Minggu, 24 Februari 2008

Ekonomi Indonesia dalam Percaturan Globalisasi

“…Di sini kita menemui salah satu dari berbagai ambivalensi yang mencerminkan pandangan kita tentang ekonomi pasar. Persaingan adalah baik, tetapi kita menyangsikan tentang persaingan yang berlebih-lebihan. Kita mendorong adanya kerjasama di dalam tim, tetapi kita menganggap perlu persaingan antar mereka di dalamnya. Kita mencela dengan kerutan dahi terhadap mereka yang bersaing secara berlebihan .… Saya telah memberi tekanan akan pentingnya kerjasama, kejujuran dan kepercayaan, sifat-sifat yang baik yang membuat hubungan ekonomi menjadi lebih lancar, tetapi yang pada dirinya sendiri semuanya sering (dan untungnya telah) menuntun ke arah perilaku yang berjalan dengan baik melebihi yang diperlukan oleh kepentingan diri-sendiri…”. (Joseph E. Stiglitz, 1994).
BANYAK pihak menilai fenomena globalisasi sebagai kebangkitan ekonomi Internasional atau globalisasi ekonomi. Dalam teori ekonomi internasional ada dua faktor yang menyebabkan timbulnya perdagangan Internasional, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Sejatinya interaksi perdagangan antar Negara di dunia bukan sesuatu hal yang baru, namun telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Bila ditelusuri, benih-benih globalisasi telah tumbuh ketika manusia mulai mengenal perdagangan antarnegera sekitar tahun 1000 dan 1500 Masehi.
Namun dewasa ini banyak ekonom yang menilai perkembangan globalisasi ekonomi saat ini kian tak menentu dan sangat rentan dengan gejolak. Terutama akibat dari arus finansial global yang semakin "liar". Padahal, kita semua tahu bahwa tidak semua negara memiliki daya saing (dan daya tahan) yang cukup untuk terlibat langsung dalam kancah lalu-lintas finansial global, yang tak lagi mengenal batas-batas teritorial negara, dan cenderung semakin sulit untuk dikontrol oleh pemerintah sebuah negara yang berdaulat.
Di sisi lain ada kelompok yang melihat globalisasi sebagai sebuah proyek yang diusung oleh negara-negara adikuasa (kelompok G-8) sebagai bentuk eksploitasi atau pejajahan ekonomi terhadap negara-negara berkembang, sehingga orang memiliki pandangan negatif terhadap Globalisasi. Dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain adalah kapitalisme dalam bentuknya yang paling mutakhir. Negara-negara yang kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia dan negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing. Sebab, globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia.
Gambaran diatas betapa kita harus mewaspadai globalisasi meskipun kita tidak harus menolaknya. Sri Edi Swasono Ekonom UI, mengemukakan paling tidak ada tiga kelompok yang mempunyai pandangan berbeda mengenai globalisasi yang harus kita perhatikan dengan cermat: (1) Kelompok pengagum; (2) Kelompok kritis dan obyektif; (3). Kelompok yang menolak Saya sendiri cenderung untuk memihak kelompok kedua dalam arti demikian, saya memandang globalisasi memang tidak bisa dielakkan. Maka kita harus kritis dan objektif dalam menyikapi mahluk bernama globalisasi. Tidak semua efek globalisasi buruk, namun juga tidak semua implikasi dari globalisasi membawa manfaat bagi semua orang.

Kasus Indonesia

Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Kebijakan ekonomi yang terus didominasi oleh ekonom pro-liberal dalam pemerintahan (seperti, Menteri Keuangan: Sri Mulyani, Menteri Ekonomi: Boediono, Menteri Perdagangan: Marie Elka Pangestu, Menteri BUMN: Sofyan Djalil) akan menjadikan perekonomian Indonesia berpeluang terpuruk. Mereka menganggap bahwa globalisasi dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi masyarakat dunia. Padahal faktanya kita bisa melihat banyak rakyat yang menjadi korban dari sistem ekonomi bermuka dua ini. Kemiskinan tak kunjung berkurang, yang miskin tetap miskin dan yang kaya menjadi semakin kaya melalui sistem ini.

Saat ini, Indonesia merupakan salah satu net importer terbesar komoditas pertanian di dunia, sedangkan petaninya terjerembab dalam kubang kemelaratan yang tidak bertepi. Pada 1998, atas tekanan IMF melalui Letter of Intent (LoI) Januari 1998, pemerintah mengeluarkan kebijakan Impor beras. Impor beras menjadi lahan perburuan rente ekonomi besar-besaran bagi para konglomerat dan elite politik. Terakhir harga kedelai yang melambung tinggi karena selama ini ternyata kita banyak mengimpor, bukan memproduksi sendiri. Itu merupakan ironi yang tidak termaafkan karena sumber daya ekonomi Indonesia justru ada di sektor pertanian.

Industri perkayuan pun mengalami nasib yang sama. LoI mengharuskan pemerintah melakukan liberalisasi terhadap ekspor kayu gelondongan. Dikatakan bahwa dengan liberalisasi ini, harga kayu gelondongan dalam negeri akan sesuai dengan nilai ekonomisnya. Akibatnya, efisiensi industri perkayuan meningkat, penggunaan kayu menjadi lebih arsional, dan akhirnya deforestasi bisa ditekan.

Kebijakan diatas terbukti salah besar. Kehancuran industri perkayuan justru semakin parah karena mereka kesulitan memperoleh bahan baku. Pembalakan dan perdagangan kayu ilegal melanjak drastis. Kerusakan hutan semakin luas dan cepat. Mengapa ini terjadi? Karena kebijakan tersebut mengabaikan kondisi kelembagaan dan transisi demokrasi yang ada di Indonesia. Euforia otonomi daerah membuat penguasa lokal leluasa mengaveling hutan dan melakukan pembalakan besar-besaran. Kesulitan bahan baku membuat industri mau membeli kayu ilegal agar bertahan hidup.

Selain contoh sektoral di atas, ada lagi fakta agregat yang lebih memprihatinkan, yang belum banyak diketahui masyarakat. Yaitu mengenai utang luar negeri (Wibowo, 2005). Pada 1969, utang luar negeri pemerintah hanya sebesar US$ 2,44 miliar. Pada tahun 2003, jumlahnya menjadi US$ 80,86 miliar. Berarti selama 34 tahun ada kenaikan nominal sebesar US$ 78,42 miliar, atau Rp. 729 triliun dengan kurs akhir Desember 2004. Ini dengan asumsi nilai waktu dari uang (time value of money) tidak dihitung.

Selama periode yang sama, pemerintah sudah membayar cicilan pokok dan bunga sebesar US$56,52 miliar. Di lain pihak, jumlah utang baru yang ditarik oleh pemerintah adalah US$37,68 miliar. Jadi, pembayaran kembali utang pemerintah sudah US$ 18,84 miliar, atau Rp. 175 triliun lebih besar dari hutang yang baru diambil. Logika sederhananya, kalau kita sudah membayar lebih banyak dari utang yang kita ambil, jumlah utang seharusnya menurun. Tapi tidak demikian. Kita sudah membayar terlalu banyak (jumlahnnya Rp. 175 triliun), tapi hutang kita malah bertambah Rp. 729 triliun.

Beban hutang yang menggunung tersebut jelas menhabiskan sumber dana yang semestinya bisa digunakan untuk keperluan yang lebih penting seperti pendidikan, kesehatan dan penciptaan lapangan pekerjaan. Sebagai contoh dalam realisasi APBN 2005, belanja negara untuk membayar pokok dan bunga hutang luar negeri mencapai di atas 2,5 kali lipat belanja perumahan dan fasilitas umum, hampir 120 kali belanja ketenagakerjaan, atau hampir 28 kali belanja lingkungan hidup. Dalam realisasi APBN 2006, rasio-rasio di atas diperkirakan tidak akan jauh berkurang. Inilah biaya oportunitas sosial yang harus ditanggung sebagai akibat dari rezim ekonomi yang pro kreditor seperti Bank Dunia dan IMF.

