Kamis, 24 Juni 2010

Kredibilitas Artis Pasca Video Asusila

AKHIRNYA pengungkapan kasus video mesum mirip artis semakin mendekati titik terang. Nazril Irham atau biasa disapa Ariel, mantan vokalis grup band Peterpan, telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kepolisian RI terkait dengan kasus video seks tersebut. Jika sebelumnya baik Ariel, Luna Maya dan Cut Tari membantah dalam video itu mereka, Polisi pada hari Selasa, 22 Juni 2010 menegaskan bahwa lakon video mesum tersebut memang mereka. Ariel dijerat pasal berlapis di antaranya pasal 4 Undang-undang Pornografi, pasal 282 tentang kesusilaan dan pasal 27 ayat 1, UU No. 11 tahun 2008, tentang informasi transaksi elektronik (ITE).

Imbas dari ramai-ramai kasus ini pun berujung pada pemutusan kontrak Artis yang terlibat dalam video tersebut. Host acara musik “Dahsyat” di RCTI pun mengganti Luna Maya sebagai hostnya. Manajemen Insert Trans TV, lebih tegas dengan memecat Cut Tari sebagai host acara tersebut. Beberapa iklan Ariel dan Luna Maya pun dihentikan oleh pihak Lux. Meskipun pihak Unilever tidak tegas, karena menunggu kejelasan dari pihak Kepolisian. Pasca Ariel ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kepolisian, Luna Maya mengundurkan diri dari duta Lux. Peluncuran Album dan launching nama band baru Peterpan pun bakal diundur karena kasus ini. Apakah keputusan-keputusan sepihak ataupun melalui dialog artis-artis yang diduga melakukan video mesum tersebut benar?

Artis sebagai seorang public figure banyak menjadi panutan, khususnya masyarakat Indonesia. Maka kredibilitas artis menjadi penting untuk dimiliki artis. Menarik untuk kita urai, adakah hubungan kredibilitas artis (endorser) dalam iklan terhadap penjualan sebuah produk? Terutama kaitannya dengan kasus video mesum yang menerpa artis-artis ibukota ini. Bagaimana imbasnya jika perusahaan tetap memaksakan artis-artis yang terlibat dalam video ini ke penjualan produk mereka. Adakah kerugian ketika memutus kontrak artis-artis ternama tersebut. Dalam tulisan singkat ini, saya ingin mengurai pertanyaan-pertanyaan diatas satu persatu.

Artis Mewakili Kepribadian Merk ?

Bagi sebagian besar perusahaan, iklan menjadi suatu pilihan yang menarik. Di samping sebagai sumber informasi, iklan dipandang sebagai sebuah media hiburan dan komunikasi yang efektif. Melalui iklan, perusahaan-perusahaan dapat memberi influence (pengaruh), menginformasikan, membujuk atau mengingatkan konsumen terhadap produk yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan.

Produk yang diharapkan akan menarik perhatian pembeli, pemakai dan dapat memuaskan keinginan konsumen. Para pengiklan dan biro-biro periklanan bersedia membayar tinggi pada kaum selebriti (artis) yang disukai dan dihormati oleh khalayak yang menjadi sasaran dan diharapkan akan mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen (keputusan membeli) terhadap produk yang didukung. ”Pengiklan sering menggunakan pendukung atau juru bicara sebagai sumber-sumber yang dapat dipercaya untuk mempengaruhi sikap konsumen dan intensitas pembelian mereka. (Lafferty and Goldsmith, 2000)

Penggunaan artis sebagai endorser (pendukung) sebuah produk dipercaya dapat mendongkrak penjualan produk tersebut. Pasalnya, selain meningkatkan brand awareness, sang artis juga sekaligus mewakili kepribadian merek yang mereka bawakan dan diharapkan dapat mendekati target konsumen dengan baik. Kalau sudah demikian, konsumen pada akhirnya tertarik untuk membeli produk yang diwakili oleh sang public figure.

Kredibilitas artis difungsikan secara umum mencakup tiga dimensi, yakni: Keahlian, kepercayaan, dan daya tarik (Ohanian, 1990). Keahlian merupakan karakter yang diperankan oleh artis lewat pesan-pesan yang ia sampaikan. Kepercayaan berkaitan dengan persepsi bahwa selebriti tidak hanya diidolakan, tetapi juga dibanggakan oleh masyarakat Indonesia dari apa yang ia perlihatkan on stage (panggung) maupun off stage (kehidupan rill). Sedangkan daya tarik merupakan ketertarikan sumber yang mempresentasikan dirinya, apakah artis tersebut mempunyai karakter cantik, sukses, dan terkenal, atau makna yang spesifik personalitas kuat-lemah dan ekstovert-introvert yang dimiliki oleh Artis.

