Rabu, 21 Mei 2008

Islamic Marketing Values pada Lembaga Keuangan Syariah

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 16 Desember 2003 mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba yang dikukuhkan pada 6 Januari 2004. Fatwa tentang bunga bank adalah riba bukanlah wacana baru bagi umat Islam. Di Indonesia, MUI telah beberapa kali mencetuskan wacana tersebut, masing – masing pada tahun 1990 yang diikuti dengan berdirinya bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia, kemudian pada tahuan 2000 Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa bahwa penerapan suku bunga bank bertentangan dengan syariah Islam. Istilah bank syariah mungkin sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia yang sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam. Lahirnya bank ini juga berawal dari adanya kehendak sebagian masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan sejalan dengan nilai prinsip syariah, khususnya bebas riba. 

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang saat ini berjumlah 85 bank akan bertambah lagi menjadi 89 bank, yaitu dengan rencana pendirian BPRS di empat kota, yaitu Cilegon, Madura, Purbalingga, dan Jakarta. Menurut data Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) tiga tahun terakhir (2001-2002) perkembangan dari segi total aset, pembiayaan, serta dana pihak ketiga yang dimiliki oleh bank syariah cukup baik serta menunjukkan peningkatan. Perkembangan BPRS, dari segi aset, dana pihak ketiga, maupun pertambahan jumlah bank juga akan meningkat sekitar seratus persen dalam satu sampai dua tahun ke depan.

Aset total yang dimiliki oleh seluruh BPRS saat ini berjumlah Rp 165 miliar (Desember 2002). Angka ini naik sekitar Rp 3 miliar dari angka tahun 2001. Sedangkan total dana pihak ketiga yang terhimpun sampai Desember 2002 berjumlah sekitar Rp 100 miliar. Jika dibandingkan dengan total aset atau dana pihak ketika yang dimiliki oleh BPR konvensional, angka ini masih kecil. Namun para pelaku perbankan BPR Syariah meyakini ke depannya akan bertambah hingga 100 persen.

Keyakinan ini didasarkan pada data per Desember 2002 yang dimiliki oleh BPRS, yaitu memiliki aset tertimbang menurut risiko (capital adequacy ratio/CAR) 25,44 persen, rasio kredit terhadap simpanan pihak ketiga (loan to deposit ratio/LDR) 124 persen, serta rasio kredit bermasalah terhadap total kredit (nonperforming loan/NPL) 2,9 persen. Dengan data ini, BPRS merupakan bank yang aman serta relatif tahan terhadap kondisi kritis. 

Salah satu isu yang cukup kontroversial dalam syariah marketing adalah pembagian segmen pasar syariah menjadi dua segmen besar yaitu pasar emosional dan pasar rasional. Pasar Emosional diartikan sebagai kumpulan nasabah yang datang ke perusahaan atau lembaga keungan syariah karena pertimbangan halal dan haram, didorong oleh kekhawatiran praktik riba dan konsiderasi ukhrowi lainnya. Pasar ini tidak atau kurang memperhatikan harga dan kualitas pelayanan, demikian juga tersedianya network yang memadai. Dengan kata lain, pasar ini benar-benar emosional religius: “asal halal”. Di sisi lain adalah pasar rasional. Pasar ini secara umum adalah mereka yang sangat sensitif terhadap perbedaan harga, varietas produk, bonafiditas lembaga atau bank, demikian juga kualitas pelayanan. Secara umum pasar ini berpendapat “boleh syariah dan halal asal kompetitif, jikalau tidak, terpaksa saya mencari yang lain”.

Menurut Dr. Muhammad Syafi’i Antonio, M. Ec, demarkasi seperti ini jelas ada plus-minusnya, dan beliau termasuk yang pertama kali menyatakan ketidaksetujuan. Agak sulit untuk menerima asumsi bahwa mereka yang datang karena konsiderasi spiritual adalah blindly emotional. Beliau melihat yang terjadi justru sebaliknya. Mereka yang disebut financially rational justru financially emotional. Pasar ini akan hijrah ke lembaga atau bank lain begitu return deposito yang mereka terima berbeda dengan kisaran angka 0,5% atau 1% sekalipun. Mereka juga kurang memperhatikan pre-determined return yang diberikan bank konvensional yang terkadang menyelimuti ketidakstabilan likuiditas pengelolaan aset dan liabilitasnya. Pasar rasional juga menjadi kurang “rasional” setelah melihat bahwa sistem interest-based lending telah meluluhlantakkan industri perbankan nasional sepanjang tahun 1997-2000 dengan dilikuidasinya lebih dari 70 bank dan menghabiskan uang negara kurang dari Rp 650 triliun melalui BLBI dan obligasi rekap. Pasar ini juga kurang tanggap terhadap sistem profit and loss sharing, terutama saat cost of fund membumbung tinggi dan ekonomi sedang mengalami stagnasi. Dengan perkembangan konsep ekonomi syariah, membuka wajah segmen baru dalam dunia pemasaran, yaitu segmen masyarakat ekonomi syariah.

Disamping itu, penerapan prinsip-prinsip syariah secara murni (futuh) masih perlu ditanyakan, hal ini dibuktikan dengan masih enggannya masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk mengalihkan dananya dari bank konvensional ke bank syariah. Salah satu penyebabnya adalah rasa takut jika bank syariah tersebut belum benar-benar menerapkan prinsip-prinsip syariah, atau dengan kata lain bank syariah dengan bank konvensional sama saja. Tinjauan penerapan prinsip-prinsip syariah pada bank syariah bisa dilihat dari segi keuangan serta pemasaran yang kemudian akhir-akhir ini dikenal dengan istilah Syariah Marketing. Dari sisi Syariah Marketing inilah yang kemudian masih jarang dilakukan kajian yang mendalam sebagai parameter untuk menilai apakah suatu bank syariah tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip syariah secara murni ditinjau dari aspek pemasaran. Disamping itu bank merupakan instansi ekonomi yang memberikan jasa kepada nasabahnya, sehingga mempunyai kaitan yang erat dengan prinsip-prinsip marketing dan terlebih lagi perlu ditinjau bagaimana penerapan syariah pada marketing (pemasaran).

