Rabu, 29 April 2009

Kasak-kusuk Berebut Kursi Capres dan Cawapres

Menjelang Pilpres para petinggi parpol banyak yang kasak-kusuk mencari partner untuk diajak berkoalisi. Jika kita melihat koalisi yang ada, parpol masih mengabaikan kepentingan rakyat. Apa buktinya? Buktinya beberapa parpol berkoalisi hanya untuk alasan kursi RI 1 dan RI 2. Golkar sendiri cerai dari Partai Demokrat hanya karena alasan tidak dipilih oleh SBY sebagai Cawapres. 

Peta koalisi yang ada sekarang memang hanya pada 2 blok, blok Megawati dan blok SBY. Megawati dengan PDIP didukung Gerindra, Hanura dan Golkar sedangkan SBY dengan Demokrat didukung oleh PKS dan PKB. Namun tidak menutup kemungkinan blok ini akan bertambah menjadi 3 jika akhirnya Megawati memilih Cawapres dari Partai Golkar. Blok yang akan keluar dari megawati ini akan diusung oleh Prabowo dengan Gerindra didukung oleh PAN, PPP, dan Hanura. Atau Golkar akan memilih berkoalisi dengan Hanura untuk mengusung JK- Wiranto.

Karena cawapres pula beberapa partai pecah kongsi serta tarik-menarik dukungan koalisi. PAN misalnya, pecah suaranya menjadi 2. Ketua MPP PAN menginginkan PAN berkoalisi dengan blok Cikeas (Demokrat), sementara Ketua Umum PAN menginginkan koalisi dengan Blok Teuku Umar (PDIP, Gerindra dan Hanura) dengan alasan platform yang sama dalam masalah ekonomi kerakyatan. PPP pun punya masalah yang serupa, kubu Bachtiar Chamsyah selaku Ketua Dewan Pembina PPP menginginkan berkoalisi dengan Demokrat sementara kubu Suryadharma Ali menginginkan koalisi dengan blok PDIP.

Jika PAN dan PPP masih belum bulat suaranya, Golkar nasibnya lebih tragis setelah ditolak oleh Demokrat negosiasi dengan PDIP pun menemui jalan buntu. Karena Megawati ngotot jadi Capres, Jusuf Kalla pun demikian. Kondisi Golkar lebih berat lagi setelah dalam Mukernas PDIP kadernya menginginkan Megawati berpasangan dengan Prabowo. Lalu seperti apa nasib Golkar? Karena emosi sesaat menjadikan nasib partai beringin ini menjadi tidak menentu. 

Ada wacana pula 6 partai (Golkar, PDIP, PAN, Gerindra, Hanura, dan PPP) akan menggalang Koalisi besar untuk membendung koalisi Cikeas. Namun persaingan akan tetap sengit jika harus menentukan RI 1 dan RI 2. Sepertinya jika parpol hanya mementingkan RI 1 atau RI2 maka yang terjadi koalisi ini tidak akan pernah terwujud. Maka sebuah keniscayaan jika ke depan ada tiga pasangan yang akan maju dalam Pilpres bulan Juni mendatang. Tiga pasangan tersebut menurut prediksi saya adalah 1. SBY dan Hidayat Nur Wahid, 2. Megawati dan Prabowo 3. Jusuf Kalla dan Wiranto. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenangnya? Semua terserah anda yang akan memilih :)

Sabtu, 25 April 2009

Koruptor Teriak Korupsi

KIASAN atau peribahasa ’’Maling teriak maling’’ sudah akrab di telinga kita. Artinya, orang-orang yang dinilai baik, pejabat yang dinilai menjalankan tugasnya dengan baik, namun kenyataannya mereka tak ubahnya maling sungguhan. Merekalah maling sesungguhnya, melakukan korupsi atas nama wewenang dan kekuasaan (abuse of power), namun sulit dibuktikan dengan barang bukti karena biasanya mereka sangat licin dalam melepaskan diri dan menjaga citra dirinya di masyarakat.
Maling teriak maling adalah cermin orang-orang munafik yang sesungguhnya dapat dengan mudah dilihat di masyarakat. Lihat saja pertambahan hartanya yang mencolok, gaya hidupnya yang glamour. Mobil bisa lima, rumah di mana-mana, anak-anaknya sekolah di luar negeri.

Persoalan di atas tentunya menjadi sebuah wacana menarik yang terus menjadi buah bibir. Bagaimanapun, persoalan korupsi adalah sebuah persoalan yang tidak bisa dipandang hanya sekadar persoalan mengambil uang kemudian memperkaya diri sendiri namun lebih dari itu yakni betapa (korupsi) itu sudah menjadi virus yang sangat sulit dicari obatnya.

Virus yang kini menjalar hingga ke tulang sumsum hanya karena keinginan membuat masa depan keluarganya hingga tujuh turunan terselamatkan. Walau sebenarnya kalau bisa bercermin wajahnya tentunya akan malu kalau dirinya melakukan kejahatan itu.
Bahkan tak ayal ada seorang koruptor yang meneriaki orang lain korupsi. Kasus Abdul Hadi Jamal anggota DPR-RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyebut-nyebut anggota DPR lain korupsi. Padahal anggota dewan yang lain tidak terlibat dalam kasus tersebut, dia hanya mencari teman di penjara.
Korupsi tentunya harus diberantas dengan tersistematis karena memang sepertinya banyak orang tidak menyadari apa yang dilakukan adalah sebuah korupsi. Itu dapat dilihat dari aturan dan peraturan yang sudah dibuat ternyata malah ditubruk dengan seenaknya. Inilah yang kemudian menjadi penyebab utama terjadinya korupsi yang tersistematis.

Bila saat ini KPK pada tahapan mengejar koruptor yang dilakukan oleh aparat pemerintahan serta swasta nasional. Namun, hal lain yang juga penting mendapat sorotan adalah kantor-kantor non pemerintah. Ngenet dikantor bukan untuk kepentingan kantor juga menurut saya penyalahgunaan wewenang (korupsi). Telpon kantor yang digunakan untuk kepentingan selain kantor juga korupsi, jadi hati-hati. Jangan-jangan selama ini kita meneriaki koruptor tapi kita sendiri korupsi. Wallahua’lam

Jumat, 17 April 2009

Jika SBY akhirnya Memilih Akbar



CAPAIAN suara Partai Golkar yang menurun drastis dibanding pemilu 2004 menjadi catatan tersendiri bagi Jusuf Kalla (JK). Bahkan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla sampai colling down tidak melakukan aktifitas apapun untuk sekedar mergevaluasi kekalahan partainya. JK dituding sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap kekalahan Golkar. Ia dinilai beberapa elit di Golkar gagal memimpin Partai Golkar. Termasuk salah satunya adalah mantan Ketua Umum Partai Golkar, Akbar Tandjung. Penilaian Akbar Tandjung bukan tanpa pretensi, karena dirinya sangat berambisi untuk kembali ke kancah politik Indonesia. 

Nama Akbar Tandjung muncul disaat JK mendapat kecaman. Dukungan dari beberapa daerah pun muncul untuk mengajukan Akbar Tandjung sebagai pasangan SBY untuk mendongkrak kembali suara Golkar di Pilpres nanti. TV One sempat membuat pooling yang memasangkan SBY – Akbar Tandjung dan hasilnya pasangan ini memenangkan pooling ketimbang pasangan SBY – Hidayat Nurwahid yang berada diurutan kedua. Akbar Tandjung sendiri saat ini terlihat kasak-kusuk silaturahim ke para Kyai-kyai untuk meminta restu dan dukungan.

Akbar Tandjung adalah politisi kawakan Golkar yang namanya sempat tersangkut kasus korupsi. Beberapa kasus yang melilit Akbar Tandjung antara lain pada Juli 2000, Akbar Tandjung dituding menyelewengkan duit negara mencapai Rp 179,9 milyar. Diduga hal tersebut dilakukan saat Akbar menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) pada priode April 1993 hingga Maret 1998.

Keseluruhan dana yang diduga disalahgunakan Akbar itu berasal dari Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Taperum), dimana Akbar menjabat sebagai ketua badan pertimbangan dalam penyelenggaraan tabungan tersebut. Seluruh pegawai negeri dipotong gajinya untuk mendapatkan fasilitas perumahan.

Akbar Tanjung dituduh memasukkan dana tersebut ke beberapa bank yang bunga depositonya terbilang rendah. Misalnya, Bank Kesejahteraan Ekonomi (BKE) yang bunganya hanya 3 persen, Bank Tabungan Negara (BTN) 8 persen, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 12 persen. Perumnas juga diberi pinjaman dengan bunga hanya 8 persen. Padahal, saat itu bunga di bank lain mencapai 20 persen setahun. Dari selisih bunga yang tinggi inilah kabarnya yang kemudian ditilap Akbar untuk dijadikan dana kampanye Golkar.

Namun, dengan menyodorkan bukti-bukti yang dimilikinya, Akbar dinilai bukan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap masalah tersebut. Tahun 2001, Akbar kembali ditimpa masalah. Namun kali ini berhubungan dengan keluarganya, yang terkait penggelapan tanah keluarga di kawasan Srengseng, Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Bahkan dalam kasus korupsi dana nonbujeter Bulog Rp. 40 miliar, Akbar Tandjung sempat menjadi tersangka. Namun setelah mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memvonisnya tiga tahun penjara, Akbar Tandjung dinyatakan bebas dan tidak terbukti bersalah pada kasus korupsi tersebut.

Keputusan melepaskan Akbar diduga politis dan campur tangan Megawati saat menjabat sebagai Presiden. Akbar adalah orang bermasalah ditubuh Golkar, apakah SBY tetap mau memilih Akbar Tandjung sebagai pendampingnya? Kita lihat saja nanti, jika ini terjadi saya yakin SBY tidak mampu mempertahankan elektabilitasnya. Salah satunya saya yang dulu memilih SBY di Pilpres 2004, tidak akan memilih lagi di Pilpres 2009 jika SBY jadi berpasangan dengan Akbar Tandjung.

Sumber foto : www.detik.com

Senin, 13 April 2009

3 Sebab Kekalahan PKS

RAIHAN suara yang dicapai PKS pada pemilu 2009 tidak begitu optimal jika melihat hasil quick count oleh berbagai lembaga survey ataupun KPU sendiri yang hanya 8,6 persen. Meskipun dari PKS sendiri mengklaim dari penghitungan internal quick count PKS mencapai level 11 persen sampai 13 persen (Republika, 11/4).

Walaupun ada kenaikan dari hasil yang dicapai di tahun 2004, kenaikan ini tidak begitu signifikan jika dibandingan hasil 2004 yang bisa meraih 3 kali lipatnya dari hasil pemilu 1999. 

Banyak kalangan yang menilai mesin politik PKS tidak bekerja secara maksimal. Kerapihan organisasi yang ada di PKS tidak mampu mencapai terget yang dipatok 20 persen untuk bisa mengusung Capres sendiri. Harapan untuk mengusung Capres sendiri pun tampaknya tak terwujud di kalangan elit PKS. Sehingga pilihan untuk koalisi menjadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa dielakkan.

Menurut pengamatan sederhana saya ada 3 hal yang menyebabkan kekalahan PKS, di antaranya adalah:

Pertama, Golput Teknis. Karena banyak yang jelas-jelas kader PKS tidak bisa mencoblos karena permasalah administratif atau tidak terdaftar di DPT. Kampus yang menjadi basis kader PKS banyak yang tidak bisa ikut memilih. Sebagai contoh, sekitar 5000-an mahasiswa kader PKS dari sejumlah kampus di Yogyakarta tidak bisa ikut mencontreng dalam pemilu 2009. Belum lagi ditambah masyarakat yang juga kader PKS tidak terdaftar sebagai DPT. 

Kedua, Golput Internal. Golput ini dilakukan karena kesadaran kader PKS, meskipun mereka terdaftar sebagai DPT. Isu pecahnya PKS yang menjadi dua kubu, kubu Keadilan (Ust. Mashadi, Didin Hafiddhudin, Abu Ridho dkk.) dan kubu Sejahtera (Ustadz Hilmi Aminuddin, Anis Matta, Fahri Hamzah, Zulkieflimansyah dkk.) menjadi catatan sendiri. Dari kubu keadilan menilai banyak elit PKS sudah jauh dari garis perjuangannya, yang tidak lagi mengusung syariat sebagai perjuangan dakwahnya di Parlemen. Meski kubu-kubuan ini sebenarnya dibantah oleh elit PKS. Namun fakta turunnya suara PKS di Jakarta, menjadi bukti yang absah ada faksi tersebut.

Ketiga, Golput Ideologis. Golput ini dilakukan oleh kawan-kawan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Salafi dll., yang dulu suaranya lari ke PKS. Namun imbas dari PKS yang mengusung Partai terbuka dan tidak lagi memperjuangkan syariat memutuskan untuk tidak memilih alias golput. Salah seorang kawan saya di Hizbut Tahrir mengatakan tidak ada satupun syarat yang terpenuhi untuk ikut memilih dalam pemilu 2009 kali ini, karena PKS pun mendewakan demokrasi. 

Ketiga hal ini mestinya menjadi renungan (evaluasi) bagi elit politik PKS. Memilih untuk menjadi Partai Terbuka, tapi ditinggalkan konstituen lamanya atau menjadi partai yang inklusif yang tidak lagi memperjuangkan syariat dalam agenda politiknya demi meraup suara floating mass. Semua pilihan ada di elit PKS. Wallahua'alam

Sabtu, 11 April 2009

Kekacauan Pemilu 2009



PESTA demokrasi telah digelar 9 April kemarin, namun persoalan yang menyelimuti hajatan 5 tahunan ini pun tak kalah banyaknya. Persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tampaknya menjadi persoalan utama dalam pemilu kali ini. Banyak orang yang ‘dipaksa golput’ karena persoalan administratif. Pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) tampaknya tidak bekerja optimal. Banyak orang yang sudah meninggal masih muncul dalam DPT, sementara yang masih hidup justru tidak terdaftar. Nama-nama yang muncul di DPT pun ada yang double (rangkap). Ini bukti ada kekacauan pengambilan data DPT di KPUD.

Banyak pihak yang sudah mengingatkan KPU terhadap persoalan DPT dan kertas suara yang sudah tercontreng. Termasuk salah satunya adalah Ketua Dewan Pembina Partai GERINDRA, Prabowo Subianto. Prabowo mengusulkan agar Pemilu diundur sampai KPU benar-benar bisa menyelesaikan persoalan DPT. Tetapi hal tersebut sepertinya menjadi angin lalu bagi KPU.

Di Yogyakarta pada hari Rabu (1/4) siang, salah seorang anggota KPU Kota Yogyakarta yang mengurusi soal data dan informasi pemilih, Titok Hariyanto dipukuli oleh sejumlah orang tidak dikenal dikantornya. Anggota KPU tersebut dipukuli sampai lebam matanya, sehingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Happy Land Jalan Timoho Yogyakarta untuk mendapat perawatan. Kejadian ini terjadi karena merasa KPU Kota Yogyakarta mempersulit pengurusan formulir A-5 atau mutasi pemilih. Pada hari sebelumnya juga sejumlah mahasiswa UGM dan UII mengadukan persoalan masalah mutasi pemilih yang menyulitkan banyak mahasiswa untuk memilih sehingga banyak mahasiswa yang terpaksa golput.

Jika kita invetarisir masalah pemilu kali ini cukup banyak diantaranya adalah, masalah jumlah parpol yang cukup banyak sehingga menyulitkan pemilih apalagi yang lansia, aturan menyoblos menjadi mencontreng, bolpoint untuk mencontreng yang menyulitkan petugas KPPS dan Saksi untuk mengecek pencontrengan, seharusnya KPU memberikan fasilitas spidol besar berwarna merah, masalah DPT dll. Ada wacana beberapa elit parpol menanggapi masalah DPT ini untuk menolak hasil pemilu, jika dalam proses hukum terbukti. Well, inilah uniknya pemilu tahun ini, KPU mengaku sudah bekerja keras tapi nampaknya tidak seperti itu. Semoga Pilpres hal ini tidak terjadi lagi…!