Senin, 27 Februari 2012

Konflik, Ideologi dan Bisnis Media


KONFLIK adalah bisnis, ini adalah ungkapan klasik yang ditulis Philip Knightley dalam bukunya yang berjudul “The First Casuality: A History of War, Correspondents and Proganda.” Kebenarannya terbukti. Saat perang berkecamuk, keinginan orang untuk membaca dan menonton meningkat. Orang ingin tahu apa yang terjadi di luar. Ketika media menayangkan berita perang, terorisme, dan kekerasan, oplah sebuah surat kabar dan rating sebuah media televisi menjadi naik. Dan sebaliknya, media yang menayangkan berita biasa-biasa saja tidak mendapat perhatian serius dari masyarakat. “Bad news is good news,” seakan-akan menjadi menu 'wajib' bagi para jurnalis di Indonesia.

Kita semua bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri, media kita hampir setiap hari menyuguhkan kekerasan. Berita tawuran pelajar, perkelahian antar ormas, pembunuhan, sampai-sampai, film kartun anak-anak saja berbau kekerasan (ex. Tom and Jerry, The Owl, dll.). Film-film yang ditayangkan juga berbau kekerasan (film action). Pola seperti ini juga yang banyak dianut oleh media infotaiment, yang lebih suka mendasarkan kerjanya pada konflik rumah tangga selebritis. Jangan heran kalau praktik kekerasan di manapun marajalela. Yang lebih parah, penembakan terhadap teroris disiarkan secara live. Sebenarnya, media ini sedang sakit atau apa?
Bos MNC Group

Konflik dan kekerasan telah menjadi komoditas media massa yang diekspos sedemikian rupa dalam porsi tayangan kekerasan dan konflik yang dominan daripada mengutamakan perspektif perdamaian yang berimbang dalam pemberitaannya. Media massa di Indonesia harus menyadari tidak hanya mencari, mendapatkan, dan menyuguhkan informasi kepada publik, namun juga tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan informasi sekaligus pendidikan publik kepada masyarakat, selain sebagai pilar keempat demokrasi.

'Monopoli Kebenaran'

Dalam sebuah diskusi “Jurnalisme Damai, Pijakan Pers Indonesia” yang diselenggarakan secara live oleh TVRI Jogja (23/2), seorang mahasiswa menyatakan keprihatinannya karena media saat ini dikuasai oleh orang-orang politik. Parahnya lagi, mereka bisa memiliki dua sampai tiga media. Berita buruk yang berkaitan dengan partainya, sudah pasti disembunyikan. Sedangkan berita buruk partai lain dimunculkan. Dan ini terjadi di semua media yang dikuasai orang politik. Apa namanya kalau bukan monopoli kebenaran? Media-media seperti ini sangat berbahaya ketika rakyat bukan lagi menjadi tujuan keberpihakannya.

Tabel Pemilik Media Nasional

Media
Pemilik
Afiliasi Parpol
TV One, ANTV
Aburizal Bakrie
Partai Golkar
RCTI, MNC, Global
Harry Tanoesoedibyo
Partai Nasdem
Metro TV
Suryo Paloh
Partai Nasdem
Trans TV, Trans 7
Chairul Tanjung
Dekat dengan SBY
SCTV, Indosiar
Fofo Sariaatmadja
Non afiliasi

Sudah saatnya kita harus mengembangkan budaya jurnalistik, di mana suatu kebenaran adalah milik bersama, tidak bisa diklaim oleh hanya satu pihak saja, tetapi harus dikonfirmasi menurut kebenaran pihak lain. Asas imparsialitas seperti inilah yang harusnya dipergunakan jurnalis untuk melihat satu persoalan dari beberapa perspektif berbeda. Perspektif itu melihat kemungkinan adanya pengungkapan akar masalah yang terkait dengan sejarah, psikologi, sosial, budaya dan lainnya. Dengan demikian media akan mampu mengungkap fakta lebih komperehensif dan holistik agar dapat menganalisis dan memetakan masalah untuk memunculkan berbagai alternatif solusi.

