Senin, 29 Juni 2009

Memutus Teror Propaganda Capres

MENDEKATI Pilpres pada 8 Juli 2009, menarik untuk kita cermati kerja-kerja komunikasi politik para calon pemimpin Indonesia. Mereka (baca: tim sukses) mengoperasikan mesin-mesin propagandanya untuk mengagungkan masing-masing calon. Semua bekerja sama membangun konstruksi pencitraan yang secara akumulatif membentuk citra diri masing-masing kandidat. Bagaimana Prabowo dicitrakan sebagai sosok yang dekat dengan rakyat kecil. SBY yang dicitrakan sebagai pemimpin yang sukses dalam pemerintahannya dan terakhir Jusuf Kalla yang dicitrakan sebagai pemimpin yang membangun kemandirian dalam ekonomi.

Dan hasil Pileg menunjukkan proyek pencitraan diri mereka cukup berhasil. SBY dengan Partai Demokratnya berhasil memenangkan Pemilu 2009 ini. Prabowo dengan Partai Gerindranya berhasil meraup suara yang cukup signifikan lima persen lebih. Ini prestasi tersendiri bagi Gerindra karena partai termasuk pendatang baru dalam kancah politik Indonesia meskipun tokoh-tokonya cenderung tokoh lama. Hanya JK dan Golkarnya yang tidak berhasil dalam Pileg kemarin, karena sebagai partai pemenang dalam Pemilu 2004 suara Golkar melorot menjadi 14 persen lebih. Begitupun dengan Megawati dengan PDIP suaranya juga menurun dibandingkan tahun 2004.

Namun kita semua sebagai masyarakat juga tidak lupa dengan sejarah yang ditoreh masing-masing capres dan cawapres. Bagaimana kandidat yang maju ada diantaranya yang pernah menjabat dengan prestasi menjual aset-aset BUMN dan melepaskan para koruptor BLBI. Ada juga kandidat yang pernah melakukan pelanggaran HAM berat. Ada juga calon kandidat yang menerapkan sistem ekonomi dan pendidikan yang berpihak kepada asing. Namun, masing-masing kandidat bisa membalik semua itu dengan propaganda politiknya yang maha dahsyat.

Agar rakyat tidak marah dengan kenaikan BBM dilakukan kebijakan pembagian Bantuan Lansung Tunai (BLT). Bahkan kenaikan sebelumnya sebuah lembaga tink tank seperti Freedom Institute membuat testimoni dukungan terhadap kenaikan BBM. Agar rakyat bisa menerima kebijakan penggantian minyak tanah dengan gas, minyak dihilangkan dari pasaran. Agar rakyat bisa menerima UU Badan Hukum Pendidikan diberikan pendidikan gratis yang sebenarnya tidak gratis. Agar rakyat bisa menerima kebijakan ekonomi yang pro asing ditutupi dengan pengembangan ekonomi syariah yang setengah-setengah. Lalu propaganda apalagi yang akan digunakan untuk sebuah kepentingan politik jahat kandidat? Mestinya semua kandidat berlaku jujur dalam komunikasi politiknya dan media juga harusnya netral, tidak terjebak dalam dukung-mendukung salah satu pihak.

Komunikasi Politik yang Jujur

Langkah penting dalam membangun dan mengembangkan pola komunikasi yang lebih demokratis, adalah menyadarkan masyarakat agar propaganda yang selama ini bermuara pada pemujaan-individu dan budaya feodal tidak terjadi. Setidaknya kita harus memenuhi dua hal agar terhindar dari pola propaganda dengan interpretasi tunggal. Pertama, membuka selebar mungkin pasar simbol terkait dengan ekspresi sosial politik warga masyarakat. Bias informasi dan miskomunikasi harus dikoreksi secara seimbang.

Kedua, sikap kritis masyarakat dalam membaca media-media komunikasi massa perlu dipertajam dan ditingkatkan. Melalui pembacaan oposisional itulah hegemoni sebuah makna dapat dihindari. Untuk maksud itu, keberadaan lembaga-lembaga nonpemerintah yang intens membangun dan mengembangkan sikap kritis masyarakat akan terasa sangat bermanfaat. Penting rasanya kehadiran lembaga-lembaga yang memiliki dan menjalankan program media (media education). Tujuan khusus dari program itu untuk meningkatkan kesadaran dan memperkuat daya kritis masyarakat terhadap komunikasi politik yang kadang menyesatkan kita selama ini.

Pendidikan berupa pengenalan karakter dan keterampilan menganalisis media penting untuk dilakukan, bahkan bila perlu disertakan ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Keterampilan yang dimaksud adalah kemampuan menganalisis serta isi pesan media (content analysis) bersangkutan. Semakin canggih teknologi suatu media, semakin besar pula tuntutan mencerdaskan masyarakat untuk mengkritisi semua pesan yang disampaikan media. Dengan kata lain, sebuah agenda kontra propaganda berskala nasional harus segera disusun dan dipraktikkan. Bila tidak, daya-kritis masyarakat pengguna media akan terus-menerus menjadi objek manipulasi mesin propaganda.

Meningkatkan daya kritis masyarakat merupakan keniscayaan, mengingat dalam setiap kampanye baik pilkada, pileg, ataupun pilpres para tim sukses menggunakan desain grafis secara intens. Pada dasarnya, penggunaan media iklan atau pemanfaatan desain grafis secara masif melalui media massa merupakan konsekuensi logis keterbukaan arus informasi dalam kerangka demokrasi. Namun demikian, tetap harus dipahami bahwa kebebasan berkomunikasi melalui iklan serta desain grafis pada umumnya bukan sesuatu yang bersifat netral. Sebagaimana kita ketahui dalam era saat ini, pihak yang diuntungkan adalah mereka yang memiliki modal yang besar.

Menyongsong Pemilihan Presiden

Menjelang Pilpres 8 Juli 2009 mendatang, kebebasan dan kekacauan simbolik mulai menjalar ke segala penjuru komunikasi visual. Itu merepresentasikan bahwa kejahatan dari komunikasi politik bernama propaganda bergerak secara leluasa. Para tim sukses bebas menyusun propaganda atau kontrapropaganda terhadap kandidat yang diusung. Di sisi lain, kekuatan-kekuatan antidemokrasi dengan sumber pendanaan nyaris tak terbatas juga bebas membangun konstruksi pencitraan sekalipun tanpa disertai referensi kebenaran.

Kandidat dengan sumber dana yang melimpah tentu berpotensi menguasai propaganda politik melalui desain grafis pelbagai media massa. Didukung oleh media massa dan elektronik yang tidak netral serta diprakarsai tim sukses yang syarat dengan kepentingan mereka melakukan kejahatan propaganda politik bersama. Menurut pengamatan penulis, ada beberapa media yang tidak netral. Fakta ditolaknya iklan salah satu kandidat di 9 media juga menjadi bukti tidak netralnya media.

Medan simbolik lainnya yang siap diramaikan para ahli komunikasi politik dan desain grafis adalah ajang pemilihan presiden. Media dan desain komunikasi visual dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai media kampanye dalam pilpres, kendati masih belum menampilkan iklan politik yang edukatif. Bahkan ada beberapa iklan yang cenderung kurang kreatif. Namun, bagaimanapun juga euphoria propaganda telah tersebar merata dan menyentuh seluruh Indonesia melalui media.

Kandidat saat ini memang gencar membuat iklan kampanye yang menarik untuk merebut suara pemilih. Oleh karena itu, kita sebagai bagian dari pemilih harus selalu mencermati dan meningkatkan daya kritis terhadap berbagai jenis propaganda yang dikampanyekan oleh kekuatan-kekuatan politik tersebut. Terakhir penulis menghimbau para konsultan komunikasi politik juga hendaknya memiliki komitmen untuk mengedukasi publik secara etis dengan tidak membohongi melalui iklannya. Wallahua’lam


Sabtu, 20 Juni 2009

Efektivitas Iklan Politik dalam Kampanye Capres

SEPERTI kita ketahui bersama, bahwa ada 3 pasangan Capres – Cawapres yang akan bertarung di Pilpres 8 Juli 2009 mendatang. Mereka adalah Mega – Prabowo, SBY – Boediono, dan JK – Wiranto. Masing-masing kandidat berkompetisi membangun citranya untuk mengukuhkan pencitraan dirinya. Dalam membangun pencitraan, para kandidat dibantu oleh tim sukses dan konsultan pencitraan. Pesan yang dibangun dalam membangun citra, para tim sukses menggunakan berbagai media. Pesan verbal dan visual dikemas dalam bentuk iklan politik menggunakan iklan koran, televisi, dan radio. Belum puas dengan itu, mereka pun melakukan pencitraan melalui baliho, spanduk, umbul-umbul, poster, dan pamflet kepada calon pemilih.

Dalam kaitan ini, iklan politik telah menjadi alat utama para kandidat Capres dan Cawapres untuk menyampaikan program dan mempresentasikan “diri mereka” kepada audiens. Bahkan masing-masing kandidat Capres bersedia mengeluarkan uang miliaran rupiah demi mengiklankan dirinya untuk menarik simpati kepada calon pemilih. Diantaranya, untuk dana awal kampanye pasangan Mega – Prabowo menyiapkan 20,005 miliar rupiah, SBY – Boediono 20,300 miliar rupiah, dan terakhir JK – Wiranto menghabiskan 10,250 miliar (sumber: Komisi Pemilihan Umum)

Membicarakan citra sama halnya dengan pekerjaan bagaimana anda membangun image atau persepsi seseorang dibenak khalayak. Image adalah persepsi yang paling menonjol. Kandidat yang memiliki citra baik dimata masyarakat, serta program-program yang ditawarkan lebih jelas dan tidak muluk-muluk relatif lebih bisa diterima oleh masyarakat ketimbang kandidat yang menjanjikan janji-janji besar namun dalam realisasinya nol besar. Ada juga kandidat yang berapi-api dalam menyampaikan gagasannya tentang perbaikan negara Indonesia ke depan namun dalam pengalamannya sebagai Presiden pun ia ‘Gatot’ alias gagal total.

Dalam konteks iklan politik, citra bisa dibuat sedemikian rupa. Citra kandidat yang sebelumnya tidak baik bisa menjadi baik. Namun sejatinya citra tidak bisa direkayasa. Citra positif akan terbentuk jika dalam pelakasanaannya ia bekerja keras merealisasikan janji-janjinya sehingga hal iti yang akan mengangkat namanya kelak. Namun karena kecanggihan para konsultan pencitraan, iklan yang ditampilkan benar-benar bisa membalik semuanya. Citra dibentuk oleh para konsultan pencitraan sehingga komunikasi dan penyampaian program-program kandidat bisa tersampaikan kepada calon pemilih. Program kandidat merupakan salah satu kunci penting untuk mendapat citra yang positif. Persoalannya, sejauh mana efektivitas iklan politik dalam menggamit suara masyarakat?

Pengaruh Iklan Politik

Kemampuan iklan politik dalam mempengaruhi audiens berlangsung dalam dua tingkatan menurut Bryan McNair dalam bukunya yang berjudul “An Introduction to Political Communication.” Pertama, Iklan politik menyebarkan informasi mengenai visi, misi dan platform kandidat ke dalam detail dimana wartawan jarang melakukannya. Kedua, karena iklan politik berada dalam dunia perdagangan, periklanan tidak hanya ditujukan untuk memberikan informasi kepada audiens, tetapi juga dirancang untuk membujuk (to persuade).
Dengan demikian, periklanan politik mempunyai keuntungan yang jelas bagi kandidat, yakni kemampuannya dalam menjangkau audiens yang luas dan dalam melakukan persuasi terhadap mereka. Selain itu, di atas segalanya, kontrol atas materi publikasi berada di tangan politisi dan bukan pada media.

