Selasa, 21 Oktober 2008

Demokrasi dan Kebebasan Pers

DEMOKRASI, menurut definisi yang pernah diberikan oleh Abraham Lincoln, salah satu Presiden Amerika, tidak lain adalah “government by the people, from the people and for the people”. Dalam sistem demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyatlah yang memilih dan memberhentikan pemimpinnya. Rakyat juga secara aktif terlibat dalam menyusun berbagai kebijakan publik, sekaligus mengawasi pelaksaanannya oleh pemerintah. Untuk bisa melaksanakan hak-hak politiknya itu, rakyat perlu well-informed, perlu mendapatkan informasi yang benar, jujur dan lengkap mengenai segala permasalahan bangsa dan negara.

Informasi yang dibutuhkan rakyat, sebagian besar, berasal dari media massa. Dalam era informasi yang ditandai oleh semakin canggihnya teknologi informasi, ketergantungan publik atas media massa untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkannya diakui semakin besar. Bukan hanya itu, pengaruh media terhadap masyarakat pun semakin besar. Untuk itu, pers di sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, mutlak menikmati kebebasan. Kebebasan pers, bahkan, diakui sebaga salah satu pilar demokrasi.

Sumber dari segala sumber hukum NKRI yaitu UUD 45 ( yang sudah diamandemen sampai ke 4 ) dalam pasal 28 dinyatakan “ Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang “. Dan dalam pasal 28 F disebutkan “ Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia “, namun harus menjadi perhatian kita juga yang dinyatakan dalam pasal 28 J ayat 1 “ Setiap orang wajib menghormati hak azasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara “ dan pasal 28 J ayat 2 “ Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis “.

Arti Kebebasan Pers

Secara universal, seperti ditulis juga dalam buku-buku teks jurnalistik, pers di suatu negara diakui bebas kalau memenuhi persyaratan “3 No”, yaitu tidak ada izin terbit, tidak ada sensor, dan tidak ada bredel. Ketiga “No” itu mutlak harus dipenuhi sekaligus.

Tapi, insan pers yang profesional mestinya juga paham bahwa kebebasan pers mempunyai tiga dimensi, yaitu (a) freedom from, (b) freedom for, dan (c) freedom to. Wartawan seringkali terlalu menekankan aspek atau dimensi yang pertama, tanpa memperhatikan kedua aspek lainnya. Kebebasan pers tidak serta-merta memberikan kebebasan kepada media untuk, misalnya, mencaci-maki atau memfitnah warga lain. Pers di mana-mana juga dilarang menyebarluaskan kabar bohong yang akibatnya dapat merugikan pihak ketiga. Kebebasan pers juga harus diartikan sebagai kebebasan masyarakat untuk tidak dipaparkan informasi yang tidak benar, bias, insinuatif, apalagi destruktif sifatnya.

Dimensi kedua dan ketiga dari kebebasan pers kerap dibingkai dengan konsep yang kiranya sudah sama-sama kita ketahui, yaitu keseimbangan antara kebebasan dan tanggungjawab sosial. Kebebasan pers yang dianut Indonesia adalah kebebasan pers yang bertanggungjawab sosial (social responsibility theory of the press). Kebebasan pers harus dipergunakan semata-mata untuk kepentingan publik, bangsa dan negara.

Di dalam pengertian universal kebebasan pers, juga tidak ada ketentuan bahwa pers tidak boleh diajukan ke pengadilan. Tidak pernah dikatakan bahwa pers di suatu negara tidak bebas karena perusahaan pers atau wartawannya masih sering diseret ke meja hijau dan dijatuhkan hukuman, entah hukuman badan ataupun hukuman denda. Di negara-negara barat sekali pun, termasuk Amerika, delik pers terbilang cukup banyak. Vonis kurungan badan untuk wartawan pun sekali-sekali masih dihadapi oleh pers di barat.

“Kriminalisasi Pers”

Karena kedudukannya yang istimewa, yaitu sebagai salah satu pilar demokrasi, pers meminta supaya kasus-kasus hukum – kalau sampai ke pengadilan – cukup diproses secara perdata saja, tidak dipidanakan. Memang di mana-mana ada kecenderungan untuk memperdatakan pers, jika timbul masalah hukum dengan pers. Di Amerika sendiri, menurut satu penelitian, kini tinggal 17 negara bagian yang “mengkriminalisasi” pers. Toh, hal itu tidak berarti hukum di Amerika melarang “kriminalisasi pers”. Kasus yang menimpa seorang wartawan harian “The New York Times” mungkin sudah kita ketahui bersama.

Judith Miller, wartawan yang dimaksud, dalam suatu tulisannya di “New York Times” mengaku pernah membahas kasus Joseph Wilson dengan sebuah narasumber di Gedung Putih. Wilson oleh wartawan majalah Time, Matthew Cooper, dalam edisi 17 Juli 2005 ditulis mempunyai isteri yang bekerja sebagai agen CIA. Berita ini menggemparkan banyak kalangan di Amerika. Miller kemudian diminta hakim untuk membuka identitas narasumbernya yang dikatakan berasal dari Gedung Putih. Ketika ia menolak permintaan hakim, ia langsung dimasukkan penjara.

