Jumat, 08 Februari 2008

Soehartonomics : Pertumbuhan Ekonomi yang Semu

PASCA kematian mantan penguasa Orde Baru, Soeharto (27/01) ramai-ramai media menurunkan berita membela Soeharto, mungkin sebagai rasa empatiknya kepada mantan penguasa orde baru tersebut. Bahkan diusulkan agar Soeharto diberi gelar Pahlawan. Banyak kalangan kembali menyinggung tentang keberhasilan pembangunan ekonomi era Soeharto, seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pengendalian inflasi yang efektif, ketahanan pangan yang meningkat, dan pendapatan per kapita yang naik berlipat-lipat.

Salah satunya datang dari pengamat ekonomi ECONIT, Dr. Rizal Ramli eks. Menteri Keuangan era Gusdur dalam surat kabar Suara Pembaruan (28/1). Rizal menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia kala itu bisa stabil pada angka 6-7% (tahun 1980-an) dan masyarakat tidak pernah merasakan kelangkaan dan lonjakan harga komoditas bahan pokok. Mereka mengakui Soeharto mampu menciptakan kondisi ekonomi yang stabil. Bahkan Indonesia mengukir prestasi dengan swasembada bahan pangan, khususnya beras imbuhnya.

Senada dengan Rizal Ramli, pengamat ekonomi dari UII Prof. Edy Suandi Hamid juga memiliki pendapat yang sama bahwa Soehartonomics berhasil dalam swasembada pangan di kolom analisis surat kabar Kedaulatan Rakyat (28/1). Soeharto menitikberatkan pertumbuhan ekonomi pada pertumbuhan di sektor pangan dengan memberikan perhatian besar pada petani. Berbeda dengan kondisi saat ini, mulai muncul kelangkaan komoditas bahan pokok, lonjakan harga bahan pokok, dan semua serba impor. Saat ini pemerintahan SBY-JK lebih dikenal dengan pemerintahan penuh wacana, tambahnya.

Boleh-boleh saja dua pengamat ekonomi diatas memuji-muji prestasi Soeharto, karena tidak ada undang-undang yang melarang kebebasan berbicara. Namun analisis kedua pengamat ekonomi diatas menurut saya berlebihan. Mengapa demikian? Karena seharusnya mereka bisa membedah secara utuh perjalanan ekonomi yang dilakukan Soeharto termasuk dana IMF yang membiayai pembangunan ekonomi di eranya. Dalam menimbang jasa Soeharto, seharusnya kita tetap bersikap objektif, selain mengemukakan keberhasilan, tetapi juga kekurangannya. Hanya dengan sikap seperti ini kita bisa belajar dari masa lalu dan tetap terbuka untuk melakukan perbaikan terus-menerus di masa depan.

Keberhasilan Semu Era Soeharto

Soehartonomics erat kaitannya dengan para “Mafia Berkeley”. Istilah ini muncul pada forum ”Indonesian Investment Conference” yang diselenggarakan di Jenewa, November 1967, antara delegasi Indonesia dan para pebisnis global yang disponsori James A Linen, Presiden Time Inc. Hadir dalam konferensi itu nama-nama beken seperti David Rockefeller (Chase) dan Robert Hills (Freeport). Konon istilah tersebut dilontarkan oleh David Rockefeller karena begitu terkesan dengan sejumlah ekonom muda lulusan Universitas California, Berkeley, yang begitu fasih berbicara dalam bahasa yang dimengerti para pebisnis global tersebut (Prof. Hendrawan Supratikno, 2008).

Para ekonom dibalik Soeharto yang mengundang Dana Moneter Internasional (IMF) sejak Juli 1966 dan Bank Dunia sejak Agustus 1966 adalah Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Mohammad Sadli, dan Emil Salim (atau dikenal dengan julukan Mafia Berkeley generasi pertama). Memang dalam konteks Internasional pada era 1965-1975, Indonesia masih mendapatkan dukungan dari negara donor dan mitra dagang orientasi Baratnya serta berhasil menggalang kerja sama dengan negara-negara komunis.

Pada tahun 1960-an, Soeharto berhasil menggenjot produksi beras dan bahan pangan lainnya. Tingkat persediaan beras yang sebelumnya diperkirakan kurang dari 100 kilogram per kapita, namun pada tahun 1983 angka itu berubah menjadi 146 kilogram. Impor beras berkurang hingga hampir tidak ada, dan Jakarta mengklaim telah mencapai swasembada pangan pada pertengahan tahun 1980-an. Prediksi-prediksi pesimistis bahwa Indonesia akan mengalami krisis pangan tidak terbukti. Soeharto mengklaim keberhasilan ini karena hasil kemajuan teknologi, kebijakan pemerintah, dan inisiatif serta kerja keras dari petani-jelata Indonesia.

Hingga awal 1980-an, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Dari tahun 1971 hingga 1981, tingkat pertumbuhan tahunan Produksi Domestik Bruto (PDB) berkisar pada angka 7,7% dan tidak pernah berada dibawah angka 5%. Namun, prestasi ini diuntungkan dari pendapatan minyak yang tetap tinggi hingga 1982, hal ini karena dipicu oleh perang Irak-Iran 1979. Pada tahun 1981, Indonesia merupakan penghasil gas alam cair terbesar di dunia. Kaum nasionalis ekonomi memanfaatkan renggangnya tingkat ketergantungan terhadap donor luar sebagai alasan untuk menuntut lebih besarnya peranan perusahaan negara (BUMN), pemberdayaan usaha dalam negeri, dan pembatasan terhadap perusahaan asing. (M.C. Ricklefs, 2001)

Krisis yang melilit Pertamina memerlukan waktu yang cukup lama untuk diatasi. Pemerintah mempertahankan perusahaan Krakatau Steel milik Pertamina dan pengembangan pulau Batam, meskipun hanya dalam skala yang lebih kecil. Caltex dan Stanvac dituntut untuk menerima pengurangan keuntungan. Akhirnya, krisis bisa diatasi. Kebetulan saja, krisis ini menghilangkan begitu banyak likuiditas sehingga mengendalikan tekanan inflasi akibat kenaikan harga minyak. Kalau pada tahun 1974 tingkat inflasi tahunan mencapai 41%, pada tahun-tahun selanjutnya dalam dekade itu, tingkat inflasi hanya berkisar antara 10 sampai 20%--- dianggap masih terlalu tinggi bagi kalangan ekonom (M.C. Ricklefs, 2001).

Pada tahun 1982 hingga 1986, Indonesia harus menyesuaikan diri dengan turunnya harga minyak; hari-hari keuntungan telah berlalu. Terjadi kelebihan produksi minyak dunia dan resesi di perekonomian negara-negara maju. Devisa dan ekspor Indonesia menurun. Pada saat itu, pendapatan tahunan per kapita meningkat hingga hampir US$ 600, yang membuat Bank Dunia mengklasifikasikan ulang Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah.

Namun, pembangunan juga menimbulkan tingkat utang luar negeri yang tinggi, yang sebagian besarnya dalam bentuk yen Jepang dan dolar Amerika. Total utang luar negeri mencapai US$ 20.994 juta pada tahun 1988. Secara berurutan, masing-masing total utang mewakili 29.2, 52.2 dan 64.1% PDB atau merupakan 18.1, 37.3, dan 40.2% rasio pembayaran utang (debt service ratio). Angka-angka ini sudah cukup memberikan peringatan bahaya dalam banyak sektor, namun pemerintah Soeharto mengklaim produksi beras terus meningkat dan ini sangat penting bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Ekonomi Soeharto Vs Ekonomi SBY


Mengapa selama sekitar dua belas tahun (1976-1988) rezim Orde Baru, Soeharto mencapai keberhasilan yang luar biasa dalam perekonomian sehingga berhasil melakukan swasembada pangan? Jika melihat fakta-fakta yng dikemukan diatas adalah Pertama, prestasi Soeharto diuntungkan dari perang yang terjadi antara Irak-Iran 1979, sehingga mengakibatkan harga minyak naik. Karena pada tahun 1981, Indonesia merupakan penghasil gas alam cair terbesar di dunia. Sehingga Indonesia mengalami keuntungan dari situasi tersebut.

Kedua, keberhasilan Soeharto pada tahun 1965-1975, karena Indonesia masih mendapatkan dukungan dari negara donor seperti IMF melalui hutang. Sehingga perekonomian Soeharto yang berhasil melakukan swasembada pangan dengan disadari oleh kita semua bahwa pembangunan ekonomi tersebut didanani oleh hutang dari Dana Moneter Internasional. Total utang luar negeri mencapai US$ 20.994 juta pada tahun 1988. Secara berurutan, masing-masing total utang mewakili 29.2, 52.2 dan 64.1% PDB atau merupakan 18.1, 37.3, dan 40.2% rasio pembayaran utang (debt service ratio).

Ketiga, keberhasilan Soeharto dalam menekan inflasi yang dalam dekade itu, tingkat inflasi hanya berkisar antara 10 sampai 20% diuntungkan karena Soeharto berhasil menanggulangi krisis yang melilit Pertamina. Pemerintah mempertahankan perusahaan Krakatau Steel milik Pertamina dan pengembangan pulau Batam, meskipun hanya dalam skala yang lebih kecil. Caltex dan Stanvac dituntut untuk menerima pengurangan keuntungan. Hal ini menghilangkan begitu banyak likuiditas sehingga mengendalikan tekanan inflasi akibat kenaikan harga minyak.

Bencana terbesar lengsernya Soeharto dan kroni-kroninya adalah diakibatkan perekonomian semu yang dibangun dari hutang dan hutang tersebut banyak dikorup oleh mereka. Jadi dibalik keberhasilan mereka merupakan keberhasilan yang semu. Sehingga saat ini rakyat yang harus menanggung semua beban hutang tersebut dengan membayar pajak dan penghilangan subsidi.

Lalu bagaimana dengan perekonomian pemerintahan SBY? Pertumbuhan ekonomi era SBY juga stagnan pada angka 6% meskipun rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) menurun. Namun angka kemiskinan di tahun 2007 masih berada pada angka 37.17 juta jiwa atau 17.75 % dari jumlah penduduk Indonesia. Beras masih impor, kenaikan harga BBM, kenaikan harga-harga barang-barang kebutuhan pokok, wacana penggantian minyak tanah dengan gas terus membayang-bayangi rakyat Indonesia dan tidak diperhatikannya nasib petani oleh SBY merupakan potret ketidakbecusan SBY dalam mensejahterakan rakyatnya dibidang ekonomi.

Senada dengan pendapat Siswono Yudo Husodo saat menjadi pembicara pada Rapat Kerja Nasional I Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) di Jakarta, Minggu (9/12) yang perlu dilakukan pemerintahan SBY dalam bidang perekonomian adalah mendedikasikan sistem ekonomi nasional untuk membangun kesejahteraan rakyat Indonesia sendiri. Pemerintah perlu mengutamakan percepatan pertumbuhan usaha nasional, terutama menegah dan kecil, disamping yang besar dan jangan memberi peluang lebih besar kepada pengusaha asing, tanpa memperkuat pengusaha nasional. Karena jika diserahkan mereka (red. pengusaha asing) Indonesia hanya akan menjadi pasar dari produk-produk luar negeri.

Terakhir usut para pengemplang dana BLBI yang mencapai 600 Triliun. Karena jika dana tersebut bisa diselamatkan maka Indonesia bisa menggunakan dana tersebut untuk melunasi hutang luar negeri dan bisa digunakan untuk mendanai pembangunan, pendidikan dan kesehatan. Semoga saja sisa pemerintahan SBY-JK bisa mewujudkan itu semua. Wallahualam []
picture taken from: delyoper.blogspot.com

2 komentar:

GressBoy mengatakan...

halo mas, penjabarannya menarik banget dan menambah pengetahuan saya. saya jadi teringat salah satu artikel koran yang berjudul bangsa pelupa. dimana masyarakat bangsa ini di katakan sangat pikun atau mudah terlarut dalam pemberitaan media yang lebih update tanpa memahami secara mendalam berita tersebut, atau kesan masyarakatnya terlalu mendaramatisir berita yang ada dan akhirnya ikut2an menyampaikan tanpa tahu crita sebenarnya(gosip). mungkin suatu hari nanti fakta lah yang harus dikemas ala gosip, sehingga kenyataan yang terjadi lebih dapat diterima oleh masyarakatnya.trima kasih

winhandheld mengatakan...

mas, kalau mengacu ke penjelasan mengenai prestasi di jaman Suharto di area ketahanan dan swasembada pangan, dan di coba di hubungkan dengan model pembangunan didasarkan pada hutang, harus nya itu 2 problem yang berbeda, karena prestasi dalam hal pangan itu menuntut kerja keras dan management, tidak otomatis karena hutang gampang diperoleh, jadinya produksi pangan gampang di lakukan, kecuali pada saat itu kita mendengar adanya konspirasi tingkat tinggi di mana beras import di akui sebagai beras produksi dalam negeri :-), jadinya relevan antara gampang utang dan prestasi di bidang pangan, bukan begitu ?

Petuah Pak Cah, Menulis tak Butuh Bakat Melimpah

"Menulis itu tidak memerlukan bakat yang banyak, tinggal mau atau tidak." Itu kalimat-kalimat awal seorang Cahyadi Takari...