Masih kata McNair di antara batas hukum tentang kebenaran dan rasa yang kadang sangat berbeda antara satu negara dengan negara yang lain, para produser periklanan mempunyai kebebasan untuk mengatakan apapun yang mereka sukai; menggantikan agenda jurnalis dengan agenda mereka sendiri; dan memainkan kekuatan klien mereka dan pada waktu bersamaan menonjolkan kelemahan lawan. Pendeknya, periklanan politik menjadi satu-satunya bentuk komunikasi massa dimana konstruksi pesan berada dalam kontrol penuh para politisi.

Keampuhan periklanan politik ini akan menjadi semakin nyata ketika ia hadir dalam ruang media elektornik. Kemampuan media elektronik dalam menggabungkan pesan verbal dan nonverbal dalam format audia-visual telah membuatnya menjadi kekuatan yang luar biasa dalam mempengaruhi gambaran audiens tentang kandidat. Oleh karena itu, kandidat Capres berlomba-lomba menggunakan media elektronik khusunya televisi untuk mengiklankan dirinya sebagai usaha untuk menarik simpati pemilih sebanyak-banyaknya sehingga mereka akan menjadi pemenang dalam pemilu. Meskipun secara teoritis iklan politik di media memiliki pengaruh yang sangat kuat, namun dalam hitungan bulan mampukah pesan dalam iklan politik merubah persepsi masyarakat terhadap kandidat tersebut?

Pesan Iklan Politik

Dalam iklan-iklan politik para kandidat, dibelakangnya terdapat beberapa pakar konsultan pencitraan. Untuk SBY – Boediono diback up oleh Fox Indonesia yang dikomandoi Rizal Malaranggeng. Iklan politik JK – Wiranto dibesut oleh Johan O Silalahi yang sebelumnya merupakan tim sukses SBY dan untuk penggarapan iklan Johan O Silalahi dibantu oleh Ipang Wahid, cucu Gusdur yang sebelumnya menggarap iklan-iklan PKS. Sedangkan iklan politik Mega – Prabowo tetap didalangi konsultan politik asal Amerika Serikat, Rob Allyn yang cukup sukses dalam mencitrakan Prabowo.

Secara teoretis, proses pencitraan para kandidat presiden yang dilukiskaan lewat iklan politik, sejatinya mengajak kita untuk mencerna bagaimana iklan politik yang disampaikan bukan sebuah pembohongan publik atau janji-janji ‘angin surga.’ Bagaimana pesan itu dibangun bukan hanya janji-janji kosong, namun bisa direalisasikan ketika ia menjabat kelak. Pesan yang baik dan tidak berbohong dalam iklan politik juga menjadi hal yang penting dalam upayanya merebut simpati masyarakat. Pencitraan masing-masing kandidat sudah dibangun sejak deklarasi para pasangan capres – cawapres. Menarik untuk kita analisa satu persatu pesan dalam deklarasi dan iklan politik para kandidat yang sudah gentayangan diseluruh media.

Pasangan yang pertama kali mendeklarasikan diri adalah JK – Wiranto yang digelar di Tugu Proklamasi. Tim konsultan pencitraan JK – Win seolah-olah ingin mencitrakan pasangan ini sebagai kandidat yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Bahkan karena pasangan ini yang mendeklarasikan pertama kali, JK ingin dicitrakan lebih cepat dan tidak peragu yang mantap memilih Wiranto sebagai wakilnya. Iklan-iklan JK yang mengetengahkan testimoni para tokoh ingin mengurai bagaimana kepemimpinan dan kepedulian JK terhadap rakyat. Dalam iklan yang paling baru, JK – Win ingin dicitrakan sebagai kandidat yang mengiginkan kemandirian bangsa Indonesia dalam pembangunan. Pilihan kemandirian memang tepat dibidik oleh tim JK – Win untuk menembak kandidat lawan politik yang diisukan kebijakan-kebijakan ekonominya lebih menguntungkan asing ketimbang Negara Indonesia.