BPR Syariah sebagai bank syariah berskala mikro, mempunyai tantangan yang mendasar apakah penerapan syariah benar-benar syariah seperti yang ada pada benak konsumen, terutama pada aspek pemasaran yang dimana merupakan disiplin ilmu yang langsung kaitannya dengan konsumen. Ini menjadi penting karena tidak bisa dipungkiri bahwa perusahaan yang berwawasan pada konsumenlah yang akan eksis dan tetap hidup. Ketika pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan maka profit yang maksimal akan dengan sendirinya tercapai. Konsumen pada instansi syariah mempunyai keunikan. Berbeda dengan konsumen konvensional (non-syariah), konsumen syariah menilai segala sesuatunya dengan nlai-nilai syariah yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, tak terkecuali prinsip-prinsip pemasaran yang diterapkan.

Kata “syariah” (al-syariah) telah ada dalam bahasa Arab sebelum turunnya Al-Quran. Kata yang semakna dengannya juga ada dalam taurat dan Injil. Kata syaria’at dalam bahasa Ibrani disebutkan sebanyak 200 kali, yang selalu mengisyaratkan pada makna “kehendak Tuhan yang diwahyukan sebagai wujud kekuasaan-Nya atas segala perbuatan manusia”. Dalam Al-Quran kata syari’ah disebutkan hanya sekali, yaitu pada surat Al-Jatsiyah, “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui” (QS AL-Jatsiyah [45]: 18). Kata syariah berasal dari kata syara’al al-syai’a yang berarti ‘menerangkan’ atau ‘menjelaskan sesuatu’. Atau berasal dari kata syir’ah dan syari’ah yang berarti ‘suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnyatidak memerlukan bantuan alat lain’. 

Sedangkan Pemasaran didefinisikan oleh Profesor Philip Kotler sebagai “sebuah proses sosisal dan manajerial di mana individu-individu dan kelompok-kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk-produk atau value dengan pihak lain”. Menurut World Marketing Association (WMA), definisi pemasaran yang telah diajukan oleh Hermawan Kertajaya dan sudah dipresentasikan di World Marketing Conference di Tokyo pada April 1998 dan telah diterima oleh anggota dewan WMA, adalah sebagai berikut: “Pemasaran adalah sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari satu inisiator kepada stake holder-nya”.

Maka syariah marketing adalah sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari satu inisiator kepada stake holder-nya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad prinsip-prinsip muamalah (bisnis) dalam Islam. Ini berarti dalam syaraiah marketing, seluruh proses – baik proses penciptaan, proses penawaran, maupun proses perubahan nilai (value) – tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah yang Islami.

Syariah Marketing mempunyai 4 karakteristik yang dapat menjadi panduan bagi para pemasar, yaitu: Teistis (rabbaniyah), Etis (akhlaqiyah), Realistis (al-waqi’iyyah), Humanistis (insaniyyah). Syariah marketing dibangun di atas sendi-sendi keadilan, kejujuran, profesionalisme, tanggung jawab. Pada syariah marketing, segala aktivitas sehari-hari, menempatkan Tuhan sebagai stakeholder utama. Inilah yang menjadikan perbedaan yang paling mendasar dan pokok antara spiritual marketing dan marketing konvensional. Syariah marketing mempunyai tujuan jangka panjang yang tidak hanya berorientasi pada duniawi tetapi juga berorientasi pada ukhrowi, sehingga kegiatan syariah marketing senantiasa berlandaskan niatan ibadah. Sedangkan marketing konvensional hanya berorientasi duniawi atau materiil, yang mana tujuan akhir adalah untuk mencapai profit yang maksimal, sehingga cara apapun akan digunakan untunk mencapai keuntungan yang maksimal.

Pembahasan masalah topik syariah marketing baru muncul akhir-akhir ini, yang dipelopori oleh Bapak Pemasaran Indonesia, Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, dalam buku mereka yang berjudul “Syariah Marketing”. Munculnya topik ini seirama dan relevan dengan mulai pesatnya perkembangan syariah pada penerapan di instansi-instansi ekonomi, seperti, bank, asuransi, hotel, pembiayaan, dan mungkin akan berkembang lagi. Dengan perkembangan ekonomi syariah yang begitu pesat maka perlu untuk menyesuaikan prinsip-prinsip marketing yang sesuai dengan syariah, sehingga penerapan pada ekonomi syariah tidak parsial, tetapi secara kaffah (menyeluruh) dan syummul (sempurna). Ini artinya intansi syariah akan berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang murni. Wallahua’lam []

Rabu, 14 Mei 2008

Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Islam

“Kalau kita sungguhh-sungguh mencintai Indonesia yang makmur, yang bersatu, tidak terpecah belah, berdaulat adil dan makmur, marilah kita bercermin sebentar, kembali kepada cita-cita dahulu yang begitu suci dan mengembalikan pemimpin yang jujur berpadu dengan semangat yang siap melakukan pengorbana. Rakyat kita masih tetap miskin bahkan lebih miskin daripada sebelumnya, ditengah-tengah kekayaan alam yang melimpah ruah. Paling baik kita merenungkan keadaan rakyat kita sekarang, yang sungguh-sungguh berhak mendapatkan nasib yang lebih baik, nasib yang sesuai dengan tujuan kita semula.”
(Pidato Bung Hatta, tahun 1958)
 
DALAM sebuah kesempatan diskusi dikelas seorang mahasiswa mempresentasikan sebuah jawaban dari salah pertanyaan mahasiswa yang lain tentang apakah sama ekonomi Islam dengan ekonomi kerakyatan. Si mahasiswa menjawab bahwa Ekonomi Islam sudah mencakup ekonomi kerakyatan dan ekonomi kerakyatan belum tentu mencakup ekonomi Islam. Benarkah jawaban dari mahasiswa tersebut? Tidak ada yang salah sejatinya dengan jawaban si mahasiswa tadi. Namun beberapa hal harus diberi catatan dari komentar si mahasiswa tersebut. Dalam tulisan ini saya tertarik untuk membahas apa itu ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam berikut kesamaan-kesamaannya.

Almarhum Professor Mubyarto menilai saat ini banyak sarjana Indonesia yang sulit memahami apa yang dimaksud dengan ekonomi rakyat atau perekonomian rakyat. Pengertian sektor ekonomi informal yang dilawankan dengan sektor ekonomi formal atau sektor ekonomi modern lebih mudah dipahami oleh mereka. Sektor ekonomi informal menunjuk pada sektor ekonomi “tidak resmi” di perkotaan yang berkembang secara mencolok sebagai akibat kesulitan ekonomi di pedesaan. 

Sri Edi Swasono dalam bukunya “Ekspose Ekonomika”, menilai saat ini kebanyakan sarjana ekonomi Indonesia justru terpuruk ke dalam perdebatan yang tidak perlu mengenai makna kata rakyat, alih-alih berusaha memperkuat dan membangun ekonomi rakyat. Dengan sikap seperti itu, mudah dimengerti bila kebanyakan sarjana ekonomi Indonesia tidak memiliki kepekaan terhadap makna kata merdeka. Padahal kemandirian ekonomi adalah bagian integral dari makna (Indonesia) merdeka. ''Tidak ada kemerdekaan yang genuine tanpa kemandirian.''

Mengenal Ekonomi Kerakyatan

Istilah ekonomi kerakyatan muncul di Indonesia mulai pada tahun 1931. Gagasan ini dipopolulerkan oleh Bung Hatta dalam sebuah tulisan yang berjudul “Perekonomian Koloniaal-Kapitaal” dalam Harian Daulat Rakyat tanggal 20 November 1931. Gagasan ekonomi kerakyatan yang diusung Hatta, sebenarnya bermula dari reaksi perlawanan ekonomi Indonesia terhadap penguasaan ekonomi oleh kolonialisme-VOC dan cultuurstelsel serta pelaksanaan UU Agraria tahun 1870. Model ini sekarang dikenal dengan ekonomi liberal atau pasar bebas. Saat ini barangkali sudah tidak secara terang-terangan dijajah seperti zaman kolonialisme, namun dijajah melalui sistem ekonomi liberal (kapitalistik).

Mubyarto dalam bukunya “Ekonomi Rakyat dan Program IDT” tahun 1996 menyampaikan bahwa Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat, sedangkan ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya apa saja yang dapat dikuasainya setempat, dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keluarganya.

Sistem ekonomi kerakyatan tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Sila ke-4 Pancasila menyatakan dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Di dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang menggambarkan sistem demokrasi ekonomi, ditegaskan bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pengawasan rakyat.

Mubyarto menyampaikan Pancasila merupakan inspirasi ekonomi kerakyatan. Dalam pada itu Pancasila secara keseluruhan harus terus menerus menjadi pedoman arah perilaku ekonomi bangsa dan warga bangsa, dan menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi yang diambil oleh pemerintah. Mubyarto, mengejawantahkan gagasannya tersebut dalam lima poin: Pertama, roda kegiatan ekonomi rakyat digerakkan oleh rangsang-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Kedua, ada tekad kuat dari seluruh warga bangsa untuk mewujudkan kemerataan sosial. Ketiga, nasionalisme ekonomi. Keempat, koperasi merupakan sokoguru ekonomi nasional. Kelima, ada keseimbangan yang selaras, serasi, dan seimbang dari perencanaan ekonomi nasional dengan pelaksanaannya di daerah-daerah.

Mantan Menteri Koperasi dan UMKM, Adi Sasono sendiri berpendapat bahwa ekonomi kerakyatan adalah antitesa dan sekaligus sintesa dari ekonomi konglemerasi sentralisasi yang selama ini dianut oleh rezim Orde Baru. Dari pemikiran ini jelas, selama pembangunan ekonomi bercorak wajah kapitalisme kental, maka akan selalu berbenturan dengan keinginan ekonomi kerakyatan.

Dalam perkembangannya meskipun ekonomi rakyat selalu dianggap sebagai yang diutamakan perkembangannya, namun dalam kenyataannya selalu mengalami perkembangan yang tersendat-sendat. Bahkan dalam pembangunan ekonomi yang amat berhasil sekalipun, misalnya pembangunan ber-Pelita mulai 1969, kondisi perkembangan yang tidak menggembirakan (Mubyarto, 1996).

Bagaimana dengan Ekonomi Islam?

Perekonomian Islam sendiri adalah ekonomi yang bersendikan Al-Qur’an dan Sunnah Nabi atau ideologi Islam, sementara ekonomi rakyat bersumber dari ideologi Pancasila atau turunan dari Pancasila. Perekonomian dalam Islam merupakan perekonomian berakidah tauhid dengan segala elemen-elemennya: keimanan, pengabdian, interaksi sesama manusia dengan alam. Islam dengan segala ajaran dan hukum-hukumnya membentuk “Reference Frame Work” yang akan menjadi pedoman dalam berbisnis dan usaha (Muhammad, 2008). Jadi jelas letak nilai-nilai perbedaannya mengacu pada ideologi yang dianut, meskipun banyak pula kesamaannya. 

Dimana letak kesamaannya? Letak kesamaannya Pertama, kedua sistem ekonomi ini bervisi sosial dan moral (QS. 27:5). Kedua, bersama-sama ingin mewujudkan keadilan dan kemerataan sosial bahkan jaminan sosial (QS. 9 : 60). Ketiga, nasionalisme ekonomi (Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud: semua orang Islam berserikat dalam tiga hal yaitu: air, rumput dan api). Keempat, koperasi (Baitul Mal wa Tamwil) menjadi kekuatan dalam berekonomi yang bervisi pada orang-orang kecil. Kelima, kesamaan dalam keseimbangan dalam implementasi kebijakan ekonomi.

Saefudin AM dalam sebuah makalah yang tidak dipublikasikan (1997: 26-28) mengungkapkan beberapa nilai-nilai jaminan sosial yang Islami diantaranya adalah: manfaat dari sumber-sumber harus dapat dinikmati oleh semua makhluk Allah, negara harus menyediakan dana untuk menjamin kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran sosial adalah hk sah bagi orang-orang yang miskin, prioritas untuk memenuhi tujuan bermanfaat dan penting bagi masyarakat, kebijaksanaan yang konsisten dengan cita-cita pemerataan pendapatan dan kekayaan secara adil dalam rangka stabilitas ekonomi dan mengalokasikan dana. Dari penjabaran diatas kiranya tidak berlebihan jika ekonomi rakyat memang mempunyai visi yang hampir sama dalam visinya, hanya saja sumber rujukan ideologinya yang berbeda. 

Sebagian orang meragukan keberadaan ilmu ekonomi Islam. Ilmu dengan segala unsurnya, teori-teorinya tidak mempunyai watak untuk menseragamkan diri dengan aliran. Tidak bisa dikatakan ilmu kapitalisme atau sosialisme. Oleh karena itu, tidak bisa dikatakan ilmu Islami. Dengan demikian, ilmu yang terjamin (sesungguhnya) tidak bisa memberi ruang bagi keberadaan ilmu perekonomian Islam. Demikian yang mereka sangka. (Muhammad, 2008)

Namun sebagian peneliti Islam menjawab mereka yang diragukan dan meragukan. Ilmu ekonomi dan sejenisnya tergolong dalam ilmu sosial yang normatif yang tersirami dari aliran dan ideologi tertentu. Oleh sebab itu, berbeda dengan ilmu-ilmu netral. Jadi wajar bila ada ilmu perekonomian yang disandarkan pada nilai-nilai Islam. Wallahua’lam []

Senin, 05 Mei 2008

Menuju Dinar: Menciptakan Blok Ekonomi Baru

DALAM beberapa tahun terakhir, sejumlah kalangan menyerukan kepada masyarakat Muslim akan pentingnya memberlakukan kembali pengunaan mata uang dinar dan dirham. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ide ini telah berubah menjadi sebuah gerakan. Tak kurang dari eks. Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad menegaskan perlunya penerapan implementasi dinar kembali dikalangan masyarakat dan negara Muslim. Dengan sistem ini masyarakat tidak perlu takut dirugikan karena emas dan perak memiliki nilai intrinsik. Sistem keuangan berbasis emas dan perak juga merupakan bagian dari syariat Islam.

Di Indonesia, Zaim Saidi termasuk orang yang paling getol menganjurkan pentingnya penggunaan dinar dan dirham dalam transaksi keuangan. Bahkan penggunaan uang tersebut telah dikaji oleh Bank Indonesia (BI) sebagai cara pembayaran alternatif disamping rupiah. Penggunaan uang ini sebenarnya telah dimulai di sejumlah negara Islam meski dalam ukuran yang masih terbatas. Sejak dicetak ulang di Granada pada tahun 1992, penggunaan dinar semakin luas. Malaysia, Iran dan Brunei telah menggunakan uang ini dalam perdagangannya dengan sejumlah negara-negara Islam. Dinar telah digunakan di 22 negara Islam dan akan digunakan di 4 negara lainnya.[1]

Pihak-pihak yang menyerukan penggunaan dinar dan dirham memiliki alasan yang relatif sama. Meskipun beberapa kalangan aktifis gerakan Islam berkeyakinan penggunaan dinar merupakan bagian dari syariat Islam, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) misalnya. Selain tujuan politis, tujuan di balik penggunaan mata uang dinar-dirham ini dengan tegas dijelaskan Zaim Saidi bahwa, disamping akan mengurangi inflasi sampai ke tingkat nol persen, ia dapat digunakan untuk melawan dominasi dolar amerika yang merajai pasar uang dunia.

Sistem mata uang yang digunakan dewasa ini, menjadikan uang tidak memiliki nilai intrinsik yang mengakibatkan ketidakpastian ekonomi. Uang dijadikan komoditas yang diperjual-belikan dan dispekulasikan harganya sehingga melahirkan sistem ekonomi yang berbasis pada riba. Padahal praktik riba merupakan praktik yang dipandang haram dalam konsep Islam. Penggunaan emas dan perak, menurut Zaim Saidi, akan menciptakan blok ekonomi Negara-negara Muslim yang memiliki daya tawar tinggi terhadap kekuatan ekonomi Barat. Dengan besarnya cadangan minyak dunia yang dimiliki Negara-negara Muslim, ia memperkirakan lahirnya blok ini hanya tinggal waktu saja.[2]

Daya Tahan Gold-Dinar


Disamping alasan ekonomis dan politis, kenyataan menunjukkan bahwa sampai sekarang emas masih menjadi unsur penting dalam kegiatan ekonomi. Masih banyak anggota masyarakat yang menyimpan kekayaannya dalam bentuk emas. Bahkan ketika angka inflasi tinggi, masyarakat lebih suka membeli emas daripada pergi ke bank. Mereka menyadari kelemahan sistem uang yang ada sekarang ini. Krisis ekonomi yang mendera negara-negara Asia Tenggara pada tahun 1997 memberi pelajaran yang sangat berharga, bahwa nilai uang bisa berubah kapan saja.