Keputusan Memutus Kontrak

Dalam penelitian Lafferty dan Goldsmith tahun 2000, menunjukkan bahwa kredibilitas perusahaan dan artis menunjukkan bahwa ia memiliki sebuah peran penting untuk mempengaruhi perilaku dan minat membeli. Sumber kredibilitas juga menunjukkan ia memiliki pengaruh terhadap iklan. Lafferty dan Goldsmith menambahkan, dalam studinya bahwa kredibilitas perusahaan memiliki pengaruh yang lebih kuat terkait merek.

Hamish Pringle dalam Celebrity Cells, mengingatkan bahwa pemakaian artis harus dilakukan dengan tepat dan hati-hati jika ingin menuai hasil yang baik. Ia mencontohkan minuman 7-Up yang pada tahun 2002 mengontrak bintang sepak bola asal Irlandia, Roy Keane, dengan harapan ia bakal bersinar dalam ajang Piala Dunia 2002. Nyatanya, setelah wajahnya terpampang pada minuman kaleng tersebut, Roy malah berseteru dengan pelatihnya dan terpaksa ”pulang kampung” tanpa sempat ikut satu pertandingan pun dalam Piala Dunia (Marketing, 2004).

Dalam sebuah penelitian yang saya lakukan ditahun 2006 terkait ”Analisis Kredibilitas Selebritis dan Perusahaan Terhadap Minat Beli Konsumen”, peneliti mengambil sampel 192 responden. Hasil penelitian tersebut menunjukkan kredibilitas selebritis dan perusahaan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap minat beli konsumen. Rekomendasi dari penelitian tersebut adalah, agar perusahaan terus mempertahankan dimensi citra perusahaan dan menjaga kualitas penggunaan artis dalam mempromosikan produknya lewat iklan, agar produk tersebut semakin laku dipasaran. Jadi, keputusan perusahaan memutus kontrak artis yang terlibat video mesum yang mengakibatkan kredibilitasnya menjadi buruk sudah sangat tepat untuk kepentingan perusahaan. Jika tetap kekeh mempertahankan artis tersebut, berdasar penelitian-penelitian diatas penulis yakin produk tersebut akan mengalami penurunan dalam penjualan produknya. []

Kamis, 17 Juni 2010

Berhenti Bekerja Jadi Pengusaha

SAHABAT sekalian, pernahkah kita merasakan bosan dengan rutinitas sehari-hari kita? Pernahkah kita merasakan kalau hidup ini hanyalah suatu rentetan perulangan yang membosankan? Dari kecil, kita sebenarnya sudah dapat merasakannya. Kita harus bangun pagi-pagi untuk bersekolah, lalu pada siangnya kita pulang, mungkin sambil melakukan aktifitas lainnya, seperti belajar, nonton TV, tidur, lalu pada malamnya makan malam, kemudian tidur, keesokkan harinya kita kembali bangun pagi untuk bersekolah, dan melakukan aktifitas seperti hari kemarin, hal itu berulang kali kita lakukan bertahun-tahun.

Dalam bekerja pun tak jauh beda dengan saat kita sekolah, kita harus bangun pagi-pagi untuk berangkat ke kantor, lalu pulang pada sore atau malam harinya, kemudian kita tidur, keesokan harinya kita harus kembali bekerja lagi, dan melakukan aktifitas yang sama seperti kemarin. Pertanyaannya sampai kapan Anda akan seperti ini terus?

Apakah anda merasakan nyaman dengan pekerjaan Anda? Atau ternyata kita terpaksa menerima pekerjaan ini karena tidak mempunyai pilihan pekerjaan lain. Yang paling menyebalkan adalah ketika kita benar-benar merasakan kejenuhan dalam bekerja dan merasa waktu ini habis hanya untuk bekerja. Kondisi ini diperparah dengan jabatan kita yang tak kurun naik alias  jalan ditempat. Gaji pun tak kunjung naik, segitu-gitu saja tidak berubah padahal kebutuhan pokok terus naik.

Pernahkah Anda memiliki keinginan untuk pensiun dini, karena Anda mengalami titik jenuh dalam pekerjaan Anda? Kalau ada di antara kita yang merasakan demikian, maka sebenarnya Anda sedang terkena virus. Virus? Ya virus, virus bosan menjadi pegawai. Kalau kondisi kita seperti ini, maka harus melakukan sesuatu, tidak hanya diam. Ketika pekerjaan kita tidak lagi menjadi rekreasi, maka harus kita putuskan segera untuk ambil tindakan. Memilih untuk tetap bertahan menjadi karyawan (follower)? Atau menjadi karyawan tetapi juga membuka usaha sampingan, atau secara ekstreem Anda memutuskan keluar dari pekerjaan untuk berwirausaha sendiri?

Eits, jangan gegabah dulu, ketika kita keluar dari pekerjaan pun kita harus menyiapkan segalanya. Tidak waton (asal) keluar, karena pasti Anda memiliki keluarga toh? Jika pun tidak, masak Anda kembali minta uang dengan orangtua Anda. Maka, sebelum mengambil keputusan saat resign, ada beberapa warning dan persiapan yang perlu Anda lakukan.

