Selasa, 17 April 2012

Sudah Optimalkah Pemberdayaan ZIS dan CSR di Indonesia?

Zakat itu harus disegerakan sampai ke yang berhak menerimanya. Tidak boleh menunda penyaluran zakat dengan alasan diinvestasikan atau dikembangkan. Pendapat ini sesuai dengan maksud disyariatkan ibadah zakat. Yaitu mensucikan harta dengan cara menyalurkannya kepada yang berhak.”

JUDUL di atas menyeruak dibenak kepala saya ketika ada seorang warga miskin di sekitar daerah saya datang ke rumah. Kedatangan mereka untuk meminta bantuan saya untuk mencarikan dana, karena salah satu keluarga mereka ada yang sakit 'tidak umum' dan harus dioperasi hampir puluhan juta. Saya sendiri kurang begitu paham secara detail terkait penyakit yang diderita. Bagi golongan mampu, uang puluhan juta tentu tidak akan mengalami kesulitan. Tapi kesulitan mereka, sangat bisa saya rasakan. Mungkin untuk makan dan kebutuhan sehari-hari saja, mereka masih kesulitan.

Tanpa berpikir panjang, Saya merekomendasikan mereka untuk datang ke salah satu lembaga sosial pengumpulan Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) tertentu di Yogyakarta yang saya anggap punya kemampuan untuk membantu mereka. Dengan sangat pede, saya meyakini lembaga ini akan memberi solusi kesulitan mereka. Mereka juga sudah berusaha untuk datang ke KR, berharap publikasi tentang sakit yang derita keluarga mereka meraih simpati dari masyarakat. Dari pihak rumah sakit sendiri sebenarnya sudah memberi keringanan dan mereka juga dapat membayar dengan mencicil atau menutup dikala sudah memiliki kemampuan untuk membayar.

Setelah kesana kemari mencari dana untuk operasi penyakit salah satu keluarganya, mereka kembali menemui saya. Mereka menuturkan jika mereka hanya dibantu sebesar 1 juta rupiah saja oleh lembaga ZIS yang saya rekomendasikan. Saya agak kaget mendegarnya, karena yang saya tahu lembaga ZIS ini bisa mengumpulkan dananya mencapai triliunan rupiah. Sontak saya kaget dan sedih mendengarnya. Mengapa? Karena orang yang jelas-jelas membutuhkan bantuan di depan mata saja, mereka tidak bisa membantu secara maksimal. Muncul pertanyaan di kepala saya, apa saja yang mereka lakukan selama ini? Tentu tidak etis jika saya harus menyebutkan nama lembaga salah satu ZIS yang cukup ternama ini.

Beasiswa Sekolah

Sewaktu masih bekerja di Bank Syariah, saya juga memiliki pengalaman yang hampir serupa. Saya kedatangan salah seorang warga dari kalangan masyarakat miskin untuk menemui saya di kantor. Seorang Ibu tersebut bertutur jika ia kesulitan membayarkan anaknya sekolah. Karena waktu itu dana ZIS belum begitu banyak, karena kantor baru saja buka. Saya merekomendasikan ibu tersebut ke salah satu lembaga ZIS di Kota Yogyakarta. Lembaga ini tidak sama dengan yang saya rekomendasikan di atas. Kenapa saya merekomendasikan ke lembaga ini, karena saya tahu jika lembaga ini memiliki program beasiswa sekolah bagi warga tidak mampu.

Berbeda dengan cerita sebelumnya, ibu ini saya antar langsung ke kantor lembaga ZIS tersebut. Saya sendiri yang berbicara langsung dengan salah satu pegawai lembaga tersebut. Saya sangat yakin mereka bisa membantu ibu yang kesulitan ini, karena lembaga saya sendiri saat itu sudah sering bekerjasama dalam hal pembiayaan bagi karyawan-karyawannya. Kebetulan saya juga punya beberapa teman yang cukup akrab disana. Apa yang saya dapatkan? Ternyata lembaga ini juga berbelit-belit dengan memberi persyaratann yang cukup banyak agar ibu yang membutuhkan tersebut bisa dibantu.

