Senin, 17 Mei 2010

Wajah Media dalam Pemberitaan Lapindo

TAK ada yang menyangkal bahwa media memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pers berfungsi memenuhi hak tahu masyarakat. Bahkan media menyandang pilar keempat dalam kehidupan berdemokrasi. Konsep Trias Politika membagi kekuasaan menjadi tiga kekuatan, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketika semua lembaga tersebut mandul, maka pers berperan kuat membongkar kemandekan itu. Lihat saja ketika kasus Bibit dan Chandra yang dikriminalisasi oleh Kepolisian dan Jaksa. Peran pers sangat kuat pada saat itu, sampai-sampai menggerakan people power untuk turun ke jalan dan pada hasilnya kedua Pimpinan KPK tersebut dibebaskan.

Namun euforia membanggakan media cukup sampai disitu dahulu, karena ternyata banyak juga ’borok’nya. Selain sebagai pendulang pundi-pundi keuangan, media menjadi alat yang ampuh untuk menyetir opini masyarakat. Apa maksudnya menyetir opini? Ya, dengan berita yang disampaikan oleh media, mereka bisa leluasa memberitakan dengan sudut pandang apapun yang diinginkan awak redaksi media tersebut. Terlebih redaksi pasti sangat tergantung dengan pemilik media tersebut. Dalam tulisan singkat ini, Saya ingin mengkhususkan membedah berita-berita yang diangkat oleh dua media yang cukup besar memiliki pengaruh dalam pemberitaan nasioanl. Yakni, media online Vivanews salah satu lini media milik Aburizal Bakrie dan satu lagi koran nasional KOMPAS dalam kasus pemberitaan Lumpur Lapindo.

Mari kita membuka sejarah kembali tentang bencana lumpur yang terjadi di Porong (Sidoarjo). Bencana ini menyebabkan kerugian kurang lebih Rp 33,27 triliun (Tempo). Bencana tersebut disebabkan drilling (pengeboran) yang dilakukan atas rencana bisnis besar Lapindo Brantas Inc, anak perusahaan milik Aburizal Bakrie. Akhir tahun 2007 lalu Aburizal Bakrie dinobatkan sebagai orang terkaya di negeri ini (versi Forbes= US$ 5,4 miliar). Parahnya, sewaktu Aburizal Bakrie menjabat sebagai Menteri Koordinator dan Kesejahteraan Rakyat KIB jilid I, Pemerintah mendeklarasikan sebagai bencana nasional.

Bakrie group memang pada akhirnya bertanggung jawab atas luapan lumpur yang menggenang beberapa desa di Sidoarjo, dengan mengadakan sayembara penyumbatan, beberapa perbaikan infrastruktur, termasuk upaya ganti rugi bagi warga yang terkena dampak. Dana yang dikeluarkan Bakrie hampir 6 trilyun. Namun, upaya tersebut tidak sepenuhnya menjawab persoalan yang terjadi akibat Lumpur tersebut. Masih banyak korban yang terlantar dan lumpur yang makin menjadi-jadi, bahkan hampir ke ruas jalan utama.

Angle Pemberitaan Dua Media Besar

Menjelang empat tahun Tragedi Lumpur Lapindo tahun ini, tiba-tiba media-media nasional banyak yang bermuka dua dalam hal pemberitaan yang menyangkut kasus semburan lumpur. Lumpur Lapindo = Lumpur Sidoarjo (LUSI), entah tepatnya kapan muncul istilah LUSI itu yang jelas pengalihan nama ini akan menimbulkan persepsi yang berbeda. Bahwa lumpur yang saat ini menggenang 11 Desa dan sekitarnya, merupakan lumpurnya orang-orang Sidoarjo, bukan lumpurnya Lapindo. Mari kita simak dua media besar dalam membuat angle pemberitaan tentang Lumpur Lapindo pada akhir-akhir ini.

Vivanews (portal milik grup Bakrie) misalnya dalam sebuah berita dengan judul ”Kata PKS Soal Lumpur Sidoarjo” (30 Maret 2010) menulis tragedi Lumpur Lapindo dengan menyebut Lumpur Sidoarjo. Dalam sebuah kesempatan di twitter, saya mencoba mengkonfirmasi pimpinan redaksi Vivanews terkait berita tersebut. Saya menanyakan mengapa Vivanews menulis Lumpur Sidoarjo, bukan Lumpur Lapindo? Dalam dirrect massage (DM) yang saya terima, dari pimpinan media tersebut menjawab seperti ini: Tidak ada apa-apa. Menurut hukum Lapindo tidak terbukti bersalah, keluarga Bakrie tetap bayar, sudah lebih Rp. 6 Triliun. Saya appreciate sikap ini. Dilanjutkan DM kedua: Saya sudah baca artikel-artikel ilmiah dari geolog dunia ttg ini. Variatif isinya. Tapi mereka semua sepakat memang ada mud volcano.

Berbeda dengan harian KOMPAS (30 April 2010), mereka menurunkan berita mengenai kondisi Porong, Sidoarjo terkait lumpur Lapindo. Sekilas tidak ada yang aneh dalam berita di harian KOMPAS terkait lumpur Lapindo hari ini (30/4). Namun bila kita amati secara agak detail ada yang beda dari tulisan KOMPAS terkait dengan kasus Lapindo hari ini dengan yang lalu-lalu. Dimana letak perbedaannya? Biasanya bila menuliskan berita mengenai lumpur di Sidoarjo, harian KOMPAS selalu menuliskannya secara lengkap ; LUMPUR LAPINDO. Namun hari ini KOMPAS ternyata menghilangkan kata LAPINDO. Yang tertera di judul atas menjadi ”LUMPUR; Percepat Relokasi Jalan Porong.”

Media dibawah Kuasa Pemodal

Salah satu tugas jurnalisme yang paling pokok dan penting adalah mencerdaskan publik dan melancarkan kritik alias mengontrol kekuasaan. Ini melekat pada media dan juga jurnalis. Untuk mencerdaskan publik, jurnalis dituntut meramu dan menyuguhkan suatu yang kompleks dan rumit menjadi bahasa sederhana yang bisa dipahami masyarakat luas. Ia harus menulis untuk semua orang. Di sini, jurnalis wajib mengawamkan bahasa-bahasa teknis, tapi tak boleh kehilangan substansi -- apalagi terdistorsi. Namun ini tidak dilakukan oleh media sekelas KOMPAS dan Vivanews. Barangkali Vivanews bisa dianggap lumrah karena notabene milik Aburizal Bakrie yang terlibat dalam kasus Lumpur Lapindo, yang disayangkan adalah media harian KOMPAS.

Meskipun sikap independent dan objektif menjadi kiblat setiap jurnalis, pada kenyataannya kita seringkali mendapatkan suguhan berita yang beraneka warna dari sebuah peristiwa yang sama. Berangkat dari sebuah peristiwa yang sama, media tertentu mewartakannya dengan cara menonjolkan sisi atau aspek tertentu, sedangkan media lainnya meminimalisir, memelintir, bahkan menutup sisi (aspek) tersebut, dan sebagainya. Ini semua menunjukkan bahwa dibalik jubah kebesaran independensi dan objektivitas, seorang jurnalis menyimpan paradoks, tragedi, dan bahkan ironi.

Dengan membandingkan beberapa pemberitaan di media, sangat mungkin kita akan menemukan kesimpulan yang setara, bahwa media apa pun tidak bisa lepas dari bias-bias, baik yang berkaitan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, serta pemodal. Tidak satu pun media yang memiliki sikap independensi dan objektivitas yang absolut. Tanpa adanya kesadaran seperti ini, mungkin saja kita menjadi bingung, merasa terombang-ambing dan dipermainkan oleh penyajian media. Disaat seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah kemampuan menganalisa teks pemberitaan media dengan sebaik-baiknya. Bukan menggunakan kacamata kuda, sebagai analisa. Wallahua’lam

Tidak ada komentar:

Petuah Pak Cah, Menulis tak Butuh Bakat Melimpah

"Menulis itu tidak memerlukan bakat yang banyak, tinggal mau atau tidak." Itu kalimat-kalimat awal seorang Cahyadi Takari...