Sedangkan deklarasi SBY – Boediono di Gedung Sabuga, Bandung. Dalam deklarasi ini, para kandidat meniru gaya deklarasi Presiden Amerika Serikat terpilih Obama dan Wakilnya Joe Bidden. Alih-alih ingin meniru gaya Obama dengan image perubahannya, image ini bertolak belakang karena SBY tidak menawarkan perubahan namun hanya menyampaikan keberhasilan-keberhasilannya selama memerintah. Untuk iklan politik di media televisi, SBY dicitrakan sebagai pemimpin keluarga yang berhasil membangun keluarga yang harmonis serta diperkuat dengan jingle iklan mie instan yang digubah menjadi jingle SBY Presidenku. Untuk jingle SBY tim konsultan dipersepsikan tidak kreatif karena meniru bahkan mucul image instan dalam diri SBY. Dalam cita-citanya pasangan ini ingin membangun birokrasi Pemerintahan yang bersih dan kuat.

Sedangkan Pasangan Mega – Prabowo yang menggelar deklarasi di Tempat pemukiman kumuh Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Citra yang dibangun adalah empati terhadap rakyat kecil, tidak mewah-mewahan. Deklarasi ini memang cukup berhasil dalam mencitrakan pasangan Mega – Prabowo sebagai pemimpin yang berempati terhadap rakyat kecil. Dalam iklan politik Mega – Pro yang baru, hemat penulis iklan ini tidak cukup memiliku positioning yang jelas karena masih memunculkan masing-masing partai pendukung pasangan ini. Pilihan membidik isu kepedulian terhadap rakyat juga semakin bias ketika menambah isu kepedulian terhadap mahasiswa. Namun untuk isu ekonomi kerakyatan yang dibangun oleh pasangan ini cukup menarik ditengah calon-calon yang lain mengambil isu ekonomi tengah-tengah.

Terakhir buat pemilih, iklan politik sejatinya hanya upaya memperkenalkan diri para kandidat kepada kita sebagai calon pemilih. Saya tidak yakin jika ada yang bilang salah satu kandidat akan berhasil memenangkan satu putaran karena persaingan sengit terjadi diantara ketiga pasangan ini dalam strategi pencitraan. Semoga iklan-iklan politik yang tersebar bukan janji-janji pepesan kosong kelak ketika menjabat. Citra pemimpin sejati hanya dapat dibuktikan janji-janji yang direalisasikan menjadi tindakan nyata. Wallahua’lam


Jumat, 12 Juni 2009

Transaksi Murabahah di AS

Transaksi murabahah di Amerika Serikat tidak dianggap sebagai jual beli tapi pembiayaan (loan)
 
AWALNYA adalah pertanyaan General Manager United Bank of Kuwait (UBK) Steven T. Thomas kepada District Counsel Comptroller of the Currency (OCC), Jonathan H. Rushdoony pada pertengahan 2007.
Steven tidak berani menjalankan bisnis pembiayaan rumah berakad murabahah di AS sebelum mendapat persetujuan dari otoritas pengawas dan pengendali perbankan nasional negeri Paman Sam tersebut. OCC sendiri berada di bawah Departemen of Treasury AS.

Melalui Interpretive Letter 806 yang dipublikasikan OCC pada December 1997, UBK mendapat persetujuan untuk membiayai pembelian rumah dengan akad murabahah kepada nasabahnya.

Berbeda dengan otoritas moneter di Indonesia yang memandang pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli, OCC justru melihatnya tak ubahnya kredit pemilikan rumah (KPR) biasa yang menjadi produk perbankan yang umum. “UBK’s residential real estate financing proposal is functionally equivalent to or a logical outgrowth of secured real estate lending or mortgage lending, activities that are part of the business of banking”, tulis Jonathan H. Rushdoony, Kepala Distrik OCC untuk wilayah Northeastern yang berpusat di New York.

Sekadar Kosmetik

Karena bukan jual beli, maka OCC melihat kepemilikan bank terhadap property sebelum dimiliki sepenuhnya oleh nasabah hanyalah “cosmetic”. “The Branch does not, and will not, actually hold real estate. It will not operate the property, pay taxes, insurance, and other charges, maintain upkeep of the premises, make repairs when necessary, assume liability for injuries or other accidents on the property, or otherwise exercise dominion and control over the property”, tulis Rushdoony.

