Minggu, 06 April 2008

Noel J. Coulson: Idealisme dan Realisme (4)

JIKA dalam pembahasan tiga bab sebelumnya Noel J. Coulson lebih menitikberatkan kepada perumusan dan perkembangan doktrin hukum oleh para ahli hukum Islam. Maka di bab ini Coulson ingin membahas praktek-praktek hukum Islam itu sendiri termasuk administrasi hukum melalui pengadilan resmi negara Islam.

Semisal pengangkatan pejabat qadi pengadilan yang cenderung berlawanan dengan aspirasi dari para ulama – fuqaha tradisional, seperti pada kasus pengangkatan Ibnu Faruk, seorang faqih dari mazhab maliki berpusat di Qayrawan, secara tegas menolak jabatan qadi yang ditawarkan kepadanya oleh Gubernur setempat. Ibnu Faruk terpaksa menerima jabatannya, karena diancam oleh Gubernur saat itu.

Pada abad pertengahan, untuk memangku jabatan hakim. Salah seorang ulama Mesir, sampai pergi menyembunyikan diri ketika diminta untuk memangku jabatan qadi. Mereka punya anggapan ketika menjabat menjadi qadi, ia telah melukai tenggorokan dengan pisau. Coulson mempertanyakan apakah literatur hukum penuh dengan ungkapan kebencian seperti ini?

Gambaran diatas menggambarkan sikap idealisme obyektif yang muncul mendominasi yurispendensi Islam. Benar adanya selama masa-masa pertama periode pertumbuhan hukum, doktrin dan praktek saling berhubungan sangat dekat. Hukum timbul dari keputusan-keputusan pengadilan yang bersifat aktual pada masa Nabi, masa penggantinya seperti khalifah Umar dan keputusannya dalam “kasus Himariyah,” serta dari para qadi masa pertama. Para ulama yang paling awal dalam mazhab-mazhab hukum juga merupakan orang-orang yang berpandangan praktis.

Doktrin Malik, sebagai contoh dalam karya populernya ‘al-Muwatta,’ ikhtisar tertulis pertama tentang hukum Islam sangat kuat bersandar kepada pengakuan praktek hukum aktual, atau amal masyarakat Madinah. Demikian juga Ulama mazhab Hanafi seperti Abu Yusuf berhubungan sangat dekat dengan praktek hukum, melalui jabatannya sebagai Hakim Agung pada masa pemerintahan khalifah Harun ar-Rasyid.

Namun dengan perdebatan yurispendensi yang dimulai menjelang akhir abad ke-8 dan akhirnya menghasilkan teori sumber hukum, muncul ide tentang syari’ah sebagai sistem perintah Tuhan yang komprehensif dan ditentukan sebelumnya, sebuah sistem hukum yang mempunyai eksistensi terlepas dari masyarakat, tidak timbul dari masyarakat tapi ditetapkan dari atas untuk masyarakat.

Coulson mengungkapkan bahwa idealisme para ahli hukum abad pertengahan yang mengadopsi peran penasehat spiritual yang menekankan hati nurani tanpa mengetahui praktek riilnya yang ada di masyarakat, telah menciptakan perselisihan yang nyata antara doktrin hukum dan praktek hukum serta pemisahan yang jelas antara peran faqih dan peran hakim. Oleh karena itu dalam Islam ada ketegangan yang signifikan antara idealitas hukum dan realitas sosial.

Dalam bab ini Coulson ingin menguji sejauh mana doktrin murni dapat diterjemahkan dalam praktek riil yang ada di masyarakat. Seberapa jauh realitas hukum dalam Islam sesuai dengan sistem ideal syari’ah seperti telah diuraikan secara rinci oleh para hukum.

Menurut Coulson yang harus dipertimbangkan dalam penerapan hukum Islam adalah bagaimana para ahli hukum memvisualisasi hukum syari’ah tersebut agar bisa dijalankan. Pola apa yang diajukan oleh para ahli hukum, berkenaan dengan konstitusi pengadilan, prosedur peraturan-peraturan dan bukti yang seharusnya mereka ikuti dalam memutuskan hukuman.

