Senin, 09 Agustus 2010

Ekonomi Pancasila Idem Ekonomi Syariah?


DALAM sebuah buku teranyar Dr. Anwar Abbas berjudul “Bung Hatta dan Ekonomi Islam” terbitan KOMPAS, yang merupakan hasil disertasinya, menyebutkan bahwa ide ekonomi Pancasila yang diusung oleh Bung Hatta sang proklamator Republik Indonesia, sejalan dengan maqashid al-syariah atau tujuan dari ajaran Islam. Dalam buku tersebut penulis mengelaborasi gagasan Bung Hatta tersebut dengan pemikiran ekonomi Islam yang sedang booming saat ini.

Menurut Dr. Anwar Abbas, dalam karya-karya Bung Hatta jika ditelaah substansi dan norma Islam terinternalisasi didalamnya. Lebih jauh, sikap atau perilaku hidup (akhlak) Hatta sangat disiplin, jujur, kritis, ulet, telaten, cerdas, futuristis, dan inheren dalam aktivitas kesehariannya. Jika dilihat dalam pemilahan secara kategoris, Anwar menilai Hatta adalah penganut religius yang tidak menonjolkan aspek simbolisme. Bahkan menurut almarhum Nurcholish Madjid, Hatta adalah sosok yang religius.

Beberapa arah pemikiran Hatta adalah, bagaimana menegakkan dan menciptakan suatu masyarakat yang baik dan sejahtera. Untuk mencapai arah itu, menurut Hatta, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi: Pertama, harus ada jiwa dan semnagat tolong menolong antara anggota dan warga masyarakat. Kedua, negara (politik) harus bersifat aktif dan tidak hanya menyerahkan sepenuhnya persoalan ekonomi kepada mekanisme pasar. Kondisi ini diharapkan bisa menciptakan efisiensi yang tinggi sehingga mampu mengantarkan masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang diharapkannya. Menurut Anwar Abbas, pandangan Hatta ini sangat sejalan dengan maqashid al-syariah.

Gagasan ekonomi Islam sejalan dengan ekonomi Pancasila juga pernah ditulis oleh Adiwarman Karim di surat kabar harian Republika pada musim Pemilu, tanggal 1/6/2009. Adiwarman Karim mengatakan ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang berlandaskan Maqasid Syariah yang memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi warga negara tanpa memandang perbedaan agama dan suku bangsa. Gagasan tersebut sah-sah saja dan saya termasuk orang yang menganggumi Bung Hatta. Namun, dalam gagasan ini ada beberapa catatan yang harus kita clearkan serta memahami maqashid syariah itu sendiri secara baik.

Memahami Maqashid Syariah

Makna maqashid syariah secara etimologis berasal dari kata qasada, yang berarti menghadap pada sesuatu. Sedangkan secara terminologis adalah sasaran-sasaran yang dituju oleh syariat dan rahasia-rahasia yang diinginkan sya ri’ dalam setiap hukum-hukum-Nya untuk menjaga kemaslahatan manusia. Sedangkan menurut Syatibi dan  Imam Muhammad bin At-Thahir memiliki semangat yang sama dalam mendefinisikan maqashid syariah sebagai upaya melestarikan tatanan dunia dengan jaminan hak-hak asasi manusia, sebagai subjek dalam pelestarian dan pemakmuran alam. Perspektif ini berusaha memelihara hak-hak manusia yang pada implementasinya terarah pada akidah, mengekspresikan amal dan juga status sosial individu ditengah masyarakat. Karena reformasi yang dicita-citakan oleh Islam adalah perbaikan yang menyeluruh pada setiap permasalahan umat manusia.

Secara garis besar, maqashid syariah sendiri terbagi menjadi dua bagian: Pertama, maqashid yang dikembalikan pada maksud syari’. Syari’ menurunkan hukum bagi makhluknya dengan satu illat, yaitu kemaslahatan manusia baik duniawi maupun ukhrawi. Kedua, maqashid yang dikembalikan kepada maksud mukallaf. Hal ini dapat diimplementasikan dalam tiga visi: Dlaruriyah, Hajiyyah, tahsiniyyah.

