Minggu, 04 Maret 2012

BPOM Perlu Sidak Restoran Makanan

MEMBACA rilis yang dikeluarkan oleh MUI Yogyakarta terkait makanan-makanan halal, cukup memprihatinkan bagi saya. Ternyata, untuk makanan seperti bakso saja banyak yang belum mendapat sertifikasi halal dari MUI. Padahal jajanan seperti bakso ini, di Yogyakarta jumlahnya ratusan bahkan mungkin ribuan.

Lebih miris lagi, seorang teman menemukan sebuah fakta di warung bakso yang cukup ramai dan terkenal ternyata menggunakan bahan daging tikus. Ada juga razia sebuah warung bakso yang menemukan daging babi dalam bakso tersebut. Dalam sebuah kesempatan juga, penulis bahkan menemukan sebuah kecoa dalam makanan yang akan penulis santap. Sontak saja, saya tinggalkan makanan tersebut dan tidak pernah kembali lagi ke tempat makan tersebut.

Banyak juga ternyata di restoran Jogja masih menggunakan ang chiu (sejenis arak) dan daging babi, dimana dua bahan makanan ini haram dikonsumsi oleh seorang Muslim. Terutama restoran yang masuk kategori Chinese food, sea food, dan Japanese food banyak menggunakan dua bahan tersebut. Bahkan beberapa restoran yang menyajikan masakan khas Jawa Barat pun tak luput menggunakan benda haram tersebut. Jangan dibayangkan bahwa ang chiu cuma beredar di restoran terkenal atau rumah makan besar. Nasi goreng di pinggir jalan pun kebanyakan menggunakan bahan ini.

Kita juga pernah dikejutkan dengan berita banyaknya susu bayi berbakteri. Belum lagi makanan-makanan yang sudah menjadi bangkai, mengandung borax, dan berformalin masih banyak dijual sekitar kita. Zat-zat yang berbahaya juga masih banyak digunakan oleh pengusaha makanan dalam menyajikan makanannya. Penjaja makanan-makanan tidak sehat juga mengintai anak-anak kita di sekolah. Beberapa fakta makanan-makanan tidak halal dan sehat di atas tentunya akan berimbas pada kesehatan kita.

Siapa yang mestinya bertanggung jawab dalam hal ini? Bagaimana Pemerintah daerah melakukan perlindungan terhadap konsumen? Menurut penulis, Pemerintah belum serius mengawasi restoran dan warung makan yang menggunakan bahan haram dan berbahaya. Padahal peredaran makanan haram dan minuman keras banyak terjadi di restoran dan warung-warung makan.

Semestinya Pemda, dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) DIY harus tegas menerapkan tes uji makanan bagi pengusaha-pengusaha restoran makanan ini. Tidak hanya melakukan sidak makanan-makanan yang dijual di Swalayan. Saya kira ijin usaha dan gangguan tidak cukup, tes makanan juga menjadi penting untuk usaha-usaha restoran makanan. Memang tidak mudah karena jumlahnya cukup banyak di Yogyakarta.

Kita harusnya mencontoh negara tetangga kita, Malaysia. Menurut seorang teman yang lama tinggal di Malaysia, mengatakan proteksi terhadap konsumen Muslim sangat ketat. “Restoran diawasi secara ketat. Daftar makanan disosialisasikan dengan gencar di media massa cetak maupun elektronik. Konsumen Muslim merasa nyaman di sana,” katanya.

Dalam menyelesaikan persoalan ini, kiranya Pemerintah DIY bisa bersinergi dengan banyak pihak. BPOM bisa menggandeng Pemerintah Daerah (Pemkot/Pemda), LPPOM MUI, Lembaga Perlindungan Konsumen, LSM-LSM yang peduli dengan isu-isu makanan halal dan sehat dan masih banyak lagi. Lakukan sidak rutin kepada pengusaha-pengusaha makanan ini, selain memeriksa ijin usaha mereka. Berikan sanksi yang tegas jika ternyata pengusaha-pengusaha makanan ini masih banyak yang bandel setelah diperingatkan.

Selain itu, kesadaran dari pengusaha makanan untuk berlaku jujur sangat diperlukan. Pengusaha semestinya tidak hanya mengejar keuntungan semata dan merugikan hak-hak konsumen. Wallahua'lam []

2 komentar:

puteri hujan mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
Edo Segara mengatakan...

Mbak Puteri Hujan: Kalo udh gitu mah mending gak usah kesana lagi :D

Petuah Pak Cah, Menulis tak Butuh Bakat Melimpah

"Menulis itu tidak memerlukan bakat yang banyak, tinggal mau atau tidak." Itu kalimat-kalimat awal seorang Cahyadi Takari...