Coulson mengambil contoh penuntutan dalam kasus pembunuhan agar dapat menyediakan 2 orang saksi yang memenuhi syarat untuk memberi kesaksian bahwa mereka mendengar suara perlawanan yang keras di dalam rumah, mereka melihat terdakwa muncul dari rumah dengan pisau berlumuran darah ditangannya dan rumah itu kosong kecuali jasad korban. Namun doktrin syari’ah melarang hakim untuk menarik kesimpulan dari fakta ini bahwa terdakwa adalah seorang pembunuh. Bukti seperti ini merupakan istilah dari “kecurigaan.” Ini dapat menghasilkan kepastian terdakwa bersalah jika didukung oleh sumaph 50 orang penguat yang dilakukan oleh famili korban dan mengucapkan sumpah kesalahan terdakwa atau sebaliknya.

Contoh kasus yang lain adalah pembuktian perbuatan zina yang mengharuskan ada empat orang yang memenuhi syarat, laki-laki, dewasa, Muslim dan sangat dibutuhkan saksi yang melihat dengan mata kepala mereka sendiri perbuatan jasmaniah pelaku tersebut. Tetapi dalam praktek, dan khususnya dalam lapangan hukum pidana secara umum, peraturan kesaksian secara lisan meletakkan suatu beban yang tidak realistik terhadap proses-proses perbuatan itu. Dan ini merupakan fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa banyak tertuduh , yang kesalahannya layak pasti namun belum ditetapkan pembuktian hukum yang diwajibkan, menolak untuk mengucap sumpah pengingkaran ketika ditawarkan kepada mereka.

Akhirnya di sini barangkali bahwa idealisme doktrin sangat jelas, dalam kasus-kasus kesaksian yang bertentangan jika qadi merasa tidak dapat menghadirkan keputusan yang benar berdasar bukti-bukti yang disodorkan, ia diijinkan untuk tidak memberi suara dalam keputusan. “Jika tidak ada indikasi positif yang nampak dihadapannya,” tulis seorang ahli hukum, “lalu biarkan dia meninggalkan kasus itu dan menghentikan keputusan, karena ada keraguan dalam hatinya.”

Ketegangan antara idealisme dan realisme dalam hukum Islam secara sederhana dapat diungkapkan perbedaan antara doktrin hukum dan praktek hukum. Pendekatan seorang realis terhadap pertanyaan tentang peran hukum dalam masyarakat Muslim telah punya arti pada masa lalu dan lebih-lebih masa sekarang bahwa idealisme doktrin baik dalam masalah-masalah substansi maupun prosedur, di dalam praktek terpaksa harus tunduk kepada kepentingan negara dan masyarakat. Tentu saja, doktrin syari’ah tradisional masih tetap menjadi sistem kehidupan ideal dan komprehensif bagi masa keemasan Islam pada masa lalu maupun yang akan datang. Dan bahkan adanya kritik yang terang-terangan ia tetap menjadi titik pusat pemikiran hukum, menggunakan pengaruh yang dapat menembus sebagai batu ujian yang dengannya doktrin alternatif dan institusi-intitusi diukur dan dinilai. Tetapi kesemua itu, doktrin syari’ah, baik dalam tradisi sejarah maupun parktek kontemporer, hanya merupakan bagian dari sistem hukum Islam aktual. Wallahua'lam []

Referensi

Al-Qur’an al-Karim.

Konflik Dalam Yurispendensi Islam, Noel J. Coulson Penerbit Navila.

Silsilatu Ahaaditsu Ad-Dhaifah wal Maudhuah wa Atsarus Sayyi fil Ummah karya Syaikh Nashirudin Al-Bany, edisi terjemahan, Silsilah Hadits Dhaif dan Maudhu jilid-1, cetakan Gema Insani Press.

1 komentar:

Anonim mengatakan...

awal yang baik

Petuah Pak Cah, Menulis tak Butuh Bakat Melimpah

"Menulis itu tidak memerlukan bakat yang banyak, tinggal mau atau tidak." Itu kalimat-kalimat awal seorang Cahyadi Takari...