Rabu, 23 April 2008

Noel J. Coulson: Hukum dan Moralitas (5)

DALAM pembahasan bab kelima ini, Coulson ingin membahas problem hukum dan moralitas saat ini yang menjadi subyek perdebatan yang hangat dikalangan umat Islam. Dalam Islam moralitas menjadi perhatian yang sangat penting. Hukum Islam sendiri memasukkan prinsip pelaksanaan moralitas seksual yang keras, hal ini menjelaskan tentang tentang hukuman yang ditetapkan bagi pelanggaran zina. Sedangkan menurut hukum di Inggris, hubungan sekssarual diluar pernikahan bukan merupakan pelanggaran hukum terkecuali diperburuk oleh keadaan antara keduanya, seorang gadis muda usia, ada hubungan darah dengan orang yang berzina, atau tingkah laku yang tidak alami seperti sodomi.

Di lain pihak hukum Islam menganggap hubungan seksual diluar nikah adalah bentuk kejahatan dan kemaksiatan, kecuali hal itu antara suami dan istri atau pada masa lalu antara seorang majikan dengan budaknya. Pada saat yang sama pertanggungjawaban dari person-person itu terhadap perbuatan zina, dalam prakteknya, untuk mendapatkan hukuman tidak dapat dipisahkan dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan bukti pelanggaran. Hal itu harus ditetapkan melalui 4 orang saksi, Muslim dewasa, melihat dengan mata kepala sendiri, mempunyai integritas karakter yang bisa dipercaya. 

Menurut Coulson, di dalam kitab-kitab doktrin syariah juga menentukan ukuran-ukuran moralitas yang lain. Semisal kewajiban puasa dalam bulan Ramadhan, menahan diri berhubungan suami-istri saat sedang berpuasa – suatu peraturan yang mempunyai implikasi-implikasi hukum tertentu. Tuntutan seorang istri terhadap maharnya, umpamanya, atau status legitimasi anaknya dapat bergantung kepada apakah hukum menduga sudah digauli atau belum dalam perkawinannya. Tetapi akibat-akibat hukum ini bersifat insidental; peraturan itu pada dasarnya adalah moral karena penyimpangan perbuatannya tidak menyebabkan adanya hukuman.

Betapapun, seorang yang betul-betul melanggar kewajiban puasa Ramadhan ini, atau dengan cara lain apapun, harus bertobat atas dosanya, baik dengan membayar puasa pada hari lain atau dengan memberikan sedekah. Atau hukuman rajam bagi pezina juga sangat sulit untuk diterapkan karena harus menghadirkan 4 saksi, Muslim dewasa, dan melihat dengan mata kepalanya sendiri terkecuali ia memberikan pengakuan sendiri terhadap perbuatannya maka baru bisa dieksekusi hukuman rajam. Itupun dengan keadaan negara tersebut menerapkan hukum Islam dalam pemerintahannya.

Pelanggaran terhadap etika agama Islam merupakan pelanggaran tehadap hukum Tuhan sebagaimana pelanggaran-pelanggaran lain yang karenanya pengadilan dapat memutuskan hukuman. Dalam terminologi kita, syariah Islam adalah sebagai undang-undang hukum dan undang-undang moral. Ini merupakan susunan komprehensif dari tingkah laku manusia yang berasal dari otoritas tertinggi dari kehendak Allah, sehingga garis pemisah antara hukum dan moral sama sekali tidak begitu jelas tergambar seperti halnya dalam masyarakat Barat pada umumnya. 

Coulson, dalam bab ini ingin membahas sebarapa jauh Yurispendensi Islam, baik dahulu maupun sekarang dalam membedakan antara tingkah laku yang diinginkan secara etik dan yang dapat dilaksanakan menurut hukum? Atau seberapa jauh ia menuntut bahwa hal itu merupakan kewajiban pengadilan untuk memaksa seseorang berkelakuan secara ideal?

Dalam sumber material hukum primer syariah, Al-Qur’an tidak ada perbedaan yang jelas dan konsisten antara moral dan peraturan hukum. Seperti rumusan etika hukum Islam, Al-Qur’an menetapkan masalah-masalah pokok – untuk membedakan yang banar dan yang salah; baik buruk, pantas dan tidak pantas. Biasanya hal itu tidak diteruskan kepada tingkat sekunder menyangkut norma-norma tingkah laku dengan konsekuensi hukum. Dalam beberapa kasus, memang benar, sanksi-sanksi hukum yang tepat dijatuhkan karena suatu perbuatan atau kelalaian – seperti hukuman rajam (cambuk) bagi orang yang menuduh orang berzina tapi tidak terbukti, atau hukum potong tangan bagi orang yang mencuri. Tetapi pada umumnya ajaran-ajaran al-Qur;an semata-mata menunjukkan standar tingkah laku tersebut yang dapat diterima oleh Allah dan menyatakan akibat-akibatnya berkenaan dengan yang disukai Allah dan yang tidak disukai.

Menurut Coulson perbedaan antara peraturan yang dapat dilaksanakan menurut hukum dan peraturan yang diinginkan secara moral adalah tentu saja bukan perbedaan antara peraturan yang tidak dipatuhi. Nilai dan standar yang sebenarnya yang dengan itu masyarakat hidup tidak selalu dan tidak semata-mata yang dapat dilaksanakan oleh pengadilan. Sering ada kekuatan yang lebih kuat untuk memaksa ketaatan standar tingkah laku daripada paksaan hukum. 

Oleh karena itu, dalam pandangan masyarakat Islam hukum dan moralitas keagamaan sering digabungkan secara rancu dalam filsafat kehidupan umum; sebetulnya ada paksaan untuk mematuhi moral seperti halnya kewajiban melaksanakan hukum. Tetapi pada prinsipnya di sini Coulson hanya memperhatikan perkara yang lebih sempit dari peran yang dimainkan oleh pengadilan syari’ah dalam pelaksanaan norma tingkah laku Islami. Dan bagi pengadilan-pengadilan itu ada perbedaan nyata antara peraturan yang dijalankan menurut hukum dan yang diinginkan menurut moral.

Praktek hukum di dunia Islam dewasa ini telah menimbulkan dikotomi yang lebih jelas sampai sekarang ini antara lapangan hukum dan moralitas keagamaan. Sekuliarisasi hukum pidana dan hukum perniagaan, dengan mengadopsi Undang-undang Barat dan sistem pengadilan-pengadilan sekuler untuk diterapkan sebagai pengganti hukum syari’ah yang sebelumnya dikelola oleh pengadilan qadi, telah mengandung arti, umpamanya minum alkohol dan hubungan seks diluar nikah tidak lagi digolongkan sebagai pelanggaran kriminal, dan larangan riba atau mengambil bunga atas pinjaman, menurut hukum perdata telah dicabut. Meskipun dalam banyak hal, norma-norma tersebut masih tetap mempunyai pengaruh yang jelas dalam masyrakat Muslim.

Namun di lain pihak, perkembangan belakangan ini dilapangan hukum keluarga di Timur Tengah telah menghasilkan sintesis yang semakin mendekatkan hukum dan moralitas, dalam pengertian bahwa norma-norma tingkah laku yang dianggap oleh otoritas tradisional hanya membebani kewajiban moral kepada hati nurani individu sekarang telah diubah ke dalam syarat-syarat hukum positif. Wallahua’lam []

Referensi  

Al-Qur’an al-Karim. 

Konflik Dalam Yurispendensi Islam, Noel J. Coulson Penerbit Navila.  

Silsilatu Ahaaditsu Ad-Dhaifah wal Maudhuah wa Atsarus Sayyi fil Ummah karya Syaikh Nashirudin Al-Bany, edisi terjemahan, Silsilah Hadits Dhaif dan Maudhu jilid-1, cetakan Gema Insani Press.