Ternyata, pengalaman ini kembali saya dapatkan. Mungkin benar buku yang ditulis oleh salah satu pemerhati sosial sekaligus aktivis Pusat Studi Hukum UII di Yogyakarta, Eko Prasetyo, SH. Bahwa 'orang miskin dilarang sakit dan sekolah'. Sungguh fakta yang sangat menyedihakan sekaligus memprihatinkan. Pertanyaannya, lembaga ZIS kah yang bertanggung jawab terhadap biaya rumah sakit dan sekolah warga-warga miskin. Jawabannya adalah BUKAN! Akan tetapi mereka bisa bersinergi dengan Pemerintah untuk bahu-membahu ikut mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.

Sumber foto: www.gemabaiturrahman.com
Bukankah semangat awal lembaga-lembaga ZIS yang ada di Indonesia untuk membantu kaum-kaum dhuafa? Mereka bertugas mengumpulkan harta-harta orang yang memiliki kelebihan untuk disalurkan kepada kaum yang membutuhkan? Konon jumlah masyarakat miskin di Negara kita mencapai 38.000.000 orang jumlahnya versi Dompet Dhuafa dan 17.000.000 orang versi Pemerintah. Entah mana yang benar, namun jumlah ini sebenarnya sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah golongan yang mampu yang ada di Indonesia. Artinya apa? Artinya, potensi-potensi ZIS ini seharusnya bisa dimaksimalkan untuk memberi sedikit solusi dari persoalan kemiskinan yang ada di Indonesia. Jika Pemerintah, Baznas, dan Lembaga-lembaga ZIS ini bisa bersinergi dengan baik, saya yakin persoalan kemiskinan bisa diselesaikan. Belum lagi potensi Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.

CSR Jangan Gunakan ZIS

Dengan diwajibkannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia, bahwa perusahaan-perusahaan wajib menyalurkan CSR, mestinya potensi CSR ini bisa kita optimalkan dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Dana CSR perusahaan-perusahaan umumnya disalurkan melalui lembaga-lembaga sosial dan ZIS. Ada juga yang berinisiatif menyalurkannya sendiri. Bank-bank syariah bahkan melakukannya sendiri. Di dalam bank syariah, dana-dana ZIS di antaranya disalurkan melalui skim qordhul hasan (dana kebajikan). Jadi, bank-bank syariah menyalurkan melalui skema pinjaman namun tidak dipungut bagi hasil, alias hanya mengembalikan pokoknya saja.

Dalam perkembangannya, beberapa institusi bank syariah melakukan program CSR menggunakan dana ZIS. Jelas ini merupakan kesalahan besar. Karena dana CSR harusnya menggunakan keuntungan perusahaan. Sedangkan dana ZIS itu harus disalurkan kepada yang berhak. Zakat sendiri harus disegerakan sampai ke yang berhak menerimanya. Tidak boleh menunda penyaluran zakat dengan alasan diinvestasikan atau dikembangkan. Pendapat ini sesuai dengan maksud disyariatkan ibadah zakat. Yaitu mensucikan harta dengan cara menyalurkannya kepada yang berhak.

Kita juga sangat prihatin, karena kita masih banyak melihat dana-dana bantuan pemirsa stasiun-stasiun televisi (TV) diklaim sebagai CSR dari perusahaan stasiun TV tersebut. Padahal dana-dana bantuan tersebut berasal dari penonton TV stasiun tersebut. Begitupun juga dana-dana kepedulian pembaca di surat kabar. Seharusnya, baik pihak televisi atau surat kabar menjelaskan bahwa dana bantuan tersebut berasal dari pembaca dan penonton media tersebut. Semoga kekeliruan-kekeliruan di atas bisa diperbaiki, dan masyarakat Indonesia yang tergolong miskin bisa menikmatinya dengan baik. Wallahua'lam []

1 komentar:

Joey Silaoe mengatakan...

untuk info dan berita seputar CSR monngo di klik

108CSR.com

Petuah Pak Cah, Menulis tak Butuh Bakat Melimpah

"Menulis itu tidak memerlukan bakat yang banyak, tinggal mau atau tidak." Itu kalimat-kalimat awal seorang Cahyadi Takari...