Dalam hal ini saya mengusulkan beberapa solusi agar jurnalisme yang ditampilkan oleh media tidak melulu terkait kekerasan:

Pertama, perlunya edukasi jurnalisme damai bagi para insan pers di seluruh Indonesia. Mengapa ini diperlukan? Karena muara informasi semua berasal dari wartawan. Jika wartawan cerdas, maka informasi yang disuguhkan juga akan mencerdaskan pembaca. Kedua, perlunya edukasi bagi masyarakat agar bisa memilah-milah berita dan menganalisis media sehingga bisa menyaring informasi yang ditampilkan oleh media. Ketiga, Pemerintah (Menkominfo, KPI, dll.) perlu tegas terhadap media-media nakal yang selalu menyuguhkan kekerasan dan melanggar aturan. Wallahua'lam []

Rabu, 15 Februari 2012

Refleksi 9 Tahun Majalah Sintaksis


  1. Sang Master
    5 hari setelah Hari Pers Nasional, kau lahir. 7 tahun usiamu kini, menggores pena menabuh simpati #Sintaksis
  2. Media LDK yg lewati 1 dekade (10 tahun) itu bagus. Melewati 2 dekade itu istimewa. #Sintaksis
  3. Menatap eksis di tengah fakir intelektual tapi sang pengampu amanat berbangga sebut diri kampus swasta No 1 di DIY #Sintaksis
  4. Memburu berita, mengasa analisa, di tengah ultimatum ortu utk wisuda, kru #Sintaksis buktikan ada yg masih tajam pd pena mereka. Selamat!
  5. Kamera itu penting, tablet juga berfaedah buat mobilitas kru #Sintaksis. Tapi, lebih mendesak lagi mimpi usai capai 9 tahun mau apa!
  6. Keterkaitan senior dg kru aktif #Sintaksis harus dijaga. Banyak media LDK kolaps lantaran tak ada pewarisan&pemutusan silaturahmi.
  7. Namamu ingatkan pd produk komputer awal di Amrik. besar-melegenda tapi mati. Semoga #Sintaksis tidak demikian. Sy suka ada penyegaran nama!
  8. Harus bersiap songsong masifnya web 2.0. Tak cukup elok di edisi cetak, smentara di versi daring justru tenggelam oleh jiran. #Sintaksis
  9. Mencoba bertahan mengukir kata di salah satu kampus Islam tertua republik, semoga ingatkan kru #Sintaksis akan impian Natsir dan Hatta dulu.
  10. Menjadi #Sintaksis seperti peredaran anak muda era kini: Sintal dan Eksis. Bergoyang dg iPod di telinga usai penat di kampus.
  11. Tentu, bukan kesintalan sarat penyakit; juga eksis yang kaya narsis. Karena bagi #Sintaksis, 2 kata ini wakili: adaptasi dg zaman!
  12. Seperti sebuah akademi, surutnya Bung Wildan sebagai maestro #Sintaksis, tak putuskan sistem pengaderan. Patah satu tumbuh sepuluh kru jago!
  13. Masih ada Bung Ridwan, dg semangat yg ada. Atau Bung @EdoSegara yg masih sesekali berteriak lantang membakar spirit kru #Sintaksis
  14. Maju,#Sintaksis! Pantang surut.

    Oleh : Yusuf Maulana / @OpiniYM

Jumat, 10 Februari 2012

Awas Riba Terselubung di Bank Syariah!

140 + X halaman
“Bank syariah kok tidak syariah?”
 
“Apa memang seperti itu yang dinamakan syariah?”

“Banyak orang ragu dengan bank dan lembaga keuangan syariah?”
 
Begitulah orang berkata. Terasa menyakitkan bagi kita yang sedang berjuang untuk menegakkan ekonomi Islam di Indonesia. Rasanya seperti menyerang, dan apatis. Padahal, sejatinya mereka yang berkata ‘miring’ itu justru mencintai ekonomi Islam—bank dan lembaga keuangan syariah khususnya. Mereka menghendaki sesuatu yang lebih baik, seperti yang sering kita katakan, “Ekonomi Islam adalah konsep keadilan dan kesejahteraan dalam berekonomi.” Untuk itulah, kami mencoba menelusuri dan menemukan beberapa ‘titik rawan’ yang bisa saja menjadi celah untuk pelanggaran ketentuan dalam praktik ekonomi Islam.

Lalu lahirlah buku ini—yang lagi-lagi meramaikan persoalan riba—untuk mendetailkan ‘titik rawan’ tersebut; kemudian dibahas dan diupayakan solusinya. Sebagaimana adanya risiko dalam sebuah bisnis, bank dan lembaga keuangan syariah juga memiliki risiko dalam konteks praktik dan pengawasan syariah. Riba tetap akan menjadi bahasan utama, itu karena bank syariah dimunculkan sebagai ‘bank anti riba’. Konsep yang dibuat hingga standar operasional sudah mengarah pada semangat menjunjung tinggi anti riba itu. Lalu muncul pula pergantian istilah dari ‘kredit’ menjadi ‘pembiayaan’, dan berbagai istilah syariah lainnya. Juga diawali pengharaman ‘bunga bank’ yang sangat identik dengan riba pinjaman. Untuk itu, di bab pertama buku ini akan kembali membahas tentang konsep dasar riba—yang sebenarnya sudah banyak dibahas oleh ekonom muslim—sebagai pengingat kita akan bahaya riba.

Tidak berhenti disitu saja, justru yang menjadi masalah adalah aplikasi dari konsep anti riba itu. Kepedulian kami akan hal itu justru dilandasi karena adanya indikasi riba—yang tidak hanya pada bunga kredit—tetapi pada biaya administrasi pembiayaan. Sebenarnya, beberapa pihak sudah melihat celah tersebut, untuk itu kami membahasnya dalam buku ini yang insya Allah akan menjawab persoalan adanya indikasi ‘riba terselubung’. Tentu bukan tuduhan semata, melainkan penelusuran yang kami lakukan untuk menjadikan masalah tersebut lebih jelas lagi, dan ikut serta memberikan solusinya.

Tidak ada niatan lain dari kami kecuali mengajak pada kebaikan. Terutama soal celah dalam pelanggaran akad, maupun praktik transaksi yang tidak sesuai dengan akad yang telah dibuat. Bila pada kenyataannya praktik tersebut hanya dilakukan oleh beberapa oknum saja, namun kami berusaha seobjektif mungkin dalam mendeteksi kebocoran prinsip syariah itu. Sebagaimana dalam prinsip manajemen risiko, maka saat risiko terdeteksi semestinya ada pengendalian dan pengawasan risiko tersebut. Tentu kami berharap, kesadaran tentang praktik syariah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah semata. Namun, menjadi kesadaran kita semua yang terlibat aktif dalam penegakkan ekonomi Islam. Untuk itu, silakan disimak buku ini, dan mari kita diskusikan. []

Nb. Pemesanan bisa transfer ke rek BSM 030-00-60862 a.n Edo Segara. Harga Rp. 35.000,- (belum termasuk ongkir). Setelah transfer bisa sms alamat ke 082138100707

Rabu, 01 Februari 2012

Moral dan Etika dalam Berbisnis

Warnet Mesum
ADA semacam anekdot yang berkembang di kalangan masyarakat kita berbunyi: “Mencari yang halal saja susah, apalagi yang halal!”. Anekdot ini seakan-akan menjadi pembenaran bagi sebagian orang mencari uang dengan cara menghalalkan segala cara. Sebagai contoh, masih banyak usaha warung internet (warnet) di Yogya yang tidak memblokir situs-situs porno, padahal sudah ada aturan dari Pemerintah daerah yang menganjurkan pihak warnet untuk memfilter situs-situs porno. Parahnya, ada juga sebagain warnet yang justru menyediakan folder khusus film-film porno dan menjadi tempat mesum pasangan-pasangan yang tidak bertanggung jawab.

Contoh yang lain ada juga sebuah swalayan lokal di Yogyakarta yang menerapkan melarang barang yang sudah dibeli untuk ditukar atau dikembalikan jika ternyata rusak setelah membeli. Aturan ini malah diperjelas dalam struk belanja pelanggan. Jelas hal ini merugikan pelanggan. Dalam agama apa pun jelas melarang praktik jual-beli seperti ini, karena dalam jual-beli mestinya ada suka sama suka dan saling rela. Dan jika ternyata ada barang rusak setelah dibeli, mestinya boleh ditukar dan dikembalikan jika bukan dirusak oleh pelanggan.

Persaingan usaha yang terjadi saat ini juga sudah sangat tidak sehat, banyak minimarket-minimarket yang jaraknya berdekatan dan berdampingan dengan warung-warung kecil. Jelas ini merugikan pemilik warung-warung kecil yang terus mengeluh karena omset mereka semakin menurun. Harusnya Pemerintah daerah ikut campur dalam masalah ini. Jika tidak ada intervensi dari Pemerintah daerah, maka praktik kanibalisme ekonomi akan terus menjadi-jadi.

Minimarket tidak berijin
Belum lagi masalah investasi tipu-tipu atau yang kita kenal dengan invetasi 'bodong' yang banyak terjadi di kalangan masyarakat Yogya. Invetasi ini menjanjikan keuntungan yang berlipat-lipat namun diujungnya uang Anda tidak akan pernah kembali karena dibawa kabur.  Sudah banyak korban yang tertipu dengan modus-modus seperti ini. Jika melihat beberapa kasus di atas, nampaknya banyak pengusaha yang mengabaikan moral dan etika dalam berbisnis.

Sebenarnya kita harus bersyukur dengan terus tumbuhnya usaha-usaha baru di Yogyakarta. Namun, kegiatan bisnis yang terus merebak saat ini juga telah menimbulkan tantangan baru, yaitu adanya tuntutan praktek bisnis yang lebih baik, yang memperhatika etika dan moral, yang mestinya menjadi tuntutan dalam kehidupan berbisnis.

Berbicara tentang moral sangat erat kaitannya dengan pembicaraan agama dan budaya, artinya kaidah-kaidah dari moral pelaku bisnis sangat dipengaruhi oleh ajaran serta budaya yang dimiliki oleh pelaku-pelaku bisnis sendiri. Setiap agama mengajarkan pada umatnya untuk memiliki moral yang terpuji, apakah itu dalam kegiatan mendapatkan keuntungan dalam ber-"bisnis". Jadi, moral sudah jelas merupakan suatu yang terpuji dan pasti memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak. Umpamanya, dalam melakukan transaksi, jika dilakukan dengan jujur dan konsekuen, jelas kedua belah pihak akan merasa puas dan memperoleh kepercayaan satu sama lain, yang pada akhirnya akan terjalin kerja sama yang erat saling menguntungkan.

Dalam dunia bisnis, tidak hanya menyangkut hubungan antara pengusaha dengan pengusaha, tetapi mempunyai kaitan secara nasional bahkan internasional. Tentu dalam hal ini, untuk mewujudkan etika dalam berbisnis perlu pembicaraan yang transparan antara semua pihak, baik pengusaha, pemerintah, masyarakat maupun bangsa lain agar jangan hanya satu pihak saja yang menjalankan etika sementara pihak lain berpijak kepada apa yang mereka inginkan. Artinya kalau ada pihak terkait yang tidak mengetahui dan menyetujui adanya etika moral dan etika, jelas apa yang disepakati oleh kalangan bisnis tadi tidak akan pernah bisa diwujudkan. Jadi, jelas untuk menghasilkan suatu etika di dalam berbisnis yang menjamin adanya kepedulian antara satu pihak dan pihak lain, perlu pembicaraan yang bersifat global yang mengarah kepada suatu aturan yang tidak merugikan siapapun dalam perekonomian. []