Senin, 01 Februari 2010

Mempertanyakan Idealisme Pengelola Institusi Syariah

PERKEMBANGAN institusi bisnis atau sosial dalam membangun perekonomian syariah turut menggembirakan kita semua sebagai masyarakat muslim yang mayoritas. Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Mal wa Tamwil (BMT), Asuransi Syariah, Lembaga Zakat, Leasing Syariah, Lembaga Pendidikan Syariah dll. bertebaran dimana-mana. Kalau dulu riba hanya didiskusikan oleh kalangan cendikiawan muslim. Kini, praktik bisnis yang tidak memungut riba sudah bisa diterapkan setelah diskusi hampir puluhan tahun. Hal ini sangat membanggakan kita semua dimana ekonomi syariah menjadi solusi dari problem ekonomi bahkan krisis global sekalipun.

Namun patut disayangkan, perkembangan ini tidak diikuti dengan idealisme para pengelolanya. Seorang kawan pernah curhat kepada saya, bahwa ia melamar disebuah perbankan syariah. Kawan saya bercerita bahwa ia boleh diterima dilembaga tersebut dengan syarat menggunakan jilbab yang lebih kecil, menggunakan celana dan menggunakan hak tinggi. Dari penuturan tersebut saya kaget bukan main, ternyata masalah seperti itu masih dipermasalahkan oleh institusi keuangan syariah. Dalam perekrutan lembaga bisnis atau sosial juga masih mempersyaratkan status single atau belum menikah untuk masuk ke lembaga tersebut. Apa masalahnya jika orang sudah menikah?

Ada juga seorang kawan yang curhat dengan saya, ia tidak bisa menikah setelah masuk disalah satu bank syariah karena dipersyaratkan selama dua tahun tidak boleh menikah. Malang nian kawan saya tersebut, padahal kewajiban menikah menjadi ’wajib’ ketika mereka sudah mampu dan mendesak untuk menghindari zina. Parahnya, selain melarang menikah mereka justru membiarkan karyawannya ikhtilat (bercampur antara laki-laki dan perempuan) bahkan ada yang pacaran sembunyi-sembunyi. Sungguh ini kisah yang tragis dalam sebuah lembaga keuangan syariah. Bukankah menikah dianjurkan dalam al-Qur’an dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad?

Masalah lain juga ada pengelola lembaga keuangan syariah yang mengabaikan prinsip-prinsip dalam al-Qur’an seperti merokok, berboncengan karyawan putra dan putri, bahkan ada pegawai bank syariah yang suka dugem, naudzubillah min dzalik. Untungnya kejadian pegawai bank syariah yang suka dugem ini saya dengar bukan terjadi di Yogyakarta, namun untuk pegawai bank yang masih merokok dan berboncengan masih suka saya temukan di intitusi keuangan syariah di Yogyakarta tanpa perlu menyebut institusinya.

Masalah-masalah diatas belum termasuk pengelolaan keuangan syariah dimana masih ada bank syariah dan lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad murabahah (konsumtif) untuk pembiayaan usaha. Ada juga pembiayaan akad murabahah (jual-beli) yang diberikan uang, bukan dalam bentuk barang. Dan parahnya juga masalah ini didiamkan oleh lembaga pengawas yang bersangkutan. Masalah lain adalah pengambilan bagi hasil meskipun si debitur mengalami kerugian. Lalu muncul pertanyaan dalam benak saya, apa bedanya dengan perbankan konvensional?

Opini saya diatas tidak berpretensi menjelek-jelekkan institusi keuangan yang sangat fenomenal perkembangannya saat ini, karena saya juga sesama pejuang ekonomi syariah. Tapi opini ini semata-mata untuk saling memberi nasihat (masukan) seperti disyariatkan al-Qur’an dalam (Qs. Al-Asr) dan menginginkan adanya perubahan yang lebih baik dalam tata kelola bisnis dan sosial institusi ekonomi syariah. Dengan sedikit demi sedikit berbenah, maka insya Allah bisnis dan lembaga sosial yang kita jalankan semakin barokah dan dirahmati oleh Allah SWT. Jika ada khilaf penulis memohon maaf, afwan minkum. Wallahua’lam


Tidak ada komentar: