Selasa, 18 Mei 2010

Peran Marketing Politik dalam Pilkada Sleman

MESKIPUN Pemilu sudah usai, namun diskusi tentang marketing politik masih menarik untuk dikaji. Mengapa? Selain domain marketing politik relatif baru, hal lain juga karena Pemilihan Kepala Daerah akan segera berlangsung di daerah-daerah untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota. Di Yogyakarta sendiri akan berlangsung pemilihan Bupati di Kabupaten Sleman. Calon incumbent ada Sri Purnomo - Yuni Satia Rahayu yang diusung oleh PAN, PDIP, dan Gerindra. Kemudian ada Hafidh Asrom - Sri Muslimatun yang diusung oleh Demokrat, PKS, PPP, dan PKPB. Zaelani - Heru Irianto Dirjaya yang diusung oleh Golkar, PDP, PKNU, dan Hanura. Sukamto - Suhardono diusung PKB dan koalisi pelangi. Dan terakhir tiga pasangan dari calon independen, diantaranya: Bugiakso - Kabul Mudji Basuki, Mimbar Wihyono - Wening, Achmad Yulianto - Nuki W.

Dalam tulisan singkat ini saya ingin mengulas peran marketing politik dalam Pilkada. Sederhananya marketing politik adalah penerapan ilmu marketing dalam politik. Setidaknya pendapat saya ini didukung oleh pakar manajemen sekaligus Dekan FE UI, Dr. Firmanzah dalam bukunya "Marketing Politik ; Antara Pemahaman dan Realitas." Definisi lain Marketing politik dalam kamus Wikipedia adalah variasi dari kebijakan komunikasi pemasaran untuk mempromosikan seorang atau proyek politik dengan menggunakan model teknik pemasaran komersial sebagai mewakili seperangkat metode yang dapat digunakan oleh organisasi-organisasi politik untuk pencapaian tujuan dalam hal program politik atau dalam mempengaruhi perilaku para pemilih dengan melakukan propaganda.

Sejatinya marketing dan politik adalah dua disiplin ilmu yang bertolak-belakang. Rasionalitas marketing mengacu pada persaingan dengan tujuan memenangkannya secara efektif. Pada titik ini marketing menjadi media untuk meraih keuntungan semaksimal mungkin. Sebaliknya rasionalitas politik bergerak pada tataran poses menciptakan tatanan masyarakat yang ideal melalui sistematisasi perebutan kekuasaan. Kini, diakui atau tidak "perkawinan" diantara keduanya telah melahirkan suatu disiplin ilmu baru yang kontroversial bernama "marketing-politik".

Semenjak kelahirannya marketing-politik telah menghembuskan pro dan kontra. Kelompok pro menganggap aplikasi marketing dalam konteks politik bergerak pada tataran kontekstual, bahwa person pun termasuk kategori produk yang membutuhkan marketing untuk "menjualnya". Selain itu, berdasarkan catatan Wring (1996) aktivitas marketing-politik telah digunakan sejak Pemilu di Inggris pada tahun 1929. Ketika itu, Partai Konservatif menggunakan agen biro iklan (Holford-Bottomley Advertising Service) dalam membantu mendesain dan mendistribusikan poster. Sedangkan yang kontra menganggap definisi tersendiri yang tidak bisa dikawinkan dengan ilmu pemasaran.

Anjuran penggunaan metode marketing dalam dunia politik dilakukan oleh Kotler dan Levy (1969), serta Levy dan Kotler (1979). Melihat bahwa marketing sebagai media interaksi antara dua ata lebih struktur sosial (Bagozzi; 1975). Kemudian penelitian dan artikel yang memuat peranan marketing politik dalam bagaimana sebuah partai memenangkan perolehan suara mulai banyak dilakukan. Meskipun disiplin marketing dalam politik telah dilakukan sebelum kaum intelektual dan akademisi mempelajarinya.

Strategi Marketing Politik

Terlepas dari perdebatan apakah ada atau tidak istilah marketing dalam politik, saya termasuk orang yang mendukung metode marketing dalam politik seperti dikemukan Philip Kotler dan Levy sebagai pakar marketing dunia. Jika dicermati secara mendalam, strategi pemenangan dalam Pilkada, hampir sama dengan strategi pemasaran produk atau jasa. Membangun konstituen itu sama dengan merawat costumer untuk fanatik terhadap produk atau jasa. Membagi kategori konstituen itu sama dengan segmentasi pasar.

Sebagai bagian dari proses "politico-economicizing" telah terjadi pergeseran pola manajemen politik dari dominasi institutional (Pemerintah dan Partai Politik) ke "consumer oriented" yakni kekuatan massa (people power) melalui partisipasi sosial. Masyarakat sebagai konsumen politik akan membeli produk politik yang dianggap menguntungkan. Memilih kandidat sama dengan membeli barang. Oleh karenanya, promosi, sosialisasi dan kandidat yang akan dipilih sama dengan barang yang akan dipakai. Di sini kualitas kandidat menjadi faktor utama, dan pentingnya ketokohan dan panutan. Ketokohan yang dapat membaca maunya pemilih (mind reading), berempati dengan menunjukkan simpati kepada pemilih potensial dan pendukung emosional berpotensi memenangkan kontestasi ini.

Ketokohan juga diwujudkan pada pola pikir kewajaran dengan memperlakukan massa pendukung dan penentang kita secara proporsional serta berkemampuan membangun dialog interaktif dengan cara lebih banyak mendengar apa maunya konstituen kita. Apabila mampu membangun suasana dialogis yang berkesinambungan, maka kandidat akan mampu menangkap peluang "pasar pemilih potensial" yang di hari "H" akan menjadi pemilih efektif. Adalah wajar jika kandidat menggunakan berbagai cara untuk membuka akses pada sumber daya politik berupa pusat informasi (information desk) bagi yang mempromosikan kandidat yang dijalankan oleh tim sukses.

Terbentuknya berbagai "center, club, front aksi," yang dibangun dan disponsori oleh kandidat merupakan upaya-upaya mencari cara dan format yang tepat sehingga melalui Research and Development diharapkan dapat menghasilkan data akurat tentang pemetaan politik diri dan lawan. Dalam konteks seperti ini faktor partai pendukung menjadi "essential but not enough" yakni penting tetapi tidak cukup menjamin, karena ketokohan kandidat akan menentukan karena yang dijual bukan partai tetapi kandidat. Memang Pilkada berindikasi mengiring proses rekrutmen pimpinan politik ke kedaulatan rakyat secara langsung (direct democracy) bukan melalui perpanjangan partai yang dalam kamus politik dikenal "kedaulatan partai."

Visi dan Misi Bukan Sekadar Omdo

Mengedepankan visi dan misi yang marketable, merupakan koridor tuntutan yang akan dicapai dalam upaya menarik hati pemilih sebagai customer. Untuk itu diperlukan memfokuskan pengalokasian potensi sumber suara pendukung politik dengan strategi membangun image kandidat. Berbagai potensi kandidat dipasarkan dengan menggunakan "merek" yang mudah dikenal (marketable branding) yang melekat (inheren) pada diri kandidat. Keunggulan kandidat menjadi produk yang mudah dijual (saleable candidate) melalui sarana promosi, memanfaatkan berbagai sarana (political market places). Sebagian kandidat ada yang melakukukan riset pasar untuk mencari kantong-kantong pendukung tradisional (basis massa) loyal dan pendukung potensial (basis massa rasional).

Visi dan misi yang ditawarkan bukan hanya sekedar OMDO (omongan doang) alias basa-basi politik. Ini penting karena banyak kandidat baik dalam pemilihan Presiden sampai pemilihan kepala daerah, sebelum menjabat mewakili rakyat mengemukakan banyak janji dalam visi dan misinya, namun setelah menjabat dia lupakan semua janji-janjinya kepada rakyat bahkan melakukan abuse of power (korupsi). Kita semua berharap ini tidak terjadi kepada Bupati Sleman yang kelak terpilih dalam pilkada mendatang.

Potensi kabupaten Sleman harus benar-benar digali oleh kandidat dengan menawarkan kepada masyarakat Sleman perubahan dan perbaikan untuk meningkatkan derajat masyarakat Sleman tentunya. Perbaikan kondisi pendidikan dengan sekolah gratis juga harus menjadi bahan jualan kandidat serta yang paling penting sampai akhir kepengurusan terbebas dari masalah korupsi. Potensi-potensi lain seperti menjadikan Sleman sebagai daerah pariwasata harus menjadi point penting kandidat ke depan. Birokrasi yang masih semerawut juga harus diperbaiki, mulai dari jajaran pemerintahan sampai aparat penegak hukum di Sleman.

Jika melihat dari calon-calon yang ada, mereka semua memiliki track record yang baik. Ada yang selama ini mengabdikan ke masyarakat lewat Rumah Sakit dan sekolah yang mereka bangun. Ada juga yang selama ini bergelut dengan masyarakat melalui LSM. Ada juga yang membantu stimulus perekonomian melalui pendanaan masyarakat melalui Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang mereka bangun serta kegiatan-kegiatan sosial. Sebagai penutup tulisan ini, kami masyarakat Sleman berharap betul-betul ada perbaikan dalam semua hal ke depan oleh Bupati yang terpilih dan pastinya tidak mengambil uang rakyat dengan cara korupsi. Wallahua'lam

Tidak ada komentar: