Senin, 05 September 2011

Korupsi dalam Perspektif Fiqh Kotemporer


“…Demi Zat yang jiwa Muhammad ada di bawah kuasa-Nya, tidaklah seseorang yang berkhianat (gulul) di antara kamu, kecuali ia akan datang pada hari kiamat dengan menanggung beban dosa balasan gulul (korupsi) di pundaknya…” (HR. Imam Bukhari)

SALAH satu fenomena yang sangat memprihatinkan dewasa ini, dalam masyarakat dan bangsa Indonesia adalah maraknya perilaku korupsi. Baik pejabat Negara, politisi, PNS, swasta atau siapapun, tak luput dari perilaku ini. Kenyataan ini sangat ironis jika dikaitkan dengan keberadaan Indonesia sebagai Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Bahkan umat Islam di negeri ini dikenal sebagai muslim yang paling bersemangat dalam melaksanakan upacara ritual keagamaan (ibadah). Masjid dan mushola ada dimana-mana. Kuota jama’ah haji yang mencapai 200 ribu lebih untuk negeri ini selalu habis. Anehnya, hal ini tidak bisa meminimalisir praktik-praktik korupsi kotor yang dilakukan para koruptor di negeri ini.

Korupsi bukan kebiasaan, bukan budaya bangsa, bukan pula miss management seperti yang selama ini dianggap. Korupsi termasuk dalam kategori tindakan pidana kejahatan. Siapa pun pelakunya, intinya perbuatan yang melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan publik yang merugikan Negara atau masyarakat. Di beberapa Negara korupsi bisa dikenakan juga kepada perseorangan atau golongan privat atau swasta. (Bibit S. Rianto & Nurlis E. Meuko, 2009)

Perbuatan korupsi harus memenuhi empat unsur. Empat unsur tersebut adalah (1). Niat melakukan korupsi (desire to act), (2). Kemampuan untuk berbuat korupsi (ability to act), (3). Peluang atau kesempatan untuk melakukan korupsi (opportunity to do corruption), dan (4). Target atau adanya sasaran yang bisa dikorupsi (suitable target).

Dalam Undang-undang Korupsi (UU No. 31/1999 jo UU no. 20/2001) dibedakan tujuh kelompok besar 30 jenis delik korupsi. Besar atau kecilnya uang, tidak menghapuskan sifat perbuatan korupsi. Walaupun sedikit (pungli, uang semir, uang pelicin, atau uang jago, dan sebagainya) tetap dianggap sebagai tindakan korupsi.

Korupsi Menurut Fiqh Kotemporer

Tindak pidana korupsi merupakan persoalan yang belum terjadi pada masa awal Islam, sebab pada masa itu para pemangku jabatan kekuasaan masih kuat dalam memegang amanah atau moralitasnya masih terjaga. Pada masa kini korupsi telah menjadi fenomena yang merebak ke segenap instansi, baik negeri maupun swasta. Dampak negatif dan daya hancurnya pun begitu terasa mendera masyarakat luas, sehingga harus dicarikan alternatif ketentuan fiqh kontemporernya yang sesuai dengan tuntutan keadilan, kebenaran, kemaslahatan  umum, dan kepatutan, dengan pemberian sanksi hukuman yang mengandung aspek-aspek: pendidikan, pembalasan, serta efek jera yang efektif.

Dalam khasanah pemikiran hukum Islam (fiqh) klasik, perilaku korupsi belum memperoleh porsi pembahasan yang memadai, ketika para fuqaha (ahli fiqh) berbicara tentang kejahatan memakan harta benda manusia secara tidak benar (akl amwal al-nas bil al-batil). Di antara berbagai bentuk kejahatan ini yang nampaknya paling mirip subtansinya dengan korupsi ialah gulul yang diartikan sebagai pengkhianatan terhadap amanah dalam pengelolaan harta rampasan perang.

Jika para fuqaha tempo dulu memasukkan gulul ke dalam kategori jarimah ta’zir yang besar-kecilnya hukuman diserahkan kepada penguasa dan hakim, hal itu dapat dipahami, mengingat kejahatan gulul relatif berskala kecil dan dampak negatifnya pun tidak begitu berbahaya. Kondisi sekarang sungguh sangat berbeda, karena korupsi yang dilakukan saat ini dampaknya bersifat massal – komunal. Korupsi berpotensi menzalimi hak-hak rakyat banyak yang semestinya dilindungi oleh Islam dan oleh Negara.

Perihal menemukan kategori yang sesuai bagi tindak pidana korupsi dan menentukan formulasi sanksi hukumannya yang sepadan dengan tingkat kejahatan perbuatan haram ini menjadi bahasan yang menarik untuk dilakukan.

Dengan mempertimbangkan tentang seriusnya akibat buruk yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi antara lain : menganggu stabilitas perekonomian Negara, menghancurkan sendi-sendi moral bangsa, merusak peradaban, melecehkan hak-hak masyarakat, menciptakan kecemburuan dan permusuhan, dan akibat lainnya, maka hukuman tindak pidana korupsi kiranya lebih tepat jika dikategorikan sebagai jarimah ta’zir. Namun dapat diberikan sanksi hukuman yang terberat, yakni hukuman mati jika tuntutan kepentingan kemaslahatan umum menghendakinya, setelah melalui prosedur dan pertimbangan yang akurat, demi mewujudkan keadilan dan supremasi hokum. Sebagaimana ditulis Abd Al-Qadir Awdah dalam kitabnya “Al-Tasyri’ al-Jina’I al-Islami”,  bahwa banyak fuqaha yang membolehkan pidana ta’zir dalam bentuk hukuman mati, apabila kepentingan umum menghendakinya.

Pencegahan Korupsi

Islam menawarkan beberapa konsep mencegah (terapi) terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Diantaranya adalah:

Pertama, meningkatkan iman dan budaya malu. Dengan iman setiap orang meyakini bahwa ia selalu diawasi oleh Yang Maha Kuasa, Allah Aza Wa Jalla. Kedua, meningkatkan kualitas akhlak. Ketiga, penegakan hukum. Hukum harus tegas, tanpa diskriminasi dan adil terhadap siapa pun yang melanggarnya. Keempat, contoh teladan buat pemimpin. Hendaknya pemimpin memberi teladan kepada yang dipimpin, yakni rakyatnya. Kelima, pengamalan syariat Islam secara kaffah disetiap pribadi umat Islam. Syariat Islam merupakan terapi untuk menanggulangi berbagai problem umat. Keenam, memulai dengan yang kecil. Semisal, tidak korupsi waktu bagi pegawai, tidak mencontek bagi siswa dan mahasiswa, dll. Ketujuh, buat peraturan yang mengatur bahwa setiap yang diperoleh dengan cara gulul harus dikembalikan kepada asalnya. Wallahua’lam []

Tidak ada komentar:

Petuah Pak Cah, Menulis tak Butuh Bakat Melimpah

"Menulis itu tidak memerlukan bakat yang banyak, tinggal mau atau tidak." Itu kalimat-kalimat awal seorang Cahyadi Takari...