Selasa, 19 Februari 2008

UU Perbankan Syari’ah Tanggung Jawab Siapa?

Judul tulisan diatas menjadi sangat relevan saat ini untuk diajukan. Mengapa relevan untuk diajukan? Karena kesan yang penulis tangkap bahwa terjadi saling lempar tanggung jawab diantara DPR sebagai pembuat legislasi dan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dalam sebuah Majalah Islam Dwimingguan, seorang anggota DPR-RI dari Komisi XI, Dr. Nursanita Nasution, SE., ME. menyalahkan pihak Bank Indonesia (BI). Begini kutipan dalam wawancaranya: “BI itu menurut saya tidak punya “komitmen” untuk mensosialisasikan bank syariah dengan baik. Mereka tidak menganggarkan itu dengan cukup. Padahal kita tahu, kalau sosialisasinya bagus orang akan semakin paham. Kalau BI gak paham tentang prospek pasar, ini kan sangat disayangkan. Walaupun sekarang bank syariah masih kecil, tapi nanti bisa menjadi besar dan saya sendiri juga gak tahu goodwill dari BI.”

Lain halnya ketika penulis berdialog langsung dengan salah satu pejabat Bank Indonesia Direktorat Penelitian Bank Syariah saat acara Internasional Seminar and Workshop on Islamic Financial Engineering (ISWIFE) yang diadakan oleh Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, menilai masalah UU Perbankan Syari’ah, merupakan tanggung jawab DPR selaku wakil rakyat yang bertugas membuat legislasi. Tanggung jawab BI hanya sekedar melakukan penelitian, kajian serta memberi masukan bagi anggota DPR dalam merumuskan UU Perbankan Syariah. Untuk itu dibutuhkan political will DPR untuk mendorong terbentuknya UU Perbankan Syariah, tandas Dadang. Sekilas statement-statement diatas memperlihatkan baik DPR ataupun Bank Indonesia (BI) saling lempar tanggung-jawab. Yang menjadi pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi antara DPR dan BI? Adakah polemik yang terjadi antara dua lembaga Negara ini.

Di Indonesia bank syariah telah berdiri selama 10 tahun dengan 10 bank umum Syariah dan sekitar 106 kantor cabang, dan 116 BPR Syariah namun belum ada juga Undang-Undang yang mengatur industri keuangan yang banyak diharapkan oleh banyak kalangan umat Islam ini. Sejarah berdirinya Bank Syariah sendiri dimulai atas inisiatif masyarakat Islam yang peduli dengan riba, bukan atas inisiatif pemerintah. Lucunya di Negara Indonesia, seperti Bank syariah lahir terlebih dahulu baru akan dikeluarkan UU-nya –itu juga jika ada- begitupun dengan sukuk (obligasi syariah) nasibnya akan sama dengan bank syariah. Wajar jika Financial Engineering berjalan sangat lamban di Negara ini, dibandingkan dengan Negara-negara Muslim lainnya.

Perkembangan Bank Syariah

Islamic Development Bank (IDB) didirikan di Jeddah sebagai hasil kesepakatan menteri-menteri OIC pada bulan Desember 1973 dan mulai beroperasi pada tahun 1975. IDB bukan bank komersial, tetapi Bank Pembangunan (seperti World Bank) yang memiliki misi pemberdayaan pembangunan Negara-negara muslim. Dengan keanggotan lebih dari 50 negara dan modal $ 8 billion, IDB kini memberikan pembiayaan untuk perdagangan lebih dari $ 15 billion dan pembiayaan proyek lebih dari $ 6.5 billion. Krisis minyak dunia 1973 memberikan hasil dollar yang melimpah di Timur Tengah, sehingga mereka mengirimnya ke Negara Internasional Financial Center (AS dan Inggris). Mereka mendirikan lembaga keuangan sendiri. Semisal seperti The Dubai Islamic Bank, Kuwait Finance House, Bahrain Islamic Bank, Faisal Islamic Bank, dll.

