Senin, 29 Juni 2009

Memutus Teror Propaganda Capres

MENDEKATI Pilpres pada 8 Juli 2009, menarik untuk kita cermati kerja-kerja komunikasi politik para calon pemimpin Indonesia. Mereka (baca: tim sukses) mengoperasikan mesin-mesin propagandanya untuk mengagungkan masing-masing calon. Semua bekerja sama membangun konstruksi pencitraan yang secara akumulatif membentuk citra diri masing-masing kandidat. Bagaimana Prabowo dicitrakan sebagai sosok yang dekat dengan rakyat kecil. SBY yang dicitrakan sebagai pemimpin yang sukses dalam pemerintahannya dan terakhir Jusuf Kalla yang dicitrakan sebagai pemimpin yang membangun kemandirian dalam ekonomi.

Dan hasil Pileg menunjukkan proyek pencitraan diri mereka cukup berhasil. SBY dengan Partai Demokratnya berhasil memenangkan Pemilu 2009 ini. Prabowo dengan Partai Gerindranya berhasil meraup suara yang cukup signifikan lima persen lebih. Ini prestasi tersendiri bagi Gerindra karena partai termasuk pendatang baru dalam kancah politik Indonesia meskipun tokoh-tokonya cenderung tokoh lama. Hanya JK dan Golkarnya yang tidak berhasil dalam Pileg kemarin, karena sebagai partai pemenang dalam Pemilu 2004 suara Golkar melorot menjadi 14 persen lebih. Begitupun dengan Megawati dengan PDIP suaranya juga menurun dibandingkan tahun 2004.

Namun kita semua sebagai masyarakat juga tidak lupa dengan sejarah yang ditoreh masing-masing capres dan cawapres. Bagaimana kandidat yang maju ada diantaranya yang pernah menjabat dengan prestasi menjual aset-aset BUMN dan melepaskan para koruptor BLBI. Ada juga kandidat yang pernah melakukan pelanggaran HAM berat. Ada juga calon kandidat yang menerapkan sistem ekonomi dan pendidikan yang berpihak kepada asing. Namun, masing-masing kandidat bisa membalik semua itu dengan propaganda politiknya yang maha dahsyat.

Agar rakyat tidak marah dengan kenaikan BBM dilakukan kebijakan pembagian Bantuan Lansung Tunai (BLT). Bahkan kenaikan sebelumnya sebuah lembaga tink tank seperti Freedom Institute membuat testimoni dukungan terhadap kenaikan BBM. Agar rakyat bisa menerima kebijakan penggantian minyak tanah dengan gas, minyak dihilangkan dari pasaran. Agar rakyat bisa menerima UU Badan Hukum Pendidikan diberikan pendidikan gratis yang sebenarnya tidak gratis. Agar rakyat bisa menerima kebijakan ekonomi yang pro asing ditutupi dengan pengembangan ekonomi syariah yang setengah-setengah. Lalu propaganda apalagi yang akan digunakan untuk sebuah kepentingan politik jahat kandidat? Mestinya semua kandidat berlaku jujur dalam komunikasi politiknya dan media juga harusnya netral, tidak terjebak dalam dukung-mendukung salah satu pihak.

Komunikasi Politik yang Jujur

Langkah penting dalam membangun dan mengembangkan pola komunikasi yang lebih demokratis, adalah menyadarkan masyarakat agar propaganda yang selama ini bermuara pada pemujaan-individu dan budaya feodal tidak terjadi. Setidaknya kita harus memenuhi dua hal agar terhindar dari pola propaganda dengan interpretasi tunggal. Pertama, membuka selebar mungkin pasar simbol terkait dengan ekspresi sosial politik warga masyarakat. Bias informasi dan miskomunikasi harus dikoreksi secara seimbang.

Kedua, sikap kritis masyarakat dalam membaca media-media komunikasi massa perlu dipertajam dan ditingkatkan. Melalui pembacaan oposisional itulah hegemoni sebuah makna dapat dihindari. Untuk maksud itu, keberadaan lembaga-lembaga nonpemerintah yang intens membangun dan mengembangkan sikap kritis masyarakat akan terasa sangat bermanfaat. Penting rasanya kehadiran lembaga-lembaga yang memiliki dan menjalankan program media (media education). Tujuan khusus dari program itu untuk meningkatkan kesadaran dan memperkuat daya kritis masyarakat terhadap komunikasi politik yang kadang menyesatkan kita selama ini.

Pendidikan berupa pengenalan karakter dan keterampilan menganalisis media penting untuk dilakukan, bahkan bila perlu disertakan ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Keterampilan yang dimaksud adalah kemampuan menganalisis serta isi pesan media (content analysis) bersangkutan. Semakin canggih teknologi suatu media, semakin besar pula tuntutan mencerdaskan masyarakat untuk mengkritisi semua pesan yang disampaikan media. Dengan kata lain, sebuah agenda kontra propaganda berskala nasional harus segera disusun dan dipraktikkan. Bila tidak, daya-kritis masyarakat pengguna media akan terus-menerus menjadi objek manipulasi mesin propaganda.

Meningkatkan daya kritis masyarakat merupakan keniscayaan, mengingat dalam setiap kampanye baik pilkada, pileg, ataupun pilpres para tim sukses menggunakan desain grafis secara intens. Pada dasarnya, penggunaan media iklan atau pemanfaatan desain grafis secara masif melalui media massa merupakan konsekuensi logis keterbukaan arus informasi dalam kerangka demokrasi. Namun demikian, tetap harus dipahami bahwa kebebasan berkomunikasi melalui iklan serta desain grafis pada umumnya bukan sesuatu yang bersifat netral. Sebagaimana kita ketahui dalam era saat ini, pihak yang diuntungkan adalah mereka yang memiliki modal yang besar.

Menyongsong Pemilihan Presiden

Menjelang Pilpres 8 Juli 2009 mendatang, kebebasan dan kekacauan simbolik mulai menjalar ke segala penjuru komunikasi visual. Itu merepresentasikan bahwa kejahatan dari komunikasi politik bernama propaganda bergerak secara leluasa. Para tim sukses bebas menyusun propaganda atau kontrapropaganda terhadap kandidat yang diusung. Di sisi lain, kekuatan-kekuatan antidemokrasi dengan sumber pendanaan nyaris tak terbatas juga bebas membangun konstruksi pencitraan sekalipun tanpa disertai referensi kebenaran.

Kandidat dengan sumber dana yang melimpah tentu berpotensi menguasai propaganda politik melalui desain grafis pelbagai media massa. Didukung oleh media massa dan elektronik yang tidak netral serta diprakarsai tim sukses yang syarat dengan kepentingan mereka melakukan kejahatan propaganda politik bersama. Menurut pengamatan penulis, ada beberapa media yang tidak netral. Fakta ditolaknya iklan salah satu kandidat di 9 media juga menjadi bukti tidak netralnya media.

Medan simbolik lainnya yang siap diramaikan para ahli komunikasi politik dan desain grafis adalah ajang pemilihan presiden. Media dan desain komunikasi visual dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai media kampanye dalam pilpres, kendati masih belum menampilkan iklan politik yang edukatif. Bahkan ada beberapa iklan yang cenderung kurang kreatif. Namun, bagaimanapun juga euphoria propaganda telah tersebar merata dan menyentuh seluruh Indonesia melalui media.

Kandidat saat ini memang gencar membuat iklan kampanye yang menarik untuk merebut suara pemilih. Oleh karena itu, kita sebagai bagian dari pemilih harus selalu mencermati dan meningkatkan daya kritis terhadap berbagai jenis propaganda yang dikampanyekan oleh kekuatan-kekuatan politik tersebut. Terakhir penulis menghimbau para konsultan komunikasi politik juga hendaknya memiliki komitmen untuk mengedukasi publik secara etis dengan tidak membohongi melalui iklannya. Wallahua’lam


Tidak ada komentar:

Petuah Pak Cah, Menulis tak Butuh Bakat Melimpah

"Menulis itu tidak memerlukan bakat yang banyak, tinggal mau atau tidak." Itu kalimat-kalimat awal seorang Cahyadi Takari...