Motivasi dalam resign juga harus kita tanyakan ulang, karena motivasi resign sangat menentukan seberapa kuat Anda bertahan untuk terus konsisten meretas jalan menjadi pengusaha. Tanyakan dalam diri Anda, apakah niat Anda resign karena bosan jadi karyawan, gaji tidak cukup, ikut-ikutan atau pertentangan batin? Semua motivasi ini salah. Motivasi resign yang benar adalah pertama karena kebebasan diri dimana Anda bisa mengatur waktu, mengambil keputusan, aktualisasi diri dll. Yang kedua, motivasi yang benar adalah kontribusi pribadi. Yang dimaksud disini adalah kita resign karena ingin berkontribusi secara maksimal dalam bidang yang kita cintai. 

Nah, insya Allah buku ini ingin menjawab keraguan beberapa orang yang terjangkit virus bosan menjadi pegawai dengan tidak hanya menjadi follower tapi  menjadikan seorang leader sekaligus owner dalam usaha. Buku ini secara kronologis membahas opsi pilihan bisnis yang dipilih setelah resign, persiapan menuju bisnis yang diinginkan, bagaimana memulai bisnis yang diinginkan, tips-tips agar Anda bisa sukses dalam usaha dan terakhir penulis menyampaikan bagaimana menjalankan kebiasaan-kebiasaan sukses. Alla kuli hal, selamat membaca buku ini dan sukses buat Anda!

Selasa, 15 Juni 2010

Twitter, Sebagai Cyber Propaganda?


SIAPA yang tak kenal situs jejaring sosial bernama twitter? Twitter adalah sebuah micro-blogging atau blog mikro atau dapat dikatakan sebuah jejaring sosial seperti halnya Facebook. Twitter juga merupakan sebuah jejaring sosial yang cukup ampuh apabila Anda memanfaatkannya untuk mencari relasi dan jaringan dari kalangan Presiden, politisi, artis, jurnalis, dan pebisnis. Twitter juga ampuh dalam memasarkan bisnis online Anda serta sarana ampuh dalam kampanye dan propaganda.

Di Amerika, Twitter sangatlah populer bahkan hampir bisa disamakan kepopulerannya dengan Facebook. Konon pengguna twitter di Indonesia saat ini melonjak tajam. Salah satu hal yang menyebabkan mengapa Twitter begitu populer adalah karena kesederhanaannya serta mampu menjawab tantangan sebuah media sosial untuk saling berkomunikasi secara lebih simpel antar pengguna. Alasan lain karena banyak pengguna facebook yang ramai-ramai hijrah ke twitter, karena anggapan Mark Zuckerberg pendiri facebook seorang Yahudi tulen yang menyuplai dana ke Israel.

Twitter sendiri didirikan oleh 3 orang yaitu Jack Dorsey, Biz Stone, dan Evan Williams pada bulan Maret tahun 2006. Dan baru diluncurkan bulan Juli ditahun yang sama. Twitter adalah jejaring sosial dan micro-blogging dimana kita sebagai pengguna dapat memberikan informasi up-date (perbaruan) informasi tentang diri kita, bisnis dan lain sebagainya.

Bagi Anda yang sudah biasa dengan dunia blog tentunya paham bahwa kita dapat menuliskan artikel ke dalam blog kita. Namun jangan membayangkan bahwa Twitter juga dapat melakukan hal tersebut secara bebas namun disinilah uniknya Twitter. Kita hanya dibatasi 140 karakter untuk menuliskan artikel, tidak bisa gambar dan video. Oleh karena itulah makanya Twitter digolongkan ke dalam jenis micro-blogging. Mungkin inilah salah satu alasan mengapa orang Indonesia kurang menyukai jenis micro-blogging. Namun Anda dapat menautkan link alamat website, foto, video streaming dll. Disitulah letak kekuatan dan kehebatan dari Twitter. Lebih jauh saya akan membahas twitter sebagai media propaganda.

Twitter sebagai Cyber Propaganda

Propaganda berasal dari bahasa latin ’propangare’  artinya cara tukang kebun menyemaikan tunas suatu tanaman ke sebuah lahan untuk memproduksi tanaman baru yang kelak akan tumbuh sendiri. Dengan kata lain juga berarti mengembangkan atau memekarkan (untuk tunas). Dari sejarahnya, propaganda awalnya digunakan sebagai strategi untuk mengembangkan dan memekarkan dakwah agama. Sejalan dengan tingkat perkembangan manusia, propaganda tidak hanya digunakan dalam bidang keagamaan saja tetapi juga dalam bidang pembangunan, politik, komersial, pendidikan dan lain-lain.

Media-media propaganda juga kini berkembang seiring perubahan jaman. Dunia maya (cyber) banyak digunakan banyak pihak sebagai media propaganda. Jika selama ini, media massa konvensional tidak bisa menghadirkan ruang publik (public sphere) secara sempurna. Maka media berupa internet menjamin itu. Ada semangat kebebasan yang sangat kuat, sehingga menjadi begitu cair dan lepas. Faktor – faktor ini yang menyebabkan situs jejaring sosial menjadi wahana yang mungkin dalam berbagai upaya pergerakan sosial. Baik sifatnya filantropi, bisnis, sampai politik revolusioner.