Tragedi 911 pada tahun 2001 menyebabkan dana-dana milik jutawan Petrodollar bergerak ke luar dari Amerika dan Eropa untuk mencari tempat yang lebih aman dan lebih Islami. Diperkirakan dana ini mencapai $1 trilyun. Dana-dana tersebut menuju Timur Tengah sendiri (seperti Dubai dan Bahrain) dan Asia (Malaysia, Singapura). Perkembangannya sangat pesat, jika tahun 1975 hanya ada satu Bank Islam (IDB) maka kini menjadi lebih dari 300 lembaga Keuangan Islam yang tersebar di lebih dari 75 Negara. Lembaga ini terkonsentrasi di Middle East and Southeast Asia (Bahrain dan Malaysia), tetapi juga terdapat di Eropa dan Amerika Serikat. Total asetnya diperkirakan lebih dari $250 juta dengan pertumbuhan rata-rata 15% per tahun.

Di dunia Internasional, bank syariah berjalan sangat baik. Bahkan di Singapura sudah mencanangkan dirinya untuk di regional Asia, untuk pusatnya di Singapura. Di Singapura manajemen Bank Syariah lebih modern selain itu mereka juga memiliki link internasional serta didukung dengan pasar atau prospek perbankan syariah yang besar di Asia. Sedangkan di Indonesia sendiri pada tahun 1997, saat krisis moneter dimana bank-bank konvensional terpaksa harus disuntik dengan dana BLBI. Bank syariah justru tidak terpengaruh dengan kondisi krisis tersebut. Bahkan tidak ada anggaran khusus pengeluaran dana dari APBN untuk menangani pengembangan perbankan syariah. Ini salah satu bukti bahwa bank syariah itu sudah bagus. 

Satu-satunya Negara yang regulasi nasionalnya sangat pasif dalam mendukung keuangan syariah adalah Indonesia. Regulasi dan komitmen sangat lemah, dominan masyarakat daripada pemerintah. Negara yang memiliki komunitas Islam terbesar justru pemerintahnya sangat pasif mendukung praktik keuangan syariah. Mirisnya ini juga terjadi di Mesir dan Yaman, dengan komposisi jumlah Muslim yang banyak dinegaranya. Negara yang sudah didukung dengan regulasi keuangan Islam adalah Negara Iran, Pakistan, dan Sudan. Negara-negara yang mendorong keuangan Islam dalam kerangka dual system adalah Malaysia, Turki, dan Uni Emirat Arab. Integrasi regulasi keuangan Islam dan konvensional terjadi di Saudi Arabia. Namun kebanyakan regulasi belum memadai.

Menurut banyak pakar dan praktisi Perbankan Syariah, belum adanya UU Perbankan Syariah sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan dan perkembangan Bank Syariah di Indonesia Bahkan mereka menilai merupakan hambatan dalam kegiatan operasionalnya. Jika dikomparasikan dengan negara-negara Muslim lainnya, negara Indonesia sangat tertinggal dalam industri perbankan syariahnya. Selama ini dana dari Timur-Tengah justru lebih banyak diinvestasikan ke Negara-negara Eropa, Amerika, Malaysia dan Singapura. Kita sangat tertinggal jauh dengan Negara tetangga kita Malaysia dan Singapura, karena negara-negara tersebut sudah terbuka dan regulasi untuk keuangan Islam di Negara tersebut sudah ada. Kalau kita punya regulasi untuk sukuk (obligasi syariah), maka pembangunan kita akan lebih cepat. 

Catatan dalam RUU Perbankan Syariah

Disamping polemik atau perbedaan pendapat tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap lahirnya RUU perbankan syariah, polemik lain yang terjadi adalah perdebatan mengenai Komite Syariah. Bank Indonesia menghendaki Komite Syariah berada di bawah Bank Indonesia sedangkan MUI menghendaki Komite Syariah berada dibawah MUI. Penulis lebih setuju dengan pendapat MUI bahwa semua hal yang menyangkut fatwa baik fatwa bidang Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya memang sudah menjadi tanggung jawab MUI sebagai wadahnya para ulama yang berkompeten mengeluarkan fatwa berdasarkan kesepakatan atau Ijma' Ulama. Termasuk dalam kewenangan itu adalah memberikan fatwa terkait dengan operasional Perbankan Syariah melalui Dewan Syariah Nasional.

Bank Indonesia boleh saja memiliki semacam Komite Ahli Syariah atau Dewan Pengawas Syariah Bank Indonesia, namun hasil kajian dan hasil pengawasan Komite tersebut harus tetap dilaporkan atau diusulkan kepada DSN yang berada di bawah MUI untuk memperoleh Fatwa, sehingga segala fatwa yang terkait dengan Bank Syariah tetap dikeluarkan oleh Rapat Pleno MUI melalui usulan DSN atau DPS.

Hal yang paling mendasar dan sangat penting lainnya dalam RUU Perbankan Syariah adalah masalah Kepemilikan Saham dan Sumber Modal Bank Syariah. Hal ini penting untuk dicantumkan dalam RUU Perbankan Syariah sehingga terlihat jelas Perbedaan Mendasar Syariah dengan Konvensional. Perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku diluar UU Perbankan Syariah agar dikemudian hari tidak terjadi pertentangan antar produk hukum yang berlaku sehingga tidak membingungkan para Praktisi maupun Masyarakat. Pada intinya status atau bentuk Badan Hukum Bank Syariah tidak perlu dipermasalahkan sepanjang bentuk hukum tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu antara lain Undang Undang tentang Perseroan Terbatas dan Undang Undang tentang Perbankan Indonesia dan yang terpenting Status Hukum Bank Syariah tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah dan hukum yang disunnahkan Rasulullah.

Menyangkut Kepemilikan Saham, di dalam UU Perbankan Syariah perlu ditegaskan Kriteria Orang atau Badan Hukum yang diperbolehkan memiliki Saham Bank Syariah sehingga diharapkan Pemilik Saham Bank Syariah adalah benar-benar orang yang memiliki uang yang halal yang diperoleh dengan cara yang halal, Saham Bank Syariah tidak dibeli atau diperoleh dari hasil kejahatan, baik kejahatan yang bersifat Perdata, Umum maupun Kejahatan Korupsi, Penipuan, Hasil Pemerasan serta Pemilik Saham haruslah orang yang memiliki komitmen untuk menegakkan Syariah, khususnya Syariah di bidang ekonomi.

Kriteria Sumber Modal yang boleh dipergunakan untuk memulai usaha Bank Syariah serta kriteria Sumber Dana yang boleh ditempatkan oleh Pribadi maupun oleh Badan Hukum pada Bank Syariah, hal tersebut juga tentu tidak terlepas dari UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Money Laundring, serta juga harus dijelaskan keterlibatan PPATK dalam mengawasi tranksaksi nasabah Bank Syariah. Dengan adanya criteria tersebut maka diharapkan modal dan dana yang dipergunakan dalam operasional Bank Syariah adalah dana yang Halalan Toyyiban sehingga dengan sendirinya akan menghasilkan laba atau profit yang juga halalan toyyiban dengan cara yang halal dan tidak terjadi percampuran antara sesuatu yang halal dengan sesuatu lainnya yang haram.

Tuntutan inilah yang menyebabkan kita memang harus membuat UU ini sesegera mungkin. Kalau tidak ada UU Perbankan Syariah sementara kita sudah 10 tahun memiliki bank syariah, tidak pernah ada payung hukumnya. Maka Negara Indonesia akan sulit berinovasi dalam mengeluarkan produk-produk syariah. Karena perbankannya saja tidak ada, apalagi kalau kita mau mengeluarkan produk-produk syariah seperti sukuk (obligasi syariah) dll. Belum lagi persoalan aplikasi dari perbankan syariah yang masih jauh dari tuntunan nilai-nilai Islam sekiranya perlu kita dorong agar UU Perbankan Syariah bisa terwujud. Wallahualam [] 

Catatan: Tulisan ini dibuat sebelum UU Perbankan Syariah disahkan

Tidak ada komentar:

Petuah Pak Cah, Menulis tak Butuh Bakat Melimpah

"Menulis itu tidak memerlukan bakat yang banyak, tinggal mau atau tidak." Itu kalimat-kalimat awal seorang Cahyadi Takari...