Kamis, 22 Maret 2012

Mengantisipasi Kenaikan Harga BBM

KEPASTIAN kenaikan harga BBM oleh Pemerintah nampaknya akan menjadi kenyataan per 1 April 2012. Langkah Pemerintah menaikkan BBM, memang langkah yang paling realistis dilakukan oleh Pemerintah dalam upaya menyelamatkan defisit anggaran APBN. Karena opsi yang lain terkait konversi BBM ke BBG tidak diikuti dengan kesiapan infrastruktur. Sayangnya, kebijakan ini bakal berimbas bagi kalangan swasta dan masyarakat miskin. Masyarakat tergolong miskin masih bisa tersenyum karena akan diberi kompensasi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dalam versi sekarang. Sedangkan kalangan swasta yang merana, karena kenaikan BBM tidak diikuti oleh kenaikan gaji mereka. Kalangan PNS masih relatif aman, karena gaji mereka sudah dinaikkan.

Sampai saat ini, kita belum tahu berapa besaran kenaikan harganya. Akan tetapi kebijakan ini tentu akan berlaku secara nasional, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Maka, hemat saya perlu ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Yogyakarta dalam mengantisipasi efek dari kenaikan BBM ini. Selain itu, kenaikan harga BBM sudah pasti akan diikuti kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), harga sembako, tarif angkutan umum, dan tentunya harga-harga yang lain. Dan ini akan memberikan konsekuensi, yakni terjadi inflasi.

Beberapa langkah yang perlu diantisipasi oleh pihak Pemerintah Daerah adalah:

Pertama, karena Pemerintah akan memberikan kompensasi kepada rakyat miskin, maka diperlukan pengelolaan yang baik agar pembagiannya tepat sasaran dan tidak ricuh. Pihak-pihak terkait harus bisa berkoordinasi dengan baik dan membuat jadwal yang tepat, agar tidak dipenuhi antrian. Diperlukan juga kompensasi jangka panjang untuk memberikan keringanan biaya kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan biaya pendidikan, sehingga masyarakat miskin bisa sehat dan menempuh pendidikan. Kita berharap nantinya anak-anak dari keluarga miskin agar mendapat pekerjaan yang layak.

Kedua, kenaikan harga-harga barang di pasar harus bisa diintervensi. Kalaupun naik, kenaikannya harus dalam batas kewajaran. Pemerintah Daerah perlu sidak ke pasar-pasar dan swalayan.

Ketiga, tidak hanya masyarakat miskin, akan tetapi pelaku usaha seperti UKM dan angkutan umum perlu diberi kompensasi. Karena merekalah yang sangat terasa dengan adanya kenaikan harga BBM.

Keempat, Pemerintah Daerah perlu melakukan terobosan-terobosan mencari alternatif BBM. Seperti di beberapa daerah, ada beberapa masyarakat yang cukup kreatif dengan mengganti BBM dengan BBG.

Kelima, Pemerintah Daerah perlu mendorong masyarakat, khususnya mahasiswa untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan, sehingga bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Masyarakat yang memiliki jiwa kewirausahaan, jika dijalani secara tekun kelak akan menjadi usahawan yang mandiri dan sejahtera.

Terakhir, kita berharap persoalan konversi BBM ke BBG yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat bisa segera terealisasi serta siap dengan segala infrastrukturnya. Sehingga kita bisa menggunakan bahan energi yang lebih hemat dan murah. Kita tidak boleh terus-terusan bergantung dengan BBM. Semoga! []

Tidak ada komentar:

Petuah Pak Cah, Menulis tak Butuh Bakat Melimpah

"Menulis itu tidak memerlukan bakat yang banyak, tinggal mau atau tidak." Itu kalimat-kalimat awal seorang Cahyadi Takari...