Edo's Go-Blog

“… Di sini kita menemui salah satu dari berbagai ambivalensi yang mencerminkan pandangan kita tentang ekonomi pasar. Persaingan adalah baik, tetapi kita menyangsikan tentang persaingan yang berlebih-lebihan. Kita mendorong adanya kerjasama di dalam tim, tetapi kita menganggap perlu persaingan antar mereka di dalamnya. Kita mencela dengan kerutan dahi terhadap mereka yang bersaing secara berlebihan .… Saya telah memberi tekanan akan pentingnya kerjasama, kejujuran dan kepercayaan, sifat-sifat yang baik yang membuat hubungan ekonomi menjadi lebih lancar, tetapi yang pada dirinya sendiri semuanya sering (dan untungnya telah) menuntun ke arah perilaku yang berjalan dengan baik melebihi yang diperlukan oleh kepentingan diri-sendiri…”. (Joseph E. Stiglitz, 1994) . BANYAK pihak menilai fenomena globalisasi sebagai kebangkitan ekonomi Internasional atau globalisasi ekonomi. Dalam teori ekonomi internasional ada dua faktor yang menyebabkan timbulnya perdagangan Internasional, yakni fakt

Judul tulisan diatas menjadi sangat relevan saat ini untuk diajukan. Mengapa relevan untuk diajukan? Karena kesan yang penulis tangkap bahwa terjadi saling lempar tanggung jawab diantara DPR sebagai pembuat legislasi dan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dalam sebuah Majalah Islam Dwimingguan, seorang anggota DPR-RI dari Komisi XI, Dr. Nursanita Nasution, SE., ME. menyalahkan pihak Bank Indonesia (BI). Begini kutipan dalam wawancaranya: “BI itu menurut saya tidak punya “komitmen” untuk mensosialisasikan bank syariah dengan baik. Mereka tidak menganggarkan itu dengan cukup. Padahal kita tahu, kalau sosialisasinya bagus orang akan semakin paham. Kalau BI gak paham tentang prospek pasar, ini kan sangat disayangkan. Walaupun sekarang bank syariah masih kecil, tapi nanti bisa menjadi besar dan saya sendiri juga gak tahu goodwill dari BI.” Lain halnya ketika penulis berdialog langsung dengan salah satu pejabat Bank Indonesia Direktorat Penelitian Bank Syariah saat acara I

SUDAH sebulan ini kasus BLBI mulai ramai lagi di arena politik negeri ini. Maklum kasus ini merugikan uang negara hampir 600 trilyun. Bukan angka yang kecil, bahkan nilainya hampir sama dengan nilai hutang luar negeri Indonesia. Ramai-ramai DPR pun mengajukan interpelasi terkait kasus ini. Namun untuk kesekian kali pula, SBY tidak hadir dalam sidang Interpelasi yang diajukan oleh DPR. Ini merupakan bukti ketidakseriusan Pemerintahan SBY-JK untuk menyelesaikan kasus ini. SBY tidak merasa kasus ini adalah kesalahan yang dialakukannya. Yang paling ironis SBY justru menyambut dengan karpet merah kedatangan 4 obligor BLBI di Istana, diantaranya adalah Atang Latief, Ulung Bursa, James Januardi, Omar Puthirai (Kompas, 7 Februari 2006). Penerimaan para obligor BLBI di istana tentu saja merupakan penghormatan yang berlebihan sekaligus tidak wajar bagi para obligor yang sudah berstatus sebagai tersangka korupsi tersebut. Apalagi mengingat, sebagai catatan, pada bulan yang sama Presiden SB

TERLIHAT pagi-pagi sekali para santri selepas mengaji sibuk menata barang-barang sembako di warung mereka. Adapula santri yang sibuk membawa pamflet publikasi penjualan hewan Qurban untuk ditempel dikampusnya masing-masing saat kuliah. Maklum, dalam waktu dekat ini mereka akan membuka stand penjualan kambing mereka di tengah kota. ”Rencananya dibuka tanggal 21 mas, di daerah Timoho dekat kantor Walikota Jogyakarta,” ujar Adi, salah seorang pengurus yang mengelola usaha kambing di pesantren ini. Slogan ”Mengaji Menuju Santri Enterpreuner” ternyata bukan hanya isapan jempol bagi Pesantren Pesantren Ekonomi Islam Terpadu Daarul Falah (PEIT DAFA). Pesantren yang baru berumur satu setengah tahun ini membuktikan dengan beberapa unit usaha yang berhasil didirikan oleh para santri dan pengelola. Terbukti pesantren ini sudah memiliki BMT, balai pengobatan, warung sembako, usaha musiman penjualan hewan Qurban, jasa pengiriman barang dan beberapa unit usaha dalam upaya diwujudkan. Pesant

KRISIS moneter pada akhir dasawarsa 1990 yang melanda Indonesia diyakini banyak pihak merupakan konsekuensi logis dari lepasnya keterkaitan sektor moneter dengan sektor riil. Perbankan (konvensional) sebagai pelaku ekonomi sektor moneter yang menjadikan uang sebagai komoditas telah berkembang sedemikian cepat sementara sektor riil selalu tertinggal di belakang karena memerlukan waktu untuk memproses input menjadi output. Akibatnya, perbankan konvensional mengalami non-performing loan yang sangat tinggi dan negative spread. Sementara itu ketangguhan Bank syari’ah yang tidak melepaskan ikatan sektor moneter dengan sektor riil karena tidak berbasis pada riba merupakan pembuktian alasan di atas. Lahirnya Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syari’ah di Indonesia. Tumbuhnya perbankan yang seirama dengan tumbuhnya kesadaran umat Islam untuk membebaskan diri dari riba berimb

PADA saat ini banyak kalangan memandang akuntansi hanya sebagai dari pencatatan dan pelaporan. Dimana perusahaan hanya mencatatkan laba sebanyak-banyaknya. Subtansi ekonomi konvensional lebih pada self Interest. Ini dikuatkan oleh Soros bahwa Akuntansi syariah berprinsip pada self interest atau sekularisme dalam akuntansi. Realitas ekonomi yang cenderung kapitalisme dengan karakteristik KKN, sarat dengan ciri otoritas kepentingan peribadi (self interest). Akibat dari rasionalitas konsumsi yang lebih mendukung individualisme dan self interest, maka keseimbangan umum tidak dapat dicapai. Maka yang terjadi adalah munculnya berbagai ketimpangan dalam berbagai persoalan sosio-ekonomi. Ekonomi yang dipandu oleh keserakahan melalui peraihan mekanisme nilai tambah yang tak terhingga, semakin menjauh dari keridhoan Allah SWT. Muara dari pada itu, adalah munculnya keresahan, dan mendorong manusia hidup dalam keadaan yang senantiasa konflik. Semangat konflik itu menyebabkan manusia menjadi

PASCA kematian mantan penguasa Orde Baru, Soeharto (27/01) ramai-ramai media menurunkan berita membela Soeharto, mungkin sebagai rasa empatiknya kepada mantan penguasa orde baru tersebut. Bahkan diusulkan agar Soeharto diberi gelar Pahlawan. Banyak kalangan kembali menyinggung tentang keberhasilan pembangunan ekonomi era Soeharto, seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pengendalian inflasi yang efektif, ketahanan pangan yang meningkat, dan pendapatan per kapita yang naik berlipat-lipat. Salah satunya datang dari pengamat ekonomi ECONIT, Dr. Rizal Ramli eks. Menteri Keuangan era Gusdur dalam surat kabar Suara Pembaruan (28/1). Rizal menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia kala itu bisa stabil pada angka 6-7% (tahun 1980-an) dan masyarakat tidak pernah merasakan kelangkaan dan lonjakan harga komoditas bahan pokok. Mereka mengakui Soeharto mampu menciptakan kondisi ekonomi yang stabil. Bahkan Indonesia mengukir prestasi dengan swasembada bahan pangan, khususnya beras imbuhnya. Sen

Rifki Muhammad, SE, SH. [1] Edo Segara, SE. [2] LAHIRNYA Akuntansi Syariah yang merupakan paradigma baru dalam wacana Akuntansi [Triyuwono, 2000] sangat terkait dengan kondisi obyektif yang melingkupi umat Islam secara khusus dan masyarakat dunia secara umum. Kondisi ini meliputi: norma agama, kontribusi umat Islam pada masa lalu, sistem ekonomi kapitalis yang berlaku saat ini dan perkembangan pemikiran di Indonesia, istilah akuntansi syariah muncul pada pertengahan tahun 1997 ketika Harian Republika mengekpos Iwan Triyuwono dengan topik pembicaraan akuntansi syariah. Sejak saat itu wacana akuntansi syariah mulai ada dan berkembang di Indonesia. Pada tahap awal, istilah akuntansi syariah merupakan pemicu bagi lahirnya akuntansi syariah pada tingkat wacana (discourse). Ini ternyata mempunyai dampak yang sangat positif. Jadi dapat dikatakan bahwa akuntansi syariah merupakan sebuah wacana yang bisa digunakan untuk berbagai ide, konsep dan pemikiran tentang akuntansi syariah itu sen