Minggu, 16 Maret 2008

Noel J. Coulson: Otoritas dan Kebebasan (3)

DALAM pembahasan di bab ketiga ini, Noel J. Coulson ingin melihat ukuran kebebasan seorang hakim atau faqih dalam menentukan hukum, dan sekaligus membandingkannya dengan sikap dan pandangan yang secara umum berlaku sejak awal abad pertengahan sampai abad sekarang dengan pola pandang baru seperti yang muncul di Negara-negara Islam kontemporer.

Yurispendensi Islam adalah sebuah wacana pemikiran untuk memahami istilah-istilah hukum Allah secara tepat. Dalam dua pembahasan sebelumnya telah diuraikan sifat dari proses pemahaman ini dan telah diamati hasil-hasil yang beragam darinya. Pertanyaannya sekarang adalah otoritas apa sehingga doktrin yang dihasilkan mampu menguasai praktek-praktek baik bagi ahli hukum yang tugasnya menjelaskan hukum secara rinci maupun bagi hakim yang tugasnya mengaplikasikan hukum.

Dalam interpretasi teks wahyu Allah yang telah diterima umum atau dalam peraturan menyangkut kasus yang baru, apakah seorang hakim atau ahli hukum memiliki kebebasan personal untuk memutuskan, atau diwajibkan mengikuti otoritas yang diakui?

Bagi Coulson pada dasarnya sifat hukum syari’ah itu sementara dan spekulatif dan karena keterkaitan didalamnya terdapat hati nurani keagamaan yang total, konflik antara ide-ide kebebasan individu dan otoritas yang mengikat dalam konteks ini sangat akut.

Terhadap proses umum dari usaha yuridis untuk mengetahui dengan pasti istilah-istilah hukum Allah diberi nama ijtihad, orangnya disebut mujtahid. Cukup wajar jika para ulama yang pertama kali menggeluti bidang ini memiliki kebebasan penuh dalam penyelidikan individu. Tetapi sama-sama wajarnya, dengan berlalunya waktu yang ada, proses ijtihad menjadi lebih terbatas. Menurut Coulson, ini bukan saja karena pembatasan-pembatasan menentukan proses ijtihad dengan teori yurispendensi yang berkembang itu sendiri – dalam pengenalannya bahwa bahan mentah yang harus dikerjakan dibatasi oleh teks-teks al-Qur’an dan as-Sunnah dalam pertumbuhannya ada pembatasan metode penalaran yuridis yang bisa diterima – tetapi lebih dari itu karena keadaan praktis yang mengelilingi pertumbuhan doktrin itu sendiri.

Menurut Coulson doktrin para fuqaha pada awalnya muncul dengan otoritas yang mereka sendiri tidak pernah mengklaim untuk itu. Karya-karya tulis mereka menjadi bahasa yurispendensi, “buku induk” mazhab dan menjadi subyek penjelasan yang mendalam yang dikembangkan oleh generasi-generasi murid-murid berikutnya yang tetap setia memelihara substansi dasar ajaran gurunya. Demikianlah, doktrin yang ada semakin matang dan sempurna setidak-tidaknya dalam setiap mazhab, melalui konsensus/kesepakatan umum dan muncul keyakinan dikalangan para ahli hukum bahwa proses ijtihad telah berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Pada awal abad ke-10 nampak bahwa hasil-hasil awal ahli hukum telah dianggap matang dan tuntas. Karenanya ijtihad setelah itu boleh jadi tidak ada manfaatnya. Dan pada poin ini secara formal yurispendensi mengakui bahwa kemampuan kreatifitas telah lenyap. “berarti pintu ijtihad,” telah “tertutup”. Generasi ahli hukum masa berikutnya tidak lagi mempunyai hak penyelidikan yang independen, bahkan diikat oleh prinsip taklid kepada doktrin pendahulunya. Doktrin-doktrin tersebut sekarang ditulis di dalam kitab-kitab hukum berbahasa Arab secara besar-besaran yang dibagi setiap mazhab merupakan ekspresi hukum syari’ah yang komprehensif dan memperoleh kedudukan yang sangat penting selama 10 abad berikutnya dan hampir merupakan otoritas eksklusif sebagai karya-karya referensi hukum.

Hakim atau ahli hukum tidak lagi merasa bebas mempertimbangkan teks al-Qur’an atau as-Sunnah; tidak dapat lagi menjelaskan dengan analogi atau menggunakan istihsan, seperti telah ditunjukkan keputusan Umar dalam masalah himariyah atau perumusan fiqh Imam Malik yang terkenal.

Berbagai teori telah diberikan untuk menjelaskan fenomena tertutupnya pintu ijtihad dan doktrin taklid ini. Sebagai contoh, telah dinyatakan, bahwa doktrin itu muncul pada waktu invasi Mongol atas wilayah Islam. Para ahli hukum diharuskan dengan sengaja menginvestasikan buku-buku hukum dengan totaliter dan otoritas amat suci, sehingga kumpulan doktrin hukum dapat seperti sediakala, disimpan kemudian dilindungi dari pengaruh perubahan waktu dan kerusakan dari pihak gerombolan bangsa Barbar tersebut.

Coulson mengkritik cara-cara tersebut dan menganggap teori-teori seperti itu khayal dan tidak ada gunanya. Menurut Coulson, faktanya bahwa para pengacara Muslim, seperti juga teman-teman seprofesinya di dunia ini adalah orang-orang yang patuh terhadap preseden. Baginya tujuan esensial hukum adalah untuk memantapkan aturan sosial. Sistem-sistem hukum lainnya, seperti hukum Romawi atau hukum Inggris juga mengenal periodesasi terutama tentang kapan hukum itu statis atau tidak namun norma-normanya tetap mampu menjawab persoalan. Hal ini terjadi karena norma-norma yang dirancang untuk mengontrol sejalan dengan watak masyarakat.

Ketika keadaan masyarakat telah berkembang dan berubah, maka hukum yang sudah tetap itu mulai dipertanyakan dan otoritasnya menjadi hancur. Hukum Islam ternyata tidak lebih immun dari proses umum ini dari pada sistem hukum yang lain. Boleh jadi hukum Islam tetap mantap dan stabil untuk suatu periode yang sangat berlarut-larut. Namun hal ini terjadi menurut Coulson karena masyarakat Islam itu sendiri secara relatif tetap statis dan tidak berkembang sepanjang waktu ini.

Sebenarnya tidak ada dorongan sosial yang riil untuk menentang otoritas kitab-kitab hukum masa pertengahan samapai beberapa dekade yang lalu dari abad sekarang ini. Tetapi sekarang tatkala masyarakat Islam datang menerima nilai-nilai dan ukuran-ukuran tingkah laku yang berbeda, doktrin tradisional semakin dipertanyakan dan prinsip taklid pun semakin dipersoalkan.

Coulson juga tidak menganggap bahwa tradisi hukum dari 10 abad yang lalu akan dibuang begitu saja. Meskipun para ulama dan pemikir sekaliber Muhammad Abduh di Mesir dan Iqbal di India secara terang-terangan menolak doktrin taklid, hanya dalam dua dekade yang baru lalu implementasi praktis telah dicurahkan untuk membuktikan dalil bahwa para hakim dan ahli hukum sekarang ini dapat menentukan peraturan-peraturan hukum syari’ah dengan interpretasi independen tentang teks wahyu Allah.

Coulson bermaksud menawarkan pendekatan-penmdekatan baru tentang “Otoritas dan Kebebasan” dalam bab ini. Coulson mengambil contoh pendekatan baru yang muncul di dua wilayah Timur Tengah dan Pakistan untuk membuktikan bagaimana pendekatan baru ini telah menimbulkan perubahan-perubahan penting dalam hukum syari’ah tradisional tentang perceraian.

Perceraian menurut hukum Islam tradisional dapat dilakukan melalui salah satu dari tiga cara prinsip dibawah ini. Pertama, dengan persetujuan bersama suami istri, permufakatan sederhana dicapai untuk membubarkan perkawinan dengan tidak perlu menempuh proses pengadilan. Kedua, putusan perceraian dari pengadilan mengabulkan permohonan istri yang menetapkan bahwa suaminya menderita penyakit ingatan atau penyakit jasmani, atau bersalah karena pelanggaran perkawinan, seperti penganiayaan, meninggalkan keluarga atau gagal memberi nafkah, yang membuat kehidupan perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi. Ketiga, pemutusan perkawinan secara sepihak oleh suami yang menggunakan kekuasannya atau dikenal dengan talaq.

Coulson mengkritik konsesus fuqaha tradisional dalam hal istri mengajukan perceraian kepada suami. Dimana kekuasaan penolakan yang dimiliki suami sewenang-wenang dan absolut. Coulson juga menilai proses talaq tidak fair bagi seorang istri, dimana hal ini telah mendatangkan purbasangka terburuk terhadap status Muslimah.

Di Negara Arab Timur terjadi hal penting dalam penetapan doktrin tradisional hukum perceraian. Dimana pengambil inisiatif penting dalam bidang hukum adalah para fuqaha bukan para hakim. Pendapat para fuqaha inilah yang terdapat di dalam beberapa kodifikasi hukum Islam yang baru-baru ini diundangkan secara resmi oleh pemerintah di Timur Tengah. Undang-undang ini mengganti peraturan yang terdapat dalam kitab-kitab abad pertengahan dan menjadi sumber rujukan utama bagi hukum syari’ah yang harus dilakukan oleh pengadilan.

Kasus yang terjadi di Pakistan sebelum pembuatan undang-undang ordonansi hukum keluarga, yakni, Balquis Fatima melawan Najmul Ikran Qureshi, ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Lahore tahun 1959. Perkawinan Balquis Fatima merupakan perkawinan yang hanya dalam nama saja dan dia tidak pernah hidup bersama dengan suaminya. Akhirnya dia mengajukan permohonan cerai dengan mendasarkan diri pada undang-undang yang telah disetujui dengan dasar bahwa suaminya telah gagal memberi nafkah. Ketika permohanan ini gagal, maka dikatakan bahwa Pengadadilan Tinggi seharusnya mengabulkan permohonan cerai tersebut karena berdasarkan undang-undang yang berlaku “seorang istri mempunyai hak untuk menuntut cerai dengan mengembalikan harta milik yang telah ia terima dari suaminya.” Menurut fiqh Hanafi seorang sitri boleh mengusahakan cerai dengan memberikan kepada sumi uang tebusan biasanya uang mahar telah ia terima dari suami dalam perkawinannya. Wallahua’lam

Referensi

Al-Qur’an al-Karim.


Konflik Dalam Yurispendensi Islam, Noel J. Coulson Penerbit Navila.


Silsilatu Ahaaditsu Ad-Dhaifah wal Maudhuah wa Atsarus Sayyi fil Ummah karya Syaikh Nashirudin Al-Bany, edisi terjemahan, Silsilah Hadits Dhaif dan Maudhu jilid-1, cetakan Gema Insani Press.

Jumat, 07 Maret 2008

Noel J. Coulson: Kesatuan dan Keragaman (2)

DALAM pembahasan di bab kedua ini, Noel J. Coulson ingin mendiskusikan prinsip konflik tentang kesatuan dan keragaman dalam hukum yurispendensi Islam. Noel J. Coulson menganggap bahwa konflik kesatuan dan keragaman dalam doktrin hukum Islam adalah alami dan merupakan konsekuensi logis dari dua elemen pokok dari hukum Islam yakni, wahyu dan akal. Bagi Noel, wahyu Tuhan menunjukkan faktor yang pasti dan konstan namun akal manusia menunjukkan faktor yang berubah-ubah. Demikian juga didalamnya ada konflik antara sesuatu yang ideal dengan keadaan yang sebenarnya.

Noel mencoba menguggat konflik kesatuan dan keragaman dengan sebuah diktum yang berasal dari Nabi Muhammad Saw. mengenai “Perbedaan pendapat dikalangan umatku adalah rahmat dari Allah.” Diktum ini bagi Noel menjelaskan dan menjustifikasi yurispendensi Islam bahwa adanya pandangan yang sangat bervariasi dalam ajaran fiqh yang dirumuskan oleh para fuqaha.

Noel mengambil contoh perbedaan mazhab dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali. Menurut Noel, masing-masing mazhab ini mempunyai keadaan asal yang khas. Noel menilai ada fenomenan perbedaan antara mazhab Hanafi dan Maliki dengan mazhab Syafi’i dan Hanbali.

Noel menilai mazhab Hanafi dan Maliki bercirikan pemakaian bebas akal manusia untuk mengatur kasus-kasus yang secara khusus tidak ditentukan dengan Al-Qur’an atau keputusan Nabi. Mazhab Hanafi dan Maliki merefleksikan tradisi dan lingkungan sosial yang khusus dari dua lokasi yang berbeda. Berbeda dengan maszhab Syafi’i dan Hanbali, mereka berdua berdiri kokoh dibelakang prinsip akan pentingnya Sunnah Nabi yang menurut mereka telah dikalahkan oleh bentuk-bentuk penggunaan akal oleh mazhab-mazhab sebelumnya.

Namun Noel menjelaskan dibuku tersebut, bahwa sejak abad ke-9, keempat mazhab tersebut mendukung satu teori umum yang secara prinsip sama menyangkut sumber hukum. Dengan adanya tujuan umum yang sama dikalangan mereka, menjadikan persaingan awal diantara mereka lambat laun semakin memudar. Perbedaan local geografis atau prinsip yuridis menghilang dan mazhab-mazhab tersebut saling menganggap kumpulan doktrin mereka sama-sama sah untuk menetapkan hukum Tuhan dan sama-sama versi yang sah dari syari’ah Islam.

Noel menilai kondisi yang membuat harmonis diantara mazhab-mazhab tersebut adalah doktrin consensus atau ijma. Doktrin Ijma ini mewakili criteria pokok otoritas hukum dalam Islam dan menopang seluruh struktur teori hukum. Ini adalah prinsip bahwa persetujuan secara bulat dari para fuqaha yang berwenang mengeluarkan pendapat memiliki otoritas yang mengikat dan absolut. Seluruh proses Yurispendensi Islam, dari definisi tentang sumber hukum, hingga cara-cara penetapan hukum yang didasarkan yang didasarkan pada sumber hukum tersebut merupakan usaha pemikiran manusia. Yang demikian itu telah menjadi ijma, dan ijma itu sendiri yang memberikan otoritas terhadap proses yang demikian. Sebab, pada akhirnya ijma itulah yang menjamin keontetikan al-Qur’an dan as-Sunnah sebagai materi dari wahyu Tuhan.

Inti dari bab kedua yang ingin dibahas oleh Noel J. Coulson ingin menegaskan bahwa sebenarnya fenomena perbedaan antar madzhab fiqh pun (yurespendensi hukum) adalah suatu yang lumrah terjadi. Seperti dalam pepatah Arab mengatakan, Li Kulli Ro'sin Ro'yun (Lain kepala lain pendapat).

Karena itu, sebuah hadits ini (sebagaian orang menyebut dho'if) mengatakan, "Ihktilafu ummati rohmatun" artinya, "Perbedaan umatku adalah rahmat ". Karena itu, perbedaan yang muncul merupakan sunnatullah bagi manusia. Masalah, perbedaan seperti apa yang dibolehkan atau dilarang?

Imam al-Baidlowi dalam tafsirnya menyebut perpecahan yang dilarang Allah sebagaimana dikutip dalam (QS. Ali Imron : 105 ). Sebenarnya perbedaan yang dimaksud adalah masalah furu' bukan masalah ushul. Masalah furu’ tidak perlu kita perdebatkan, namun masalah ushul sangat kontekstual sesuai masanya, maka harus senantiasa dikembangkan agar bisa menjawab persoalan-persoalan kontemporer hukum Islam.

Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man Ijthada Wa Ashoba Falahu Ajroni, Wa Man ijtahada Wa Akhto'a Falahu Ajrun". (Barang siapa yang berijtihad dan ia benar maka ia mendapatkan dua pahala, sedangkan yang berijtihad lalu ia salah maka ia (hanya ) memperoleh satu pahala (HR. Imam Bukhori). Wallahu’alam []

Referensi

Al-Qur’an al-Karim.


Konflik Dalam Yurispendensi Islam, Noel J. Coulson Penerbit Navila.


Kaset Rekaman Seminar Dr. M. Said Romadhan al-Buthi dengan judul al-Madzahib al-Arba'ah.


