Jumat, 07 Maret 2008

Noel J. Coulson: Wahyu dan Akal (1)

NOEL J. COULSON (1928-1986) dikenal sebagai sarjana kenamaan dalam kajian hukum Islam di perguruan tinggi Barat. Karirnya mulai nampak ketika ia menerima beasiswa untuk belajar ke Kable Coolege, Oxford dalam bidang kajian sejarah klasik dan bahasa-bahasa Timur. Di perguruan tinggi tersebut ia berjumpa dengan ahli hukum Islam kenamaan Joseph Schacht yang karya-karyanya hingga kini tetap menjadi rujukan bagi mereka yang menekuni kajian hukum Islam. Di bawah bimbingan Schacht, Coulson menekuni bidang pemikiran hukum Islam abad klasik dan menengah.

Coulson dikenal cukup produktif dalam menulis. Tidak kurang dari 26 buah karya tulis yang telah diterbitkan. Satu diantaranya adalah ”Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence” (Konflik dalam Hukum Yurispendensi Islam) yang sedang kita bahas ini. Karya ini merupakan hasil kuliah secara berseri yang disampaikan di Chicago University, Amerika Serikat. Buku ini merefleksikan keahlian Coulson dalam bidang hukum Islam pada masa klasik, tengah dan perkembangan terakhir disejumlah negara Muslim. Materi yang dibahas dalam buku ini mencakup enam prinsip konflik dalam hukum Islam.

Konflik, lazim dikenal para sarjana hukum di Barat, berasal dari kontroversi pertanyaan mendasar mengenai hakekat hukum. Konflik pada dasarnya merupakan produk dari keragaman filsafat hidup dan ideologi politik populer di dalam peradaban Barat dan juga keragaman pandangan tentang nilai-nilai akhir dan tujuan hidup manusia.

Enam prinsip konflik yang ditawarkan Coulson dalam bukunya ”Konflik dalam Hukum Yurispendensi Islam” ini menurut hematnya tidak harus dipandang sebagai aspek-aspek pemikiran hukum Islam yang terpisah dan berbeda melainkan harus dipandang sebagai topik yang saling berhubungan satu dan lainnya. Buku ini menurut Coulson sebagai landasan yang kokoh dan logis dalam rangka menghadapi problem besar hukum kontemporer dan yurispendensi dalam Islam. Mari kita bahas dari bab pertama tentang ”Wahyu dan akal.”

Menurut Noel, hukum Islam yang dilukiskan sebagai hukum Tuhan sekaligus hukum yang dilahirkan oleh para fuqaha memberi peluang munculnya konflik dasar antara wahyu Tuhan dan pemikiran manusia (fuqaha). Dalam bab ini Noel ingin membahas peran masing-masing yang dimainkan oleh dua elemen yang berbeda ini dalam pembentukan hukum Islam. Yang menjadi kajiannya adalah hukum-hukum Islam yang telah dirumuskan dalam masa kalsik atau tradisional pada abad pertengahan.

Noel menilai Al-Qur’an dan as-Sunnah secara bersama-sama tidak meliputi pengertian sebagai kitab undang-undang yang komprehensif. Materi hukum yang dikandungnya adalah sebuah koleksi dan putusan-putusan yang berangsur-angsur terhadap persoalan-persoalan khusus yang tersebar luas dalam berbagai topik yang berbeda, jauh dari penggambaran sebuah substansi kesatuan kumpulan tulisan hukum, ia hampir-hampir tidak nampak sebagai satu sistem hukum yang sederhana sekalipun.

Dalam bab ini, Noel memaparkan adanya pertentangan antara dua kelompok yakni kelompok ahlu al-hadis dan ahlu ar-ra’yi. Kelompok ahlu al-hadis percaya bahwa setiap hukum harus berasal dari Al-Qur’an dan hadits. Sedangakan ahlu ar-ra’yi adalah sekelompok orang yang berpandanagn bahwa penggunaan akal bebas untuk menguraikan hukum adalah sah dan perlu. Ketegangan antara dua kelompok ini muncul sejak lahirnya yurispendensi Islam khusunya menyangkut tentang antara unsur wahyu Tuhan dan unsur manusia didalam penetapan hukum.

Imam Asy-Syafi’i menjadi penengah dalam konflik dua kelompok ini. Ia membuat rumusan kompromi didalam konflik ini pada awal tahun-tahun awal abad kesembilan. Imam Asy-Syafi’i berdiri kokoh dibelakang prinsip Ketuhanan yang mengilhami Sunah Nabi, disisi yang lain ia mengakui perlunya akal manusia untuk menetapkan aturan hukum terhadap situasi yang secara nyata atau secara khusus tidak diatur oleh wahyu Tuhan. Namun al-imam menegaskan bahwa akal manusia tidak dapat digolongkan sebagai ra’yu. Sebab akal manusia tidak dipakai sebagai sumber hukum. Oleh karena itu menurutnya peran akal manusia harus ditempatkan dibawah prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh wahyu Tuhan. Proses ini dikenal sebagai qiyas (analogi).

Tesis Asy-Syafi’i menjadi dasar penjelasan terperinci dari teori hukum Islam klasik. Sejak abad ke 10 dan seterusnya telah dicapai satu konsensus (kesepakatan) bahwa norma hukum harus diambil dari Al-Qur’an, as-Sunnah atau kesimpulan melalui proses qiyas. Perlu diingat bahwa teori hukum klasik mengakui dalam beberapa kasus, penerapan analogi yang kaku mungkin dapat membawa ketidak adilan; dan dalam keadaan demikian maka dibolehkan memakai bentuk pemikiran yang lebih liberal. Walaupun praktek ra’yu sebagaimana dipraktekkan orang-orang sebelum asy-Syafi’i, namun hal itu diberi istilah yang lebih canggih dan disebut dengan sitihsan (mencari penyelesaian yang lebih adil) atau istislah (mencari penyelsaian yang terbaik untuk kepentingan umum).

Untuk menjelaskan interaksi unsur wahyu Tuhan dan akal manusia, dan cara kerja berbagai prinsip hukum serta metode pemikiran, Coulson mengambil dua contoh kasus tentang Ilmu waris. Mengapa Ilmu waris yang dipilih oleh Coulson, alasannya adalah: Pertama, tidak ada topik dalam hukum Islam yang berciri individu yang lebih tegas dalam topik tentang pewarisan. Ketelitian di dalam penentuan prioritas para ahli yang sah, penetapan jumlah hak mereka, pada umumnya dipandang oleh para Ulama sebagai puncak prestasi pemikiran hukum dan masterpiece dar keseluruhan sistem hukum. Bahkan menurut Nabi, hukum waris merupakan ”setengah dari ilmu pengetahuan manusia.”Kedua, hukm warisan merupakan bagian integral dan vital dari hukum keluarga. Kasus pertama Coulson mengambil contoh kasus harta milik Saad.

Saad adalah sahabat dekat dan pembela Nabi yang menemui ajalnya pada salah satu peperangan dalam ranka berjuang menegakkan agama Allah. Istri Saad mengadu kepada Rasulullah bahwa dia dan 2 orang anak perempuannya, ditinggal tanpa harta sedikitpun, karena seluruh harta milik Saad telah diambil oleh saudara laki-laki Saad yang menuntut harta waris sesuai hukum adat suku sebagai orang terdekat menurut keturunan garis laki-laki. Kemudian Rasul memutusakan bahwa istri almarhum Saad semestinya mendapat bagian dari harta tersebut seperti yang telah ditentukan Al-Qur’an yakni 1/8 ; dua orang anak perempuan masing-masing 1/3 jadi keduanya secara bersama-sama mendapat 2/3 dari harta; sedangkan saudara laki-laki Saad mendapatkan sisa (asabah), dalam kasus ini jumlah bagiannya menjadi 5/24 dari harta.

Kasus kedua adalah kasus Rasulullah wafat yang pada waktu itu dihadap oleh khalifah Umar, kemudian dikenal dengan sebutan al-himariyyah. Menghadapi tugas pembagian harta peninggalan antara suami almarhumah, ibu, saudara laki-laki seibu dan saudara laki-laki kandung, pertama-tama Umar menetapkan bahwa kaidah pembagian seperti yang diucapkan Nabi seharusnya diterapkan secara sistematik, para ahli waris menurut Al-Qur’an mengambil bagian mereka dan kemudian keturunan dari garis laki-laki mengambil sisa. Hasilnya sangat disayangkan sepanjang menyangkut saudara laki-laki kandung, karena disini tidak ada ahli waris yang unggul untuk mengeluarkan saudara lakilaki seibu, yang sebagai ahli waris menurut al-Qur’an berhak atas bagian 1/3, suami mendapat bagian ½ dan bagian ibu 1/6, maka habislah semua harta peninggalan, sehingga tidak ada sisa untuk saudara laki-laki kandung. Hukum waris yang ditawarkan oleh al-Qur’an secara total mengalahkan hukum adat atau tradisi yang seharusnya saudara laki-laki memiliki keutamaan dalam perspektifnya.

Dalam kasus ini saudara laki-laki kandung mengajukan gugatan banding kepada Umar. Mereka berpendapat bahwa mereka tidak mencari keuntungan dari pertalian garis laki-laki melalui ayah yang memiliki hak pertama berhadapan dengan sauadar seibu, setidak-tidaknya mereka tidak dirugikan dan jatuh lebih buruk dari pada saudara seibu. Mereka berpendapat suadara almarhumah, sauadar laki-laki seibu dan mereka sendiri (saudara lakilaki kandung) semuanya mempunyai ibu yang sama, semua ini menjadi dasar tuntutan mereka. Intinya mereka menuntut kesamaan/keadilan dengan saudara laki-laki seibu.

Umar menerima keabsahan argumen ini, merevisi keputusan aslinya, dan memerintahkan atas 1/3 sisa harta waris setelah tuntutan suami dan ibu dipenuhi, sisa harta tersebut semestinya di bagi sama kepada saudara laki-laki seibu dan sudara laki-laki kandung. Masalah ini disebut dengan masalah ”himariyyah” berasal dari cara saudara laki-laki kandung mengungkapkan argumentasinya bahwa mereka diijinkan untuk melepaskan ikatan keturunan laki-laki dan mengabaikan ayah mereka, mewarisi karena hubungan matrilineal.

Keputusan Umar dalam masalah himariyyah merupakan keputusan kontroversial, dan menjadi perdebatan yurispendensi di kemudian hari menyangkut masalah yang melibatkan seluruh pertanyaan tentang peran akal manusia di dalam menjelaskan hukum Islam. Satu sisi mempertahankan bahwa keputusan Umar pada contoh kasus diatas, pengeyampingan saudara laki-laki kandung dari pewarisan merupakan keputusan yang lebih sistematik dan benar dalam prinsip. Bagi mereka akal manusia terbatas hanya melalui analogi terhadap peraturan kasus-kasus baru dengan aturan-aturan yang sudah tetap yang bersumber dari Allah.

Dalam bab ini, Coulson menilai kasus-kasus diatas merupakan perkembangan hukum Islam melalui spekulasi yuridis. Dalam menciptakan struktur hukum secara lengkap, hubungan wahyu Tuhan dan akal manusia terjalin begitu dekat dan hampir tak dapat dipisahkan. Dalam kenyataannya, pemikiran para fuqaha melakukan pemikiran yang cukup bervariasi. Ini mengabadikan norma-norma hukum adat yang sudah ada dengan merumuskan proposisi bahwa wahyu Tuhan secara diam-diam mengesahkan hukum adat jika wahyu tidak secara jelas menolaknya. Wallahua’lam []

Referensi

Al-Qur’an al-Karim.


Konflik Dalam Yurispendensi Islam, Noel J. Coulson Penerbit Navila.


Silsilatu Ahaaditsu Ad-Dhaifah wal Maudhuah wa Atsarus Sayyi fil Ummah karya Syaikh Nashirudin Al-Bany, edisi terjemahan, Silsilah Hadits Dhaif dan Maudhu jilid-1, cetakan Gema Insani Press.

Tidak ada komentar: