semoga bank syariah tumbuh dengan baik dan yang penting berkah! Wallahua'lam []