Dengan besarnya dana yang dipakai untuk membayar hutang luar negeri, kita patut bertanya bagaimana Indonesia bisa melakukan investasi untuk memperkuat industri, kapasitas teknologi bangsa, dan kemampuan sumber daya manusianya? Tanpa investasi ini, bagaimana Indonesia bisa menjadi pemenang dalam globalisasi?


Mensiasati Globalisasi

Globalisasi sejatinya bukan dimaknai sebagai pembukaan pasar tanpa batas sehingga seluruh bidang barang/komoditas ekonomi bebas dimasuki asing. Globalisasi seharusnya dimengerti sebagai kebebasan untuk melakukan pertukaran kepentingan ekonomi yang saling menguntungkan. Dengan demikian, bila terdapat praktik transaksi ekonomi yang merugikan, salah satu pihak bebas pula untuk menggagalkan atau memproteksi kepentingan domestiknya.

Globaliasi ekonomi yang dikampanyekan lemabaga Internasional seperti IMF, WTO, dan Bank Dunia, serta diagung-agungkan oleh korporasi multinasional, merupakan sebuah gambaran kompetisi yang sama sekali tidak seimbang. Dari sisi kekuatan industri, teknologi, kemampuan SDM dan keuangan, negara-negara miskin di Asia, Afrika, dan Pasifik Selatan jelas sangat kalah kelas jika dibandingkan dengan negara-negara maju dibelahan bumi Utara.

Bagaimana mungkin misalnya, negara seperti Malawi bertanding pasar bebas barang, jasa, dan keuangan melawan raksasa seperti Jerman? Bagaimana mungkin perusahaan minyak gurem seperti Pertamina, yang neraca awal saja belum punya, harus bertarung bebas di pasar global melawan raksasa seperti Exxon Mobil? Apalagi melalui Undang-Undang Migas yang sangat liberal, kekuatan Pertamina digunting drastis, baik pada sektor hulu maupun hilirnya.

Peraih Nobel Ekonomi tahun 2001, Joseph E. Stiglitz berpendapat bahwa kita bisa membangun dunia yang lebih baik dengan globalisasi yang adil. Sebuah dunia dengan proses globalisasi yang memberikan keadilan manfaat bagi kelompok kaya dan miskin dalam generasi sekarang, maupun bagi generasi mendatang. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan reformasi terhadap globalisasi.

Stiglitz mempunyai pandangan yang jauh berbeda. Dia percaya bahwa pemerintah harus mengambil peranan aktif dalam menggerakkan pembangunan dan melindungi kelompok miskin. Tidak bisa semuanya diserahkan begitu saja kepada mekanisme pasar. Peranan yang sama juga harus diambil oleh lembaga-lembaga publik internasional seperti IMF, Bank dunia, dan WTO.

Stiglitz juga memberikan idenya terkait dengan kondisi Negara Indonesia, terutama dalam hal pengelolaaan utang internasional. Dalam perdagangan bebas, Stiglitz mengajukan konsep yang menarik. Baginya, putaran Doha sudah gagal. Karena itu, negoisasi perdagangan multilateral harus diubah fokusnya, menjadi lebih pro negara miskin dan pro pembangunan. Untuk itu Stiglitz mengusulkan perubahan yang drastis terhadap asas reprositas (timbal-balik) yang tidak memperhitungkan kondis ”kelas” tiap-tiap Negara.

Dalam konsep Stiglitz, negara-negara kaya harus membuka pasarnya kepada negara yang lebih miskin, tanpa reprositas, tanpa adanya kondisionalitas politik dan ekonomi. Selama ini, negara kaya (terutama AS dan Uni Eropa) sering menggunakan perlakuan khusus perdagangan sebagai alat politik untuk menekan negara miskin. Sedangkan negara-negara berpenghasilan menengah harus membuka pasarnya kepada negara yang lebih miskin, dan memberikan perlakuan khusus sesama mereka tanpa harus memberi perlakuan yang sama kepada negara kaya. Dengan konsep baru ini, reprositas hanya diberlakukan di antara negara-negara yang seimbang kekuatannya.

Stiglitz juga mengajukan ide untuk mendorong demokratisasi globalisasi, termasuk agar lembaga-lembaga publik internasional lebih demokratis dan transparan. Adalah sebuah ironi ketika lembaga seperti IMF, Bank dunia, dan WTO memaksa negara-negara miskin lebih demokratis dan transparan, namun mereka sendiri justru tidak demokratis dan transparan.

Memang ide-ide Stiglitz masih jauh dari realisasi. Resistensi dari kelompok status quo yang terlanjur menjadi penguasa globalisasi akan sangat besar. Namun, jika kita gagal mengelola globalisasi secara manusiawi dan bersahabat dengan lingkungan seperti yang diusulkan Stiglitz, globalisasi akan dnegan mudah berubah menjadi “keangkuhan kapitalisme.”

Bagi Indonesia sendiri, yang terpenting adalah menyadari bahwa dalam berbagai bidang, kelas Indonesia masih jauh dari memadai untuk terjun ke dalam pertarungan keras percaturan globalisasi, khususnya dibidang ekonomi. Indonesia tidak perlu gagah-gagahan pro-globalisasi tanpa mengukur kemampuan sendiri. Pemberian wewenang eksploitasi Blok Cepu kepada Exxon Mobil, bukan kepada Pertamina adalah salah satu contoh dari sikap gagah-gagahan Indonesia. Karena dengan valuasi deposit migas sekitar US$40 miliar, akan lebih bermanfaat jika dikelola secara maksimal oleh Pertamina dan pelaku migas dalam negeri.

Yang perlu dilakukan Indonesia adalah mengkonsolidasikan seluruh potensi SDA dan dana yang ada untuk membangun kekuatan industri, teknologi, SDM dan keuangan, sehingga kita mampu bertanding di arena percaturan globalisasi. Kita juga perlu mengatur agenda stabilisasi makro, liberalisasi perdagangan, investasi dan sektor keuangan, serta privatisasi hanya dilakukan apabila sesuai dengan kondisi politik, ekonomi, sosial, dan kelembagaan di Indonesia. Dengan perubahan orientasi kebijakan ekonomi seperti ini, Indonesia akan lebih berpeluang menjadi pemenang, bukan pecundang globalisasi. []

Selasa, 19 Februari 2008

UU Perbankan Syari’ah Tanggung Jawab Siapa?

Judul tulisan diatas menjadi sangat relevan saat ini untuk diajukan. Mengapa relevan untuk diajukan? Karena kesan yang penulis tangkap bahwa terjadi saling lempar tanggung jawab diantara DPR sebagai pembuat legislasi dan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dalam sebuah Majalah Islam Dwimingguan, seorang anggota DPR-RI dari Komisi XI, Dr. Nursanita Nasution, SE., ME. menyalahkan pihak Bank Indonesia (BI). Begini kutipan dalam wawancaranya: “BI itu menurut saya tidak punya “komitmen” untuk mensosialisasikan bank syariah dengan baik. Mereka tidak menganggarkan itu dengan cukup. Padahal kita tahu, kalau sosialisasinya bagus orang akan semakin paham. Kalau BI gak paham tentang prospek pasar, ini kan sangat disayangkan. Walaupun sekarang bank syariah masih kecil, tapi nanti bisa menjadi besar dan saya sendiri juga gak tahu goodwill dari BI.”