Menurut Comstock, ada tiga aspek yang mempengaruhi propaganda yang dilakukan media. Yang pertama adalah pengaruh sosial, kedua perilaku konsumen, dan ketiga adalah sosialisasi. Media-media jejaring sosial memiliki tiga aspek seperti disebut Comstock. Bagaimana dengan twitter? Rasanya twitter saat ini memiliki pengaruh yang kuat bagi penggunanya di Indonesia. Karena kemudahannya juga twitter digunakan banyak orang sebagai sarana sosialisasi baik personal branding, kampanye dan propaganda.

Lalu apa hubungannya twitter dengan propaganda? Jelas ada, dimana banyak pengguna (account) ramai dalam perbincangan baru-baru ini tentang account yang sengaja dibuat untuk membuat black campaign dan propaganda jahat. Bagaimana modusnya? Modusnya mereka menggunakan foto avatar palsu (tidak asli), identitas yang tidak jelas dan membuat status-status yang ngawur. Bahkan mereka menimpali (mention) orang-orang yang tidak disukai oleh mereka dengan kata-kata jahat dan berlebihan. Konon mereka dibayar untuk melakukan hal tersebut.

Block Membungkam Demokrasi

Bagaimana jika terjadi timpalan-timpalan jahat tersebut ditimeline twitter kita? Bagi sebagian orang akan memblocknya atau mengeluarkan orang tersebut dari follower-nya. Alfito Deannova dalam blognya pernah menulis, ia memblock orang yang menghujatnya karena keterlaluan. Indra J. Piliang pun dalam twitternya menyebutkan bahwa memblock adalah hal yang cerdas dilakukan orang jika tidak jelas dan sehat dalam timpalan (mention) diskusi di twitter.

Saya punya pendapat lain tentang hal ini. Bagi Saya, memblock adalah bukti tidak demokratisnya seseorang. Mengapa? Karena kita sering melakukan kritik-kritik pedas kepada orang, namun saat kita dikritik kita tidak menerimanya. Jika ditanya apakah saya pernah dikritik secara pedas? Jawabnya adalah iya. Namun apakah saya memblock orang tersebut? Jawabnya adalah tidak. Hal yang saya lakukan adalah membiarkan saja.

Sangat naif ketika kita sering mengkritik orang, namun ketika dikritik kita tidak terima. Perbedaan dalam diskusi adalah hal yang biasa. Mengutip twitter Indra J. Piliang yang mengutip Anas Urbaningrum (Ketua Partai Demokrat), bahwa politisi harus menyiapkan jantung cadangan. Untuk apa? Agar siap ketika ada serangan jantung mendadak dari orang-orang yang tidak suka dengan kita. Sebagai penutup, ada baiknya kita wise dalam menghadapi perbedaan diskusi ditwitter yang hanya terbatas 140 karakter. Diskusi tatap muka akan menghasilkan konklusi yang lebih baik, percayalah. Wallahua’lam


Selasa, 08 Juni 2010

‘Kriminalisasi’ Media?


KASUS dugaan suap dua Pimpinan KPK non-aktif, Chandra Marta Hamzah dan Bibit Samad Riyanto ternyata berbuntut panjang. Dua media nasional di Jakarta, Harian Kompas dan Harian Seputar Indonesia (Sindo) dipanggil oleh pihak Mabes Polri. Pemanggilan ini terkait dengan pemuatan berita tanggal 4 November 2009 tentang tranksrip rekaman yang sudah diputar di Mahkamah Konstitusi (MK) 3 November 2009.

Panggilan ini diduga karena Anggodo melaporkan (delik aduan) kepada pihak kepolisian terkait pencemaran nama baiknya. Rekaman yang sudah dibuka di persidangan MK seharusnya adalah milik publik dan terbuka untuk umum. Media berhak untuk memuatnya. Logika Kepolisian memang mencurigakan, dalam menangani kasus Bibit dan Chandra berpikir cepat, namun menangani Anggodo berpikir konservatif. Dalam era informasi yang terbuka saat ini masih ada saja pemanggilan media.

Dalam sistem demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyatlah yang memilih dan memberhentikan pemimpinnya. Rakyat juga secara aktif terlibat dalam menyusun berbagai kebijakan publik, sekaligus mengawasi pelaksaanannya oleh pemerintah. Untuk bisa melaksanakan hak-hak politiknya itu, rakyat perlu well-informed, perlu mendapatkan informasi yang benar, jujur dan lengkap mengenai segala permasalahan bangsa dan negara.

Informasi yang dibutuhkan rakyat, sebagian besar, berasal dari media massa. Dalam era informasi yang ditandai oleh semakin canggihnya teknologi informasi, ketergantungan publik atas media massa untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkannya diakui semakin besar. Bukan hanya itu, pengaruh media terhadap masyarakat pun semakin besar. Untuk itu, pers di sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, mutlak menikmati kebebasan. Kebebasan pers, bahkan, diakui sebaga salah satu pilar demokrasi. 