Lebih terperinci lagi, maqashid syariah dalam visi dlaruriyah terbagi menjadi lima yang kemudian dikenal dengan al-kuliyyat al-khams, diantaranya adalah Pertama, perlindungan terhadap agama (Hifdz Ad-Din). Kedua, perlindungan terhadap jiwa (Hifdz An-Nafs). Ketiga, perlindungan terhadap akal (Hifdz Al-Aql). Keempat, perlindungan terhadap kehormatan (Hifdz Al-Ardh). Kelima, perlindungan terhadap harta (Hifdz Al-Mal). Nah, poin kelima ini secara jelas menerangkan bagaimana maqashid syariah melindungi terhadap sumber-sumber perekonomian rakyat, menjamin hal milik pribadi dan menjaga keamanan harta tersebut. Artinya kesejahteraan (ekonomi) memang disinggung dalam maqashid syariah, namun yang seperti apa dahulu. Bagaimana jika dalam pencapaian tersebut justru melanggar syariah, seperti bunga (riba) ?

Ekonomi Pilar Maqashid Syariah
                                                                                                                     
Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah, mengatakan bahwa salah satu pilar kemajuan peradaban Islam adalah amwal atau ekonomi. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun mengatakan “Ekonomi adalah tiang dan pilar paling penting untuk membangun peradaban Islam (Imarah). Tanpa kemapanan ekonomi, kejayaan Islam sulit dicapai bahkan tak mungkin diwujudkan. Ekonomi penting untuk membangun negara dan menciptakan kesejahteraan umat.

Al-Ghazali, Asy-Syatibi dan seluruh ulama ushul yang membahas maqashid syari’ah, senantiasa memasukkan amwal sebagai pilar maqashid. Shah Waliullah Ad-Dahlawy, ulama terkemuka dari India, (1703-1762) berkata: “Kesejahteraan ekonomi merupakan prasyarat untuk suatu kehidupan yang baik. Tingkat kesejahteraan ekonomi sangat menentukan tingkat kehidupan. Seseorang semakin tinggi tingkat kesejahteraan ekonominya, akan semakin mudah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik (hayatan thayyibah).”

Semangat Hatta dalam meningkatkan kesejahteraan memang sejalan dengan maqashid syariah. Namun yang perlu diberi catatan, dalam praktik perekonomian yang digagas Hatta, yakni koperasi masih menggunakan sistem bunga (riba). Tentu riba tidak dibenarkan dalam praktik ekonomi Islam. Sehingga menurut saya, ekonomi pancasila tidak bisa disejajarkan dengan ekonomi Islam. Karena baik ekonomi Pancasila atau ekonomi Islam memiliki epistimologi dan sistem yang berdiri sendiri-sendiri. Jadi tidak mungkin untuk mencapai tujuan syariah (maqashid syariah) ekonomi Islam melabrak syariah itu sendiri. Maka, setelah membaca tulisan ini saya persilakan Anda menilai orang yang menyamakan ekonomi Pancasila dengan ekonomi Islam. Wallahua’lam

6 komentar:

Anonim mengatakan...

Mantab, Brother. Pahit memang tetapi kritik ini sebuah kejujuran! Namun Apakah dengan membuang unsur riba maka ekonomi Pancasila menjadi Islami? Ini yang belum dibahas, bro, dalam tulisan ini.

Sjafruddin Atjeh mengatakan...

saya rasa saudara edo harus mahfum,pemaknaan semangat Hatta dalam konteks ekonomi syariah adalah moral spritual syariah berupa KEADILAN. Jangan kan koperasi, bank syariah yang menerapkan bagi hasil mencekik juga merupakan riba tentunya.

Edo Segara mengatakan...

Terima kasih responnya, baik Mas SJafruddin atau yg lainnya. Maka sy tidak membahas Hatta, tapi sy mengkritik Adiwarman yang mengatakan harus kembali ke ekonomi Pancasila. Ini salah kaprah, makanya harus diluruskan

aam slamet mengatakan...

Wah, menarik. Barangkali substansi Ekonomi Pancasila ada yg berkelindan dengan Ekonomi Syariah. Meskipun arsirannya tidak penuh.

Edo Segara mengatakan...

@Aam Slamet: Betul mas, memang ada yang beririsan. Namun kita gak bisa gegabah menyamakannya.

Aam Slamet Rusydiana mengatakan...

Lebih menarik kalau baca tulisan terbarunya Zaim Saidi. Senang kalau mas Edo bisa silaturahim ke blog sy Ekonomi Islam Substantif.