Kasus Miller, ternyata, tidak membawa heboh di kalangan pers Amerika. Undang-undang di negeri itu melarang siapa pun membuka identitas seseorang yang bekerja sebagai agen rahasia atau mata-mata. Pelanggaran atas ketentuan hukum ini dikategorikan sebagai kejahatan serius.

*) Di ringkas dari makalah yang disusun Tim Humas MABES POLRI berjudul “Penerapan UU Pers dalam ‘Menyidik’ Kasus Pers”


Senin, 20 Oktober 2008

Jurnalisme Damai, Apa Mungkin?

“JURNALISME damai atau menyelesaikan persoalan yang saya ingin bangun di media ini pak,” dengan semngat berapi-api menjawab wawancara seorang pemilik salah satu media Islam. “Jangan sampai media ini mengangkat tulisan-tulisan yang menyulut konfrontasi. Media massa dalam pemberitaan hendaknya dalam lebih menyejukkan pikiran, bukannya membakar emosi audiens, apalagi lawan-lawan yang bersebrangan. Seperti pemberitaan non-Muslim di media ini, menurut saya hanya menyulut perpecahan yang lebih luas, tambah saya.

Ya, itulah sekilas ringkasan jawaban saya dalam sebuah wawancara untuk menjadi reporter di sebuah media Islam yang cukup lama dan konon orang bilang cukup radikal. Tapi, nyatanya ide saya tersebut justru menjadi penyebab gagalnya saya masuk menjadi reporter di media tersebut. Padahal menurut informan seorang teman yang lebih dulu menjadi wartawan dimedia tersebut, nilai saya masuk 3 besar. Karena yang akan direkrut untuk masa percobaan adalah 3 orang. Atau mungkin juga karena bahasa inggris saya yang kurang bagus? Mungkin juga, tapi wallahua’lam. Hanya si pewawancara itu yang tau.

Ide jurnalisme damai tidak sekedar guyonan atau asal ngomong, ketika saya sampaikan saat wawancara pada saat itu. ‘Peace Journalism’ rasanya menjadi langka di negeri ini. Saya melihat masih banyak media pers yang menyulut emosi audiens dalam pembuatan berita-beritanya. Padahal jurnalis harusnya bisa membuat berita yang menyejukkan. Apa memang tugas media membuat sensasi? Atau memang justru yang kontroversi itu yang menarik? Ah, memangnya media gossip.

Ide jurnalisme damai ini ditolak mentah-mentah oleh seorang kawan yang bekerja di media. Menurutnya wartawan hanya menulis fakta yang ada, bukan tugas media menyelesaikan sebuah persoalan yang ada di negeri ini. Ya, mungkin juga benar apa yang dikatakan kawan saya ini. Tapi bukankah peran media harusnya memberi pendidikan, pencerahan dan informasi yang baik buat para audiensnya? Lalu apa salahnya dengan ide jurnalisme damai ini?

Jika saja standar profesi jurnalistik dan etika pers benar-benar diaplikasikan, saya yakin akan tercipta sebuah jurnalisme yang damai. Celakanya lagi standar profesi jurnalisme seperti syarat-syarat untuk menjadi wartawan dan penerbit pers tidak ada dalam Undang-Undang Pers. Konsep-konsep jurnalisme accurate reporting (akurat dan teliti), objective reporting (tidak memihak), fair reporting (jujur dan tidak bias), balance reporting (pemberitaan yang berimbang dan proporsional), dan true reporting (benar) banyak diabaikan para wartawan.

Pemberitaan yang vulgar dan sensasional justru menjadi kegemaran para wartawan dalam cara pemberitaan yang disebut crisis news, action news, spot news, dan hard news. Ditambah dengan kebiasaan buruk mengambil angel kejadian yang menegangkan, pemakaian gaya bahasa, cara memilih judul, leads dan cara menerapkan fungsi agenda setting (pilihan waktu dan tempat berita) yang mencemaskan khalayak (audience).

Di dalam buku “Komunikasi Islam” yang ditulis oleh Andi Abdul Muis, dalam dokumen-dokumen sejarah pers barat yang memaparkan tipologi pers memang ada masalah keberpihakan dalam melaksanakan fungsi jurnalistiknya terutama sebagai saluran komunikasi politik. Ada yang disebut partisan press, ada party –directed press dan party-bound press.

Disamping itu menurut A. Muis, pers barat juga mewariskan kepada para jurnalis di Negara-negara lain, tipe-tipe berita yang disebut berita kekerasan dan konflik (action news), berita kegemparan (crisis news), kejadian-kejadian panas (spot news) dan berita-berita yang menakutkan (hard news). Cara pemberitaan demikian memang sangat mempengaruhi jurnalis di dimedia-media pers Indonesia. Kesubjektifan media massa atau jurnalis pada sebuah kelompok, sebenarnya mengganggu sebuah jurnalisme damai yang dicita-citakan dan justru menciptakan ‘war jounalism’ yang semu. Wallahua’lam

*) Tulisan ini didedikasikan buat teman-teman yang bekerja di media.





Minggu, 19 Oktober 2008

Bank Syariah Lebih Adil

Oleh: Salaby Ma'arif & Edo Segara
 
SAAT ini kita sering mendengar dan akrab dengan perbankan syariah. Sebuah institusi keuangan yang menjalankankan fungsinya dengan berlandaskan syariah islam. Berbeda dengan tiga tahun yang lalu misalkan, mungkin diantara kita masih asing dengan institusi ini bahkan kalaupun sudah mengenal, tidak jarang yang menyangsikan akan keberadaannya. Namun yang jelas bahwa keberadaan perbankan syaariah sampai saat ini masih terus tumbuh dan berkembang hingga ke pelosok negeri dengan berbagaimacam fasilitas yang ditawarkan.

Fungsi utama perbankan secara keseluruhan adalah sebagai lembaga intermediasi yang memfasilitasi pembiayaan bagi para nasabah yang memiliki peluang untuk maju dengan cara mengumpulkan dana dari para aghniya (orang kaya) untuk menempatkannya di bank. Tak lain halnya dengan perbankan syariah, justru fungsi ini lebih menonjol dari perbankan konvensional. Upaya untuk memutarkan dana dari pra aghinya kepada para calon aghniya (nasabah) sangat sesuai dengan firman Allah surat al Hasyr ayat 7 : ”supaya harta itu tidak hanya berputar diantara orang-orang kaya diantara kamu sekalian.” Dari potongan ayat tersebut sangat jelas bahwa Allah menganjurkan tentang sebuah mekanisme distribusi kekayaan diantara manusia dan fungsi ni dilaksanakan oleh perbankan (bank syariah).

Kekhasan Bank Syariah

Meskipun bank syariah sudah bukan merupakan barang asing lagi bagi kita, tetapi bisa jadi hakikat atau prinsip kerja bank terutama yang berkaitan dengan pembiayaan (kredit dalam konvensional) masih belum dipahami secara luas. Dalam beberapa kesempatan dalam seminar-seminar ataupun dalam praktek keseharian, acapkali difahami bank syariah hanyalah pembahasa arab-an istilah-isltilah konvensional. Seperti istilah bunga diganti dengan bagi hasil, istilah kredit diganti dengan pembiayaan, dsb. Apakah demikian halnya?

Mari kita sedikit mengkaji terkait dengan kekhasan bank syariah dari sisi produk pembiayaan. Secara garis besar perbankan syariah mempunyai tiga model pembiayaan yang ditawarkan kepada masyrakat. Pertama pembiayaan dengan model jual beli. Kedua, pembiayaan dengan model sewa-menyewa. Dan yang ketiga adalah pembiayaan dengan model partnership (musyarakah dan mudharabah) (bagi hasil). Berikut ilustrasi dari masing-masing model pembiayaan; model pembiayaan jual beli dapat dilaksanakan misalnya ketika sesorang ingin membeli sepeda motor sedangkan uangnya masih belum cukup. Kemudian orang tersebut memasukkan dananya sebagai urbun (uang muka) dan mengajukan pembiayaan kepada bank syariah untuk dibelikan sepeda motor dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Setelah itu bank akan membeli barang sesuai dengan pesanan dan menjualnya kepada nasabah yang pembayaran dari nasabah tersebut dilakukan secara angsuran.

Hampir sama dengan model pertama, model pembiayaan yang berprinsip sewa menyewa terjadi apabila ada nasabah yang mengajukan pembiayaan kepada bank syariah dengan keperluan untuk menyewa took, rumah atau tanah,dsb. Kemudian jika disepakati maka bank syariah akan menyewa tempat yang dimaksud dengan pembayaran cash sehingga bank memiliki manfaat atas barang yang kemudian disewakan kepada nasabah dengan pembayaran cicilan. Untuk model pertama dan model kedua bank syariah menentukan tingkat keuntungan tertentu yang disepakati pihak bank dan pihak nasabah sehingga besaran angsuran akan sama pada setiap bulannya.

Model pembiayaan yang ketiga adalah model pembiayaan partnership (musyarakah dan mudharabah) atau kerjasama. Model pembiayaan ini adalah model pembiayaan yang paling ideal dalam perbankan syariah. Dikatakan ideal karena model pembiayaan ini khusus untuk kegiatan usaha atau aktivitas yang produktif. Dan kesanalah aktivitas perbankan syariah diarahkan, agar masyarakat terfasilitasi untuk berkarya dan bekerja secara produktif hingga menghantarkan kepada kesejahteraan pribadi yang pada gilirannya akan menyebar kepada lingkungan sekitarya. Lalu bagaimana praktik ideal pelaksanaan pembiayaan model partnership (musyarakah dan mudharabah) ini?Berikut sedikit ilustrasinya; misalkan pak ahmad adalah seorang pengusaha roti lapis legit. Dalam perjalanan bisnisnya selama 3 tahun ia menekuni pekerjaan tersebut, ternyata pemesanan terhadap produknya dipasaran sangat ramai hingga pak ahmad merasa kesulitan untuk melayani karena kekurangan alat serta modal untuk memenuhi permintaan pasar. Kemudian pak ahmad datang ke bank syariah untuk mengajukan pembiayaan. Dari pengajuan tersebut, perbankan akan merespon dengan melakukan pengecekkan dan analisa kelayakan usaha.

Setelah dilakukan studi kelayakan oleh bank dan ternyata permohonan kerjasama pembiayaan tersebut disepakati, maka bank akan mengucurkan dana kepada nasabah sebagai bentuk partnership (musyarakah dan mudharabah) (kerjasama). Dari kejasama yang dilakukan ini bank syariah berhak mendapatkan manfaat berupa keuntungan sebesar prosentase tertentu dari pendapatan atas usaha yang dilakukan. Besarnya nisbah merupakan hasil dari kesepakatan antara bank dengan nasabah. Misalnya antara bank dengan pak ahmad telah bersepakat untuk membagi pendapatan atas usaha dengan nisbah (proporsi) 45 : 55. Maksudnya adalah pada setiap bulannya 45% pendapatan adalah hak dari bank dan sisanya 55% dari pendapatan adalah haknya pak ahmad. Misalnya pada bulan pertama pak ahmad mendapat penghasilan sebesar Rp. 5000, 00 maka Rp. 2250,00 adalah hak dari bank sedangkan sisanya Rp.2750,00 adalah hak dari pak ahmad. Jika ternyata bulan kedua ternyata pak ahmad mendapat order sangat banyak karena sedang musim perikahan sehingga pendapatan bulan kedua sebesar Rp. 10000,00 maka yang menjadi dari hak bank adalah sebesar Rp. 4500,00 dan sisanya hak pak ahmad. Ternyata bulan ketiga masuk bulan ramadhan, dan terjadi penurunan pemesanan akibat adanya puasa. Sehingga bulan ketiga pendapatan pak ahmad turun menjadi Rp. 4000,00 maka hak dari bank adalah sebesar Rp. 1800 dan Rp. 2200 adalah hak dari ahmad.

Jika dilihat dari ilustrasi diatas Nampak sekali pendapatan bank tidak flat/tetap. Pendapatan bank juga akan menyesuaikan dengan tingkat pendapatan yang dapat diperoleh nasabah pada bulan tersebut. Mekanisme pembiayaan ini merupakan mekanisme yang paling adil. Dikatakn adil karena mekanisme bagi hasil merupakan mekanisme yang membela dua pihak. Saat nasabah sedang mendapatkan rizki yang melimpah, maka bank syariah juga mendapatkan manfaat yang berimbang. Namun jika bisnis nasabah sedang lesu maka bank syariah-pun juga akan menyesuaikan. Hal ini mengingat perjalanan bisnis mempunyai tiga keadaan. Yaitu untung, rugi dan impas. Tidak mungkin bisnis dijalani akan untung terus ataupun rugi terus, akan tetapi ia sangat fluktuatif. Disinilah letak dari kekhasan bank syariah yang lebih humanis (manusiawi) dibandingkan dengan mekanisme diluar syariah.

Kendala – Kendala

Sungguh luar biasa mekanisme syariah dalam bagi hasil ini. Sebuah sistem yang win – win solution, tidak ada yang dirugikan. Namun apakah perjalanan dari mekanisme bagi hasil ini telah berjalan secara sempurna? Ternyata sistem ini tidak serta merta berjalan mulus. Setidaknya terdapat dua kendala dalam praktek pelaksanaan pembiyaan pola partnership (musyarakah dan mudharabah) yaitu kendala teknis dan kendala mentalitas. Secara teknis kendala itu terjadi manakala nasabah tidak memiliki catatan laporan keuangan sehingga tidak dapat diketahui secara pasti besaran pendapatan. Sehingga pembagian nisbah tidak dapat dilakukan secara konsisten. Kendala berikutnya adalah kendala mentalitas, dimana mindset sebagian besar dari kita masih terkonsep dengan bunga. Sehingga ketika nasabah mendapat pendapatan besar, dia merasa sangat berat untuk membagikan hasil yang sesuai dengan proporsi sehingga cenderung untuk tidak melaporkan hasil secara terbuka. Dan kendala yang kedua ini yang membutuhkan proses lama untuk dapat menyelesaikannya. Alla kuli hal, persoalan ini selesai ketika edukasi ekonomi syariah sudah bisa dipahami. Tugas berat bagi perbankan syariah yang tidak melulu berfikir bisnis tapi juga sosialisasi ekonomi syariah ke masyarakat. Wallahua’lam





Senin, 13 Oktober 2008

Tangkap Perampok Obligor BLBI;Selamatkan Uang Rakyat 600 Triliun!

SEBUAH buku pemberian seorang teman tentang “Skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)”, mengusik saya untuk menuliskan tulisan ini. Lembar demi lembar buku yang ditulis oleh Marwan Batubara, dkk. sungguh menyeruak kasus BLBI yang sudah 10 tahun berlangsung namun kasus hukumnya belum selesai juga. Para perampok uang Negara tersebut masih berkeliaran menghirup udara bebas, bahkan beberapa orang diantaranya dipublikasikan oleh Majalah Forbes dan Globe Asia masuk daftar sederetan orang-orang terkaya di Indonesia, sungguh ironis!

Tulisan ini tidak bermaksud menyaingi para senior saya seperti Marwan Batubara, Kwik Kian Gie, Hendri Saparini, Fadhil Hasan dan para ekonom lainnya yang berkontribusi menulis buku “Skandal BLBI: Ramai-ramai Merampok Negara.” Tentunya kapasitas saya sangat jauh dengan mereka. Bagaikan langit dan bumi, karena mereka adalah orang-orang hebat yang sangat expert di bidangnya. Saya hanya sederetan orang pengagum kehebatan mereka. Jujur saja tulisan ini hanya resume dari buku yang mereka tulis dan hanya sekedar untuk menambah koleksi tulisan diblog pribadi saya, namun semoga bisa menjadi edukasi dan informasi bagi khalayak.

Apa sebenarnya BLBI tersebut? Mantan Gubernur Bank Indonesia Prof. Dr. Soedrajad Djiwandono pada sebuah tulisannya tentang “Permasalahan BLBI” mendefinisikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebagai fasilitas yang diberikan BI untuk menjaga kestabilan sistem pembayaran dan sektor perbankan agar tidak terganggu karena ketidakseimbangan (mismatch) antara penerimaan dan penarikan dana pada bank-bank baik jangka pendek maupun panjang.

Menurut Soedrajad, bantuan likuiditas dari Bank Indonesia (BI) kepada pihak perbankan sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Namun, istilah BLBI baru dipergunakan khusus sejak 1998 untuk merujuk pada bantuan likuiditas yang diberikan BI kepada pihak perbankan disaat terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Istilah BLBI sendiri diambil dari istilah liquidity supports, yang dipergunakan dalam Letter of Intent (LoI) antara IMF dengan pemerintah Indonesia di jaman pemerintahan rezim Soeharto sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi.

Secara sederhana dapat dinyatakan BLBI adalah bantuan pinjaman dana yang diberikan BI kepada sejumlah bank yang mengalami krisis likuiditas atau krisis persediaan uang saat terjadinya krisis moneter akibat konstelasi politik yang tidak menentu di Indonesia pada tahun 1997. Bantuan dana itu disalurkan melalui mekanisme yang disebut dengan kliring, yaitu penalangan yang dilakukan oleh BI terhadap pembayaran kewajiban-kewajiban bank yang tidak mampu melunasi kewajibannya. Dengan demikian, melalui pengucuran BLBI, bank-bank swasta dibantu untuk dapat memenuhi kewajiban-kewajiban pembayarannya kepada pihak ketiga, khususnya nasabah.

Kucuran dana bantuan likuiditas dari Bank Indonesia kepada bank-bank yang sedang menghadapi rush adalah hal yang sangat wajar, bahkan harus menurut Kwik Kian Gie. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral berfungsi sebagai bank of the last resort harus memberikan bantuannya untuk menghentikan rush. Lalu dimana letak kesalahannya? Sehingga mengakibatkan kerugian Negara yang nilainya sekitar 600 Triliun, bahkan nilainya sebanding dengan utang luar negeri Indonesia. Jika dana ini bisa dikembalikan oleh para konglomerat hitam yang mendapat bantuan dana tersebut maka bukan tidak mungkin Indonesia bisa melunasi seluruh hutang luar negerinya.

Kesalahan dalam Kasus Dana BLBI

Kesalahan fatal yang dilakukan ramai-ramai secara konspiratif oleh pejabat Bank Indonesia (BI), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Pemerintahan Soeharto dan Pemerintahan Megawati dalam kasus dana BLBI adalah:

Kesalahan Pertama, saat terjadinya krisis moneter pemerintah melakukan perjanjian yang menyesatkan dengan IMF. Pada tanggal 31 Oktober 1997, perjanjian pemerintah dengan IMF disepakati dengan komitmen pinjaman senilai 7,3 miliar SDR (Special Drawing Rights) atau setara dengan US$ 9,709 miliar dolar. Pinjaman sejumlah ini dikucurkan dalam beberapa tahap. Untuk tahap awal, dana yang dikucurkan dalam beberapa tahap. Untuk tahap awal, dana yang dikucurkan sebesar 2,202 miliar SDR (US$ 2,92 miliar).

Pinjaman ini tidak diperoleh begitu saja dengan cuma-cuma. Sebagai kompensasinya pemerintah Indonesia harus setuju untuk mengimplementasikan resep sesat ekonomi ala IMF, diantaranya seperti privatisasi, pengurangan subsidi, liberalisasi keuangan, dan reformasi sistem perbankan. Sejumlah program ini dituangkan dalam bentuk kesepakatan yang dinamakan Memorandum on Economic and Financial Policies (MEFP) atau lebih dikenal dengan Letter of Intent (LoI) yang berjumlah 1301 kesepakatan. Kebijakan-kebijakan itu secara garis besar meliputi kebijakan pengetatan likuiditas, penutupan 16 bank nasional, peninjauan BI sebagai the lender of the last resort, pengucuran obligasi rekap perbankan dan penjualan asset-aset Negara (khususnya bank-bank yang diambil alih oleh pemerintah dan berkinerja baik).

Kesalahan kedua, liberalisasi perbankan yang kita kenal dengan nama Kebijakan Paket oktober 1998 (PAKTO). Kebijakan liberalisasi ini menghasilkan ratusan bank yang berhasil menghimpun dana masyarakat dalam jumlah sangat besar yang dikelola sembarangan. Akibatnya banyak bank yang kalah kliring. Di sinilah cikal bakal kesulitan yang kita hadapi. Bank yang kalah kliring tidak dihukum oleh BI, tetapi justru tetap ditolong dengan likuiditas yang dinamakan Fasilitas Diskonto sampai berkali-kali. Kebijakan ini merupakan turunan dari kesepakatan pemerintahan Soeharto dengan IMF.

Kesalahan Ketiga, dalam pengucuran dana BLBI Bank Indonesia tidak menghentikan proses kliring (pencairan dana simpanan) pada bank-bank yang rekening gironya di BI sudah bersaldo negatif (overdraft), bahkan hingga kekurangan saldo tersebut sudah melampaui jumlah asset yang dimiliki bank. Dengan alasan menghindari efek domino krisis perbankan, BI terus mengizinkan proses kliring tanpa memberi batas nilai overdraft. Hal ini akhirnya dimanfaatkan bankir nakal untuk melakukan penarikan tunai dan transfer dana ke cabang-cabang sampai kondisi pasar uang mereka.

Penyaluran BLBI melalui mekanisme kliring menyebabkan BI tidak dapat mengetahui apakah BLBI digunakan sepenuhnya untuk menanggulangi kesulitan likuiditas akibat rush nasabah, atau justru untuk kepentingan grup pemilik bank. Lembaga kliring yang semula hanya sebagai media tukar menukar surat berharga (warkat) dalam rangka memperlancar sistem pembayaran dan lalu-lintas giral, berubah menjadi saran penyediaan dana bagi bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. BI dinilai tidak konsisten melaksanakan Program Penjaminan Kewajiban Bank Umum sebagaimana ditetapkan dalam Keppres No. 26/1998, dan justru bertahan memberi bantuan likuiditas kepada perbankan melalui mekanisme kliring.

Kesalahan Kelima, BPPN melakukan kesalahan dalam penilaian asset-aset perbankan pengemplang BLBI. BPPN memiliki fungsi dan kewenangan yang sangat luas, mencakup menyelesaikan kewajiban pembayaran utang obligor BLBI, mengelola aset-aset perusahaan dan kredit yang diserahkan obligor, dan menjual asset-aset yang dikelolanya. Karena itupula, atas berbagai kerugian Negara dan penyelewengan yang terjadi dalam penyelesaian kasus ini, BPPN sangat layak dituntut pertanggungjawabannya karena koruptif dan tidak transparan.

Kesalahan keenam, Pemerintahan Megawati pada tahun 2002 menerbitkan Inpres No. 8/2002 yang berisi kebijakan pemerintah untuk memilih penyelesaian kasus BLBI melalui out of court settlement, yaitu dengan memberi landasan hukum penghapusan hutang para obligor BLBI. Kecuali satu orang Menteri yakni Kwik Kian Gie yang saat pemerintahan Megawati menjabat sebagai Menko Perekonomian. Kwik Kian Gie sudah mengingatkan Presiden Megawati untuk tidak menerbitkan Kepres tersebut, karena akan menjadi gugatan dikemudian hari dan benar atas munculnya Inpres tersebut justru menghambat proses hukum para pengemplang BLBI.

Seruan Rakyat terhadap Pemerintah untuk Kasus BLBI


Sebagai rakyat kami menuntut Pemerintahan SBY-JK, DPR, serta institusi penegak hukum untuk melaksanakan 10 tuntutan kami dibawah ini segera:

1. Menuntaskan penyelesaian kasus BLBI secara hukum melalui proses yang objektif, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan publik, serta di sisi lain bebas dari konspirasi, negoisasi-negoisasi rahasia, deal-deal politik, dan berboncengan kepentingan-kepentingan tertentu yang menjadikan para obligator/debitur sebagai objek pemerasan belaka. Kasus BLBI harus dituntaskan sekali untuk selamanya.

Pemerintah dan DPR harus menjaga diri, aparatnya, dan semua pihak terkait dari sikap KKN yang memanfaatkan kasus BLBI untuk kepentingan picik semata (demi uang), sehingga penyelsaian kasusnya teromabng-ambing dalam perangkap ketidakpastian hukum.

2. Mencabut Inpres No. 8 Tahun 2002 tentang release and discharge dan meninjau ulang seluruh perangkat kebijakan lainnya terkait penyelesaian kewajiban BLBI yang tidak adil dan hanya member keuntungan sepihak bagi obligor.
Inpres No. 8 Tahun 2002 tentang release and discharge selama ini menjadi hambatan bagi dilakukannya pengusutan tuntas terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan obligor BLBI. Pemerintah juga harus meninjau ulang MSAA, MRNIA, APU, pemberian SKL/SKPK, dan kebijakan lain terkait penyelesaian kasus BLBI yang hanya menguntungkan obligor secara sepihak.

3. Menuntut IMF untuk bertanggung jawab atas manipulasi dan tekanan yang dilakukannya terhadap pemerintah Indonesia di saat krisis, sehingga menyebabkan lahirnya berbagai kebijakan yang justru menghancurkan sendi-sendi perekonomian Indonesia.
Diantara dosa besar yang harus dipertanggungjawabkan IMF adalah memaksakan pengucuran obligasi rekap ratusan triliun rupiah kepada perbankan, mendesak divestasi saham pemerintah di bank-bank rekap dalam waktu singkat (sehingga harga jualnya sangat rendah), dan penutupan 16 bank tanpa persiapan (sehingga memicu terjadinya krisis perbankan). Termasuk pula, keterlibatan oknumnya dalam konspirasi pembelian asset perbankan dengan harga murah.

4. Menciptakan terobosan untuk mempercepat proses penyelesaian kasus BLBI dengan membentuk pengadilan Ad-Hoc dan menerbitkan PP atau Perpu yang mengatur pemberlakuan asas pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi.
Kasus-kasus korupsi BLBI dapat disidangkan secara khusus melalui Pengadilan Ad-Hoc untuk mempercepat pengungkapan dan penyelesaian kasus ini. Para pengemplang BLBI, yang kini masih berlindung dibalik berbagai celah hukum, juga perlu dijerat dengan asas pembuktian terbalik.

5. Mendesak jaksa Agung agar segera menuntaskan skandal korupsi BLBI dan menyeret pelaku-pelakunya ke pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Pelaku-pelaku korupsi BLBI harus diseret ke pengadilan agar ada keputusan hukum yang tegas dan jelas tentang status kasus mereka. Proses penyelesaian di tingkat perdata selama ini tidak boleh menghapus aspek tindak pidana yang dilakukan para obligor dalam menyalahgunakan BLBI ketika terjadi krisis.

6. Menyita asset dan kekayaan obligor yang hingga kini tidak menyelesaikan kewajibannya.
Hal ini wajar dilakukan, terutama kepada mereka yang dengan sengaja mangkir, untuk menjamin kembalinya uang Negara yang telah mereka nikmati. Apalagi, sejumlah obligor kini diketahui telah berhasil menjadi orang-orang terkaya di Indonesia.

7. Mengusut tuntas dan mengadili semua pejabat Negara yang terlibat dalam berbagai penyimpangan yang terjadi dalam kasus BLBI, mulai dari pembuatan kebijakan, pelaksanaan pengucuran, hingga penggunaan BLBI.
Pengusutan harus dilakukan setuntas-tuntasnya kepada semua pejabat Negara yang terlibat, mencakup pemerintah, BPPN, maupun BI, sehingga masing-masing pihak dapat dituntut pertanggungjawabannya sesuai dengan porsi kesalahan yang dilakukan.

8. Mengupayakan seoptimal mungkin pengembalian uang Negara yang telah terkucur melalui BLBI dan berbagai kebijakan penggelontoran uang Negara lainnya ke sector perbankan di saat krisis.
Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan menuntut kekurangan pembayaran sejumlah obligor BLBI yang nilai asetnya ternyata lebih rendah dari nilai asset yang tercantum ketika asset tersebut diserahkan.

9. Melakukan upaya untuk menghentikan pemberian subsidi bagi pihak perbankan melalui penghentian pembayaran bunga obligasi rekap.
Mengingat pengucuran obligasi rekap merupakan kebijakan darurat untuk menyelamatkan bank disaat krisis, maka, setelah krisis berlalu dan bank pun telah meraup laba, tidak selayaknya bank terus menikmati penghasilan cuma-cuma tiap tahun melalui pembayaran bunga obligasi rekap. Apalagi, sebagian dari bank-bank tersebut telah dikuasai asing atau pengusaha swasta yang membelinya secara konspiratif berkolaborasi dengan IMF.

10. Menghentikan divestasi saham-saham pemerintah pada bank-bank rekap, sampai obligasi rekap yang berada pada bank bersangkutan berhasil ditarik seluruhnya oleh pemerintah.
Pemerintah harus menghentikan proses divestasi atas saham-sahamnya di bank-bank rekap, kecuali dengan harga jual yang sebanding dengan obligasi rekap yang telah dikucurkan atau obligasi rekap tersebut berhasil ditarik keluar seluruhnya oleh pemerintah.

Secara khusus, kami menghimbau para pengemplang BLBI untuk menggunakan hati nuraninya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum serta mengembalikan uang Negara yang telah dinikmatinya kepada pemerintah. Berhentilah membebani rakyat Indonesia dengan pembayaran kewajiban utang yang bahkan tidak sedikitpun mereka rasakan.

Kerugian yang dialami Negara akibat dari BLBI diperkirakan 600 Triliun. Sangat memprihatinkan apabila pemerintahan SBY-JK hanya berdiam diri dan tidak mengambil tindakan konkret untuk menuntaskan kasus BLBI. Seandainya pemerintah dapat menuntaskan kasus BLBI, maka tidak mustahil bagi pemerintah untuk mengantar bangsa ini keluar dari krisis yang berkepanjangan. Uang sebesar 600 Triliun dapat digunakan untuk menutupi utang luar negeri, menambah anggaran pendidikan, membangun infrastruktur, dan lain-lain yang dapat menggerakkan roda perekonomian bangsa. Wallahualam

Sumber foto: www.detiknews.com

Kamis, 09 Oktober 2008

Inti Filsafat Ekonomi Islam

SEBELUM membahas tentang inti filsafat ekonomi Islam, ada baiknya kita mempertanyakan beberapa pertanyaan mendasar dalam ilmu ekonomi Islam. Jika saat ini berkembang industri perekonomian syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, hotel syariah, swalayan syariah dan lain-lain. Sebenarnya sdakah teori dalam ekonomi Islam? Sehingga kemunculan industri-industri syariah tadi yang disebutkan di awal tidak sekedar menjadi trend yang sedang berkembang saat ini.

Para akademisi masih bersilang pendapat tentang adanya teori ekonomi Islam. Apakah ekonomi Islam itu sebuah teori. Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu faktor tertentu dari sebuah disiplin ilmu. Ada yang menilai teori ekonomi Islam tidak ada, mereka yang mempunyai pandangan seperti ini menganggap ekonomi Islam hanya ekonomi moral. Sedangkan sebagaian pengamat menilai teori ekonomi Islam itu ada. Teori ekonomi Islam bersumber dari al-Qur’an dan hadits sebagai pijakannya. Perdebatan tersebut akan kita jawab dengan mengaitkannya dengan filsafat ekonomi Islam.

Apapun hasil tentang perdebatan tentang adakah teori dalam ekonomi Islam, ada baiknya kita mengkaji filsafat. Karena teori lahir setelah ada proses pemikiran yang panjang (filsafat) lalu diuji (verifikasi) sehingga timbulah sebuah teori. Proses filsafat mencari tahu itu menghasilkan kesadaran, yang disebut pengetahuan. Jika proses itu memiliki ciri-ciri metodis, sistematis dan koheren, dan cara mendapatkannya dapat dipertanggung-jawabkan, maka lahirlah ilmu pengetahuan. "Filsafat adalah pengetahuan metodis, sistematis dan koheren tentang seluruh kenyataan (realitas)." Filsafat merupakan refleksi rasional (fikir) atas keseluruhan realitas untuk mencapai hakikat (kebenaran) dan memperoleh hikmat (kebijaksanaan).

Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang (1) disusun metodis, sistematis dan koheren tentang suatu bidang tertentu dari kenyataan (realitas), dan yang (2) dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang (pengetahuan) tersebut. Makin ilmu pengetahuan menggali dan menekuni hal-hal yang khusus dari kenyataan (realitas), makin nyatalah tuntutan untuk mencari tahu tentang seluruh kenyataan (realitas). 

Namun banyak orang yang lupa bahwa filsafat itu bersumber dari Agama. pemikiran tentang ekonomi Islam lahir dari respons para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa mereka. Pemikiran ekonomi Islam tersebut diilhami dan dipandu oleh ajaran al-Qur'an dan sunnah dilanjutkan dengan ijtihad (pemikiran) dan pengalaman empiris mereka. 

Pemikiran adalah sebuah proses kemanusiaan, namun ajaran al-Qur'an dan sunnah bukanlah pemikiran manusia. Yang menjadi objek kajian dalam pemikiran ekonomi Islam bukanlah ajaran al-Qur'an dan sunnah tentang ekonomi tetapi pemikiran para ilmuwan Islam tentang ekonomi dalam sejarah atau bagaimana mereka memahami ajaran al-Qur'an dan sunnah tentang ekonomi. Obyek pemikiran ekonomi Islam juga mencakup bagaimana sejarah ekonomi Islam yang terjadi dalam praktek historis. Wallahua’lam