    Minggu, 06 April 2008

    Noel J. Coulson: Idealisme dan Realisme (4)

    JIKA dalam pembahasan tiga bab sebelumnya Noel J. Coulson lebih menitikberatkan kepada perumusan dan perkembangan doktrin hukum oleh para ahli hukum Islam. Maka di bab ini Coulson ingin membahas praktek-praktek hukum Islam itu sendiri termasuk administrasi hukum melalui pengadilan resmi negara Islam.

    Semisal pengangkatan pejabat qadi pengadilan yang cenderung berlawanan dengan aspirasi dari para ulama – fuqaha tradisional, seperti pada kasus pengangkatan Ibnu Faruk, seorang faqih dari mazhab maliki berpusat di Qayrawan, secara tegas menolak jabatan qadi yang ditawarkan kepadanya oleh Gubernur setempat. Ibnu Faruk terpaksa menerima jabatannya, karena diancam oleh Gubernur saat itu.

    Pada abad pertengahan, untuk memangku jabatan hakim. Salah seorang ulama Mesir, sampai pergi menyembunyikan diri ketika diminta untuk memangku jabatan qadi. Mereka punya anggapan ketika menjabat menjadi qadi, ia telah melukai tenggorokan dengan pisau. Coulson mempertanyakan apakah literatur hukum penuh dengan ungkapan kebencian seperti ini?

    Gambaran diatas menggambarkan sikap idealisme obyektif yang muncul mendominasi yurispendensi Islam. Benar adanya selama masa-masa pertama periode pertumbuhan hukum, doktrin dan praktek saling berhubungan sangat dekat. Hukum timbul dari keputusan-keputusan pengadilan yang bersifat aktual pada masa Nabi, masa penggantinya seperti khalifah Umar dan keputusannya dalam “kasus Himariyah,” serta dari para qadi masa pertama. Para ulama yang paling awal dalam mazhab-mazhab hukum juga merupakan orang-orang yang berpandangan praktis.

    Doktrin Malik, sebagai contoh dalam karya populernya ‘al-Muwatta,’ ikhtisar tertulis pertama tentang hukum Islam sangat kuat bersandar kepada pengakuan praktek hukum aktual, atau amal masyarakat Madinah. Demikian juga Ulama mazhab Hanafi seperti Abu Yusuf berhubungan sangat dekat dengan praktek hukum, melalui jabatannya sebagai Hakim Agung pada masa pemerintahan khalifah Harun ar-Rasyid.

    Namun dengan perdebatan yurispendensi yang dimulai menjelang akhir abad ke-8 dan akhirnya menghasilkan teori sumber hukum, muncul ide tentang syari’ah sebagai sistem perintah Tuhan yang komprehensif dan ditentukan sebelumnya, sebuah sistem hukum yang mempunyai eksistensi terlepas dari masyarakat, tidak timbul dari masyarakat tapi ditetapkan dari atas untuk masyarakat.

    Coulson mengungkapkan bahwa idealisme para ahli hukum abad pertengahan yang mengadopsi peran penasehat spiritual yang menekankan hati nurani tanpa mengetahui praktek riilnya yang ada di masyarakat, telah menciptakan perselisihan yang nyata antara doktrin hukum dan praktek hukum serta pemisahan yang jelas antara peran faqih dan peran hakim. Oleh karena itu dalam Islam ada ketegangan yang signifikan antara idealitas hukum dan realitas sosial.

    Dalam bab ini Coulson ingin menguji sejauh mana doktrin murni dapat diterjemahkan dalam praktek riil yang ada di masyarakat. Seberapa jauh realitas hukum dalam Islam sesuai dengan sistem ideal syari’ah seperti telah diuraikan secara rinci oleh para hukum.

    Menurut Coulson yang harus dipertimbangkan dalam penerapan hukum Islam adalah bagaimana para ahli hukum memvisualisasi hukum syari’ah tersebut agar bisa dijalankan. Pola apa yang diajukan oleh para ahli hukum, berkenaan dengan konstitusi pengadilan, prosedur peraturan-peraturan dan bukti yang seharusnya mereka ikuti dalam memutuskan hukuman.

    Coulson mengambil contoh penuntutan dalam kasus pembunuhan agar dapat menyediakan 2 orang saksi yang memenuhi syarat untuk memberi kesaksian bahwa mereka mendengar suara perlawanan yang keras di dalam rumah, mereka melihat terdakwa muncul dari rumah dengan pisau berlumuran darah ditangannya dan rumah itu kosong kecuali jasad korban. Namun doktrin syari’ah melarang hakim untuk menarik kesimpulan dari fakta ini bahwa terdakwa adalah seorang pembunuh. Bukti seperti ini merupakan istilah dari “kecurigaan.” Ini dapat menghasilkan kepastian terdakwa bersalah jika didukung oleh sumaph 50 orang penguat yang dilakukan oleh famili korban dan mengucapkan sumpah kesalahan terdakwa atau sebaliknya.

    Contoh kasus yang lain adalah pembuktian perbuatan zina yang mengharuskan ada empat orang yang memenuhi syarat, laki-laki, dewasa, Muslim dan sangat dibutuhkan saksi yang melihat dengan mata kepala mereka sendiri perbuatan jasmaniah pelaku tersebut. Tetapi dalam praktek, dan khususnya dalam lapangan hukum pidana secara umum, peraturan kesaksian secara lisan meletakkan suatu beban yang tidak realistik terhadap proses-proses perbuatan itu. Dan ini merupakan fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa banyak tertuduh , yang kesalahannya layak pasti namun belum ditetapkan pembuktian hukum yang diwajibkan, menolak untuk mengucap sumpah pengingkaran ketika ditawarkan kepada mereka.

    Akhirnya di sini barangkali bahwa idealisme doktrin sangat jelas, dalam kasus-kasus kesaksian yang bertentangan jika qadi merasa tidak dapat menghadirkan keputusan yang benar berdasar bukti-bukti yang disodorkan, ia diijinkan untuk tidak memberi suara dalam keputusan. “Jika tidak ada indikasi positif yang nampak dihadapannya,” tulis seorang ahli hukum, “lalu biarkan dia meninggalkan kasus itu dan menghentikan keputusan, karena ada keraguan dalam hatinya.”

    Ketegangan antara idealisme dan realisme dalam hukum Islam secara sederhana dapat diungkapkan perbedaan antara doktrin hukum dan praktek hukum. Pendekatan seorang realis terhadap pertanyaan tentang peran hukum dalam masyarakat Muslim telah punya arti pada masa lalu dan lebih-lebih masa sekarang bahwa idealisme doktrin baik dalam masalah-masalah substansi maupun prosedur, di dalam praktek terpaksa harus tunduk kepada kepentingan negara dan masyarakat. Tentu saja, doktrin syari’ah tradisional masih tetap menjadi sistem kehidupan ideal dan komprehensif bagi masa keemasan Islam pada masa lalu maupun yang akan datang. Dan bahkan adanya kritik yang terang-terangan ia tetap menjadi titik pusat pemikiran hukum, menggunakan pengaruh yang dapat menembus sebagai batu ujian yang dengannya doktrin alternatif dan institusi-intitusi diukur dan dinilai. Tetapi kesemua itu, doktrin syari’ah, baik dalam tradisi sejarah maupun parktek kontemporer, hanya merupakan bagian dari sistem hukum Islam aktual. Wallahua'lam []

    Referensi

    Al-Qur’an al-Karim.

    Konflik Dalam Yurispendensi Islam, Noel J. Coulson Penerbit Navila.

    Silsilatu Ahaaditsu Ad-Dhaifah wal Maudhuah wa Atsarus Sayyi fil Ummah karya Syaikh Nashirudin Al-Bany, edisi terjemahan, Silsilah Hadits Dhaif dan Maudhu jilid-1, cetakan Gema Insani Press.