Bank baru benar-benar memiliki dan bertanggung jawab (actual possesion) jika si nasabah gagal bayar yang menyebabkan berakhirnya masa pembiayaan dan property tidak jadi dimiliki si nasabah.

Jika dibaca teliti surat tersebut, sejak 1997 sebenarnya otoritas moneter dedengkotnya kapitalisme tersebut sudah menerima ekonomi Islam dengan tangan terbuka. Bahkan dianggap turut membantu warga AS memiliki rumah sendiri. “UBK’s Net Lease proposal responds to the special issues regarding Islamic customers by providing an alternative method for a discrete group to get access to credit without forcing them to choose between their religion and home ownership…Furthermor e, UBK’s Net Lease proposal is consistent with the well-established public policy of encouraging home ownership”.

Surat yang menguatkan ini, sayang tidak jelas ditujukan kepada siapa namun memiliki kekuatan hukum yang sama dikelurkan oleh OCC pada November 1999. “The Murabaha products will be financing products and they will be considered loans for both tax and accounting purposes”, Interpretive Letters No.867. (Ibrahim Aji - Majalah Sharing)

Sumber foto: www.republika.co.id


Rabu, 03 Juni 2009

Arogansi Omni Internasional terhadap Penulis Surat Pembaca

JUJUR saya belum pernah membaca isi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Saya senang waktu Depkominfo bisa melahirkan UU ini dan disahkan oleh DPR karena menurut teman saya yang bekerja dibidang IT isinya menakjubkan bahkan tanpa penolakan sedikit pun ketika dibahas oleh para wakil rakyat di Senayan. Namun saya jadi sangsi dengan UU ini hanya karena menulis surat pembaca saja seorang ibu rumah tangga bisa ditahan karena dijerat salah satu pasal dalam UU ITE.
Saya adalah seseorang yang pernah berkali-kali menulis surat pembaca, namun tidak pernah ditanggapi secara berlebihan oleh pihak yang saya beri masukan dalam surat pembaca. Justru perusahaan yang saya kritik justru bertemu baik-baik dengan saya menjelaskan persoalan bahkan meminta maaf dengan saya.
Sewaktu pekerjaan saya sebagai Public Relation disebuah perusahaan, memang Surat Pembaca menjadi momok yang menakutkan bagi saya. Bahkan saya sebagai PR sangat menjaga betul image perusahaan agar tidak ada komplain konsumen di perusahaan tempat saya bekerja kemasukan komplain di surat pembaca. Karena hal ini berefek pada pencitraan yang kurang bagus pada perusahaan. Jika ada surat pembaca yang masuk ke media mengkritik perusahaan tempat saya bekerja, maka taruhannya adalah pekerjaan saya (alias dipecat).
Surat pembaca adalah sebuah opini yang dibuat oleh masyarakat ditujukan untuk memberi masukan, kritik, sanjungan bahkan unek-unek kekecewaan di dalam sebuah media massa. Dalam teknik public relations sederhana jika ada komplain masyarakat yang ditulis di Surat Pembaca, maka yang harus dilakukan oleh pihak yang dikritik adalah menjelaskan duduk soal permasalahan. Bahkan para pengamat humas memberi saran untuk meminta maaf kepada penulis surat pembaca bahkan membujuk si penulis agar mau menulis lagi jawaban di media ketika sudah dijelaskan duduk persoalan yang dipermasalahkan. Tentunya ketika salah paham sudah bisa diselesaikan.
Tindakan memenjarakan salah satu pasien yang mengkritik Rumah Sakit Omni Internasional di media massa menurut saya adalah tindakan yang sangat berlebihan, bahkan semakin membuktikkan bahwa RS ini memang sangat mengecewakan. Harusnya pihak Rumah Sakit menemui ibu Prita baik-baik menjelaskan persoalan yang dikeluhkan oleh penulis surat pembaca. Namun cara-cara yang arogan justru dipilih oleh RS Omni Internasional. Sekarang silahkan anda menilai sendiri seperti apa RS ini dengan adanya kejadian Ibu Prita.