Rabu, 23 April 2008

Noel J. Coulson: Hukum dan Moralitas (5)

DALAM pembahasan bab kelima ini, Coulson ingin membahas problem hukum dan moralitas saat ini yang menjadi subyek perdebatan yang hangat dikalangan umat Islam. Dalam Islam moralitas menjadi perhatian yang sangat penting. Hukum Islam sendiri memasukkan prinsip pelaksanaan moralitas seksual yang keras, hal ini menjelaskan tentang tentang hukuman yang ditetapkan bagi pelanggaran zina. Sedangkan menurut hukum di Inggris, hubungan sekssarual diluar pernikahan bukan merupakan pelanggaran hukum terkecuali diperburuk oleh keadaan antara keduanya, seorang gadis muda usia, ada hubungan darah dengan orang yang berzina, atau tingkah laku yang tidak alami seperti sodomi.

Di lain pihak hukum Islam menganggap hubungan seksual diluar nikah adalah bentuk kejahatan dan kemaksiatan, kecuali hal itu antara suami dan istri atau pada masa lalu antara seorang majikan dengan budaknya. Pada saat yang sama pertanggungjawaban dari person-person itu terhadap perbuatan zina, dalam prakteknya, untuk mendapatkan hukuman tidak dapat dipisahkan dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan bukti pelanggaran. Hal itu harus ditetapkan melalui 4 orang saksi, Muslim dewasa, melihat dengan mata kepala sendiri, mempunyai integritas karakter yang bisa dipercaya. 

Menurut Coulson, di dalam kitab-kitab doktrin syariah juga menentukan ukuran-ukuran moralitas yang lain. Semisal kewajiban puasa dalam bulan Ramadhan, menahan diri berhubungan suami-istri saat sedang berpuasa – suatu peraturan yang mempunyai implikasi-implikasi hukum tertentu. Tuntutan seorang istri terhadap maharnya, umpamanya, atau status legitimasi anaknya dapat bergantung kepada apakah hukum menduga sudah digauli atau belum dalam perkawinannya. Tetapi akibat-akibat hukum ini bersifat insidental; peraturan itu pada dasarnya adalah moral karena penyimpangan perbuatannya tidak menyebabkan adanya hukuman.

Betapapun, seorang yang betul-betul melanggar kewajiban puasa Ramadhan ini, atau dengan cara lain apapun, harus bertobat atas dosanya, baik dengan membayar puasa pada hari lain atau dengan memberikan sedekah. Atau hukuman rajam bagi pezina juga sangat sulit untuk diterapkan karena harus menghadirkan 4 saksi, Muslim dewasa, dan melihat dengan mata kepalanya sendiri terkecuali ia memberikan pengakuan sendiri terhadap perbuatannya maka baru bisa dieksekusi hukuman rajam. Itupun dengan keadaan negara tersebut menerapkan hukum Islam dalam pemerintahannya.

Pelanggaran terhadap etika agama Islam merupakan pelanggaran tehadap hukum Tuhan sebagaimana pelanggaran-pelanggaran lain yang karenanya pengadilan dapat memutuskan hukuman. Dalam terminologi kita, syariah Islam adalah sebagai undang-undang hukum dan undang-undang moral. Ini merupakan susunan komprehensif dari tingkah laku manusia yang berasal dari otoritas tertinggi dari kehendak Allah, sehingga garis pemisah antara hukum dan moral sama sekali tidak begitu jelas tergambar seperti halnya dalam masyarakat Barat pada umumnya. 

Coulson, dalam bab ini ingin membahas sebarapa jauh Yurispendensi Islam, baik dahulu maupun sekarang dalam membedakan antara tingkah laku yang diinginkan secara etik dan yang dapat dilaksanakan menurut hukum? Atau seberapa jauh ia menuntut bahwa hal itu merupakan kewajiban pengadilan untuk memaksa seseorang berkelakuan secara ideal?

Dalam sumber material hukum primer syariah, Al-Qur’an tidak ada perbedaan yang jelas dan konsisten antara moral dan peraturan hukum. Seperti rumusan etika hukum Islam, Al-Qur’an menetapkan masalah-masalah pokok – untuk membedakan yang banar dan yang salah; baik buruk, pantas dan tidak pantas. Biasanya hal itu tidak diteruskan kepada tingkat sekunder menyangkut norma-norma tingkah laku dengan konsekuensi hukum. Dalam beberapa kasus, memang benar, sanksi-sanksi hukum yang tepat dijatuhkan karena suatu perbuatan atau kelalaian – seperti hukuman rajam (cambuk) bagi orang yang menuduh orang berzina tapi tidak terbukti, atau hukum potong tangan bagi orang yang mencuri. Tetapi pada umumnya ajaran-ajaran al-Qur;an semata-mata menunjukkan standar tingkah laku tersebut yang dapat diterima oleh Allah dan menyatakan akibat-akibatnya berkenaan dengan yang disukai Allah dan yang tidak disukai.

Menurut Coulson perbedaan antara peraturan yang dapat dilaksanakan menurut hukum dan peraturan yang diinginkan secara moral adalah tentu saja bukan perbedaan antara peraturan yang tidak dipatuhi. Nilai dan standar yang sebenarnya yang dengan itu masyarakat hidup tidak selalu dan tidak semata-mata yang dapat dilaksanakan oleh pengadilan. Sering ada kekuatan yang lebih kuat untuk memaksa ketaatan standar tingkah laku daripada paksaan hukum. 

Oleh karena itu, dalam pandangan masyarakat Islam hukum dan moralitas keagamaan sering digabungkan secara rancu dalam filsafat kehidupan umum; sebetulnya ada paksaan untuk mematuhi moral seperti halnya kewajiban melaksanakan hukum. Tetapi pada prinsipnya di sini Coulson hanya memperhatikan perkara yang lebih sempit dari peran yang dimainkan oleh pengadilan syari’ah dalam pelaksanaan norma tingkah laku Islami. Dan bagi pengadilan-pengadilan itu ada perbedaan nyata antara peraturan yang dijalankan menurut hukum dan yang diinginkan menurut moral.

Praktek hukum di dunia Islam dewasa ini telah menimbulkan dikotomi yang lebih jelas sampai sekarang ini antara lapangan hukum dan moralitas keagamaan. Sekuliarisasi hukum pidana dan hukum perniagaan, dengan mengadopsi Undang-undang Barat dan sistem pengadilan-pengadilan sekuler untuk diterapkan sebagai pengganti hukum syari’ah yang sebelumnya dikelola oleh pengadilan qadi, telah mengandung arti, umpamanya minum alkohol dan hubungan seks diluar nikah tidak lagi digolongkan sebagai pelanggaran kriminal, dan larangan riba atau mengambil bunga atas pinjaman, menurut hukum perdata telah dicabut. Meskipun dalam banyak hal, norma-norma tersebut masih tetap mempunyai pengaruh yang jelas dalam masyrakat Muslim.

Namun di lain pihak, perkembangan belakangan ini dilapangan hukum keluarga di Timur Tengah telah menghasilkan sintesis yang semakin mendekatkan hukum dan moralitas, dalam pengertian bahwa norma-norma tingkah laku yang dianggap oleh otoritas tradisional hanya membebani kewajiban moral kepada hati nurani individu sekarang telah diubah ke dalam syarat-syarat hukum positif. Wallahua’lam []

Referensi  

Al-Qur’an al-Karim. 

Konflik Dalam Yurispendensi Islam, Noel J. Coulson Penerbit Navila.  

Silsilatu Ahaaditsu Ad-Dhaifah wal Maudhuah wa Atsarus Sayyi fil Ummah karya Syaikh Nashirudin Al-Bany, edisi terjemahan, Silsilah Hadits Dhaif dan Maudhu jilid-1, cetakan Gema Insani Press.

    Tidak ada komentar: