Sabtu, 05 Juni 2010

Politik Media Massa

APA itu media? Kata media berasal dari bahasa latin “Medius” yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. namun penegertian media dalam proses pemebelajaran cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis atau elektronis untuk menagkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Jika digabungkan dengan kata politik, maka definisinya adalah bagaimana politik menggunakan fungsi media massa dalam aktifitasnya guna memperoleh dukungan publik.

Dalam pemilu 2009 kemarin, tidak berlebihan kiranya Saya mengumpamakan partai politik ibarat grup musik atau sebagai selebritis. Media massa menggambarkan partai politik sebagai alat pengumpul massa. Sementara fungsi parpol sebagai perantara dalam menyerap ide-ide konstituen (rakyat) tidak nampak.

Dari berbagai pengamatan saya, media massa sebenarnya telah mentransformasikan politik dalam berbagai cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ambilah contoh yang paling terkenal, betapa Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt adalah presiden pertama AS, menggunakan media massa dengan sangat efektif untuk memperoleh dukungan publik. Waktu Presiden Roosevelt menggunakan media, suasana politik dan ekonomi Amerika Serikat sedang terjerembab karena krisis ekonomi bangsa (depresi ekonomi) dan usaha Roosevelt untuk pemulihan ekonomi kembali, tidak saja usaha pemerintah tapi juga dengan dukungan rakyat Amerika. Inilah salah satu yang mendorong Roosevelt menggunakan media bagi program-program ekonominya.

Pada waktu itu, media radiolah yang dipakai karena mudah dan bisa mencapai rakyat di seluruh pelosok Amerika. Mengapa radio? Karena radio memberikan para pendengarnya peluang untuk mengevaluasi pejabat-pejabat publik yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Ketimbang siaran radio hanya untuk pidato dan kampanye, Roosevelt berbicara secara bersahabat dengan publik Amerika tentang cara penanggulangan depresi ekonomi. Pada hari Minggu malam setelah delapan hari pelantikannya sebagai Presiden Amerika Serikat, Roosevelt menggunakan siaran radio untuk menenteramkan kegelisahan bangsanya.

Ia memilih waktu pada hari Minggu malam karena besoknya, Senin, bank-bank akan memulai aktivitasnya. Siaran langsung yang dilakukannya di lantai dasar Gedung Putih, Roosevelt memberikan Fireside Chat-nya yang merupakan pidatonya yang pertama sebagai presiden kepada bangsa Amerika. Yang menarik, pidatonya itu seolah-olah semacam 'pelajaran perbankan' kepada penduduk Amerika yang waktu itu berjumlah sekitar 60 juta jiwa. Pidato radio Roosevelt dinamakannya Fireside Chat karena dilaksanakannya dekat perapian di lantai dasar Gedung Putih. Dan kemudian, pidato-pidato lainnya dengan menggunakan media radio juga dinamakannya sebagai fireside chat dilakukan di tempat yang sama di Gedung Putih. 

Roosevelt's chats, demikian selalu disebut adalah contoh yang legendaris dari politik media, meskipun Roosevelt hanya delapan kali mengudarakannya melalui siaran radio selama masa pertama kepresidenannya. Reputasinya dianggap sebagai akses kepada pers juga naik dengan cara pertemuan-pertemuannya dengan masyarakat pers. Dalam tigabelas tahun masa pemerintahannya (1933-1945), Roosevelt telah melakukan konferensi pers lebih dari 900 kali atau lebih kurang 69 kali konperensi pers setiap tahunnya. Sungguh luar biasa  pada waktu itu.  

Penggunaan media radio, pada waktu itu, telah membawa para ahli ilmu komunikasi untuk melakukan penelitian, sejauh mana pengaruh media terhadap politik. Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson dan Hazel Gaudet, tiga pakar ilmu komunikasi yang terkenal melakukan penelitian terhadap 3000 penduduk pedesaan di Erie County, Ohio selama lebih kurang enam bulan (Mei-November 1940). Para peneliti ini menelusuri bagaimana perubahan  pendapat masyarakat terjadi dalam periode enam bulan dalam hal menjatuhkan pilihannya pada pemilu.presiden yang akan datang. Sekali lagi, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan media radio, karena pada waktu itu radiolah yang menjadi medium umum bagi political advertising tahun 1932 dimana dua partai politik (Demokrat dan Republik) menggunakan lebih banyak dana kampanye mereka. Hasilnya, mayoritas pemilih (53%) memperkuat keyakinan mereka karena media.  