Silsilatu Ahaaditsu Ad-Dhaifah wal Maudhuah wa Atsarus Sayyi fil Ummah karya Syaikh Nashirudin Al-Bany, edisi terjemahan, Silsilah Hadits Dhaif dan Maudhu jilid-1, cetakan Gema Insani Press.

Noel J. Coulson: Wahyu dan Akal (1)

NOEL J. COULSON (1928-1986) dikenal sebagai sarjana kenamaan dalam kajian hukum Islam di perguruan tinggi Barat. Karirnya mulai nampak ketika ia menerima beasiswa untuk belajar ke Kable Coolege, Oxford dalam bidang kajian sejarah klasik dan bahasa-bahasa Timur. Di perguruan tinggi tersebut ia berjumpa dengan ahli hukum Islam kenamaan Joseph Schacht yang karya-karyanya hingga kini tetap menjadi rujukan bagi mereka yang menekuni kajian hukum Islam. Di bawah bimbingan Schacht, Coulson menekuni bidang pemikiran hukum Islam abad klasik dan menengah.

Coulson dikenal cukup produktif dalam menulis. Tidak kurang dari 26 buah karya tulis yang telah diterbitkan. Satu diantaranya adalah ”Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence” (Konflik dalam Hukum Yurispendensi Islam) yang sedang kita bahas ini. Karya ini merupakan hasil kuliah secara berseri yang disampaikan di Chicago University, Amerika Serikat. Buku ini merefleksikan keahlian Coulson dalam bidang hukum Islam pada masa klasik, tengah dan perkembangan terakhir disejumlah negara Muslim. Materi yang dibahas dalam buku ini mencakup enam prinsip konflik dalam hukum Islam.

Konflik, lazim dikenal para sarjana hukum di Barat, berasal dari kontroversi pertanyaan mendasar mengenai hakekat hukum. Konflik pada dasarnya merupakan produk dari keragaman filsafat hidup dan ideologi politik populer di dalam peradaban Barat dan juga keragaman pandangan tentang nilai-nilai akhir dan tujuan hidup manusia.

Enam prinsip konflik yang ditawarkan Coulson dalam bukunya ”Konflik dalam Hukum Yurispendensi Islam” ini menurut hematnya tidak harus dipandang sebagai aspek-aspek pemikiran hukum Islam yang terpisah dan berbeda melainkan harus dipandang sebagai topik yang saling berhubungan satu dan lainnya. Buku ini menurut Coulson sebagai landasan yang kokoh dan logis dalam rangka menghadapi problem besar hukum kontemporer dan yurispendensi dalam Islam. Mari kita bahas dari bab pertama tentang ”Wahyu dan akal.”

Menurut Noel, hukum Islam yang dilukiskan sebagai hukum Tuhan sekaligus hukum yang dilahirkan oleh para fuqaha memberi peluang munculnya konflik dasar antara wahyu Tuhan dan pemikiran manusia (fuqaha). Dalam bab ini Noel ingin membahas peran masing-masing yang dimainkan oleh dua elemen yang berbeda ini dalam pembentukan hukum Islam. Yang menjadi kajiannya adalah hukum-hukum Islam yang telah dirumuskan dalam masa kalsik atau tradisional pada abad pertengahan.

Noel menilai Al-Qur’an dan as-Sunnah secara bersama-sama tidak meliputi pengertian sebagai kitab undang-undang yang komprehensif. Materi hukum yang dikandungnya adalah sebuah koleksi dan putusan-putusan yang berangsur-angsur terhadap persoalan-persoalan khusus yang tersebar luas dalam berbagai topik yang berbeda, jauh dari penggambaran sebuah substansi kesatuan kumpulan tulisan hukum, ia hampir-hampir tidak nampak sebagai satu sistem hukum yang sederhana sekalipun.

Dalam bab ini, Noel memaparkan adanya pertentangan antara dua kelompok yakni kelompok ahlu al-hadis dan ahlu ar-ra’yi. Kelompok ahlu al-hadis percaya bahwa setiap hukum harus berasal dari Al-Qur’an dan hadits. Sedangakan ahlu ar-ra’yi adalah sekelompok orang yang berpandanagn bahwa penggunaan akal bebas untuk menguraikan hukum adalah sah dan perlu. Ketegangan antara dua kelompok ini muncul sejak lahirnya yurispendensi Islam khusunya menyangkut tentang antara unsur wahyu Tuhan dan unsur manusia didalam penetapan hukum.

Imam Asy-Syafi’i menjadi penengah dalam konflik dua kelompok ini. Ia membuat rumusan kompromi didalam konflik ini pada awal tahun-tahun awal abad kesembilan. Imam Asy-Syafi’i berdiri kokoh dibelakang prinsip Ketuhanan yang mengilhami Sunah Nabi, disisi yang lain ia mengakui perlunya akal manusia untuk menetapkan aturan hukum terhadap situasi yang secara nyata atau secara khusus tidak diatur oleh wahyu Tuhan. Namun al-imam menegaskan bahwa akal manusia tidak dapat digolongkan sebagai ra’yu. Sebab akal manusia tidak dipakai sebagai sumber hukum. Oleh karena itu menurutnya peran akal manusia harus ditempatkan dibawah prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh wahyu Tuhan. Proses ini dikenal sebagai qiyas (analogi).

Tesis Asy-Syafi’i menjadi dasar penjelasan terperinci dari teori hukum Islam klasik. Sejak abad ke 10 dan seterusnya telah dicapai satu konsensus (kesepakatan) bahwa norma hukum harus diambil dari Al-Qur’an, as-Sunnah atau kesimpulan melalui proses qiyas. Perlu diingat bahwa teori hukum klasik mengakui dalam beberapa kasus, penerapan analogi yang kaku mungkin dapat membawa ketidak adilan; dan dalam keadaan demikian maka dibolehkan memakai bentuk pemikiran yang lebih liberal. Walaupun praktek ra’yu sebagaimana dipraktekkan orang-orang sebelum asy-Syafi’i, namun hal itu diberi istilah yang lebih canggih dan disebut dengan sitihsan (mencari penyelesaian yang lebih adil) atau istislah (mencari penyelsaian yang terbaik untuk kepentingan umum).

Untuk menjelaskan interaksi unsur wahyu Tuhan dan akal manusia, dan cara kerja berbagai prinsip hukum serta metode pemikiran, Coulson mengambil dua contoh kasus tentang Ilmu waris. Mengapa Ilmu waris yang dipilih oleh Coulson, alasannya adalah: Pertama, tidak ada topik dalam hukum Islam yang berciri individu yang lebih tegas dalam topik tentang pewarisan. Ketelitian di dalam penentuan prioritas para ahli yang sah, penetapan jumlah hak mereka, pada umumnya dipandang oleh para Ulama sebagai puncak prestasi pemikiran hukum dan masterpiece dar keseluruhan sistem hukum. Bahkan menurut Nabi, hukum waris merupakan ”setengah dari ilmu pengetahuan manusia.”Kedua, hukm warisan merupakan bagian integral dan vital dari hukum keluarga. Kasus pertama Coulson mengambil contoh kasus harta milik Saad.

Saad adalah sahabat dekat dan pembela Nabi yang menemui ajalnya pada salah satu peperangan dalam ranka berjuang menegakkan agama Allah. Istri Saad mengadu kepada Rasulullah bahwa dia dan 2 orang anak perempuannya, ditinggal tanpa harta sedikitpun, karena seluruh harta milik Saad telah diambil oleh saudara laki-laki Saad yang menuntut harta waris sesuai hukum adat suku sebagai orang terdekat menurut keturunan garis laki-laki. Kemudian Rasul memutusakan bahwa istri almarhum Saad semestinya mendapat bagian dari harta tersebut seperti yang telah ditentukan Al-Qur’an yakni 1/8 ; dua orang anak perempuan masing-masing 1/3 jadi keduanya secara bersama-sama mendapat 2/3 dari harta; sedangkan saudara laki-laki Saad mendapatkan sisa (asabah), dalam kasus ini jumlah bagiannya menjadi 5/24 dari harta.

Kasus kedua adalah kasus Rasulullah wafat yang pada waktu itu dihadap oleh khalifah Umar, kemudian dikenal dengan sebutan al-himariyyah. Menghadapi tugas pembagian harta peninggalan antara suami almarhumah, ibu, saudara laki-laki seibu dan saudara laki-laki kandung, pertama-tama Umar menetapkan bahwa kaidah pembagian seperti yang diucapkan Nabi seharusnya diterapkan secara sistematik, para ahli waris menurut Al-Qur’an mengambil bagian mereka dan kemudian keturunan dari garis laki-laki mengambil sisa. Hasilnya sangat disayangkan sepanjang menyangkut saudara laki-laki kandung, karena disini tidak ada ahli waris yang unggul untuk mengeluarkan saudara lakilaki seibu, yang sebagai ahli waris menurut al-Qur’an berhak atas bagian 1/3, suami mendapat bagian ½ dan bagian ibu 1/6, maka habislah semua harta peninggalan, sehingga tidak ada sisa untuk saudara laki-laki kandung. Hukum waris yang ditawarkan oleh al-Qur’an secara total mengalahkan hukum adat atau tradisi yang seharusnya saudara laki-laki memiliki keutamaan dalam perspektifnya.

Dalam kasus ini saudara laki-laki kandung mengajukan gugatan banding kepada Umar. Mereka berpendapat bahwa mereka tidak mencari keuntungan dari pertalian garis laki-laki melalui ayah yang memiliki hak pertama berhadapan dengan sauadar seibu, setidak-tidaknya mereka tidak dirugikan dan jatuh lebih buruk dari pada saudara seibu. Mereka berpendapat suadara almarhumah, sauadar laki-laki seibu dan mereka sendiri (saudara lakilaki kandung) semuanya mempunyai ibu yang sama, semua ini menjadi dasar tuntutan mereka. Intinya mereka menuntut kesamaan/keadilan dengan saudara laki-laki seibu.

Umar menerima keabsahan argumen ini, merevisi keputusan aslinya, dan memerintahkan atas 1/3 sisa harta waris setelah tuntutan suami dan ibu dipenuhi, sisa harta tersebut semestinya di bagi sama kepada saudara laki-laki seibu dan sudara laki-laki kandung. Masalah ini disebut dengan masalah ”himariyyah” berasal dari cara saudara laki-laki kandung mengungkapkan argumentasinya bahwa mereka diijinkan untuk melepaskan ikatan keturunan laki-laki dan mengabaikan ayah mereka, mewarisi karena hubungan matrilineal.

Keputusan Umar dalam masalah himariyyah merupakan keputusan kontroversial, dan menjadi perdebatan yurispendensi di kemudian hari menyangkut masalah yang melibatkan seluruh pertanyaan tentang peran akal manusia di dalam menjelaskan hukum Islam. Satu sisi mempertahankan bahwa keputusan Umar pada contoh kasus diatas, pengeyampingan saudara laki-laki kandung dari pewarisan merupakan keputusan yang lebih sistematik dan benar dalam prinsip. Bagi mereka akal manusia terbatas hanya melalui analogi terhadap peraturan kasus-kasus baru dengan aturan-aturan yang sudah tetap yang bersumber dari Allah.

Dalam bab ini, Coulson menilai kasus-kasus diatas merupakan perkembangan hukum Islam melalui spekulasi yuridis. Dalam menciptakan struktur hukum secara lengkap, hubungan wahyu Tuhan dan akal manusia terjalin begitu dekat dan hampir tak dapat dipisahkan. Dalam kenyataannya, pemikiran para fuqaha melakukan pemikiran yang cukup bervariasi. Ini mengabadikan norma-norma hukum adat yang sudah ada dengan merumuskan proposisi bahwa wahyu Tuhan secara diam-diam mengesahkan hukum adat jika wahyu tidak secara jelas menolaknya. Wallahua’lam []

Referensi

Al-Qur’an al-Karim.


Konflik Dalam Yurispendensi Islam, Noel J. Coulson Penerbit Navila.


Silsilatu Ahaaditsu Ad-Dhaifah wal Maudhuah wa Atsarus Sayyi fil Ummah karya Syaikh Nashirudin Al-Bany, edisi terjemahan, Silsilah Hadits Dhaif dan Maudhu jilid-1, cetakan Gema Insani Press.