Jumat, 16 September 2011

Hak Cipta Karya Tulis dalam Islam


HAK cipta karya tulis adalah sejumlah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang penulis (pengarang) yang dihargai dengan uang, terkadang disebut hak-hak abstrak, kepemilikan seni atau sastra, atau hak-hak intelektualitas.

Hak finansial yang dimiliki seorang penulis adalah harga komersial dari tulisan atau karangannya. Harga tersebut dibatasi oleh mutu dan keuntungan komersial yang bisa direalisasikan dengan menerbitkan hasil tulisan tersebut dan menjualnya di pasaran.

Fenomena hak cipta ini tidak pernah muncul di tengah masyarakat Islam pada masa-masa dahulu, meskipun berbagai jenis tulisan demikian berkembang luas dan merambati segala bidang. Karena para penulis biasanya hanya mengharapkan pahala dari Allah saja, dari apa yang mereka tulis. Tujuan mereka adalah menyebarkan manfaat dari tulisan mereka di setiap tempat, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kalaupun terkadang mereka mendapatkan kedudukan atau mendapatkan sebagian hadiah, semua itu mereka peroleh secara kebetulan saja, tanpa diharapkan oleh mereka.

Sejarah Islam dahulu dan juga pada masa-masa perkembangan dunia tulis-menulis dalam berbagai disiplin ilmu sudah mengenal sebuah aturan untuk mengabadikan nama-nama penulisnya dan menuliskannya di kulit buku. Pusat pengabdian nama-nama penulis terbesar pada masa itu adalah Darul Ilmi di Baghdad yang reputasinya sudah tersiar dimana-mana, sehingga banyak orang yang datang mengunjunginya untuk lebih mengenal isi perpustakaan tersebut.

Para Ulama kotemporer juga telah membolehkan mengganti rugi hak cipta, karena penulis memiliki hak tertentu. Kaidah-kaidah ajaran syariat juga memberi konsekuensi pemeliharaan hak-hak para pemilik hasil cipta. Dengan demikian, kepemilikan itupun bisa berpindah kepada orang lain dengan mediator yang berfungsi memindahkan kepemilikan, seperti jual-beli, warisan dan sejenisnya.

Menjual Hak Cipta

Kalangan ulama kontemporer bersepakat bahwa hak-hak cipta itu menurut syariat terpelihara. Para pemiliknya bebas memperlakukan hak cipta itu sekehendak mereka. Tak seorang pun yang berhak melanggarnya, namun dengan syarat, jangan sampai dalam karya-karya tulis yang melanggar syariat Islam yang lurus. Itulah yang menjadi keputusan akhir dari Lembaga Pengkajian Fiqih Islam yang lahir dari Organisasi Muktamar Islam pada pertemuan kelima di Kuwait tahun 1409 H, bertepatan dengan tahun 1988 M.

Seorang penulis berhak memberikan atau tidak memberikan hak cetak. Dia juga yang berhak membatasi jumlah oplah yang akan dicetak. Penerbit yang mencetak dan memasarkan buku tersebut hanya berfungsi sebagai wakil dari penulis untuk memenuhi hak-haknya dari pihak yang berhak mengambil keuntungan.

Dalil-Dalil Syariat Sahnya Menjual Hak Cipta

Pertama, dalil mencari kemaslahatan. Pendapat yang menyatakan bahwa hak cipta penulisan itu bernilai dan layak dipasarkan dapat melanggengkan kemaslahatan umum. Dalam artian, diharapkan keberlanjutan pengkajian ilmiah dan mendorong para ulama dan ahli ijtihad untuk melanjutkan penelitian mereka, sementara tulisan dan hak cipta mereka tetap terpelihara dari orang yang tidak bertanggung jawab. Syariat Islam diturunkan untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Dimana ada kemaslahatan, di situ ada ajaran Islam.

Kedua, dalil kebiasaan. Terjadinya persoalan ini dan kesepakatan kaum muslimin melakukannya, merupakan dalil bahwa mereka sudah mengetahui dibolehkannya urusan itu. Jelas bahwa kebiasaan itu memiliki pengaruh pada hukum syariat, kalau tidak secara terpisah, tidak berkaitan dengan intelektualitas penulisnya. Itu merupakan hak yang permanent, bukan sekedar hak semata. Berarti hak itupun bisa berpindah dan bisa dijualbelikan, bila dirusak atau dihilangkan, harus dipertanggungjawabkan dan diberi ganti rugi.

Ketiga, pendapat yang dinukil dari sebagian ahli hadits yang membolehkan mengambil upah dalam menyampaikan atau mengajarkan hadits. Para ulama ahli hadits biasanya membolehkan siapa saja yang mereka kehendaki untuk meriwayatkan hadits-hadits mereka, dan melarang sebagian lain yang tidak mereka kehendaki, bila orang-orang tersebut dianggap tidak memiliki kompetensi dibidang periwayatan. Dari sebagian ulama ahli hadits juga diriwayatkan dibolehkannya mengambil upah dalam mengajarkan hadits, diqiyaskan dengan dibolehkannya mengambil upah dalam mengajarkan al-Qur’an.

Keempat, qiyas seorang produsen atau pembuat barang bisa menikmati hasil karyanya, memiliki kebebasan dan kesempatan untuk orang lain memanfaatkannya atau melarangnya. Maka demikian juga seorang penulis, karena ia telah menyatukan antara membuat dan memproduksi suatu karya ilmiah, telah berkonsentrasi dan mengerahkan waktu serta tenaganya untuk tujuan itu.

Kelima, kaidah Saddudz Dzara-i’ (menutup jalan menuju haram). Karena pendapat yang menyatakan dibolehkannya menjual hak cipta penulisan mengandung upaya memberikan dorongan bagi para pemikir dan ulama untuk semakin produktif dan semakin giat melakukan penelitian ilmiah. Menggugurkan nilai jual dari karya tulis itu sendiri bisa menyebabkan mereka meninggalkan pekerjaan tersebut dan beralih ke pekerjaan lain untuk menjadi sumber penghidupan mereka. Hal ini tentu saja menyebabkan umat kehilangan kesempatan mendapatkan hasil dari karya mereka, bahkan menyebabkan matinya gairah untuk menulis pada banyak kalangan peniliti ilmiah. Jelas yang timbul adalah kerusakan yang besar.

Keenam, dasar ditetapkannya nilai jual adalah adanya mutu yang dibolehkan syariat. Mutu dari karya ilmiah bagi umat masa kini dan masa mendatang amat jelas sekali. Kalau para ulama telah mengakui nilai jual dari berbagai fasilitas yang lahir dari sebagian jenis hewan, seperti ulat misalnya, atau kicauan burung, suara beo misalnya, manfaat atau fasilitas yang berasal dari karya tulis tentu lebih layak dan memiliki nilai jual. Manfaat yang seharusnya dinikmati oleh pemiliknya. Manfaat itu lebih layak diperhatikan, karena lebih besar hasilnya dan lebih banyak faedahnya. []

Sumber: Buku “Fikih Ekonomi Keuangan Islam” karya Prof. Dr. Abdullah al-Mushlih dan Prof. Dr. Shalah ash-Shawi.

Tidak ada komentar: