Minggu, 16 Maret 2008

Noel J. Coulson: Otoritas dan Kebebasan (3)

DALAM pembahasan di bab ketiga ini, Noel J. Coulson ingin melihat ukuran kebebasan seorang hakim atau faqih dalam menentukan hukum, dan sekaligus membandingkannya dengan sikap dan pandangan yang secara umum berlaku sejak awal abad pertengahan sampai abad sekarang dengan pola pandang baru seperti yang muncul di Negara-negara Islam kontemporer.

Yurispendensi Islam adalah sebuah wacana pemikiran untuk memahami istilah-istilah hukum Allah secara tepat. Dalam dua pembahasan sebelumnya telah diuraikan sifat dari proses pemahaman ini dan telah diamati hasil-hasil yang beragam darinya. Pertanyaannya sekarang adalah otoritas apa sehingga doktrin yang dihasilkan mampu menguasai praktek-praktek baik bagi ahli hukum yang tugasnya menjelaskan hukum secara rinci maupun bagi hakim yang tugasnya mengaplikasikan hukum.

Dalam interpretasi teks wahyu Allah yang telah diterima umum atau dalam peraturan menyangkut kasus yang baru, apakah seorang hakim atau ahli hukum memiliki kebebasan personal untuk memutuskan, atau diwajibkan mengikuti otoritas yang diakui?

Bagi Coulson pada dasarnya sifat hukum syari’ah itu sementara dan spekulatif dan karena keterkaitan didalamnya terdapat hati nurani keagamaan yang total, konflik antara ide-ide kebebasan individu dan otoritas yang mengikat dalam konteks ini sangat akut.

Terhadap proses umum dari usaha yuridis untuk mengetahui dengan pasti istilah-istilah hukum Allah diberi nama ijtihad, orangnya disebut mujtahid. Cukup wajar jika para ulama yang pertama kali menggeluti bidang ini memiliki kebebasan penuh dalam penyelidikan individu. Tetapi sama-sama wajarnya, dengan berlalunya waktu yang ada, proses ijtihad menjadi lebih terbatas. Menurut Coulson, ini bukan saja karena pembatasan-pembatasan menentukan proses ijtihad dengan teori yurispendensi yang berkembang itu sendiri – dalam pengenalannya bahwa bahan mentah yang harus dikerjakan dibatasi oleh teks-teks al-Qur’an dan as-Sunnah dalam pertumbuhannya ada pembatasan metode penalaran yuridis yang bisa diterima – tetapi lebih dari itu karena keadaan praktis yang mengelilingi pertumbuhan doktrin itu sendiri.

Menurut Coulson doktrin para fuqaha pada awalnya muncul dengan otoritas yang mereka sendiri tidak pernah mengklaim untuk itu. Karya-karya tulis mereka menjadi bahasa yurispendensi, “buku induk” mazhab dan menjadi subyek penjelasan yang mendalam yang dikembangkan oleh generasi-generasi murid-murid berikutnya yang tetap setia memelihara substansi dasar ajaran gurunya. Demikianlah, doktrin yang ada semakin matang dan sempurna setidak-tidaknya dalam setiap mazhab, melalui konsensus/kesepakatan umum dan muncul keyakinan dikalangan para ahli hukum bahwa proses ijtihad telah berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Pada awal abad ke-10 nampak bahwa hasil-hasil awal ahli hukum telah dianggap matang dan tuntas. Karenanya ijtihad setelah itu boleh jadi tidak ada manfaatnya. Dan pada poin ini secara formal yurispendensi mengakui bahwa kemampuan kreatifitas telah lenyap. “berarti pintu ijtihad,” telah “tertutup”. Generasi ahli hukum masa berikutnya tidak lagi mempunyai hak penyelidikan yang independen, bahkan diikat oleh prinsip taklid kepada doktrin pendahulunya. Doktrin-doktrin tersebut sekarang ditulis di dalam kitab-kitab hukum berbahasa Arab secara besar-besaran yang dibagi setiap mazhab merupakan ekspresi hukum syari’ah yang komprehensif dan memperoleh kedudukan yang sangat penting selama 10 abad berikutnya dan hampir merupakan otoritas eksklusif sebagai karya-karya referensi hukum.

Hakim atau ahli hukum tidak lagi merasa bebas mempertimbangkan teks al-Qur’an atau as-Sunnah; tidak dapat lagi menjelaskan dengan analogi atau menggunakan istihsan, seperti telah ditunjukkan keputusan Umar dalam masalah himariyah atau perumusan fiqh Imam Malik yang terkenal.

Berbagai teori telah diberikan untuk menjelaskan fenomena tertutupnya pintu ijtihad dan doktrin taklid ini. Sebagai contoh, telah dinyatakan, bahwa doktrin itu muncul pada waktu invasi Mongol atas wilayah Islam. Para ahli hukum diharuskan dengan sengaja menginvestasikan buku-buku hukum dengan totaliter dan otoritas amat suci, sehingga kumpulan doktrin hukum dapat seperti sediakala, disimpan kemudian dilindungi dari pengaruh perubahan waktu dan kerusakan dari pihak gerombolan bangsa Barbar tersebut.

Coulson mengkritik cara-cara tersebut dan menganggap teori-teori seperti itu khayal dan tidak ada gunanya. Menurut Coulson, faktanya bahwa para pengacara Muslim, seperti juga teman-teman seprofesinya di dunia ini adalah orang-orang yang patuh terhadap preseden. Baginya tujuan esensial hukum adalah untuk memantapkan aturan sosial. Sistem-sistem hukum lainnya, seperti hukum Romawi atau hukum Inggris juga mengenal periodesasi terutama tentang kapan hukum itu statis atau tidak namun norma-normanya tetap mampu menjawab persoalan. Hal ini terjadi karena norma-norma yang dirancang untuk mengontrol sejalan dengan watak masyarakat.

Ketika keadaan masyarakat telah berkembang dan berubah, maka hukum yang sudah tetap itu mulai dipertanyakan dan otoritasnya menjadi hancur. Hukum Islam ternyata tidak lebih immun dari proses umum ini dari pada sistem hukum yang lain. Boleh jadi hukum Islam tetap mantap dan stabil untuk suatu periode yang sangat berlarut-larut. Namun hal ini terjadi menurut Coulson karena masyarakat Islam itu sendiri secara relatif tetap statis dan tidak berkembang sepanjang waktu ini.

Sebenarnya tidak ada dorongan sosial yang riil untuk menentang otoritas kitab-kitab hukum masa pertengahan samapai beberapa dekade yang lalu dari abad sekarang ini. Tetapi sekarang tatkala masyarakat Islam datang menerima nilai-nilai dan ukuran-ukuran tingkah laku yang berbeda, doktrin tradisional semakin dipertanyakan dan prinsip taklid pun semakin dipersoalkan.

Coulson juga tidak menganggap bahwa tradisi hukum dari 10 abad yang lalu akan dibuang begitu saja. Meskipun para ulama dan pemikir sekaliber Muhammad Abduh di Mesir dan Iqbal di India secara terang-terangan menolak doktrin taklid, hanya dalam dua dekade yang baru lalu implementasi praktis telah dicurahkan untuk membuktikan dalil bahwa para hakim dan ahli hukum sekarang ini dapat menentukan peraturan-peraturan hukum syari’ah dengan interpretasi independen tentang teks wahyu Allah.

Coulson bermaksud menawarkan pendekatan-penmdekatan baru tentang “Otoritas dan Kebebasan” dalam bab ini. Coulson mengambil contoh pendekatan baru yang muncul di dua wilayah Timur Tengah dan Pakistan untuk membuktikan bagaimana pendekatan baru ini telah menimbulkan perubahan-perubahan penting dalam hukum syari’ah tradisional tentang perceraian.

Perceraian menurut hukum Islam tradisional dapat dilakukan melalui salah satu dari tiga cara prinsip dibawah ini. Pertama, dengan persetujuan bersama suami istri, permufakatan sederhana dicapai untuk membubarkan perkawinan dengan tidak perlu menempuh proses pengadilan. Kedua, putusan perceraian dari pengadilan mengabulkan permohonan istri yang menetapkan bahwa suaminya menderita penyakit ingatan atau penyakit jasmani, atau bersalah karena pelanggaran perkawinan, seperti penganiayaan, meninggalkan keluarga atau gagal memberi nafkah, yang membuat kehidupan perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi. Ketiga, pemutusan perkawinan secara sepihak oleh suami yang menggunakan kekuasannya atau dikenal dengan talaq.

Coulson mengkritik konsesus fuqaha tradisional dalam hal istri mengajukan perceraian kepada suami. Dimana kekuasaan penolakan yang dimiliki suami sewenang-wenang dan absolut. Coulson juga menilai proses talaq tidak fair bagi seorang istri, dimana hal ini telah mendatangkan purbasangka terburuk terhadap status Muslimah.

Di Negara Arab Timur terjadi hal penting dalam penetapan doktrin tradisional hukum perceraian. Dimana pengambil inisiatif penting dalam bidang hukum adalah para fuqaha bukan para hakim. Pendapat para fuqaha inilah yang terdapat di dalam beberapa kodifikasi hukum Islam yang baru-baru ini diundangkan secara resmi oleh pemerintah di Timur Tengah. Undang-undang ini mengganti peraturan yang terdapat dalam kitab-kitab abad pertengahan dan menjadi sumber rujukan utama bagi hukum syari’ah yang harus dilakukan oleh pengadilan.

Kasus yang terjadi di Pakistan sebelum pembuatan undang-undang ordonansi hukum keluarga, yakni, Balquis Fatima melawan Najmul Ikran Qureshi, ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Lahore tahun 1959. Perkawinan Balquis Fatima merupakan perkawinan yang hanya dalam nama saja dan dia tidak pernah hidup bersama dengan suaminya. Akhirnya dia mengajukan permohonan cerai dengan mendasarkan diri pada undang-undang yang telah disetujui dengan dasar bahwa suaminya telah gagal memberi nafkah. Ketika permohanan ini gagal, maka dikatakan bahwa Pengadadilan Tinggi seharusnya mengabulkan permohonan cerai tersebut karena berdasarkan undang-undang yang berlaku “seorang istri mempunyai hak untuk menuntut cerai dengan mengembalikan harta milik yang telah ia terima dari suaminya.” Menurut fiqh Hanafi seorang sitri boleh mengusahakan cerai dengan memberikan kepada sumi uang tebusan biasanya uang mahar telah ia terima dari suami dalam perkawinannya. Wallahua’lam

Referensi

Al-Qur’an al-Karim.


Konflik Dalam Yurispendensi Islam, Noel J. Coulson Penerbit Navila.


Silsilatu Ahaaditsu Ad-Dhaifah wal Maudhuah wa Atsarus Sayyi fil Ummah karya Syaikh Nashirudin Al-Bany, edisi terjemahan, Silsilah Hadits Dhaif dan Maudhu jilid-1, cetakan Gema Insani Press.

Tidak ada komentar: