Jumat, 10 Juli 2009

SBY – Boediono Dukung Ekonomi Syariah?

DALAM sebuah media Islam “Republika” (Jum’at, 26 Juni 2009) ada sisipan yang mengangkat profil SBY – Boediono mengenai peranannya mengembangkan ekonomi syariah semasa pemerintahannya. Dalam judulnya “SBY – Boediono ; Dukung Pengembangan Ekonomi Syariah.” Perlu kita telaah lebih dalam dan seksama. Apakah memang selama Pemerintahannya SBY mendukung ekonomi Syariah. Jika memang SBY dan Boediono saat masih menjabat Gubernur Bank Indonesia mendukung perkembangan ekonomi syariah, mengapa perkembangan market share perbankan syariah masih istiqomah di angka 2 persen? Jadi masih sangat kecil bila dibanding dengan skala usaha perbankan konvensional yang besarnya 97 persen. Mari kita analisa secara seksama.
Pertama, yang perlu kita ketahui bahwa sisipan Koran yang mengangkat tentang profil SBY – Boediono ini adalah bentuk kerjasama tim sukses SBY – Boediono bekerjasama dengan Koran Republika dalam mengendorse SBY – Boediono menjelang pemilihan Presiden 8 Juli 2009 mendatang. Jadi dari sudut pandang saya, tulisan-tulisan yang dimuat murni advertorial karena dalam kesempatan yang lain profil JK-Wiranto dan Mega – Prabowo tidak diangkat oleh media ini.

Kedua, Pemerintahan dianggap mendukung ekonomi syariah namun pangsa pasar perbankan syariah masih dibawah angka 3 persen. Perbankan syariah adalah salah satu instrumen dari sistem moneter yang berlaku di Indonesia. Sehingga keberadaan perbankan syariah itu tidak mempengaruhi apa-apa terhadap kebijakan moneter secara umum. Jadi masih sangat kecil bila dibanding dengan skala usaha perbankan konvensional yang 97 persen. Sehingga perbankan syariah itu tidak mempengaruhi postur terhadap perbankan Indonesia.

Jika dibilang Boediono berperan besar dalam keberadaan perbankan syariah. Tapi kan faktanya tidak seperti itu. Sesungguhnya orang-orang yang berperan besar adalah inisiator dan pelaku perbankan syariah sendiri yang menginginkan Undang - Undang semacam itu, yakni Asosiasi Bank Syariah Indonesia atau Asbsindo.

Dalam posisinya sebagai Gubernur Bank Indonesia, Boediono berposisi sebagai orang yang mau tidak mau harus mengendors atau mengesahkannya. Karena kalau Boediono menolak itu akan menjadi sesuatu yang sangat tidak mengenakan posisinya. Siapapun yang ada di posisinya akan melakukan hal yang sama. Lantaran perbankan syariah sudah menjadi fakta bukan baru gagasan saja. Dan fakta itu makin lama makin membesar dan membutuhkan Undang – undang terpisah dari UU perbankan konvensional.

Ismail Yusanto juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menilai tidak ada yang istimewa dari keberadaan Boediono terkait hal ini. Kecuali kalau Boediono memang dikenal sebagai orang yang mengagas bank syariah. Itu baru melawan arus. Nah baru bolehlah diacungi jempol, ungkap Ismail. Namun faktanya tidak. Bukankah ia juga mengatakan perbankan syariah itu bagus. Apakah ungkapan itu basa-basi? tambahnya dalam sebuah situs resmi HTI.

Boediono secara intelektual sangat paham bahwa bank syariah itu memang bagus. Jadi siapa pun yang menyatakan bank syariah itu bagus sebenarnya itu pernyataan yang biasa. Tidak ada yang istimewa. Karena memang secara intelektual, secara empirik perbankan syariah memang bagus.

Terakhir, perlu kita review ulang rekam jejak serta sepak terjang kedua pasangan ini dalam menurunkan kebijakan-kebijakan ekonominya di Indonesia. Selama kiprahnya SBY- Boediono dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) kondisi ekonomi makro hanya tercermin dari besaran indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan nilai tukar rupiah, relatif cukup stabil, bahkan cenderung terjadi perbaikan dari tahun ke tahun. Namun, pertanyaannya? Berhasilkah Boediono meningkatkan kesejahteraan masyarakat kebanyakan? Wallahua'lam

Tidak ada komentar:

Petuah Pak Cah, Menulis tak Butuh Bakat Melimpah

"Menulis itu tidak memerlukan bakat yang banyak, tinggal mau atau tidak." Itu kalimat-kalimat awal seorang Cahyadi Takari...