Rabu, 27 Juli 2011

Inflasi Menjelang Ramadhan

Source: www.koran-jakarta.com

BULAN suci Ramadhan hanya beberapa hari lagi tiba. Setiap muslim, tentu bersemangat menyambut bulan agung ini. Bahkan di antara kita sudah banyak yang menyiapkan membeli baju baru untuk dipakai lebaran dan memesan tiket untuk mudik. Namun, kebahagiaan ini sangat disayangkan, karena kita disuguhkan berita-berita kenaikan harga sembako dan barang-barang yang lain.


Inflasi memang menjadi momok yang begitu menakutkan bagi orang-orang yang hanya mencari aman dengan menyimpan uang di bank. Mengapa? Karena inflasi atau kenaikan biaya hidup terus-menerus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Apalagi menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal), tahun baru, kenaikan harga BBM, kenaikan gaji PNS dan penentuan upah minimum regional (UMR), angka inflasi bisa naik semakin tajam. Ini berarti nilai uang yang kita miliki juga akan berkurang karena kenaikan-kenaikan harga tersebut.

Apa sebenarnya definisi inflasi? Inflasi sendiri dalam ilmu ekonomi memiliki definisi suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinyu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu.

Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi.

Determinan Inflasi 

Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply (cost push inflation), dari sisi permintaan (demand pull inflation), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya cost push inflation dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (administered price), dan terjadi negative supply shocks akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. 

Faktor penyebab terjadi demand pull inflation adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (agregate demand) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Ekspektasi inflasi tersebut apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau forward looking. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang. Meskipun ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan, namun harga barang dan jasa pada saat-saat hari raya keagamaan meningkat lebih tinggi dari komdisi supply-demand tersebut. Demikian halnya pada saat penentuan UMR, pedagang ikut pula meningkatkan harga barang meski kenaikan upah tersebut tidak terlalu signifikan dalam mendorong peningkatan permintaan. 

Pentingnya Kestabilan Harga 

Kondisi seperti sepatutnya segera diatasi oleh kita, khususnya Pemerintah. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. 

Beberapa dampak inflasi, diantaranya adalah: Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah. 

Secara teoritis untuk mengatasi inflasi relatif mudah, yaitu dengan cara mengatasi pokok pangkalnya, mengurangi jumlah uang yang beredar. Berikut ini kebijakan yang diharapkan dapat mengatasi inflasi:

Pertama, Kebijakan Moneter. Segala kebijakan pemerintah di bidang moneter dengan tujuan menjaga kestabilan moneter untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.  Kebijakan ini meliputi: (a). Politik diskonto, dengan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikan suku bunga bank, hal ini diharapkan permintaan kredit akan berkurang. (b). Operasi pasar terbuka, mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual SBI. (c). Menaikan cadangan kas, sehingga uang yang diedarkan oleh bank umum menjadi berkurang. (d). Kredit selektif, politik bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara memperketat pemberian kredit. (e). Politik sanering, ini dilakukan bila sudah terjadi hiper inflasi, ini pernah dilakukan BI pada tanggal 13 Desember 1965 yang melakukan pemotongan uang dari Rp.1.000 menjadi Rp.1.

Kedua, Kebijakan Fiskal. Dapat dilakukan dengan cara: (a). menaikkan tarif pajak, diharapkan masyarakat akan menyetor uang lebih banyak kepada pemerintah sebagai pembayaran pajak, sehingga dapat mengurangi jumlah uang yang beredar. (b). Mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. (c). Mengadakan pinjaman pemerintah, misalnya pemerintah memotong gaji pegawai negeri 10% untuk ditabung, ini terjadi pada masa orde lama.

Ketiga, Kebijakan Non Moneter. Dapat dilakukan melalui: (a). Menaikan hasil produksi, Pemerintah memberikan subsidi kepada industri untuk lebih produktif dan menghasilkan output yang lebih banyak, sehingga harga akan menjadi turun. (b). Kebijakan upah, pemerintah menghimbau kepada serikat buruh untuk tidak meminta kenaikan upah disaat sedang inflasi. (c). Pengawasan harga, kebijakan pemerintah dengan menentukan harga maksimum bagi barang-barang tertentu. []

Kewirausahaan Sosial, Mungkinkah ?


Source: Dompet Dhuafa Jogja
 “Social enterprises are social mission driven organizations which apply market-based strategies to achieve a social purpose. The movement includes both non-profits that use business models to persue their mission and for profits whose primary purposes are social. Their aim – to accomplish targets that are social and or environmental as well as financial.” (Wikipedia.com)

Sabtu (23/7), dilangsungkan acara bedah buku “Social Enterprise ; Transformasi Dompet Dhuafa Menjadi World Class Organization” karya Ahmad Juwaini yang menjadi rangkaian acara Jogja Muslim Fair (20-26 Juli 2011) bertempat di halaman Gedung Wanitatama Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut hadir pembicara-pembicara yang ahli dibidangnya seperti, Dr. Lathiful Khuluq (Dosen UIN Suka Yogyakarta), Ahmad Paryanto (Direktur Dompet Dhuafa Jogja), Romy Heriyanto (LSM Rifka Annisa), Achmad Luthfie (KR Peduli) dan dimoderatori oleh saya sendiri, Edo Segara.

Wacana social enterprise, tergolong baru di Indonesia meski sudah didiskusikan 40 tahun lamanya dikalangan pekerja sosial. Banyak orang menganggap social enterprise merupakan gabungan bisnis dan sosial. Dr. Lathiful Khuluq menilai istilah tersebut keliru, ia mengatakan social enterprise lebih tepat dengan definisi kewirausahaan sosial.  Social enterprise merupakan kerja-kerja sosial yang dikelola secara professional seperti bisnis oleh sebuah organiasasi dan keuntungannya digunakan lagi untuk pemberdayaan masyarakat, tambahnya. Lathiful mencontohkan sebuah bisnis di Bangladesh, Grameen Bank yang dicetuskan oleh Muhammad Yunus. Grameen Bank merupakan contoh nyata social enterprise, dimana konsep memodali masyarakat miskin tanpa collateral (jaminan) untuk menstimulus usaha-usaha mereka dan berhasil.

Ahmad Paryanto, yang menggantikan Ahmad Zuwaini karena berhalangan hadir,  lebih banyak memaparkan kiprah Dompet Dhuafa yang sejauh ini cukup berhasil menjadi world class organization.  DD berhasil menciptakan unit-unit lembaga lain seperti Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC), Sekolah Gratis Smart Ekselensia, Tebar Hewan Kurban (TKC), ratusan BMT, DD Travel, DD Water, Lembaga Pertanian Sehat dll. Di tahun 2010 sendiri, DD berhasil mengumpulkan dana ZIS sebesar 100 miliar, sungguh prestasi yang cukup membanggakan ungkapnya. Tapi kami tidak boleh jumawa, karena kepercayaan yang begitu besar dari masyarakat, maka kami harus mengelolanya agar lebih manfaat untuk umat, tambahnya. 

Romy Heryanto yang memiliki spesialisasi pendampingan wirausaha di LSM Rifka Annisa menilai, bisnis yang melakukan kegiatan sosial dengan pekerjaan sosial yang dikelola seperti bisnis memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Bisnis yang diselipkan dengan kegiatan social, kita banyak mendengar dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR). Sedangkan pekerjaan sosial yang dikelola secara bisnis professional, ini yang bisa dikatakan dengan sebutan social enterprise
 
Achmad Luthfie, yang juga merupakan Wakil Pimpinan Redaksi SKH Kedaulatan Rakyat mengatakan keberhasilan DD tidak lepas dari peran Republika yang membidani Dompet Dhuafa melalui orang-orang seperti Parni Hadi, Haidar Bagir, Erie Sudewo dan S. Sinansari Ecip. Luthfie mengatakan, tidak banyak lembaga sosial seperti DD yang memiliki media. Dengan adanya media seperti Republika, DD bisa lebih mudah memberikan laporannya kepada masyarakat secara akuntabel. Karena lembaga sosial adalah lembaga yang dipercaya menyalurkan dana-dana kaum aghniya (mampu) ke masyarakat yang kurang mampu. Acara ini pun diakhiri dengan Tanya-jawab dan pembagian doorprizes 3 buku “Social Enterprise”. []
 

Selasa, 12 Juli 2011

KUR, Antara Fakta dan Realita

KREDIT Usaha Rakyat (KUR) merupakan fasilitas pembiayaan berasal dari dana APBN Pemerintah yang dapat diakses oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi. Terutama bagi pelaku UMKM dan Koperasi yang memiliki usaha layak, namun belum bankable. Maksudnya adalah, usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan.

KUR adalah program andalan di era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), selain program PNPM Mandiri dan Bantuan Langsung Tunai. Bedanya, program BLT dihapuskan karena banyak kritik, namun KUR tetap berjalan bersamaan dengan PNPM Mandiri. Terhitung program ini dijalankan sejak tahun 2007 saat era kepemimpinan SBY dan Jusuf Kalla. Dan dilanjutkan lagi oleh Pemerintahan SBY – Boediono saat ini.

Program yang cukup bagus ini sayangnya masih banyak kendala di lapangan. Jika dilihat dari realisasi pencairan pun masih jauh dari harapan, karena masih naik-turun dalam target realisasi. Dengan begitu diperlukan langkah-langkah yang lebih konkret lagi, agar program ini memenuhi targetnya dalam menstimulus perekonomian Indonesia.

Target Realisasi KUR 2007 s.d 2011

Sejak diluncurkan tahun 2007, fakta di lapangan menunjukkan realisasi KUR hingga tutup tahun 2007 hanya Rp 485 miliar. Baru sekitar dua juta pelaku UMKM yang bisa menikmati dana KUR di tahun 2007. Angka tersebut terlalu kecil mengingat masyarakat yang bergerak di bidang UMKM tercatat 50,70 (51) juta atau tak kurang dari 98,9% dari total pelaku usaha di Indonesia. Sedangkan realisasi pada tahun 2008 ditutup dengan angka Rp12,64 triliun.

Di tahun 2009, jumlah penyaluran KUR jauh berada di bawah target. Tahun tersebut, total realisasi KUR tercatat hanya Rp 7,23 triliun. Padahal target dana KUR yang dikucurkan oleh Pemerintah pada saat itu adalah senilai Rp 14 triliun.  

Di tahun 2010, Pemerintah terpaksa menurunkan target penyaluran KUR dari Rp 20 miliar menjadi Rp 15,39 miliar akibat rendahnya realisasi kucuran dana tahun sebelumnya yakni 2009. Sementara KUR yang bisa direalisasikan di tahun 2010 adalah Rp 13,107 triliun dengan debitur sejumlah 1.052.409 orang. Tahun 2010 ini lebih baik, karena hanya tersisa sekitar 2 triliun dari total dana yang dikucurkan.

Sekarang di tahun 2011, KUR yang tersalurkan tercatat 29,8% dari rencana penyaluran Rp 20 triliun. Triwulan I sudah mencapai Rp5,96 triliun sejak Januari hingga 25 Maret 2011 dengan jumlah 449.712 debitur. Nilai penyaluran itu tiga kali lipat penyaluran tahun lalu yang hanya mampu mencapai kurang dari Rp 2 triliun sepanjang triwulan I. Melihat angka triwulan I ini cukup menggembirakan, namun jangan sampai di akhir tahun tidak tercapai target penyaluran Rp 20 triliun.

Penyalur KUR terbesar merupakan BRI senilai Rp 4,041 triliun, disusul BNI yang menyalurkan Rp 515,6 miliar, Bank Mandiri Rp 339,1 miliar, Bank Syariah Mandiri Rp 61,3 miliar, BTN Rp 62,4 miliar, Bank Bukopin Rp 75,6 miliar, serta 13 BPD Rp 760,1 miliar.

BPR dan BPRS Lebih Fleksibel

Lonjakan ini juga didukung dengan penambahan bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari semula hanya tiga bank penyalur (BRI, Bank Mandiri dan BSM), sekarang ditambah menjadi enam Bank Badan Usaha Milik Negara (BRI, BNI, Bank Mandiri, BSM, BTN, Bank Bukopin) serta 13 Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Fakta di lapangan memang masih sering kita temukan dalam pengajuan proses KUR ini syaratnya masih berbelit-belit. Padahal kita sangat mahfum, banyak pelaku UMKM yang tidak bankable, tidak memiliki dokumentasi keuangan yang baik, tidak memiliki jaminan dll. Standar survey yg dilakukan oleh pihak Bank penyalur juga cukup ketat, sehingga pengaju KUR kadang pada akhirnya menyerah dan terpaksa berhubungan kembali dengan para rentenir yang lebih fleksibel dalam meminjamkan uang.

Langkah menunjuk BPD sebagai bank penyalur selain bank umum BUMN, merupakan langkah yang baik. Namun, hemat saya seharusnya Pemerintah merangkul Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang terbiasa menyalurkan kredit (pembiayaan) mikro pada angka di bawah 50 juta. Agar pengajuan proses KUR yang hanya maksimal 20 juta, tidak diperlakukan sama dengan debitur-debitur yang biasa pinjam pada angka di atas 100 juta. Sehingga UKM yang belum bisa mengakses dana KUR bisa mendapatkan kemudahan. Wallahua’lam