Minggu, 17 Februari 2008

SBY Tidak Serius Menangani Kasus BLBI: Rakyat Menggugat!!

SUDAH sebulan ini kasus BLBI mulai ramai lagi di arena politik negeri ini. Maklum kasus ini merugikan uang negara hampir 600 trilyun. Bukan angka yang kecil, bahkan nilainya hampir sama dengan nilai hutang luar negeri Indonesia. Ramai-ramai DPR pun mengajukan interpelasi terkait kasus ini. Namun untuk kesekian kali pula, SBY tidak hadir dalam sidang Interpelasi yang diajukan oleh DPR. Ini merupakan bukti ketidakseriusan Pemerintahan SBY-JK untuk menyelesaikan kasus ini. SBY tidak merasa kasus ini adalah kesalahan yang dialakukannya. Yang paling ironis SBY justru menyambut dengan karpet merah kedatangan 4 obligor BLBI di Istana, diantaranya adalah Atang Latief, Ulung Bursa, James Januardi, Omar Puthirai (Kompas, 7 Februari 2006).

Penerimaan para obligor BLBI di istana tentu saja merupakan penghormatan yang berlebihan sekaligus tidak wajar bagi para obligor yang sudah berstatus sebagai tersangka korupsi tersebut. Apalagi mengingat, sebagai catatan, pada bulan yang sama Presiden SBY sempat menolak permintaan resmi sejumlah tokoh nasional seperti Try Sutrisno, Amien Rais, Wiranto, Drajad Wibowo, Marwah Daud, dan lain-lain untuk beretemu dalam rangka menyampaikan aspirasi sengketa Blok Cepu. Ketidaktegasan pemerintah juga terjadi terhadap penyelesaian kasus hukum mantan penguasa Orde baru, Soeharto. Sampai pada akhirnya Soeharto meninggal dunia.

Dalam kasus BLBI ini hampir semua pihak berperan melakukan kesalahan. Mulai penyimpangan yang dilakukan oleh BI, Inkonsistensi aparat penegak hukum, KKN dalam BPPN, Mantan Presiden Soeharto, Mantan Presiden Habibie, Mantan Presiden Megawati, IMF dan para Obligor yang saat ini beberapa diantaranya tercatat menjadi orang terkaya di Indonesia. Sungguh ironis negara ini, ramai-ramai pejabat merampok uang negara yang berakibat pada pencabutan subsidi BBM, Pendidikan dan kesehatan. Andai saja SBY serius menangani kasus ini, maka uang sebesar 600 Triliun bisa diselamatkan guna membayar hutang luar negeri Indonesia. Sehingga bukan rakyat yang harus menanggung bebannya melalui pajak dan pencabutan subsidi.

Dalam kaitan ini, kami menuntut pemerintah, DPR, dan institusi penegak hukum untuk melaksanakan 10 langkah sebagai berikut:

Menuntaskan penyelesaian kasus BLBI secara hukum, melalui proses yang objektif, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan publik, serta di sisi lain bebas dari konspirasi, negoisasi-negoisasi rahasia, deal-deal politik, dan berboncengan kepentingan-kepentingan tertentu yang menjadikan obligor sebagai objek pemerasan belaka. Kasus BLBI harus dituntaskan sekali untuk selamanya, once forever!

Mencabut Inpres No. 8 Tahun 2002 tentang release and discharge dan meninjau ulang seluruh perangkat kebijakan lainnya terkait penyelesaian kewajiban BLBI yang tidak adil dan hanya memberi keuntungan dan keringanan sepihak bagi para obligor.

Menuntut IMF untuk bertanggung jawab atas manipulasi dan tekanan yang dilakukannya terhadap Pemerintah Indonesia di saat krisis pada tahun 1997, sehingga menyebabkan lahirnya berbagai kebijakan yang hjustru menghancurkan sendi-sendi perekonomian Indonesia.

Menciptakan terobosan untuk mempercepat proses penyelesaian kasus BLBI dengan membentuk Pengadilan Ad-Hoc dan menerbitkan PP atau Perpu yang mengatur pemberlakuan asas pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi.

Mendesak Jaksa Agung agar segera menuntaskan skandal korupsi BLBI dan menyeret pelaku-pelakunya ke pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menyita aset dan kekeyaan obligor yang hingga kini tidak menyelesaikan kewajibannya.

Mengusut tuntas dan mengadili semua pejabat negara yang terlibat dalam berbagai penyimpangan yang terjadi dalam kasus BLBI, mulai dari pembuatan kebijakan, pelanksanaan pengucuran, hingga penggunaan BLBI.

Mengupayakan seoptimal mungkin pengembalian uang negara yang telah terkucur melalui BLBI dan berbagai kebijakan penggelontoran uang negara lainnya ke sektor perbankan di saat krisis.

Melakukan upaya untuk menghentikan pemberian subsidi bagi pihak perbankan melalui penghentian pembayaran bunga obligasi rekap.

Menghentikan divestasi saham-saham pemerintah pada bank-bank rekap, sampai obligasi rekap yang berada pada bank bersangkutan berhasil ditarik seluruhnya oleh pemerintah.

Secara khusus, kami pun menghimbau para obligor untuk menggunakan hati nuraninya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum serta mengembalikan uang negara yang telah dinikmatinya kepada pemerintah. Berhentilah membebani rakyat Indonesia dengan pembayaran kewajiban utang yang bahkan tidak sedikitpun mereka rasakan !!! []

Sumber Tulisan: Buku ”Skandal BLBI: Ramai-ramai Merampok Negara”, Marwan Batubara, dkk. Penerbit Haekal Media Center

1 komentar:

olivia99 mengatakan...

kamu masih muda, kreatif, seandainya semua calon penerus bangsa kritis seperti kamu, tentu akan tercipta penerus bangsa yang berkualitas. teruslah berkarya.....

Petuah Pak Cah, Menulis tak Butuh Bakat Melimpah

"Menulis itu tidak memerlukan bakat yang banyak, tinggal mau atau tidak." Itu kalimat-kalimat awal seorang Cahyadi Takari...