Kamis, 22 Maret 2012

Mengantisipasi Kenaikan Harga BBM

KEPASTIAN kenaikan harga BBM oleh Pemerintah nampaknya akan menjadi kenyataan per 1 April 2012. Langkah Pemerintah menaikkan BBM, memang langkah yang paling realistis dilakukan oleh Pemerintah dalam upaya menyelamatkan defisit anggaran APBN. Karena opsi yang lain terkait konversi BBM ke BBG tidak diikuti dengan kesiapan infrastruktur. Sayangnya, kebijakan ini bakal berimbas bagi kalangan swasta dan masyarakat miskin. Masyarakat tergolong miskin masih bisa tersenyum karena akan diberi kompensasi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dalam versi sekarang. Sedangkan kalangan swasta yang merana, karena kenaikan BBM tidak diikuti oleh kenaikan gaji mereka. Kalangan PNS masih relatif aman, karena gaji mereka sudah dinaikkan.

Sampai saat ini, kita belum tahu berapa besaran kenaikan harganya. Akan tetapi kebijakan ini tentu akan berlaku secara nasional, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Maka, hemat saya perlu ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Yogyakarta dalam mengantisipasi efek dari kenaikan BBM ini. Selain itu, kenaikan harga BBM sudah pasti akan diikuti kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), harga sembako, tarif angkutan umum, dan tentunya harga-harga yang lain. Dan ini akan memberikan konsekuensi, yakni terjadi inflasi.

Beberapa langkah yang perlu diantisipasi oleh pihak Pemerintah Daerah adalah:

Pertama, karena Pemerintah akan memberikan kompensasi kepada rakyat miskin, maka diperlukan pengelolaan yang baik agar pembagiannya tepat sasaran dan tidak ricuh. Pihak-pihak terkait harus bisa berkoordinasi dengan baik dan membuat jadwal yang tepat, agar tidak dipenuhi antrian. Diperlukan juga kompensasi jangka panjang untuk memberikan keringanan biaya kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan biaya pendidikan, sehingga masyarakat miskin bisa sehat dan menempuh pendidikan. Kita berharap nantinya anak-anak dari keluarga miskin agar mendapat pekerjaan yang layak.

Kedua, kenaikan harga-harga barang di pasar harus bisa diintervensi. Kalaupun naik, kenaikannya harus dalam batas kewajaran. Pemerintah Daerah perlu sidak ke pasar-pasar dan swalayan.

Ketiga, tidak hanya masyarakat miskin, akan tetapi pelaku usaha seperti UKM dan angkutan umum perlu diberi kompensasi. Karena merekalah yang sangat terasa dengan adanya kenaikan harga BBM.

Keempat, Pemerintah Daerah perlu melakukan terobosan-terobosan mencari alternatif BBM. Seperti di beberapa daerah, ada beberapa masyarakat yang cukup kreatif dengan mengganti BBM dengan BBG.

Kelima, Pemerintah Daerah perlu mendorong masyarakat, khususnya mahasiswa untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan, sehingga bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Masyarakat yang memiliki jiwa kewirausahaan, jika dijalani secara tekun kelak akan menjadi usahawan yang mandiri dan sejahtera.

Terakhir, kita berharap persoalan konversi BBM ke BBG yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat bisa segera terealisasi serta siap dengan segala infrastrukturnya. Sehingga kita bisa menggunakan bahan energi yang lebih hemat dan murah. Kita tidak boleh terus-terusan bergantung dengan BBM. Semoga! []

Kamis, 08 Maret 2012

Mau Jadi Mahasiswa Abnormal?

Fatan Fantastik
MAHASISWA abnormal??? “Berarti tidak normal dong???”, itulah celetukan salah satu peserta Training Motivasi dan Bedah Buku “Jangan Mau Jadi Mahasiswa Biasa-Biasa Saja!” (3/12) tahun 2011 yang lalu. Mahasiswa abnormal dalam pengertian Fatan Fantastik adalah mahasiswa yang tidak biasa-biasa saja dalam aktivitasnya, alias 3K (Kampus – Kantin – Kost). Selain kuliah, ia juga melakukan aktivitas lain seperti bisnis dan kegiatan sosial, ungkap Fatan Fantastik selaku salah satu pembicara dalam forum ini.

Dwi Suwiknyo
Edo Segara selaku penulis buku ini, cukup prihatin dengan keadaan kondisi mahasiswa sekarang yang banyak mengandalkan orang tua dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Memang ada semacam 'konvensi' secara umum, ketika anak belum menikah, maka ada kewajiban orang tua untuk tetap membiayai kita. “Tidak salah memang, ketika kita masih meminta uang kepada orang tua. Namun, kalau kita bisa belajar mandiri dengan cari uang sendiri lebih dini, tentunya akan lebih baik dan menyenangkan orang tua,” kata Edo dalam acara ini.

“Lihat saja di negara luar, yang kehidupannya bebas. Umur 17 tahun, para remaja sudah dibebaskan dan dibiarkan secara mandiri untuk mencari uang. Tentu kita sebagai bangsa yang lebih bermartabat dan beragama, lebih mampu melakukan hal tersebut meski faktanya banyak yang belum bisa melakukan hal tersebut,” tambah Edo.

Peserta antusias mengikuti acara
Sedangkan pembicara lain, Dwi Suwiknyo yang juga seorang penulis buku “3 Kunci Cara Lepas Subsidi Orang Tua” banyak memaparkan tentang tips-tips agar mahasiswa sedini mungkin bisa lepas dari subsidi dari orang tua. Tips-tips tersebut di antaranya seperti, menyiapkan amplop-amplop penyelamat, menabung, berdagang (berbisnis), dan berinvestasi.

Acara ini dihadiri lebih dari empat puluhan peserta. Semua peserta sangat antusias mengikuti acara ini. Bahkan dalam acara ini dibuat MOU, agar peserta setelah dari acara ini bisa segera mandiri dengan tips-tips yang didapat dari ketiga orang pembicara. Terakhir, semoga buku tersebut banyak dibaca dan bermanfaat buat banyak anak-anak muda yang masih kuliah. []

Selasa, 06 Maret 2012

Pertumbuhan Ekonomi Naik, Hutang Naik, BBM Naik

Menteri Keuangan, Agus Martowardojo
MENTERI Keuangan Indonesia, Agus Martowardojo meraih penghargaan sebagai Best Finance Minister of The Year, Asia Pasifik dan Best Finance Minister of The Year 2012 versi majalah “The Banker” edisi Januari 2012. Ini merupakan penghargaan yang ke-11 yang diselenggarakan oleh majalah keuangan Internasional grup harian Financial Times yang berpusat di London, Inggris. The Banker menilai Agus Martowardojo berhasil menyokong pertumbuhan ekonomi mencapai 6,46 persen dan membawa perubahan pada pelaksanaan anggaran dan perencanaan keuangan, meningkatkan iklim investasi di Indonesia, serta mengatur anggaran 2011 secara hati-hati.

Naiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,46 persen ini, menurut saya bukan prestasi. Ini hal yang biasa saja, mengapa? Karena rasio hutang negara Indonesia juga naik. Berdasarkan sumber data yang saya dapatkan dari website Dirjen Pengelolaan Utang, kenaikan utang Indonesia mencapai Rp 134 triliun dari yang tahun 2011 Rp 1.803 triliun menjadi sekitar Rp1.937 triliun pada tahun 2012. Jadi sangat masuk akal, kenaikan pertumbuhan ekonomi ini tidak lain karena hutang yang bertambah. Yang menjadi tanda tanya adalah, ketika hutang naik pertumbuhan ekonomi tidak naik.

Kebijakan lain Agus Martowardojo yang membuat kita bingung adalah rencana menaikkan gaji PNS. Padahal seperti kita ketahui, Menteri Keuangan belum lama melakukan moratorium (penundaan) perekrutan PNS dengan alasan penghematan anggaran. Jika ingin menghemat anggaran, lalu kenapa Pemerintah ingin menaikkan gaji PNS? Jawabannya tidak lain hanya untuk pencitraan dan kepentingan Pemilu di 2014. Tapi bagi Anda PNS, jangan senang dulu karena Pemerintah akan menaikkan harga BBM yang jelas akan memicu inflasi dan kenaikan harga.

BBM Naik (Lagi)

Sumber : www.tribunnews.com
Isyarat kuat untuk kenaikan harga BBM sepertinya sudah tidak bisa ditahan lagi. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden (22/2), SBY sendiri sudah mengutarakan rencana kenaikan tersebut. Setelah kebijakan awal yakni pembatasan BBM bersubsidi dan kebijakan konversi BBM ke gas menemui jalan buntu dan mendapat banyak kritikan karena ketidaksiapan infrastruktur yang disiapkan oleh Pemerintah, opsi menaikkan harga BBM adalah opsi yang paling realistis. Pemerintah beralasan harga harga minyak mentah yang diimpor oleh Indonesia terus mengalami kenaikan dan hal ini membebani APBN.

Jika tak ada halangan, maka kenaikan harga BBM ini akan efektif per 1 April 2012. Yang perlu diantisipasi oleh Pemerintah adalah efek tular dari kenaikan BBM ini, karena berujung pada inflasi dan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Pengalaman menaikkan harga BBM di tahun 2005, Pemerintah sulit mengendalikan kenaikan harga bahan-bahan pokok dan lainnya. Belum lagi problem mafia komoditas, problem infrastruktur, oligopoli terhadap distribusi barang yang kenyataannya sulit dikendalikan. Kelompok masyarakat yang paling sengsara tentu saja warga miskin, yang sekarang saja daya tahan ekonominya sudah sangat memprihatinkan.

Kenaikan harga BBM ini tentu akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi yang sudah pasti akan melambat, karena jika inflasi tembus angka 10 persen, suku bunga bank akan naik, tingkat pengangguran meningkat, pertumbuhan ekonomi bisa turun menjadi 5 – 5,3 persen dan warga miskin juga tentu akan bertambah.

Solusi Lain Selain BBM Naik

Kita sebagai orang awam mungkin bertanya-tanya, mengapa negara Indonesia yang memiliki SDA yang melimpah tetapi mengimpor minyak dari luar negeri? Jawaban Pemerintah adalah Sumber Daya Alam (SDA) yang semakin berkurang. Masuk akal kah alasan Pemerintah? Tentu tidak masuk akal, karena Indonesia memiliki potensi tambang minyak yang besar. Bahkan di suatu daerah, ada tambang minyak yang tidak dioptimalkan oleh Pemerintah sehingga diambil dan diolah sendiri oleh warga daerah tersebut. Pengelolaan energi primer dan konversi energi sangat membutuhkan keberanian untuk mengoreksi yang tidak tepat, guna menggerakkan sektor perekonomian.

Adakah solusi lain selain menaikkan harga BBM? Jawabannya adalah jelas ada. Pemerintah sendiri melalui Wakil Menteri ESDM mengungkapkan ada energi-energi alternatif selain BBM. Jawaban ini semoga tidak retoris, segera saja diwujudkan jika bisa menjadi solusi untuk mengatasi alasan-alasan kelangkaan SDA.

Selain itu cara yang bisa dilakukan adalah menggiatkan penambangan minyak di Negeri sendiri. Ini bukan pekerjaan yang ringan. Namun kalau sudah ada kebijakan energi yang dilaksanakan secara konsisten, maka sebenarnya soal keterbatasan BBM tidak terlalu merisaukan. Sederhananya, kalau jumlah minyak yang ditambang meningkat, ketergantungan terhadap minyak impor semakin berkurang. Wallahua'lam []

Minggu, 04 Maret 2012

BPOM Perlu Sidak Restoran Makanan

MEMBACA rilis yang dikeluarkan oleh MUI Yogyakarta terkait makanan-makanan halal, cukup memprihatinkan bagi saya. Ternyata, untuk makanan seperti bakso saja banyak yang belum mendapat sertifikasi halal dari MUI. Padahal jajanan seperti bakso ini, di Yogyakarta jumlahnya ratusan bahkan mungkin ribuan.