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia didera devaluasi besar-besaran, dimana uang Rp. 1.000,- menjadi Rp. 1,-. Begitu pula pada masa era orde baru Presiden Soeharto, rupiah mengalami devaluasi beberapa kali terhadap dolar. Dan terakhir, ketika pemerintah memutuskan untuk mengubah sistem kurs tetap menjadi sistem kurs mengambang, orang yang memiliki deposito rupiah merasa dirugikan karena harga rupiah merosot tajam. Sebaliknya orang yang menyimpan deposito dolar, dalam waktu sekejap untung berlipat ganda tanpa usaha.

Dengan melihat fakta diatas, sebenarnya masyarakat Muslim sebenarnya tidak punya alasan untuk menolak penggunaan emas sebagai mata uang. Emas merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat Muslim sehari-hari. Bahkan ada sebagian kalangan yang menggunakan emas untuk menentukan nisab zakat mereka. Jadi sebenarnya, penggunaan dinar-dirham sebagai alat tukar merupakan keniscayaan. Justru orang yang menolak penggunaan dinar-dirham yang tidak bisa menerima kenyataan.

Lawan Dominasi Dolar AS

Dewasa ini dolar Amerika menguasai 25 persen pasar uang dunia[3]. Akibat dominasi ini, Amerika tinggal uncang-uncang kaki menikmati keuntungan dari uangnya. Pemakai dolar diseluruh dunia terus mendongkrak nilainya. Ini jelas tidak adil. Sebenarnya keinginan untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada dolar sudah lama dirasakan. Hingga sekarang baru Uni Eropa saja yang mampu mewujudkan hal itu. Kemunculan mata uang Euro merupakan keputusan ekonomi dan politik yang sangat penting. Kesadaran untuk menciptakan sistem ekonomi yang mandiri seharusnya dimiliki oleh masyarakat Muslim. Penggunaan uang emas bisa menjadi alat untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap belas kasih Amerika. Bila hal ini terjadi, diperkirakan ekonomi Amerika akan semaput dalam waktu singkat.

Meskipun dunia sekarang menggunakan sistem keuangan yang tidak berbasis emas, tapi emas merupakan unsur penting dalam cadangan moneter dunia. Negara-negara seperti Amerika, Jepang, Inggris, dan Jerman diam-diam terus melakukan pengawan terhadap cadangan emas mereka. Perusahaan-perusahaan Amerika di seluruh dunia terus melakukan penambangan emas untuk menumpuk cadangan emas mereka. Di Indonesia terdapat Newmont dan Free Port, namun sayang kekayaan Indonesia terus dieksploitasi oleh Barat. Hal ini sekali lagi menunjukkan bahwa emas merupakan unsur penting untuk menjamin keberadaan uang yang beredar. Di samping itu, mereka pun menyatakan tidak akan menjual atau menyewakan cadangan emas mereka ke negara lain karena akan diperkirakan dunia akan kembali menggunakan sistem uang berbasis emas.

Ide untuk kembali menggunakan dinar-dirham sebenarnya tidak hanya bergulir dikalangan Muslim. Di kalangan Non-Muslim pun ide ini berkembang. Sejumlah ahli ekonomi memperkirakan, cepat atau lambat emas akan kembali menjadi mata uang. Hal ini jelas merupakan ancaman besar atas kepentingan negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Ada musuh yang terus mengintai. Pemerintah (baca: Amerika Serikat) mencoba menentang rencana ini. Namun, pada akhirnya keniscayaan emas yang akan unggul. Menurut istilah David Petch, emas pada akhirnya akan menang karena ia adalah mata uang asli atau sesungguhnya.

Fred Dungan, mengkritik penggunaan fiat money lebih pedas lagi. Sistem uang yang digunakan sekarang menurutnya tidak lebih dari pembodohan dan selama ini masyarakat dibohongi oleh uang kertas.Tapi cepat atau lambat semua orang pasti akan menyadarinya. Dalam tulisannya Fred Dungan mengutip kata-kata Abraham Lincoln.”it’s true that you may fool all people some of time; you can even fool some of the people all of the time; but you can’t fool the people all the time.”[4] Penggunaan uang kertas merupakan pengalaman pahit yang harus disadari oleh setiap orang. Pemerintah telah memanipulasi masyarakat. Disetiap lembar dolar tertulis “In God we Trust” untuk mengesankan bahwa uang merupakan barang sakral. Semua orang tertipu termasuk Dungan. Namun sekarang Dungan menyadari tidak ada gunanya percaya pada pemerintah.[5]

Keraguan sejumlah pihak yang khawatir dengan ketidakcukupan cadangan emas dunia tidaklah beralasan. Pertama, sampai hari ini bumi tidak pernah kering memberikan emas kepada manusia. Kedua, yang penting bukanlah mencetak uang yang banyak, tapi bagaimana agar uang memiliki daya beli yang tetap. Bila uang memiliki daya beli yang tetap dengan sendirinya kegiatan perekonomian akan lancar. Uang dibuat sebanyak volume barang dan jasa. Bila hal ini terpenuhi, uang tidak perlu lagi dibuat karena akan mengakibatkan penurunan harga (under valued). Demikian pula sebaliknya bila jumlah uang yang beredar dibawah volume barang dan jasa, maka akan terjadi kenaikan harga (over valued). Dalam sistem mata uang berbasis emas, jumlah uang harus sama banyak dengan barang dan jasa yang ada agar harganya tetap. Wallahua’alam []


[1] Umar Ibrahim Valido, The Return of the Dinar, 13 November 2002, www.jamiat.org.za/news/dinar.htm
[2] Zaim Saidi, Menggagas Blok Perdagangan Islam, www.bmtlink.web.id/wacana020202.htm
[3] David Petch, A Corny Concerto, http://www.gold-eagle.com/editorials_03/petch032802.html
[4] Fred Dungan, The Money is No Good, http://www.fdungan.com/money.html
[5] Ibid.

Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Liberal

DALAM buku tentang Fiqh Maqashid Syariah; Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Liberal ini, Qaradhawi memberikan pencerahan yang luar biasa bagi terciptanya pemahaman dan pengalaman ajaran Islam sebagai agama yang sempurna dan rahmatan lil alamin dalam buku ini. Di jelaskan secara gamblang oleh Qaradhawi, bahwa Islam adalah agama yang senantiasa eksis dan sesuai dengan perkembangan dengan segala kondisi yang dihadapi umatnya. Qaradhawi telah membuktikan kedalaman ilmunya dan penguasaannya terhadap maksud-maksud nash-nash syariat yang luhur, sejalan dengan semangat keadilan dan kemajuan.

Qaradhawi dalam buku ini, juga menjelaskan dan mengajak kepada kita semua agar bersikap dan berdiri dalam barisan orang-orang yang secara tegas mengambil jalan tengah, jalan orang-orang yang memiliki pemahaman kaffah, tidak sombong dengan pendapat kelompoknya, terbuka dengan perbedaan, menolak ekstrimisme, dan anti liberalisme.

Syeikh Yusuf Qaradhawi, menerangkan dibuku tersebut agar kita tidak terjebak dan terpengaruh dengan model-model pemahaman ekstrim yang sempit dari kaum tekstual, dan juga tidak terseret dengan pemahaman liar dari kaum liberal yang sering melampaui batas. Qaradhawi mampu mengombinasikan teks-teks partikular dengan maksud-maksud global, menyambungkan tuntunan syariat dengan realita kehidupan, serta terbuka dan toleran dengan perkembangan zaman dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan nash syariat.

Qaradhawi mengajak umat Islam untuk mampu menebarkan rahmat bagi segenap penghuni alam. Menjadi umat yang sejuk dan teduh, jauh dari wajah angker yang menakutkan atau pun wajah lembek yang selalu menuruti kemauan orang lain. Qaradhawi ingin mengajak umat Islam memiliki kemampuan memahami teks syariat dalam bingkai konteksnya dan mengamalkan ajaran agamanya secara cermat dan proporsional.

Yusuf Qaradhawi memberi nasehat agar umat Islam tidak terjebak dalam manhaj orang-orang tekstual yang sering memahami nash-nash agama hanya terfokus pada zhahir dan literalnya, dan cenderung kurang melihat kepada subtansi dan hakekatnya. Qaradhawi juga berharap kita umat Islam tidak terbawa pada model pemahaman orang-orang sekular dan liberal, yang suka memahami dan mengimplementasikan ajaran agamanya cenderung semaunya dan hanya mengandalkan logika belaka.

Mengenal Dr. Yusuf Qaradhawi

Dr. Yusuf Qaradhawi lahir di Desa Shafth, Turab, Provinsi Manovia, Mesir, pada 1926 ini pemikirannya telah banyak dikenal di Indonesia. Sekitar 70-an bukunya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sudah lebih dari 125 judul buku dia tulis untuk menjawab berbagai persoalan terkini yang dihadapi umat. Tak hanya dikenal, fatwa-fatwa Qaradhawi juga mudah dicerna dan diterima berbagai lapisan umat.

Qaradhawi dikenal sebagai ulama yang selalu menampilkan Islam secara santun dan moderat. Hal ini membuat berbagai pemikirannya mampu menengahi persoalan-persoalan kontroversial yang kerap menghadirkan titik-titik ekstrem dalam pemikiran Islam. Pandangannya juga tidak terpatok pada satu mazhab pemikiran tertentu.

Pandangan yang seperti itu membuat umat Islam menjadi mudah dalam menjalankan agamanya. Pada hakikatnya, Islam memang agama yang memudahkan umat dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Hal inilah yang terus diterjemahkan Qaradhawi melalui berbagai fatwanya yang sangat mudah dicerna.

Tak hanya persoalan besar yang dibahas dalam buku-buku Qaradhawi. Hal-hal kecil yang kerap mengundang pertanyaan pun tak pernah lepas dari pemikirannya. Persoalan seperti jabat tangan pria-wanita, menonton televisi, hukum memotret, dan sebagainya, dibahas secara lugas dalam bukunya 'Fatwa-fatwa Kontemporer'.

Sedang dalam buku 'Halal Haram dalam Islam', Qaradhawi banyak memberi penjelasan tentang kedua hukum tersebut. Selain dengan makanan, persoalan halal dan haram dalam buku tersebut juga dikaitkan dengan pakaian, rumah, perdagangan, dan sebagainya. Semuanya dibahas sangat rinci dengan pandangan yang menengahi.

Adalagi bukunya yang juga banyak dijadikan rujukan, yakni 'Hukum-hukum Zakat'. Dalam buku ini, Qaradhawi memberi banyak penjelasan mengenai zakat profesi. Beberapa waktu lalu, zakat profesi sempat menjadi persoalan yang cukup dibicarakan keabsahannya. Dengan ruukan hadis yang sangat lengkap, penjelasannya soal zakat profesi ini menjadi sangat argumentatif. Persoalan zakat ini memang telah lama menjadi concern dia. Untuk mendapatkan gelar doktor pada 1972, dia menyusun disertasi berjudul 'Zakat dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan'. Disertasi ini kemudian disempurnakan menjadi Fikih Zakat.

Selain dikenal moderat, ulama yang pernah aktif dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin ini juga bersikap sangat tegas terhadap kesewenang-wenangan Barat terhadap dunia Islam. Dia ikut menyerukan untuk memboikot produk-produk AS, karena pemerintahan negara tersebut yang banyak berbuat sewenang-wenang terhadap dunia Islam.

Eksekusi hukuman gantung terhadap Saddam Hussein juga dikecamnya. Dalam khutbah yang dikutip Gulf Times, dia mengatakan eksekusi yang berlangsung bersamaan dengan perayaan Idul Adha tersebut sangat mengerikan dan sama sekali tidak Islami. ''Saya tidak pernah menjadi pendukung Partai Baath atau pendukung Saddam. Tapi saya tidak bisa terima cara yang ditempuh untuk mengeksekusi Saddam,'' tutur ayah tujuh anak itu. Dia menilai, kematian tersebut telah membuat Saddam menang dalam merebut hati dan simpati umat manusia.

Sebagai ulama yang sangat moderat, dia juga membebaskan putra-putrinya dalam menempuh pendidikan. Salah seorang putrinya berhasil meraih doktor dalam bidang nuklir dari perguruan tinggi di Inggris. Putrinya yang lain juga meraih gelar doktor kimia dari kampus di Inggris. Ada juga anaknya yang menempuh pendidikan di AS. Ini menjadi bagian dari sikapnya yang tidak membedakan antara ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Dia menganggap pembedaan itu menjadi salah satu penghambat kemajuan dunia Islam.

Makna Maksud-Maksud Syariat (maqashid syari'ah)

“Maksud-maksud syariat” adalah tujuan yang menjadi target teks dan hokum-hukum-hukum particular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat.

“Maksud-maksud” juga bisa disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan diterapkannya hukum. Baik yang diharuskan atau tidak.karena dalam setiap hukum yang disyariatkan Allah untuk hamba-Nya pasti terdapat hikmah. Ia bisa diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya dan tidak diketahui orang yang tidak mengetahuinya. Karena, Allah suci untuk membuat syariat yang sewenang-wenang, sia-sia, atau kontradiksi dengan sebuah hikmah.

Maksud-maksud syariat bukanlah ‘illat yang disebutkan oleh para ushul fikih dalam bab qiyas dan didefenisikan dengan sifat yang jelas, tetap, dan sesuai dengan hukum.

‘Illat tersebut sesuai dengan hukum , tetapi ia bukan maksud bagi hokum tersebut. Sebagaimana pendapat mereka tentang rukhsah (alasan adanya keringanan) ketika safar. Baik dalam bentuk jama’ qashar dalam sholat atau berbuka ketika shaum ramadhan. Illat dalam rukshah tersebut adalah safar, bukan kesusahan yang dirasakan oleh seorang musafir di dalam safarnya. Karena, yang terakhir adalah hikmah dibalik rukhsah, bukan ‘illat.

Para ahli ushul fikih tidak menyatukan antara hukum dan hikmah dikarenakan hikmah sulit untuk diterapkan. Menyatukan hukum terhadap hikmah akan menyebabkan kekacauan dan kebingungan, dan kesusahan. Jika kita berpendapat, bahwa seorang musafir yang sedang safar itu di-rukhsah-kan karena semata ia ada merasakan ada kesusahan, yaitu dengan bolehnya melakukan jama’ qashar di dalam shalat, dan tidak shaum, kita akan mendapatkan dua macam manusia yang berbeda. Ada yang merasa kesusahan dalam kadar yang tinggi, tetapi karena rasa wara’ yang ada dalam dirinya dia berkata, “Saya tidak akan merasakan sedikit pun!” ada juga orang yang berkata, “Saya sangat merasa kesusahan.”

Hal yang menakjubkan adalah ketika kita mendapatkan para ahli fikih tidak memasukkan hikmah dalam berbuka shaum ketika safar. Namun, mereka justru memasukkan illat, yaitu safar itu sendiri. Dalam hal yang lain, kita justru mendapatkan mereka memasukkan hikmah dan bukan illat, yaitu orang yang sakit yang tidak bisa shaum. Mereka tidak berpendapat bahwa orang yang sakit bisa tidak shaum dengan sakit apa pun. Bahkan, dalam hal sakit, mereka justru memasukkan sakit parah yang akan bertambah parah atau sulit sembuh dengan shaum.

Jika hikmah jelas, Qaradhawi cenderung mengambil hikmah di dalam hukum. Qaradhawi berpendapat bahwa kita bisa menyebut maksud-maksud syariat dengan hikmah syariat, yaitu tujuan luhur yang ada dibalik hokum.

Hikmah terkadang tampak dalam keadaan yang sangat jelas dan bisa diketahui dengan penelitian biasa. Sebagaimana hikmah wanita dan anak laki-laki yang menerima harta warisan dengan laki-laki dewasa dari harta peninggalan keluarga mereka yang meninggal. Berbeda dengan tradisi Arab yang membatasi warisan kepada orang yang bisa mengangkat senjata dan mampu membela kabilah saja. Menurut orang Arab, orang seperti itu sajalah yang berhak menerima harta warisan. Dengan demikian, mereka tidak memberikan harta warisan kepada wanita. Karena, wanita tidak bisa perang dan melindungi. Demikian juga dengan laki-laki yang masih kecil. Mereka tidak bisa membela kabilah, orang lain, dan diri mereka sendiri.

Namun, Al-qur’an datang dan mengajarkan bahwa semua orang bisa menerima waris. Baik dari bapak, ibu, istri, dan keluarga yang lain. Tentang hal ini, Allah SWT berfirman:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Qs. An-Nisaa’ : 7)

Tiga Sudut Pandang Kelompok


Syeikh Yusuf Qaradhawi mengungkapkan ada tiga madrasah atau sudut pandang pemahaman setiap kelompok dalam memahami teks-teks nash-nash syariat. Menurut Qaradhawi, setiap madrasah mempunyai sudut pandang dan cara sendiri.