Dalam UUD 45 (sudah diamandemen sampai ke 4) dalam pasal 28 dinyatakan: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan   pikiran dengan   lisan   dan tulisan  dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang “. Dan dalam pasal 28 F disebutkan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia .”

Arti Kebebasan Pers

Secara universal, seperti ditulis dalam buku-buku teks jurnalistik, pers di suatu negara diakui bebas kalau memenuhi persyaratan “3 No”, yaitu tidak ada izin terbit, tidak ada sensor, dan tidak ada bredel. Ketiga “No” itu mutlak harus dipenuhi sekaligus. Insan pers yang professional mestinya juga paham bahwa kebebasan pers mempunyai tiga dimensi, yaitu (a) freedom from, (b) freedom for, dan  (c) freedom to.

Setiap insan media harus memperhatikan tiga dimensi tersebut. Kebebasan pers tidak serta-merta memberikan kebebasan kepada media untuk, misalnya, mencaci-maki atau memfitnah. Pers di mana-mana juga dilarang menyebarluaskan kabar bohong yang akibatnya dapat merugikan pihak ketiga. Kebebasan pers juga harus diartikan sebagai kebebasan masyarakat untuk tidak dipaparkan informasi yang tidak benar, bias, insinuatif, apalagi destruktif sifatnya.

Dimensi kedua dan ketiga dari kebebasan pers juga harus dibingkai dengan konsep keseimbangan antara kebebasan dan tanggungjawab sosial. Kebebasan pers yang dianut Indonesia adalah kebebasan pers yang bertanggungjawab sosial (social responsibility theory of the press).  Kebebasan pers harus dipergunakan semata-mata untuk kepentingan publik, bangsa dan negara. 
 
Di dalam pengertian universal kebebasan pers, tidak ada ketentuan bahwa pers tidak boleh diajukan ke pengadilan. Tidak pernah dikatakan bahwa pers di suatu negara tidak bebas karena perusahaan pers atau wartawannya masih sering diseret ke meja hijau dan dijatuhkan hukuman, entah hukuman badan ataupun hukuman denda. Di negara-negara barat sekali pun, termasuk Amerika, delik pers terbilang cukup banyak. Vonis kurungan badan untuk wartawan pun sekali-sekali masih dihadapi oleh pers di barat

Namun dalam konteks pemanggilan dua media yang dianggap telah mencemarkan nama baik ini sangat aneh. Karena pada tanggal 3 November 2009 transkrip rekaman penyadapan KPK terhadap Anggodo Widjoyo, adik Direktur PT. Masaro Radiocom Anggoro Widjoyo tersangka kasus korupsi sudah diputar secara terbuka dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Jika memang media ini dipermasalahkan, harusnya MK lah yang paling utama untuk dipersalahkan. Kepolisian hanya berkutat pada kewenangan penyadapan, bukan pada subtansi permasalahan yang ada.

Kriminalisasi Pers

Ada kecenderungan pihak-pihak yang dirugikan media ingin memperdatakan pers, jika timbul masalah hukum dengan pers. Berdasarkan data tahun 2007 saja Dewan Pers masih menerima pengaduan masyarakat rata-rata 20 laporan per bulan atau kira-kira sejumlah 240 – 250 laporan per tahun/pada umumnya pengaduannya berkaitan dengan pelanggaran kode etik jurnalistik dengan sanksi ganjarannya dilakukan oleh pihak organisasi wartawan dan atau perusahaan pers adapun jenis pelanggarannya antara lain: Pencemaran nama baik, tidak menghormati hak privasi, pembunuhan karakter, penghinaan, fitnah, kabar bohong.

Adapun pasal-pasal KUHP yang sangat mungkin menjadi kasus pers antara lain adalah: Penghinaan terhadap penguasa / pasal 207 dan 208 KUHP, Penghinaan terhadap perorangan / pasal 321 KUHP, Pencemaran nama baik / pasal 310 KUHP, Fitnah dengan tulisan / pasal 311 KUHP, Pengancaman terhadap seseorang / pejabat ( pasal 211 KUHP), dan lainnya.

Kasus yang menimpa seorang wartawan harian “The New York Times” mungkin sudah kita ketahui bersama. Judith Miller, dalam suatu tulisannya di “New York Times” mengaku pernah membahas kasus Joseph Wilson dengan sebuah narasumber di Gedung Putih. Wilson oleh wartawan majalah Time, Matthew Cooper, dalam edisi 17 Juli 2005 ditulis mempunyai isteri yang bekerja sebagai agen CIA. Berita ini menggemparkan banyak kalangan di Amerika.

Miller kemudian diminta hakim untuk membuka identitas narasumbernya yang dikatakan berasal dari Gedung Putih. Ketika ia menolak permintaan hakim, ia langsung dimasukkan penjara. Kasus Miller, ternyata tidak membawa heboh di kalangan pers Amerika. Undang-undang di negeri itu memang melarang siapa pun membuka identitas seseorang yang bekerja sebagai agen rahasia atau mata-mata. Pelanggaran atas ketentuan hukum ini dikategorikan sebagai kejahatan serius.

Semangat menolak “kriminalisasi pers” tercermin kuat sekali dalam Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers. Hal ini bisa dilihat dari ketentuan pidana UU tersebut. Pasal 18 ayat (1) menghukum siapa pun yang terbukti menghambat atau menghalangi pelaksanaan kebebasan pers dengan hukuman denda maksimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Begitu juga sanksi hukum terhadap wartawan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1): maksimal Rp 500 juta rupiah (ayat 2).

Sayangnya, Pasal 5 ayat (1) UU tentang Pers hanya mengatur 3 (tiga) jenis pelanggaran yang (bisa) dilakukan oleh pers, yaitu pelanggaran terhadap (a) norma agama, (b) norma susila, dan (c) asas praduga tak bersalah. Lalu, bagaimana jika pers atau wartawan melakukan pelanggaran, bahkan kejahatan terhadap tindakan-tindakan yang sama sekali tidak diatur dalam UU No 40 tahun 1999?

Di sini mencul kontroversi tentang Lex Specialis, yaitu: Apakah UU No 40 tahun 1999 merupakan Lex Specialis atau bukan? Penting sekali bagi semua pihak untuk mengkaji masalah ini secara jujur dan komprehensif karena sifatnya yang amat krusial. Jika kita semua sepakat bahwa UU No 40 tahun 1999 memang Lex Specialis, dengan sendirinya polisi, jaksa maupun hakim tidak lagi mempunyai alasan untuk tidak menerapkan UU itu setiap kali mereka menangani kasus pers karena prinsip “Lex specialis derogat legi generali”. []

Sabtu, 05 Juni 2010

Politik Media Massa

APA itu media? Kata media berasal dari bahasa latin “Medius” yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. namun penegertian media dalam proses pemebelajaran cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis atau elektronis untuk menagkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Jika digabungkan dengan kata politik, maka definisinya adalah bagaimana politik menggunakan fungsi media massa dalam aktifitasnya guna memperoleh dukungan publik.

Dalam pemilu 2009 kemarin, tidak berlebihan kiranya Saya mengumpamakan partai politik ibarat grup musik atau sebagai selebritis. Media massa menggambarkan partai politik sebagai alat pengumpul massa. Sementara fungsi parpol sebagai perantara dalam menyerap ide-ide konstituen (rakyat) tidak nampak.

Dari berbagai pengamatan saya, media massa sebenarnya telah mentransformasikan politik dalam berbagai cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ambilah contoh yang paling terkenal, betapa Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt adalah presiden pertama AS, menggunakan media massa dengan sangat efektif untuk memperoleh dukungan publik. Waktu Presiden Roosevelt menggunakan media, suasana politik dan ekonomi Amerika Serikat sedang terjerembab karena krisis ekonomi bangsa (depresi ekonomi) dan usaha Roosevelt untuk pemulihan ekonomi kembali, tidak saja usaha pemerintah tapi juga dengan dukungan rakyat Amerika. Inilah salah satu yang mendorong Roosevelt menggunakan media bagi program-program ekonominya.

Pada waktu itu, media radiolah yang dipakai karena mudah dan bisa mencapai rakyat di seluruh pelosok Amerika. Mengapa radio? Karena radio memberikan para pendengarnya peluang untuk mengevaluasi pejabat-pejabat publik yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Ketimbang siaran radio hanya untuk pidato dan kampanye, Roosevelt berbicara secara bersahabat dengan publik Amerika tentang cara penanggulangan depresi ekonomi. Pada hari Minggu malam setelah delapan hari pelantikannya sebagai Presiden Amerika Serikat, Roosevelt menggunakan siaran radio untuk menenteramkan kegelisahan bangsanya.

Ia memilih waktu pada hari Minggu malam karena besoknya, Senin, bank-bank akan memulai aktivitasnya. Siaran langsung yang dilakukannya di lantai dasar Gedung Putih, Roosevelt memberikan Fireside Chat-nya yang merupakan pidatonya yang pertama sebagai presiden kepada bangsa Amerika. Yang menarik, pidatonya itu seolah-olah semacam 'pelajaran perbankan' kepada penduduk Amerika yang waktu itu berjumlah sekitar 60 juta jiwa. Pidato radio Roosevelt dinamakannya Fireside Chat karena dilaksanakannya dekat perapian di lantai dasar Gedung Putih. Dan kemudian, pidato-pidato lainnya dengan menggunakan media radio juga dinamakannya sebagai fireside chat dilakukan di tempat yang sama di Gedung Putih. 

Roosevelt's chats, demikian selalu disebut adalah contoh yang legendaris dari politik media, meskipun Roosevelt hanya delapan kali mengudarakannya melalui siaran radio selama masa pertama kepresidenannya. Reputasinya dianggap sebagai akses kepada pers juga naik dengan cara pertemuan-pertemuannya dengan masyarakat pers. Dalam tigabelas tahun masa pemerintahannya (1933-1945), Roosevelt telah melakukan konferensi pers lebih dari 900 kali atau lebih kurang 69 kali konperensi pers setiap tahunnya. Sungguh luar biasa  pada waktu itu.  

Penggunaan media radio, pada waktu itu, telah membawa para ahli ilmu komunikasi untuk melakukan penelitian, sejauh mana pengaruh media terhadap politik. Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson dan Hazel Gaudet, tiga pakar ilmu komunikasi yang terkenal melakukan penelitian terhadap 3000 penduduk pedesaan di Erie County, Ohio selama lebih kurang enam bulan (Mei-November 1940). Para peneliti ini menelusuri bagaimana perubahan  pendapat masyarakat terjadi dalam periode enam bulan dalam hal menjatuhkan pilihannya pada pemilu.presiden yang akan datang. Sekali lagi, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan media radio, karena pada waktu itu radiolah yang menjadi medium umum bagi political advertising tahun 1932 dimana dua partai politik (Demokrat dan Republik) menggunakan lebih banyak dana kampanye mereka. Hasilnya, mayoritas pemilih (53%) memperkuat keyakinan mereka karena media.  

Penelitian oleh ketiga pakar komunikasi di atas terkenal dengan nama: The People's Choise. Mari kita lihat pada awal tahun 1960-an yaitu kampanye pemilu melalui televisi, pertama kali dalam sejarah Amerika, debat antara calon presiden AS, Kennedy dengan Nixon. Dalam empat kali perdebatan melalui televisi siaran, Kennedy yang sebelumnya dipandang oleh rakyat Amerika, bukanlah calon yang tepat untuk presiden AS, namun sewaktu debat via televisi secara total merubah pandangan masyarakatnya bahwa pemimpin AS yang akan datang adalah Kennedy. Rahasianya, sebagaimana diungkapkan oleh pakar media, Joseph C. Spear (1984) dalam bukunya: Presidents and the Press, sewaktu panelis meminta Kennedy mengajukan pertanyaan, Nixon cenderung bersikap difensif, menjawab pertanyaan Kennedy point by point dan kurang menghiraukan khalayak massa (pemirsa) di balik kamera.  

Sedangkan Kennedy, sebaliknya, tampil santai, tenang, meyakinkan sekali. Ketika ia menjawab pertanyaan, ia mengarahkan pandangannya pada kamera seolah-olah ia berbicara  kepada jutaan pemirsa Amerika yang mengikuti debat terbuka ini. Tahun 1976, studi ketiga masih dalam kaitan pemilihan presiden, yang dinamakan The Unseeing Eye: The Myth of Television Power in National Elections, mengungkapkan hasil temuan studi ini, paralel dengan hasil penelitian The People's Choice. Studi ini menganalisis berita-berita kampanye dan iklan politik melalui media televisi sewaktu pemilu  presiden antara Richard Nixon dan George McGovern. Thomas E. Patterson dan Robert D. McClure mengawasi interview dengan 2707 orang penduduk yang dimulai pada awal September sampai dengan sebelum hari pemilihan umum, November 1972. 

Peranan Media Cetak 

Mari kita lihat peranan media cetak, dalam hal ini surat kabar harian dan majalah mingguan. Dalam pentas politik Amerika, media cetak mengambil tempat di muka dengan menampilkan analisis mendalam terhadap kasus-kasus politik yang berkembang di negeri ini. Media cetak dianggap sebagai acuan untuk memperoleh 'apa sebenarnya yang terjadi dan solusi apa yang dikemukakan atas terjadinya suatu peristiwa'. Masyarakat Amerika cenderung memperoleh informasi yang layak dipercaya melalui editorial dan ulasan media  ketimbang berita yang bersifat naratif. Namun asumsi bahwa keyakinan pribadi (latar belakang politik) wartawan secara langsung mempengaruhi performa profesional mereka. Pemikiran seperti ini didukung oleh sebagian wartawan dan kolumnis.  

Pandangan adanya pengaruh latar belakang politik wartawan, seorang pakar media, Herbert J. Gans melihat jurnalis sebagai individu yang obyektif, tidak memihak. Katanya, 'keyakinan politik sang jurnalis ditinggalkannya di rumah, tidak saja karena jurnalis telah dilatih untuk berpandangan obyektif dan tidak memihak, tetapi juga karena kredibilitas mereka tergantung pada nilai-nilai sosial dan profesional mereka.'  

Tapi, adakalanya pers misread and misreporting sebagaimana peristiwa yang terjadi di lapangan Tiananmen, Beijing pertengahan Mei 1989. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai gerakan prodemokrasi. David Shaw, seorang pengeritik pers, menganalisis cara pers melaporkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh militer RRC. Peristiwa timbulnya  misread and misreporting terhadap prodemokrasi tidak dapat dihentikan. Shaw menamakan laporan wartawan ini sebagai 'consensus journalism' kecenderungan para wartawan yang meliput peristiwa Tiananmen ini melaporkan kesimpulan yang sama, ketimbang melaporkan (berdasarkan interpretasi) konflik tersebut.

Media massa juga bisa berperan sebagai sumber rujukan di bidang pendidikan dan penyebaran informasi yang cepat. Dalam hal ini, media dapat meningkatkan tingkat pengetahuan masyarakat. Sekarang ini, media memiliki andil yang penting dalam mengajak masyarakat untuk memerangi kekerasan, dan tindak kriminalitas. Sebagai kekuatan strategis dalam menyebarkan informasi merupakan salah satu otoritas sosial yang berpengaruh dalam membentuk sikap dan norma sosial suatu masyarakat. Media massa bisa menyuguhkan teladan budaya yang bijak untuk mengubah prilaku masyarakat.   

Media Massa Indonesia (Kemerdekaan, Orde baru, Reformasi dan Saat ini) 

Bagaimana Indonesia? Pemanfaatan media radio pada awalawal mempertahankan kemerdekaan kita, juga dapat disebut sebagai suatu politik media. Kita masih ingat, betapa Bung Tomo, salah seorang pahlawan kemerdekaan kita berbicara di depan corong radio di Surabaya sehari sebelum peristiwa heroik arek-arek Suroboyo 10 November 1945. Bung Tomo dengan gegap gempita mengajak warga Surabaya khususnya, bangsa Indonesia umumnya untuk berjuang bersama-sama mempertahankan kemerdekaan bangsa ini, menentang masuknya kembali tentara NICA (Belanda) yang membonceng Pasukan Sekutu untuk mendarat di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.  

Peristiwa heroik ini dikenang bangsa Indonesia suatu perjuangan besar mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tahun 1962 Indonesia masuk dalam era televisi. Televisi nasional telah masuk ke dalam rana politik, yang pada awalnya mengajak bangsa Indonesia lebih mengedepankan kepentingan nasional, mempertahankan kehidupan bangsa. Hal in pun berlanjut pada zaman Orde Baru. Pada zaman Orde Barulah pertelevisian mulai berkembang dengan diizinkannya beberapa stasion penyiaran televisi. Namun dalam hal penguatan politik bangsa dan politik penguasa, kecenderungan siaran televisi masih terfokus pada politik pro pemerintah dan belum memperlihatkan citra politiknya sendiri.   

Era reformasi membawa perubahan segala-galanya terutama dalam kehidupan politik bangsa. Media massa mulai menyuarakan hal-hal yang kongkrit dan/atau kritikan membangun. Kebebasan media massa telah menjadi tonggak sejarah bangsa ini, karena pers nasional sudah keluar dari kekangan dan belenggu penguasa. Media massa telah menjadi bagian dari kegiatan politik bangsa, berkembang menjadi sarana penyampaian inspirasi politik tanpa hambatan, sepanjang tidak membahayakan kemerdekaan dan kehidupan bangsa, namun  berani masuk ke dalam rana politik yang kadang-kadang bisa dianggap sensitif.  

Media cetak secara kualitas telah memperlihatkan kemampuannya yang tinggi dalam berbicara dan menganalisis situasi politik dan hal itu merupakan sumbangsih tak ternilai terhadap kehidupan bangsa dan negara. Masyarakat sendiri cenderung mencari informasi yang lebih lengkap, utamanya dalam suratkabar harian. Media telah menjadi political advertising, namun sebagaimana saya sitir di atas, pengaruh latar belakang politik insan pers pengelola media, tidak memperlihatan political oriented-nya, sangat menjunjung tinggi sikap netralitas karena cerminan penyampai informasi ke tengah masyarakat masih dominan.  

Media cetak yang memiliki ciri tersendiri dibandingkan dengan media massa lainnya (media elektronik) telah berperan melakukan pencerahan politik dengan ulasan tajam dan lugas, memperkaya khasanak politik bangsa. Media cetak boleh dikatakan sebagai 'sasaran tembak' penguasa, media cetak yang paling sering diberangus dibanding dengan media elektronik. Karena ketajaman pena jurnalistiknya. Pers selalu dikritik karena pandangan atau penampilan beritanya cenderung mengarahkan.  

Tetapi, sebagaimana dikemukakan oleh pengamat media massa yang juga pakar komunikasi, David H.Weaver dan G. Cleveland Wilhoit (1992), hal tersebut dapat diterima. Weaver dan Wilhoit bisa menerima pandangan pers demikian karena news values dari sudut pandang jurnalistik berpijak pada ungkapan, 'don't tell you what to think but do tell you what and whom to think about. Peran media cetak sebagaimana terlihat akhir-akhir ini telah memberikan warna tersendiri dalam perkembangan politik Indonesia. Wallahua'lam

Disampaikan dalam Diskusi Media di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan tema “Menggagas Jurnalis Transformatif di Era Transisi Bangsa", Ahad 7 Februari 2009.