Lebih miris lagi, seorang teman menemukan sebuah fakta di warung bakso yang cukup ramai dan terkenal ternyata menggunakan bahan daging tikus. Ada juga razia sebuah warung bakso yang menemukan daging babi dalam bakso tersebut. Dalam sebuah kesempatan juga, penulis bahkan menemukan sebuah kecoa dalam makanan yang akan penulis santap. Sontak saja, saya tinggalkan makanan tersebut dan tidak pernah kembali lagi ke tempat makan tersebut.

Banyak juga ternyata di restoran Jogja masih menggunakan ang chiu (sejenis arak) dan daging babi, dimana dua bahan makanan ini haram dikonsumsi oleh seorang Muslim. Terutama restoran yang masuk kategori Chinese food, sea food, dan Japanese food banyak menggunakan dua bahan tersebut. Bahkan beberapa restoran yang menyajikan masakan khas Jawa Barat pun tak luput menggunakan benda haram tersebut. Jangan dibayangkan bahwa ang chiu cuma beredar di restoran terkenal atau rumah makan besar. Nasi goreng di pinggir jalan pun kebanyakan menggunakan bahan ini.

Kita juga pernah dikejutkan dengan berita banyaknya susu bayi berbakteri. Belum lagi makanan-makanan yang sudah menjadi bangkai, mengandung borax, dan berformalin masih banyak dijual sekitar kita. Zat-zat yang berbahaya juga masih banyak digunakan oleh pengusaha makanan dalam menyajikan makanannya. Penjaja makanan-makanan tidak sehat juga mengintai anak-anak kita di sekolah. Beberapa fakta makanan-makanan tidak halal dan sehat di atas tentunya akan berimbas pada kesehatan kita.

Siapa yang mestinya bertanggung jawab dalam hal ini? Bagaimana Pemerintah daerah melakukan perlindungan terhadap konsumen? Menurut penulis, Pemerintah belum serius mengawasi restoran dan warung makan yang menggunakan bahan haram dan berbahaya. Padahal peredaran makanan haram dan minuman keras banyak terjadi di restoran dan warung-warung makan.

Semestinya Pemda, dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) DIY harus tegas menerapkan tes uji makanan bagi pengusaha-pengusaha restoran makanan ini. Tidak hanya melakukan sidak makanan-makanan yang dijual di Swalayan. Saya kira ijin usaha dan gangguan tidak cukup, tes makanan juga menjadi penting untuk usaha-usaha restoran makanan. Memang tidak mudah karena jumlahnya cukup banyak di Yogyakarta.

Kita harusnya mencontoh negara tetangga kita, Malaysia. Menurut seorang teman yang lama tinggal di Malaysia, mengatakan proteksi terhadap konsumen Muslim sangat ketat. “Restoran diawasi secara ketat. Daftar makanan disosialisasikan dengan gencar di media massa cetak maupun elektronik. Konsumen Muslim merasa nyaman di sana,” katanya.

Dalam menyelesaikan persoalan ini, kiranya Pemerintah DIY bisa bersinergi dengan banyak pihak. BPOM bisa menggandeng Pemerintah Daerah (Pemkot/Pemda), LPPOM MUI, Lembaga Perlindungan Konsumen, LSM-LSM yang peduli dengan isu-isu makanan halal dan sehat dan masih banyak lagi. Lakukan sidak rutin kepada pengusaha-pengusaha makanan ini, selain memeriksa ijin usaha mereka. Berikan sanksi yang tegas jika ternyata pengusaha-pengusaha makanan ini masih banyak yang bandel setelah diperingatkan.

Selain itu, kesadaran dari pengusaha makanan untuk berlaku jujur sangat diperlukan. Pengusaha semestinya tidak hanya mengejar keuntungan semata dan merugikan hak-hak konsumen. Wallahua'lam []