Pertama; Madrasah yang bergantung kepada teks-teks partikular, memahaminya dengan pemahaman literal dan jauh dari maksud-maksud syariat yang ada dibelakangnya. Mereka adalah orang-orang literal yang dari semenjak dulu saya sebut dengan ”zhahirriyah baru.” Mereka adalah pewaris zhahiriyyah zaman dahulu yang mengingkari adanya ta’lil di dalam hukum, menghubungkannya dengan hikmah dan maksud, dan juga qiyas. Bahkan mereka berpendapat bahwa Allah bisa saja memerintahkan kita dengan hal yang Dia larang kepada kita, serta melarang kita dengan hal yang Dia perintah pada kita. Bahkan, bisa saja Dia memerintahkan syirik dan melarang tauhid kepada kita.

Orang–orang seperti itu mewarisi literalisme dan kejumudan zhahiriyyah zaman dahulu. Meskipun mereka tidak mewarisi keluasan ilmunya, terutama yang berhubungan dengan hadits-hadits atsar. Madrasah ini memiliki karakteristik, landasan, produk fikih dan sikap terhadap kehidupan manusia.

Diantara hasil fikih ini adalah: mereka menggugurkan harga uang kertas, menganulir zakat perdagangan, zakat fitrah hanya dikeluarkan dari makanan saja, dan mengharamkan foto.

Kedua; Madrasah yang bersebrangan dengan madrasah di atas. Madrasah ini mengklaim bahwa mereka lebih bergantung kepada maksud-maksud syariat dan ruh agama dengan menganulir teks-teks partikular di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Mereka memandang bahwa agama adalah subtansi bukan simbol, isi bukan bentuk. Jika dihadapkan kepada teks-teks muhkamat mereka berpaling, dan mereka menolak hadits shahih. Padahal, dalam kenyataannya mereka tidak mengetahui hadits shahih dan dhaif. Mereka menakwil Al-Qur’an dengan berlebihan, mengubah firman Allah dari tempatnya, memegang mutasyabihat, dan menolak muhkamat. Mereka adalah orang-orang yang selalu menyeru pembaruan. Padahal dalam kenyataannya mereka adalah penyeru westernisasi dan kerusakan.

Orang-orang sekuler, orang-orang yang di-Baratkan, para liberalis yang tidak memahami syariat Islam, adalah murid-murid dari madrasah ini. Padahal, diantara mereka ada yang belum bisa membaca Al-Qur’an dan hadits dengan benar.

Hal yang aneh adalah klaim mereka bahwa guru mereka dalam hal ini adalah Umar bin Khatab, yang menganulir teks-teks Al-Qur’an dan As-Sunnah yang kontradiksi dengan kemaslahatan. Padahal, klaim yang ditujukan kepada umar tersebut tidaklah benar – Allah melindungi Umar dalam hal itu. Karena, umar telah melakukan hal yang sesuai dengan Al-Qur’an.

Qaradhawi menyebut orang-orang yang menyerang syariat dan fikih dengan nama ”para penganulir baru” (al-mu’athilah al-judud). Madrasah ini pun memiliki karakteristik, ciri, landasan, produk, dan hasil-hasil pemikiran di dalam kehidupan, masyarakat, dan manusia.

Diantara hasil fiqih madrasah ini adalah membuang teks qath’i dan mengambil teks mutasyabihat, melawan hukum Islam dan hudud atas nama kemaslahatan, munculnya pemikiran yang keliru dari seorang ahli hukum.

Ketiga; Madrasah moderat yang tidak melupakan teks-teks partikular dari Al-Qur’an dan As-Sunnah, tetapi dalam satu waktu juga tidak memisahkannya dari maksud-maksud global. Bahkan teks-teks partikular tersebut dipahami dalam bingkai maksud-maksud global. Madrasah ini mengembalikan furu’ kepada ushul, partikular pada global, mutaghayyirat kepada tsawwabit, dan mutasyabihat kepada muhkamat. Ia memegang teks-teks qath’i baik dari segi tsubut atau dilalah-nya dengan sangat teguh. Juga memegang teguh ijma’ yang telah disepakati oleh umat Islam secara yakin dan benar, serta menjadi jalan orang-orang berimana yang tidak boleh dilanggar.[1]

Penutup


Book review ini saya tutup dengan mengutip surat Al-Baqarah ayat 143: ”Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu umat Islam, uamt yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblamu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Penyayang kepada manusia.”

Semoga kita menjadi umat Islam yang kaffah dengan wajah moderat dan toleran. Menempati shaf tengah, antara pemahaman kaku orang-orang ekstrim yang sering mengklaim atas nama agam, dan pemahaman liar orang-orang sekuler dan liberal yang suka mengumbar akal dan menolak dalil agama. Wallahua’lam []

Referensi

Al-Qur’an al-Karim.

Yusuf Al-Qaradhawi, Fiqh Maqashid Syariah; Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal. Penerbit Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur.

http://www.republika.co.id/.

Silsilatu Ahaaditsu Ad-Dhaifah wal Maudhuah wa Atsarus Sayyi fil Ummah karya Syaikh Nashirudin Al-Bany, edisi terjemahan, Silsilah Hadits Dhaif dan Maudhu jilid-1, cetakan Gema Insani Press.



[1] Isyarat kepada firman Allah dalam surat An-Nisaa’ : “Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan dia ke dalam neraka Jahannam. Dan Neraka Jahannam itu seburuk-buruknya tempat kembali.” (An-Nisaa’ : 115). Para ahli ushul fiqih menggunakan ayat ini sebagai argumentasi ijma’.