Penelitian oleh ketiga pakar komunikasi di atas terkenal dengan nama: The People's Choise. Mari kita lihat pada awal tahun 1960-an yaitu kampanye pemilu melalui televisi, pertama kali dalam sejarah Amerika, debat antara calon presiden AS, Kennedy dengan Nixon. Dalam empat kali perdebatan melalui televisi siaran, Kennedy yang sebelumnya dipandang oleh rakyat Amerika, bukanlah calon yang tepat untuk presiden AS, namun sewaktu debat via televisi secara total merubah pandangan masyarakatnya bahwa pemimpin AS yang akan datang adalah Kennedy. Rahasianya, sebagaimana diungkapkan oleh pakar media, Joseph C. Spear (1984) dalam bukunya: Presidents and the Press, sewaktu panelis meminta Kennedy mengajukan pertanyaan, Nixon cenderung bersikap difensif, menjawab pertanyaan Kennedy point by point dan kurang menghiraukan khalayak massa (pemirsa) di balik kamera.  

Sedangkan Kennedy, sebaliknya, tampil santai, tenang, meyakinkan sekali. Ketika ia menjawab pertanyaan, ia mengarahkan pandangannya pada kamera seolah-olah ia berbicara  kepada jutaan pemirsa Amerika yang mengikuti debat terbuka ini. Tahun 1976, studi ketiga masih dalam kaitan pemilihan presiden, yang dinamakan The Unseeing Eye: The Myth of Television Power in National Elections, mengungkapkan hasil temuan studi ini, paralel dengan hasil penelitian The People's Choice. Studi ini menganalisis berita-berita kampanye dan iklan politik melalui media televisi sewaktu pemilu  presiden antara Richard Nixon dan George McGovern. Thomas E. Patterson dan Robert D. McClure mengawasi interview dengan 2707 orang penduduk yang dimulai pada awal September sampai dengan sebelum hari pemilihan umum, November 1972. 

Peranan Media Cetak 

Mari kita lihat peranan media cetak, dalam hal ini surat kabar harian dan majalah mingguan. Dalam pentas politik Amerika, media cetak mengambil tempat di muka dengan menampilkan analisis mendalam terhadap kasus-kasus politik yang berkembang di negeri ini. Media cetak dianggap sebagai acuan untuk memperoleh 'apa sebenarnya yang terjadi dan solusi apa yang dikemukakan atas terjadinya suatu peristiwa'. Masyarakat Amerika cenderung memperoleh informasi yang layak dipercaya melalui editorial dan ulasan media  ketimbang berita yang bersifat naratif. Namun asumsi bahwa keyakinan pribadi (latar belakang politik) wartawan secara langsung mempengaruhi performa profesional mereka. Pemikiran seperti ini didukung oleh sebagian wartawan dan kolumnis.  

Pandangan adanya pengaruh latar belakang politik wartawan, seorang pakar media, Herbert J. Gans melihat jurnalis sebagai individu yang obyektif, tidak memihak. Katanya, 'keyakinan politik sang jurnalis ditinggalkannya di rumah, tidak saja karena jurnalis telah dilatih untuk berpandangan obyektif dan tidak memihak, tetapi juga karena kredibilitas mereka tergantung pada nilai-nilai sosial dan profesional mereka.'  

Tapi, adakalanya pers misread and misreporting sebagaimana peristiwa yang terjadi di lapangan Tiananmen, Beijing pertengahan Mei 1989. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai gerakan prodemokrasi. David Shaw, seorang pengeritik pers, menganalisis cara pers melaporkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh militer RRC. Peristiwa timbulnya  misread and misreporting terhadap prodemokrasi tidak dapat dihentikan. Shaw menamakan laporan wartawan ini sebagai 'consensus journalism' kecenderungan para wartawan yang meliput peristiwa Tiananmen ini melaporkan kesimpulan yang sama, ketimbang melaporkan (berdasarkan interpretasi) konflik tersebut.

Media massa juga bisa berperan sebagai sumber rujukan di bidang pendidikan dan penyebaran informasi yang cepat. Dalam hal ini, media dapat meningkatkan tingkat pengetahuan masyarakat. Sekarang ini, media memiliki andil yang penting dalam mengajak masyarakat untuk memerangi kekerasan, dan tindak kriminalitas. Sebagai kekuatan strategis dalam menyebarkan informasi merupakan salah satu otoritas sosial yang berpengaruh dalam membentuk sikap dan norma sosial suatu masyarakat. Media massa bisa menyuguhkan teladan budaya yang bijak untuk mengubah prilaku masyarakat.   

Media Massa Indonesia (Kemerdekaan, Orde baru, Reformasi dan Saat ini) 

Bagaimana Indonesia? Pemanfaatan media radio pada awalawal mempertahankan kemerdekaan kita, juga dapat disebut sebagai suatu politik media. Kita masih ingat, betapa Bung Tomo, salah seorang pahlawan kemerdekaan kita berbicara di depan corong radio di Surabaya sehari sebelum peristiwa heroik arek-arek Suroboyo 10 November 1945. Bung Tomo dengan gegap gempita mengajak warga Surabaya khususnya, bangsa Indonesia umumnya untuk berjuang bersama-sama mempertahankan kemerdekaan bangsa ini, menentang masuknya kembali tentara NICA (Belanda) yang membonceng Pasukan Sekutu untuk mendarat di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.  

Peristiwa heroik ini dikenang bangsa Indonesia suatu perjuangan besar mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tahun 1962 Indonesia masuk dalam era televisi. Televisi nasional telah masuk ke dalam rana politik, yang pada awalnya mengajak bangsa Indonesia lebih mengedepankan kepentingan nasional, mempertahankan kehidupan bangsa. Hal in pun berlanjut pada zaman Orde Baru. Pada zaman Orde Barulah pertelevisian mulai berkembang dengan diizinkannya beberapa stasion penyiaran televisi. Namun dalam hal penguatan politik bangsa dan politik penguasa, kecenderungan siaran televisi masih terfokus pada politik pro pemerintah dan belum memperlihatkan citra politiknya sendiri.   

Era reformasi membawa perubahan segala-galanya terutama dalam kehidupan politik bangsa. Media massa mulai menyuarakan hal-hal yang kongkrit dan/atau kritikan membangun. Kebebasan media massa telah menjadi tonggak sejarah bangsa ini, karena pers nasional sudah keluar dari kekangan dan belenggu penguasa. Media massa telah menjadi bagian dari kegiatan politik bangsa, berkembang menjadi sarana penyampaian inspirasi politik tanpa hambatan, sepanjang tidak membahayakan kemerdekaan dan kehidupan bangsa, namun  berani masuk ke dalam rana politik yang kadang-kadang bisa dianggap sensitif.  

Media cetak secara kualitas telah memperlihatkan kemampuannya yang tinggi dalam berbicara dan menganalisis situasi politik dan hal itu merupakan sumbangsih tak ternilai terhadap kehidupan bangsa dan negara. Masyarakat sendiri cenderung mencari informasi yang lebih lengkap, utamanya dalam suratkabar harian. Media telah menjadi political advertising, namun sebagaimana saya sitir di atas, pengaruh latar belakang politik insan pers pengelola media, tidak memperlihatan political oriented-nya, sangat menjunjung tinggi sikap netralitas karena cerminan penyampai informasi ke tengah masyarakat masih dominan.  

Media cetak yang memiliki ciri tersendiri dibandingkan dengan media massa lainnya (media elektronik) telah berperan melakukan pencerahan politik dengan ulasan tajam dan lugas, memperkaya khasanak politik bangsa. Media cetak boleh dikatakan sebagai 'sasaran tembak' penguasa, media cetak yang paling sering diberangus dibanding dengan media elektronik. Karena ketajaman pena jurnalistiknya. Pers selalu dikritik karena pandangan atau penampilan beritanya cenderung mengarahkan.  

Tetapi, sebagaimana dikemukakan oleh pengamat media massa yang juga pakar komunikasi, David H.Weaver dan G. Cleveland Wilhoit (1992), hal tersebut dapat diterima. Weaver dan Wilhoit bisa menerima pandangan pers demikian karena news values dari sudut pandang jurnalistik berpijak pada ungkapan, 'don't tell you what to think but do tell you what and whom to think about. Peran media cetak sebagaimana terlihat akhir-akhir ini telah memberikan warna tersendiri dalam perkembangan politik Indonesia. Wallahua'lam

Disampaikan dalam Diskusi Media di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan tema “Menggagas Jurnalis Transformatif di Era Transisi Bangsa", Ahad 7 Februari 2009.

Tidak ada komentar: