Sabtu, 16 Agustus 2008

Berlomba-lomba Merebut Pasar UMKM

BERNAS, JOGJA - Bisnis perbankan 2008 masih diwarnai perebutan pasar antara Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan bank umum yang terjun ke sektor mikro dan kecil. Namun, sejumlah bankir BPR yakin kondisi bisnis tahun ini tetap lebih baik.

Direktur Utama BPR Swadharma Artha Nusa (SAN) Yogyakarta, Sulistyani mengatakan, BPR dan Bank Umum seolah berebut pasar sector mikro dan kecil. BPR sudah sejak lama membina sektor itu, tetapi belakangan banyak yang diserobot Bank umum. 

“Apa boleh buat, ya harus kita sikapi, kemudian menurunkan bunga. Kita mesti jalan 1 persen, 0,99 persen, hampir sama dengan bank umum. Yang harus jelas harus mulai mencari pasar baru yang enggak dimasuki bank umum. Banyak nasabah yang diserobot, orang kita juga diserobot, orang kita juga diserobot,” ujarnya sembari menyebutkan salah satu bank umum yang gencar menggarap sector mikro dan kecil.

Namun, dia yakin BPR cukup tangguh menghadapi serbuan bank umum dengan komitmen ikut membantu rakyat kecil. Sehinggga dia optimis kondisi tahun ini membaik.

Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (PERBARINDO) DIY, Tedy Alamsyah mengatakan, pasar bagi industri BPR masih terbuka lebar, banyak ceruk yang bisa dimasuki. Namun, mestinya BPR konsisten menangani kredit sector mikro, kecil dan menengah.

Dia tidak menampik aktivitas bank umum yang ikut menggarap sektor itu memberikan tekanan tidak sedikit kepada BPR. Namun dia yakin industri BPR tetap akan bertahan dan berkembang, karena lebih gesit mendekati masyarakat untuk terus menumbuhkan dana pihak ketiga (DPK) maupun kredit.

Terpisah Staff Marketing BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera (BDS), Edo Segara lebih senang menyebut persaingan bisnis dikalangan perbankan syariah dengan istilah berlomba-lomba dalam pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sah-sah saja dan malah menguntungkan masyarakat yang kemudian memiliki lebih banyak pilihan jasa lembaga keuangan syariah.

Klasifikasi BPR Syariah dengan Bank Umum Syariah jelas jauh. Misalnya BDS menetapkan batas pembiayaan untuk 1 orang sebesar Rp 200 juta, atau 20 persen dari modal awal. Sehingga pembiayaan yang diberikan BDS berkisar antara Rp 5 juta sampai Rp 200 juta.
Nasabah BDS yang ingin memperoleh pembiayaan di atas Rp 200 juta, dengan mekanisme sindikasi, bisa dilempar ke bank syariah. Sedangkan nasabah yang ingin mendapatkan kredit di bawah Rp 5 juta, melalui mekanisme yang sama, dialihkan ke Baitul Mal wat Tamwil (BMT).

Jadi enggak bakal rebutan, enggak ada saling caplok. Nasabah mau yang mana, silahkan saja. Meskipun tetap harus ada perbaikan dari sindikasi di Bank Umum Syariah, BPR Syariah, dan Koperasi Syariah (BMT),” tambah Edo Segara. (fir)

Sumber: BERNAS JOGJA, 29 Februari 2008

Tidak ada komentar: