Edo's Go-Blog

MENDEKATI Pilpres pada 8 Juli 2009, menarik untuk kita cermati kerja-kerja komunikasi politik para calon pemimpin Indonesia. Mereka (baca: tim sukses) mengoperasikan mesin-mesin propagandanya untuk mengagungkan masing-masing calon. Semua bekerja sama membangun konstruksi pencitraan yang secara akumulatif membentuk citra diri masing-masing kandidat. Bagaimana Prabowo dicitrakan sebagai sosok yang dekat dengan rakyat kecil. SBY yang dicitrakan sebagai pemimpin yang sukses dalam pemerintahannya dan terakhir Jusuf Kalla yang dicitrakan sebagai pemimpin yang membangun kemandirian dalam ekonomi. Dan hasil Pileg menunjukkan proyek pencitraan diri mereka cukup berhasil. SBY dengan Partai Demokratnya berhasil memenangkan Pemilu 2009 ini. Prabowo dengan Partai Gerindranya berhasil meraup suara yang cukup signifikan lima persen lebih. Ini prestasi tersendiri bagi Gerindra karena partai termasuk pendatang baru dalam kancah politik Indonesia meskipun tokoh-tokonya cenderung tokoh lama. Hanya J

SEPERTI kita ketahui bersama, bahwa ada 3 pasangan Capres – Cawapres yang akan bertarung di Pilpres 8 Juli 2009 mendatang. Mereka adalah Mega – Prabowo, SBY – Boediono, dan JK – Wiranto. Masing-masing kandidat berkompetisi membangun citranya untuk mengukuhkan pencitraan dirinya. Dalam membangun pencitraan, para kandidat dibantu oleh tim sukses dan konsultan pencitraan. Pesan yang dibangun dalam membangun citra, para tim sukses menggunakan berbagai media. Pesan verbal dan visual dikemas dalam bentuk iklan politik menggunakan iklan koran, televisi, dan radio. Belum puas dengan itu, mereka pun melakukan pencitraan melalui baliho, spanduk, umbul-umbul, poster, dan pamflet kepada calon pemilih. Dalam kaitan ini, iklan politik telah menjadi alat utama para kandidat Capres dan Cawapres untuk menyampaikan program dan mempresentasikan “diri mereka” kepada audiens. Bahkan masing-masing kandidat Capres bersedia mengeluarkan uang miliaran rupiah demi mengiklankan dirinya untuk menarik simpati

Transaksi murabahah di Amerika Serikat tidak dianggap sebagai jual beli tapi pembiayaan (loan)   AWALNYA adalah pertanyaan General Manager United Bank of Kuwait (UBK) Steven T. Thomas kepada District Counsel Comptroller of the Currency (OCC), Jonathan H. Rushdoony pada pertengahan 2007. Steven tidak berani menjalankan bisnis pembiayaan rumah berakad murabahah di AS sebelum mendapat persetujuan dari otoritas pengawas dan pengendali perbankan nasional negeri Paman Sam tersebut. OCC sendiri berada di bawah Departemen of Treasury AS. Melalui Interpretive Letter 806 yang dipublikasikan OCC pada December 1997, UBK mendapat persetujuan untuk membiayai pembelian rumah dengan akad murabahah kepada nasabahnya. Berbeda dengan otoritas moneter di Indonesia yang memandang pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli, OCC justru melihatnya tak ubahnya kredit pemilikan rumah (KPR) biasa yang menjadi produk perbankan yang umum. “UBK’s residential real estate financing proposal is functional

JUJUR saya belum pernah membaca isi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Saya senang waktu Depkominfo bisa melahirkan UU ini dan disahkan oleh DPR karena menurut teman saya yang bekerja dibidang IT isinya menakjubkan bahkan tanpa penolakan sedikit pun ketika dibahas oleh para wakil rakyat di Senayan. Namun saya jadi sangsi dengan UU ini hanya karena menulis surat pembaca saja seorang ibu rumah tangga bisa ditahan karena dijerat salah satu pasal dalam UU ITE. Saya adalah seseorang yang pernah berkali-kali menulis surat pembaca, namun tidak pernah ditanggapi secara berlebihan oleh pihak yang saya beri masukan dalam surat pembaca. Justru perusahaan yang saya kritik justru bertemu baik-baik dengan saya menjelaskan persoalan bahkan meminta maaf dengan saya. Sewaktu pekerjaan saya sebagai Public Relation disebuah perusahaan, memang Surat Pembaca menjadi momok yang menakutkan bagi saya. Bahkan saya sebagai PR sangat menjaga betul image perusa