Selasa, 21 Oktober 2008

Demokrasi dan Kebebasan Pers

DEMOKRASI, menurut definisi yang pernah diberikan oleh Abraham Lincoln, salah satu Presiden Amerika, tidak lain adalah “government by the people, from the people and for the people”. Dalam sistem demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyatlah yang memilih dan memberhentikan pemimpinnya. Rakyat juga secara aktif terlibat dalam menyusun berbagai kebijakan publik, sekaligus mengawasi pelaksaanannya oleh pemerintah. Untuk bisa melaksanakan hak-hak politiknya itu, rakyat perlu well-informed, perlu mendapatkan informasi yang benar, jujur dan lengkap mengenai segala permasalahan bangsa dan negara.

Informasi yang dibutuhkan rakyat, sebagian besar, berasal dari media massa. Dalam era informasi yang ditandai oleh semakin canggihnya teknologi informasi, ketergantungan publik atas media massa untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkannya diakui semakin besar. Bukan hanya itu, pengaruh media terhadap masyarakat pun semakin besar. Untuk itu, pers di sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, mutlak menikmati kebebasan. Kebebasan pers, bahkan, diakui sebaga salah satu pilar demokrasi.

Sumber dari segala sumber hukum NKRI yaitu UUD 45 ( yang sudah diamandemen sampai ke 4 ) dalam pasal 28 dinyatakan “ Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang “. Dan dalam pasal 28 F disebutkan “ Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia “, namun harus menjadi perhatian kita juga yang dinyatakan dalam pasal 28 J ayat 1 “ Setiap orang wajib menghormati hak azasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara “ dan pasal 28 J ayat 2 “ Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis “.

Arti Kebebasan Pers

Secara universal, seperti ditulis juga dalam buku-buku teks jurnalistik, pers di suatu negara diakui bebas kalau memenuhi persyaratan “3 No”, yaitu tidak ada izin terbit, tidak ada sensor, dan tidak ada bredel. Ketiga “No” itu mutlak harus dipenuhi sekaligus.

Tapi, insan pers yang profesional mestinya juga paham bahwa kebebasan pers mempunyai tiga dimensi, yaitu (a) freedom from, (b) freedom for, dan (c) freedom to. Wartawan seringkali terlalu menekankan aspek atau dimensi yang pertama, tanpa memperhatikan kedua aspek lainnya. Kebebasan pers tidak serta-merta memberikan kebebasan kepada media untuk, misalnya, mencaci-maki atau memfitnah warga lain. Pers di mana-mana juga dilarang menyebarluaskan kabar bohong yang akibatnya dapat merugikan pihak ketiga. Kebebasan pers juga harus diartikan sebagai kebebasan masyarakat untuk tidak dipaparkan informasi yang tidak benar, bias, insinuatif, apalagi destruktif sifatnya.

Dimensi kedua dan ketiga dari kebebasan pers kerap dibingkai dengan konsep yang kiranya sudah sama-sama kita ketahui, yaitu keseimbangan antara kebebasan dan tanggungjawab sosial. Kebebasan pers yang dianut Indonesia adalah kebebasan pers yang bertanggungjawab sosial (social responsibility theory of the press). Kebebasan pers harus dipergunakan semata-mata untuk kepentingan publik, bangsa dan negara.

Di dalam pengertian universal kebebasan pers, juga tidak ada ketentuan bahwa pers tidak boleh diajukan ke pengadilan. Tidak pernah dikatakan bahwa pers di suatu negara tidak bebas karena perusahaan pers atau wartawannya masih sering diseret ke meja hijau dan dijatuhkan hukuman, entah hukuman badan ataupun hukuman denda. Di negara-negara barat sekali pun, termasuk Amerika, delik pers terbilang cukup banyak. Vonis kurungan badan untuk wartawan pun sekali-sekali masih dihadapi oleh pers di barat.

“Kriminalisasi Pers”

Karena kedudukannya yang istimewa, yaitu sebagai salah satu pilar demokrasi, pers meminta supaya kasus-kasus hukum – kalau sampai ke pengadilan – cukup diproses secara perdata saja, tidak dipidanakan. Memang di mana-mana ada kecenderungan untuk memperdatakan pers, jika timbul masalah hukum dengan pers. Di Amerika sendiri, menurut satu penelitian, kini tinggal 17 negara bagian yang “mengkriminalisasi” pers. Toh, hal itu tidak berarti hukum di Amerika melarang “kriminalisasi pers”. Kasus yang menimpa seorang wartawan harian “The New York Times” mungkin sudah kita ketahui bersama.

Judith Miller, wartawan yang dimaksud, dalam suatu tulisannya di “New York Times” mengaku pernah membahas kasus Joseph Wilson dengan sebuah narasumber di Gedung Putih. Wilson oleh wartawan majalah Time, Matthew Cooper, dalam edisi 17 Juli 2005 ditulis mempunyai isteri yang bekerja sebagai agen CIA. Berita ini menggemparkan banyak kalangan di Amerika. Miller kemudian diminta hakim untuk membuka identitas narasumbernya yang dikatakan berasal dari Gedung Putih. Ketika ia menolak permintaan hakim, ia langsung dimasukkan penjara.

Kasus Miller, ternyata, tidak membawa heboh di kalangan pers Amerika. Undang-undang di negeri itu melarang siapa pun membuka identitas seseorang yang bekerja sebagai agen rahasia atau mata-mata. Pelanggaran atas ketentuan hukum ini dikategorikan sebagai kejahatan serius.

*) Di ringkas dari makalah yang disusun Tim Humas MABES POLRI berjudul “Penerapan UU Pers dalam ‘Menyidik’ Kasus Pers”


Tidak ada komentar:

Petuah Pak Cah, Menulis tak Butuh Bakat Melimpah

"Menulis itu tidak memerlukan bakat yang banyak, tinggal mau atau tidak." Itu kalimat-kalimat awal seorang Cahyadi Takari...