Lain halnya ketika penulis berdialog langsung dengan salah satu pejabat Bank Indonesia Direktorat Penelitian Bank Syariah saat acara Internasional Seminar and Workshop on Islamic Financial Engineering (ISWIFE) yang diadakan oleh Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, menilai masalah UU Perbankan Syari’ah, merupakan tanggung jawab DPR selaku wakil rakyat yang bertugas membuat legislasi. Tanggung jawab BI hanya sekedar melakukan penelitian, kajian serta memberi masukan bagi anggota DPR dalam merumuskan UU Perbankan Syariah. Untuk itu dibutuhkan political will DPR untuk mendorong terbentuknya UU Perbankan Syariah, tandas Dadang. Sekilas statement-statement diatas memperlihatkan baik DPR ataupun Bank Indonesia (BI) saling lempar tanggung-jawab. Yang menjadi pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi antara DPR dan BI? Adakah polemik yang terjadi antara dua lembaga Negara ini.

Di Indonesia bank syariah telah berdiri selama 10 tahun dengan 10 bank umum Syariah dan sekitar 106 kantor cabang, dan 116 BPR Syariah namun belum ada juga Undang-Undang yang mengatur industri keuangan yang banyak diharapkan oleh banyak kalangan umat Islam ini. Sejarah berdirinya Bank Syariah sendiri dimulai atas inisiatif masyarakat Islam yang peduli dengan riba, bukan atas inisiatif pemerintah. Lucunya di Negara Indonesia, seperti Bank syariah lahir terlebih dahulu baru akan dikeluarkan UU-nya –itu juga jika ada- begitupun dengan sukuk (obligasi syariah) nasibnya akan sama dengan bank syariah. Wajar jika Financial Engineering berjalan sangat lamban di Negara ini, dibandingkan dengan Negara-negara Muslim lainnya.

Perkembangan Bank Syariah

Islamic Development Bank (IDB) didirikan di Jeddah sebagai hasil kesepakatan menteri-menteri OIC pada bulan Desember 1973 dan mulai beroperasi pada tahun 1975. IDB bukan bank komersial, tetapi Bank Pembangunan (seperti World Bank) yang memiliki misi pemberdayaan pembangunan Negara-negara muslim. Dengan keanggotan lebih dari 50 negara dan modal $ 8 billion, IDB kini memberikan pembiayaan untuk perdagangan lebih dari $ 15 billion dan pembiayaan proyek lebih dari $ 6.5 billion. Krisis minyak dunia 1973 memberikan hasil dollar yang melimpah di Timur Tengah, sehingga mereka mengirimnya ke Negara Internasional Financial Center (AS dan Inggris). Mereka mendirikan lembaga keuangan sendiri. Semisal seperti The Dubai Islamic Bank, Kuwait Finance House, Bahrain Islamic Bank, Faisal Islamic Bank, dll.

Tragedi 911 pada tahun 2001 menyebabkan dana-dana milik jutawan Petrodollar bergerak ke luar dari Amerika dan Eropa untuk mencari tempat yang lebih aman dan lebih Islami. Diperkirakan dana ini mencapai $1 trilyun. Dana-dana tersebut menuju Timur Tengah sendiri (seperti Dubai dan Bahrain) dan Asia (Malaysia, Singapura). Perkembangannya sangat pesat, jika tahun 1975 hanya ada satu Bank Islam (IDB) maka kini menjadi lebih dari 300 lembaga Keuangan Islam yang tersebar di lebih dari 75 Negara. Lembaga ini terkonsentrasi di Middle East and Southeast Asia (Bahrain dan Malaysia), tetapi juga terdapat di Eropa dan Amerika Serikat. Total asetnya diperkirakan lebih dari $250 juta dengan pertumbuhan rata-rata 15% per tahun.

Di dunia Internasional, bank syariah berjalan sangat baik. Bahkan di Singapura sudah mencanangkan dirinya untuk di regional Asia, untuk pusatnya di Singapura. Di Singapura manajemen Bank Syariah lebih modern selain itu mereka juga memiliki link internasional serta didukung dengan pasar atau prospek perbankan syariah yang besar di Asia. Sedangkan di Indonesia sendiri pada tahun 1997, saat krisis moneter dimana bank-bank konvensional terpaksa harus disuntik dengan dana BLBI. Bank syariah justru tidak terpengaruh dengan kondisi krisis tersebut. Bahkan tidak ada anggaran khusus pengeluaran dana dari APBN untuk menangani pengembangan perbankan syariah. Ini salah satu bukti bahwa bank syariah itu sudah bagus. 

Satu-satunya Negara yang regulasi nasionalnya sangat pasif dalam mendukung keuangan syariah adalah Indonesia. Regulasi dan komitmen sangat lemah, dominan masyarakat daripada pemerintah. Negara yang memiliki komunitas Islam terbesar justru pemerintahnya sangat pasif mendukung praktik keuangan syariah. Mirisnya ini juga terjadi di Mesir dan Yaman, dengan komposisi jumlah Muslim yang banyak dinegaranya. Negara yang sudah didukung dengan regulasi keuangan Islam adalah Negara Iran, Pakistan, dan Sudan. Negara-negara yang mendorong keuangan Islam dalam kerangka dual system adalah Malaysia, Turki, dan Uni Emirat Arab. Integrasi regulasi keuangan Islam dan konvensional terjadi di Saudi Arabia. Namun kebanyakan regulasi belum memadai.

Menurut banyak pakar dan praktisi Perbankan Syariah, belum adanya UU Perbankan Syariah sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan dan perkembangan Bank Syariah di Indonesia Bahkan mereka menilai merupakan hambatan dalam kegiatan operasionalnya. Jika dikomparasikan dengan negara-negara Muslim lainnya, negara Indonesia sangat tertinggal dalam industri perbankan syariahnya. Selama ini dana dari Timur-Tengah justru lebih banyak diinvestasikan ke Negara-negara Eropa, Amerika, Malaysia dan Singapura. Kita sangat tertinggal jauh dengan Negara tetangga kita Malaysia dan Singapura, karena negara-negara tersebut sudah terbuka dan regulasi untuk keuangan Islam di Negara tersebut sudah ada. Kalau kita punya regulasi untuk sukuk (obligasi syariah), maka pembangunan kita akan lebih cepat. 

Catatan dalam RUU Perbankan Syariah

Disamping polemik atau perbedaan pendapat tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap lahirnya RUU perbankan syariah, polemik lain yang terjadi adalah perdebatan mengenai Komite Syariah. Bank Indonesia menghendaki Komite Syariah berada di bawah Bank Indonesia sedangkan MUI menghendaki Komite Syariah berada dibawah MUI. Penulis lebih setuju dengan pendapat MUI bahwa semua hal yang menyangkut fatwa baik fatwa bidang Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya memang sudah menjadi tanggung jawab MUI sebagai wadahnya para ulama yang berkompeten mengeluarkan fatwa berdasarkan kesepakatan atau Ijma' Ulama. Termasuk dalam kewenangan itu adalah memberikan fatwa terkait dengan operasional Perbankan Syariah melalui Dewan Syariah Nasional.

Bank Indonesia boleh saja memiliki semacam Komite Ahli Syariah atau Dewan Pengawas Syariah Bank Indonesia, namun hasil kajian dan hasil pengawasan Komite tersebut harus tetap dilaporkan atau diusulkan kepada DSN yang berada di bawah MUI untuk memperoleh Fatwa, sehingga segala fatwa yang terkait dengan Bank Syariah tetap dikeluarkan oleh Rapat Pleno MUI melalui usulan DSN atau DPS.

Hal yang paling mendasar dan sangat penting lainnya dalam RUU Perbankan Syariah adalah masalah Kepemilikan Saham dan Sumber Modal Bank Syariah. Hal ini penting untuk dicantumkan dalam RUU Perbankan Syariah sehingga terlihat jelas Perbedaan Mendasar Syariah dengan Konvensional. Perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku diluar UU Perbankan Syariah agar dikemudian hari tidak terjadi pertentangan antar produk hukum yang berlaku sehingga tidak membingungkan para Praktisi maupun Masyarakat. Pada intinya status atau bentuk Badan Hukum Bank Syariah tidak perlu dipermasalahkan sepanjang bentuk hukum tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu antara lain Undang Undang tentang Perseroan Terbatas dan Undang Undang tentang Perbankan Indonesia dan yang terpenting Status Hukum Bank Syariah tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah dan hukum yang disunnahkan Rasulullah.

Menyangkut Kepemilikan Saham, di dalam UU Perbankan Syariah perlu ditegaskan Kriteria Orang atau Badan Hukum yang diperbolehkan memiliki Saham Bank Syariah sehingga diharapkan Pemilik Saham Bank Syariah adalah benar-benar orang yang memiliki uang yang halal yang diperoleh dengan cara yang halal, Saham Bank Syariah tidak dibeli atau diperoleh dari hasil kejahatan, baik kejahatan yang bersifat Perdata, Umum maupun Kejahatan Korupsi, Penipuan, Hasil Pemerasan serta Pemilik Saham haruslah orang yang memiliki komitmen untuk menegakkan Syariah, khususnya Syariah di bidang ekonomi.

Kriteria Sumber Modal yang boleh dipergunakan untuk memulai usaha Bank Syariah serta kriteria Sumber Dana yang boleh ditempatkan oleh Pribadi maupun oleh Badan Hukum pada Bank Syariah, hal tersebut juga tentu tidak terlepas dari UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Money Laundring, serta juga harus dijelaskan keterlibatan PPATK dalam mengawasi tranksaksi nasabah Bank Syariah. Dengan adanya criteria tersebut maka diharapkan modal dan dana yang dipergunakan dalam operasional Bank Syariah adalah dana yang Halalan Toyyiban sehingga dengan sendirinya akan menghasilkan laba atau profit yang juga halalan toyyiban dengan cara yang halal dan tidak terjadi percampuran antara sesuatu yang halal dengan sesuatu lainnya yang haram.

Tuntutan inilah yang menyebabkan kita memang harus membuat UU ini sesegera mungkin. Kalau tidak ada UU Perbankan Syariah sementara kita sudah 10 tahun memiliki bank syariah, tidak pernah ada payung hukumnya. Maka Negara Indonesia akan sulit berinovasi dalam mengeluarkan produk-produk syariah. Karena perbankannya saja tidak ada, apalagi kalau kita mau mengeluarkan produk-produk syariah seperti sukuk (obligasi syariah) dll. Belum lagi persoalan aplikasi dari perbankan syariah yang masih jauh dari tuntunan nilai-nilai Islam sekiranya perlu kita dorong agar UU Perbankan Syariah bisa terwujud. Wallahualam [] 

Catatan: Tulisan ini dibuat sebelum UU Perbankan Syariah disahkan

Minggu, 17 Februari 2008

SBY Tidak Serius Menangani Kasus BLBI: Rakyat Menggugat!!

SUDAH sebulan ini kasus BLBI mulai ramai lagi di arena politik negeri ini. Maklum kasus ini merugikan uang negara hampir 600 trilyun. Bukan angka yang kecil, bahkan nilainya hampir sama dengan nilai hutang luar negeri Indonesia. Ramai-ramai DPR pun mengajukan interpelasi terkait kasus ini. Namun untuk kesekian kali pula, SBY tidak hadir dalam sidang Interpelasi yang diajukan oleh DPR. Ini merupakan bukti ketidakseriusan Pemerintahan SBY-JK untuk menyelesaikan kasus ini. SBY tidak merasa kasus ini adalah kesalahan yang dialakukannya. Yang paling ironis SBY justru menyambut dengan karpet merah kedatangan 4 obligor BLBI di Istana, diantaranya adalah Atang Latief, Ulung Bursa, James Januardi, Omar Puthirai (Kompas, 7 Februari 2006).

Penerimaan para obligor BLBI di istana tentu saja merupakan penghormatan yang berlebihan sekaligus tidak wajar bagi para obligor yang sudah berstatus sebagai tersangka korupsi tersebut. Apalagi mengingat, sebagai catatan, pada bulan yang sama Presiden SBY sempat menolak permintaan resmi sejumlah tokoh nasional seperti Try Sutrisno, Amien Rais, Wiranto, Drajad Wibowo, Marwah Daud, dan lain-lain untuk beretemu dalam rangka menyampaikan aspirasi sengketa Blok Cepu. Ketidaktegasan pemerintah juga terjadi terhadap penyelesaian kasus hukum mantan penguasa Orde baru, Soeharto. Sampai pada akhirnya Soeharto meninggal dunia.

Dalam kasus BLBI ini hampir semua pihak berperan melakukan kesalahan. Mulai penyimpangan yang dilakukan oleh BI, Inkonsistensi aparat penegak hukum, KKN dalam BPPN, Mantan Presiden Soeharto, Mantan Presiden Habibie, Mantan Presiden Megawati, IMF dan para Obligor yang saat ini beberapa diantaranya tercatat menjadi orang terkaya di Indonesia. Sungguh ironis negara ini, ramai-ramai pejabat merampok uang negara yang berakibat pada pencabutan subsidi BBM, Pendidikan dan kesehatan. Andai saja SBY serius menangani kasus ini, maka uang sebesar 600 Triliun bisa diselamatkan guna membayar hutang luar negeri Indonesia. Sehingga bukan rakyat yang harus menanggung bebannya melalui pajak dan pencabutan subsidi.

Dalam kaitan ini, kami menuntut pemerintah, DPR, dan institusi penegak hukum untuk melaksanakan 10 langkah sebagai berikut:

Menuntaskan penyelesaian kasus BLBI secara hukum, melalui proses yang objektif, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan publik, serta di sisi lain bebas dari konspirasi, negoisasi-negoisasi rahasia, deal-deal politik, dan berboncengan kepentingan-kepentingan tertentu yang menjadikan obligor sebagai objek pemerasan belaka. Kasus BLBI harus dituntaskan sekali untuk selamanya, once forever!

Mencabut Inpres No. 8 Tahun 2002 tentang release and discharge dan meninjau ulang seluruh perangkat kebijakan lainnya terkait penyelesaian kewajiban BLBI yang tidak adil dan hanya memberi keuntungan dan keringanan sepihak bagi para obligor.

Menuntut IMF untuk bertanggung jawab atas manipulasi dan tekanan yang dilakukannya terhadap Pemerintah Indonesia di saat krisis pada tahun 1997, sehingga menyebabkan lahirnya berbagai kebijakan yang hjustru menghancurkan sendi-sendi perekonomian Indonesia.

Menciptakan terobosan untuk mempercepat proses penyelesaian kasus BLBI dengan membentuk Pengadilan Ad-Hoc dan menerbitkan PP atau Perpu yang mengatur pemberlakuan asas pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi.

Mendesak Jaksa Agung agar segera menuntaskan skandal korupsi BLBI dan menyeret pelaku-pelakunya ke pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menyita aset dan kekeyaan obligor yang hingga kini tidak menyelesaikan kewajibannya.

Mengusut tuntas dan mengadili semua pejabat negara yang terlibat dalam berbagai penyimpangan yang terjadi dalam kasus BLBI, mulai dari pembuatan kebijakan, pelanksanaan pengucuran, hingga penggunaan BLBI.

Mengupayakan seoptimal mungkin pengembalian uang negara yang telah terkucur melalui BLBI dan berbagai kebijakan penggelontoran uang negara lainnya ke sektor perbankan di saat krisis.

Melakukan upaya untuk menghentikan pemberian subsidi bagi pihak perbankan melalui penghentian pembayaran bunga obligasi rekap.

Menghentikan divestasi saham-saham pemerintah pada bank-bank rekap, sampai obligasi rekap yang berada pada bank bersangkutan berhasil ditarik seluruhnya oleh pemerintah.

Secara khusus, kami pun menghimbau para obligor untuk menggunakan hati nuraninya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum serta mengembalikan uang negara yang telah dinikmatinya kepada pemerintah. Berhentilah membebani rakyat Indonesia dengan pembayaran kewajiban utang yang bahkan tidak sedikitpun mereka rasakan !!! []

Sumber Tulisan: Buku ”Skandal BLBI: Ramai-ramai Merampok Negara”, Marwan Batubara, dkk. Penerbit Haekal Media Center

Kamis, 14 Februari 2008

”Ngaji Untuk Jadi Pengusaha”

TERLIHAT pagi-pagi sekali para santri selepas mengaji sibuk menata barang-barang sembako di warung mereka. Adapula santri yang sibuk membawa pamflet publikasi penjualan hewan Qurban untuk ditempel dikampusnya masing-masing saat kuliah. Maklum, dalam waktu dekat ini mereka akan membuka stand penjualan kambing mereka di tengah kota. ”Rencananya dibuka tanggal 21 mas, di daerah Timoho dekat kantor Walikota Jogyakarta,” ujar Adi, salah seorang pengurus yang mengelola usaha kambing di pesantren ini.

Slogan ”Mengaji Menuju Santri Enterpreuner” ternyata bukan hanya isapan jempol bagi Pesantren Pesantren Ekonomi Islam Terpadu Daarul Falah (PEIT DAFA). Pesantren yang baru berumur satu setengah tahun ini membuktikan dengan beberapa unit usaha yang berhasil didirikan oleh para santri dan pengelola. Terbukti pesantren ini sudah memiliki BMT, balai pengobatan, warung sembako, usaha musiman penjualan hewan Qurban, jasa pengiriman barang dan beberapa unit usaha dalam upaya diwujudkan.

Pesantren yang terletak di Desa Nglaren, Jogyakarta ini menarik untuk ditelusuri, karena memiki konsep pendidikan yang unik ketimbang pesantren pada umumnya. Ide pesantren yang mempunyai visi untuk membentuk para entrepreneur ini lahir dari beberapa alumni pesantren mahasiswa sebelumnya. “Cita-cita membangun sebuah format baru intitusi pendidikan Ekonomi Islam dan wirausaha secara terpadu memang sudah sangat lama sekali ingin direalisasikan,” tutur Farij, salah satu alumni Daaru Hira’, cikal bakal PEIT DAFA. Tapi yang terjadi adalah wacana yang terbentur kendala-kendala teknis yang kontraproduktif, tambah Farij.

Namun seiring waktu berjalan gagasan ini banyak disampaikan ke banyak pihak. Salah satunya disampaikan pada Priyonggo Suseno Alumni Universitas Lougborough University, Inggris dan Direktur Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam disebuah PTS tertua di Jogyakarta. Priyonggo sangat senang dengan gagasan cemerlang dari para alumni Pondok Pesantren Mahasiswa Daaru Hira’ – sebelum menjadi Pesantren Darul Falah – untuk memadukan konsep pendidikan Ekonomi Islam dan dengan penguatan aspek Dirosah Islam dalam sebuah bingkai Pesantren yang secara real mengajarkan antara sisi teori dan praktek secara langsung. Sehingga output yang diharapkan adalah mencetak sosok alumni santri yang amanah, beretika dalam menjalankan kehidupan berekonomi. Selain kokoh dalam perencanaan dan aktivitas usahanya, dimana terformat sebagai entrepreuner sejati dan disamping itu pula berbagai tawaran konsep dan gagasan lainnya.

Menurut Priyonggo, betapa sulit untuk mencari pengusaha-pengusaha yang yakin dengan kejujuran bahwa usahanya akan berhasil. “Dengan latar belakang itulah kami dan teman-teman memberanikan diri untuk bersama-sama berusaha membangun PEIT DAFA, tepat pada tanggal 1 Oktober 2005. Dimana fokus pesantren ini adalah sisi Ekonomi Islam dan wirausaha.

Priyonggo melanjutkan, “Implementasi ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan semakin mendapat perhatian masyarakat. Kajian dan praktek ekonomi yang berlandaskan syariah Islam sudah menjadi tuntutan sebagian masyarakat yang sudah mulai membaca praktek-praktek ekonomi yang mengabaikan aspek moral,” ujar Direktur PEIT DAFA yang juga menjabat sebagai Ketua Ahli Ikatan Ekonomi Islam Yogyakarta.

Andi mahasiswa PTN terkenal di Jogja yang nyantri di pondok ini sangat antusias saat ditemui terkait tanggapannya dengan pesantren ini, karena menurut Andi di Jogyakarta cuma Pesantren ini yang punya konsep perpaduan ilmu agama dan ekonomi. “Sejauh ini para santri juga punya usaha sendiri, karena memang di pesantren ini oleh pengelola di motivasi terus,” tambahnya.

Rijal yang juga santri PEIT DAFA, menuturkan tentang kesuksesan usaha pakaian batiknya. Saat ini ia menangani Bursa Butik Indonesia Timur (BBIT). Rijal menjadi penyuplai batik-batik dari Jogja untuk daerah Indonesia timur. “Lumayan mas keuntungannya, setiap transaksi saya bisa beli HP baru,” ujar Rijal. Ia menuturkan dorongan usaha ini memang berasal dari Pesantrennya sekarang ini. Ia juga mengaku ke depan dia akan kuliah di Al-Azhar Kairo, sehingga dari sekarang harus belajar usaha. “Gak mungkin mengandalkan orang tua saja, biaya disana kan lumayan mahal,” tambah Rijal.

Selain mendapatkan teori saat mengaji di kelas, santri juga mendapatkan diskusi rutin forum bisnis. Dimana forum tersebut menjadi ajang sharing tentang bisnis bahkan setiap santri diharuskan presentasi tentang Bussines Plan-nya. “Harapannya forum-forum seperti ini bisa terus memotivasi para santri untuk memiliki usaha yang matang dan terencana,” ujar Farid, pengelola PEIT DAFA.

Sambutan masyarakat terhadap pesantren ini juga sangat baik sekaligus mereka juga menyambut baik sistem ekonomi alternatif yang berbasis pada nilai-nilai Islam, karena lebih adil dan tentram, tutur salah seorang warga yang tinggal di sekitar pondok pesantren. Usaha sektor riil juga telah menuju kepada penerapan nilai-nilai Islam. Berkembang beberapa perhotelan yang berbasis nilai Islam – bebas dari minuman, prostitusi, dan beretika, bisnis retail seperti supermarket, rumah makan dan pertokoan serta rumah sakit Islam.

Perkembangan bisnis syariah ini jelas memerlukan kesiapan sistem yang kokoh dan sumberdaya manusia yang handal. Saat ini sudah saatnya masyarakat mempersiapkan sumberdaya manusia yang siap dalam mengaruhi bisnis yang semakin kompetitif dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai luhur –Islam. Lembaga pendidikan, baik formal ataupun non-formal, perlu mempersiapkan sejak dini sumberdaya-sumberdaya manusia yang berkarakter nubuwwah sebagaimana yang diharapkan oleh setiap perekonomian: memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai (fathonah), memiliki integritas terhadap penegakan kebenaran (shiddiq), memiliki kepekaan terhadap perubahan keadaan, informatif dan komunikatif (tabligh) dan memegang teguh komitmen yang telah direncanakan dan disepakati (amanah).

Pesantren yang didukung pula oleh Wakil Bupati Sleman, Bpk. Sri Purnomo ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat mempersiapkan sumberdaya mahasiswa yang memiliki keahlian dan komitmen untuk menerapkan ilmunya secara benar, adaptif dan bisa dipercaya ummat. Dalam sela-sela waktu kuliahnya, mahasiswa perlu mendapatkan suntikan ruhani dan keahlian terkait dengan bagaimana mempraktekkan ilmunya dalam masyarakat secara benar, beretika Islam. Siapa yang tertarik untuk nyantri sekaligus jadi pengusaha? Silakan datang saja ke pesantren ini. []

Minggu, 10 Februari 2008

Saatnya BMT Berbenah Diri

KRISIS moneter pada akhir dasawarsa 1990 yang melanda Indonesia diyakini banyak pihak merupakan konsekuensi logis dari lepasnya keterkaitan sektor moneter dengan sektor riil. Perbankan (konvensional) sebagai pelaku ekonomi sektor moneter yang menjadikan uang sebagai komoditas telah berkembang sedemikian cepat sementara sektor riil selalu tertinggal di belakang karena memerlukan waktu untuk memproses input menjadi output. Akibatnya, perbankan konvensional mengalami non-performing loan yang sangat tinggi dan negative spread. Sementara itu ketangguhan Bank syari’ah yang tidak melepaskan ikatan sektor moneter dengan sektor riil karena tidak berbasis pada riba merupakan pembuktian alasan di atas.

Lahirnya Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syari’ah di Indonesia. Tumbuhnya perbankan yang seirama dengan tumbuhnya kesadaran umat Islam untuk membebaskan diri dari riba berimbas pada makin maraknya sektor moneter di tingkat bawah. Ini terbukti pada berkembangnya BPR Syariah dan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sampai di desa-desa. Pesatnya pekembangan lembaga keuangan mikro seperti BMT menunjukkan bahwa keberadaan lembaga keuangan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Euforia menjamurnya BMT harus disikapi secara bijak. Di satu sisi, perkembangan tersebut adalah suatu yang menggembirakan, namun di sisi yang lain akuntabilitas keuangan BMT-BMT tersebut patut dipertanyakan. Jika pelaporan keuangan Bank Syari’ah dan BPR Syari’ah relatif dapat dipertanggungjawabkan karena harus didasarkan pada ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syari’ah Indonesia (PAPSI) dan selalu dipantau oleh Bank Indonesia, namun tidak demikian halnya dengan BMT, meskipun jenis kegiatannya hampir sama.

Pembinaan BMT tidak dilakukan oleh BI, oleh karenanya diluar ketentuan PSAK dan PAPSI, disamping karena dianggap sebagai bentuk Koperasi. Namun demikian, BMT merupakan “anak tiri” dari Departemen Koperasi yang kurang mendapat perhatian terutama dari aspek akuntabilitasnya. Besarnya ‘ghirah’ dan dana masyarakat dalam BMT akan berujung kekecewaan manakala akuntabilitas BMT-BMT tersebut terabaikan.

Jumlah lembaga keuangan mikro (LKM) saat ini diduga tak kurang berjumlah mencapai 9000 LKM. Jumlah BMT di seluruh Indonesia diperkirakan sebayak 3.307 unit dengan aset sekitar Rp 1, 5 trilyun. Artinya, hampir separuh dari LKM nasional adalah BMT. Secara individual, BMT sangat bervariasi. Tidak sedikit BMT yang mengelola aset di atas Rp 10 M dengan jumlah nasabah di atas 3.000 ribuan orang, meskipun juga banyak BMT yang asetnya kurang dari Rp 50 juta dan nasabahnya kurang dari 500-an orang.

Berdasarkan kajian Kantor Mennegkop dan UKM, LKM hanya mampu melayani 2,5 juta dari 39 juta entitas UMKM dan hanya menyediakan dana sekitar 6 persen dar kebutuhan pembiayaan UMKM. Dengan melihat kondisi ini diperkirakan masih diperlukan tak kurang dari 8000 unit LKM baru. Namun perkembangan ini tidak diikuti dengan pengelolaan BMT secara profesional. Diduga saat ini masih banyak BMT yang melakukan praktik jauh dari nilai-nilai syariat. Pelaporan keuangan BMT juga masih banyak yang merujuk pada standar akuntansi konvensional. Ini merupakan preseden buruk bagi lembaga keuangan Islam.

Ketua panitia penyelenggara Workshop BMT se-DIY Rifki Muhammad, S.E. mengatakan, saat ini jumlah BMT di DIY diperkirakan mencapai 200 unit. Sebagai lembaga keuangan mikro, BMT menghadapi persoalan klasik berupa tidak adanya standarisasi BMT dalam hal manajemen, pengelolaan administrasi serta laporan keuangan. Belum lagi masih banyak BMT yang beroperasi tanpa badan hukum yang jelas. Saat ini banyak BMT yang mengalami kebingungan dalam menentukan badan hukumnya. Karena BMT sesungguhnya bukan bank tapi juga melakukan praktik-praktik seperti di Perbankan Syariah, tambah Rifki Muhammad yang juga Dosen Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta.

Peniliti senior Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) FE UII M.Bekti Hendrianto M.Sc ketika ditemui SABILI disela-sela Workshop Akuntansi bagi pengelola BMT Se-DIY di FE UII, Senin (29/1) menyampaikan kegembiraannya terhadap berkembangnya Lembaga Keuangan Mikro Islam di Indonesia. Sehingga diharapkan BMT bisa berkembang dengan baik dan bisa berperan dalam upaya peningkatan perekonomian umat. Namun ia juga mengingatkan kepada BMT, untuk tetap komitmen terhadap usaha-usaha kecil, karena saat ini ia menenggarai bahwa masih banyak BMT yang ragu untuk melakukan pembiayaan terhadap usaha-usaha kecil.

Bekti mencontohkan Grameen Bank yang dikelola oleh Muhamad Yunus bisa eksis meskipun membiayai usaha-usaha kecil. Hampir 90 % lebih dana yang dibiayai untuk usaha-usaha kecil bisa kembali meskipun tanpa jaminan. Kenapa Grameen Bank bisa seperti ini karena pembiayaan usaha-usaha kecil menimbulkan barakah karena membantu orang-orang kecil. Jika BMT hanya berorientasi pada usaha-usaha besar maka dimana letak komitmen BMT sebagai lembaga yang konsen terhadap usaha-usaha kecil. Dari total 39.12 juta usaha mikro, kecil dan menengah, usaha kecil yang ada hanya mencapai 2.70 juta atau 6.90 % dari keseluruhan. Maka peran BMT disini sangat dibutuhkan, tegas Bekti yang juga penulis buku “Ekonomi Mikro Islam.”

Mengenai peraturan yang menaungi BMT, lulusan Loughborough University Inggris ini berpendapat, “Memang perlu diatur mengenai badan hukumnya, karena mereka juga mengelola dana masyarakat tapi pengaturannya harus lebih longgar tidak perlu terlalu ketat”. Jika diperketat justru lembaga-lembaga seperti ini justru akan mati. Seperti wacana BMT untuk didorong menjadi BPRS tentunya akan memberatkan BMT, karena hanya segelintir saja yang mampu. Agar tetap eksis, BMT yang beroperasi praktis di level menengah ke bawah ini dituntut berimprovisasi dengan baik agar bisa menghadapi berbagai persoalan yang terjadi selain fleksibiltas serta kecepatan yang ditawarkan BMT dalam hal pembiayaan kepada BMT, lanjut Bekti.

Melihat fenomena praktik-praktik yang masih jauh dari syariah dan masih banyak BMT yang belum berbadan hukum, Edi Sunarto,S.E. Konsultan Lembaga Keuangan Syariah Sharia Economic Services (SES) Yogyakarta menenggarai semua ini karena tidak berfungsinya Dewan Syariah dengan baik. Dewan Syariah hanya sekedar nama dalam struktur BMT, namun mereka tidak mengawasi secara cermat tandas Edi. Edi lebih setuju ada semacam lembaga pendampingan yang memperhatikan BMT-BMT agar lebih sesuai praktiknya, contohnya seperti SES. Mengenai badan hukum, Edi lebih setuju BMT berbadan hukum koperasi ketimbang dibawah Bank Indonesia. Namun Edi berharap kepada Pemerintah untuk tidak menganaktirikan lembaga keuangan Islam seperti BMT, karena BMT punya potensi yang sangat besar untuk pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kecil, tandas Edi yang menjabat sebagai Internal Auditor BPRS Bangun Derajat Warga Jogja.

Sekjend Perhimpunan BMT Se-Indonesia, Ahmad Sumiyanto, S.E, M.A. berpendapat mengenai BMT yang keluar dari koridor syariah disebabkan karena BMT tersebut hanya bermodalkan semangat tanpa diikuti persiapan yang baik, termasuk sisi SDM-nya. Karena masih banyak perbedaan pemahaman teoritis yang mengenai akad pada pengelola BMT yang ada di Indonesia. Maka BMT Center berniat menerbitkan Pedoman Akad bagi pengelola BMT untuk menyamakan frame berfikir dalam menentukan akad yang sesuai syariah. Rencananya Pedoman ini akan diterbitkan awal bulan Mei 2007, kata Ahmad Sumiyanto kepada Sabili (15/2).

Senada dengan Edi Sunarto mengenai aspek legal, Ahmad Sumiyanto lebih setuju BMT tetap dibawah Dinas Koperasi bukan dibawah Bank Indonesia (BI) karena Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) tersebut tidak dapat disamakan dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lainnya seperti Bank dan Asuransi syariah. Menurutnya BMT memiliki penerapan yang berbeda dalam sejumlah produk simpanan dan pembiayaannya, ini karena segmentasi pasar BMT berbeda dengan model Perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya.

BMT Center juga menghimbau agar BMT dikelola menjadi koperasi syariah yang modern. Yang dimaksud dengan koperasi modern disini adalah: Pertama, pelayanan yang baik dan ramah. Kedua, SDM yang kompeten dan mumpuni dalam ekonomi syariah. Ketiga, dalam menentukan akad-akad produknya harus sesuai syariah. Keempat, tehnologi yang mendukung BMT. Kelima, pelaporan keuangan yang akuntabilitas. Keenam, culture manajemen professional (Non Performance Loan /NPL atau kredit macet harus dikelola dengan baik). Sehingga dengan begini Sumiyanto yakin BMT bisa eksis dan berkembang pesat, tambah Ahmad Sumiyanto yang juga owner BMT terbesar di Jogja, BMT Al-Ikhlas. []

Akuntansi Syariah Jiplakan Akuntansi Konvensional

PADA saat ini banyak kalangan memandang akuntansi hanya sebagai dari pencatatan dan pelaporan. Dimana perusahaan hanya mencatatkan laba sebanyak-banyaknya. Subtansi ekonomi konvensional lebih pada self Interest. Ini dikuatkan oleh Soros bahwa Akuntansi syariah berprinsip pada self interest atau sekularisme dalam akuntansi. Realitas ekonomi yang cenderung kapitalisme dengan karakteristik KKN, sarat dengan ciri otoritas kepentingan peribadi (self interest). Akibat dari rasionalitas konsumsi yang lebih mendukung individualisme dan self interest, maka keseimbangan umum tidak dapat dicapai. Maka yang terjadi adalah munculnya berbagai ketimpangan dalam berbagai persoalan sosio-ekonomi.

Ekonomi yang dipandu oleh keserakahan melalui peraihan mekanisme nilai tambah yang tak terhingga, semakin menjauh dari keridhoan Allah SWT. Muara dari pada itu, adalah munculnya keresahan, dan mendorong manusia hidup dalam keadaan yang senantiasa konflik. Semangat konflik itu menyebabkan manusia menjadi lebih menyenangi persaingan dalam memperoleh laba sebanyak-banyaknya (profit maximum principle). Al Qur'an dan hadist secara tegas menolak perikehidupan ekonomi seperti itu. Ekonomi yang berlandaskan pada pemahaman Islam, mengasumsikan manusia keadilan dan kesetaraan(egalitarian). Artinya, pada dasarnya setiap orang itu sama, dan diberi tugas yang sama pula, yakni mengabdi kepada Allah SWT dalam berbagai implementasi kehidupan termasuk ekonomi (QS. 18:29).

Islamisasi pengetahuan dalam ekonomi lebih khusus bidang akuntansi atau yang biasa disebut dengan Akuntansi Syari'ah atau akuntansi Islam telah lebih dari tiga puluh tahun dilakukan. Gagasan dan wacana filosofis teoritis akuntansi syari'ah telah banyak dihasilkan, namun belum ada bentuk konkret akutansi syariah dalam bentuk teknologinya, yaitu laporan keuangan syari'ah. Laporan keuangan syari'ah saat ini masih melakukan `fotokopi akutansi konvensional' dan melakukn `tip-ex sana-sini' dan kemudian `menempel tulisan yang bernuansa syari'ah. Tetapi laporan keuangan syari'ah yang memang diturunkan dari nilai-nilai Islam (Islamic Values) dan sesuai dengan tujuan syari'ah (maqasid syari'ah) belum ada.

Aji Dedi Mulawarman, selaku penulis buku “Akuntansi Syariah” mencoba mengenalkan Shari'ate Value Added Statement (laporan Nilai Tambah syari'ah), yaitu laporan kinerja keuangan pengganti Income Statement (laporan laba-rugi), melalui rekonstruksi Value added statement (laporan nilai tambah) menjadi Shari'ate Value Added Statement. Penggantian laporan laba-rugi menjadi laporan nilai tambah syari'ah adalah kebutuhan yang sangat mendesak bagi dunia pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan perusahaan-perusahaan islam.

Laporan nilai tambah Syari'ah adalah bentuk pertanggungjawaban keuangan perusahaan Islami yang idealnya untuk memberikan nilai tambah (value added) dan tazkiyah (pensucian). Pemberian nilai tambah yaitu berupa peningkatan kesejahteraan bagi pemilik, manajemen dan pemegang saham di satu sisi. Sekaligus nilai tambah kesejahteraan bagi pemilik, manajemen dan pemegang saham disatu sisi. Sekaligus nilai tambah kesejahteraan yang harusnya dilakukan pula pada karyawan, buruh supplier, masyarakat sekitar perusahaan, pemerintah, dan lingkungan serta yang paling utama adalah tugas perwujudan nilai tazkiyah (pensuciaan) laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan (kumpulan komunitas yang berbentuk organisasi) kepada Allah Azza wa Jalla.

Sedangkan Drs. Mashudi Muqorrobin, Ak. MEc., kandidat Doktor Ekonomi Universitas Kebangsaan Malaysia lebih menekankan pada perubahan metodologi ekonomi. Saat ini perkembangan ilmu ekonomi modern masih banyak menilik teori Adam Smith "The Wealth Of Nations" yang notabene ini merupakan jiplakan pemikir Islam yang sedikit banyak diubah oleh Adam Smith yang hanya berorientasi pada keuntungan dan mengabaikan keadilan. Metodologi ilmu ekonomi belum mendapatkan landasan filosofis gerakan selama 50 tahun. Saat ini ilmu ekonomi masih dalam bayang-bayang ilmu ekonomi konvensional. Begitu kuatnya falsafah ekonomi materialistik ini menguasai pola berpikir ilmiah modern, sehingga mempersulit proses usaha untuk saling mengerti dan memahami pola ilmiah yang berasal dari budaya dan falsafah lain. Pada saat ini Islamisasi ilmu ekonomi konvensioanal mulai berkembang. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Ulama-ulama Islam terdahulu, seperti Ibnu Sina pernah melakukan Islamisasi buku Aristoteles "The Politics" dengan memasukkan nilai-nilai Islam kedalamnya dan buku ini berjudul "Manajemen Keuangan Rumah Tangga".

Menurut Rizal Yaya, SE., M.Sc. Akt, permasalahan Akuntansi Konvensional pada saat ini adalah Lingkup dan kebebasan praktik akutansi dimana aturan akutansi yang dibuat oleh The Big Five (Amerika dkk.) dibuat untuk melakukan praktik kejahatan bersama (economic consequences). Lainnya Rizal mengatakan akuntansi konvensional saat ini sebagai alat legitimasi PHK, privatisasi, transfer of wealth to rich dan hanya wilayah masalah ekonomi saja tanpa memperhatikan dampak lingkungan seperti polusi dll. Permasalahan yang lain menurut Rizal seperti dikatakan dalam bukunya Dr. Akhyar Adnan dan Gaffikin, konsep akutansi konvensional bertentangan dengan pengungkapan semua informasi yang relevan dimana informasi yang diungkap tidak memadai dalam mendorong pertanggungjawaban pada Allah dan manusia. Wallahualam []

Sumber gambar: Scan dari buku Rifqi Muhammad, Dosen FE UII

Jumat, 08 Februari 2008

Soehartonomics : Pertumbuhan Ekonomi yang Semu

PASCA kematian mantan penguasa Orde Baru, Soeharto (27/01) ramai-ramai media menurunkan berita membela Soeharto, mungkin sebagai rasa empatiknya kepada mantan penguasa orde baru tersebut. Bahkan diusulkan agar Soeharto diberi gelar Pahlawan. Banyak kalangan kembali menyinggung tentang keberhasilan pembangunan ekonomi era Soeharto, seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pengendalian inflasi yang efektif, ketahanan pangan yang meningkat, dan pendapatan per kapita yang naik berlipat-lipat.

Salah satunya datang dari pengamat ekonomi ECONIT, Dr. Rizal Ramli eks. Menteri Keuangan era Gusdur dalam surat kabar Suara Pembaruan (28/1). Rizal menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia kala itu bisa stabil pada angka 6-7% (tahun 1980-an) dan masyarakat tidak pernah merasakan kelangkaan dan lonjakan harga komoditas bahan pokok. Mereka mengakui Soeharto mampu menciptakan kondisi ekonomi yang stabil. Bahkan Indonesia mengukir prestasi dengan swasembada bahan pangan, khususnya beras imbuhnya.

Senada dengan Rizal Ramli, pengamat ekonomi dari UII Prof. Edy Suandi Hamid juga memiliki pendapat yang sama bahwa Soehartonomics berhasil dalam swasembada pangan di kolom analisis surat kabar Kedaulatan Rakyat (28/1). Soeharto menitikberatkan pertumbuhan ekonomi pada pertumbuhan di sektor pangan dengan memberikan perhatian besar pada petani. Berbeda dengan kondisi saat ini, mulai muncul kelangkaan komoditas bahan pokok, lonjakan harga bahan pokok, dan semua serba impor. Saat ini pemerintahan SBY-JK lebih dikenal dengan pemerintahan penuh wacana, tambahnya.

Boleh-boleh saja dua pengamat ekonomi diatas memuji-muji prestasi Soeharto, karena tidak ada undang-undang yang melarang kebebasan berbicara. Namun analisis kedua pengamat ekonomi diatas menurut saya berlebihan. Mengapa demikian? Karena seharusnya mereka bisa membedah secara utuh perjalanan ekonomi yang dilakukan Soeharto termasuk dana IMF yang membiayai pembangunan ekonomi di eranya. Dalam menimbang jasa Soeharto, seharusnya kita tetap bersikap objektif, selain mengemukakan keberhasilan, tetapi juga kekurangannya. Hanya dengan sikap seperti ini kita bisa belajar dari masa lalu dan tetap terbuka untuk melakukan perbaikan terus-menerus di masa depan.

Keberhasilan Semu Era Soeharto

Soehartonomics erat kaitannya dengan para “Mafia Berkeley”. Istilah ini muncul pada forum ”Indonesian Investment Conference” yang diselenggarakan di Jenewa, November 1967, antara delegasi Indonesia dan para pebisnis global yang disponsori James A Linen, Presiden Time Inc. Hadir dalam konferensi itu nama-nama beken seperti David Rockefeller (Chase) dan Robert Hills (Freeport). Konon istilah tersebut dilontarkan oleh David Rockefeller karena begitu terkesan dengan sejumlah ekonom muda lulusan Universitas California, Berkeley, yang begitu fasih berbicara dalam bahasa yang dimengerti para pebisnis global tersebut (Prof. Hendrawan Supratikno, 2008).

Para ekonom dibalik Soeharto yang mengundang Dana Moneter Internasional (IMF) sejak Juli 1966 dan Bank Dunia sejak Agustus 1966 adalah Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Mohammad Sadli, dan Emil Salim (atau dikenal dengan julukan Mafia Berkeley generasi pertama). Memang dalam konteks Internasional pada era 1965-1975, Indonesia masih mendapatkan dukungan dari negara donor dan mitra dagang orientasi Baratnya serta berhasil menggalang kerja sama dengan negara-negara komunis.

Pada tahun 1960-an, Soeharto berhasil menggenjot produksi beras dan bahan pangan lainnya. Tingkat persediaan beras yang sebelumnya diperkirakan kurang dari 100 kilogram per kapita, namun pada tahun 1983 angka itu berubah menjadi 146 kilogram. Impor beras berkurang hingga hampir tidak ada, dan Jakarta mengklaim telah mencapai swasembada pangan pada pertengahan tahun 1980-an. Prediksi-prediksi pesimistis bahwa Indonesia akan mengalami krisis pangan tidak terbukti. Soeharto mengklaim keberhasilan ini karena hasil kemajuan teknologi, kebijakan pemerintah, dan inisiatif serta kerja keras dari petani-jelata Indonesia.

Hingga awal 1980-an, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Dari tahun 1971 hingga 1981, tingkat pertumbuhan tahunan Produksi Domestik Bruto (PDB) berkisar pada angka 7,7% dan tidak pernah berada dibawah angka 5%. Namun, prestasi ini diuntungkan dari pendapatan minyak yang tetap tinggi hingga 1982, hal ini karena dipicu oleh perang Irak-Iran 1979. Pada tahun 1981, Indonesia merupakan penghasil gas alam cair terbesar di dunia. Kaum nasionalis ekonomi memanfaatkan renggangnya tingkat ketergantungan terhadap donor luar sebagai alasan untuk menuntut lebih besarnya peranan perusahaan negara (BUMN), pemberdayaan usaha dalam negeri, dan pembatasan terhadap perusahaan asing. (M.C. Ricklefs, 2001)

Krisis yang melilit Pertamina memerlukan waktu yang cukup lama untuk diatasi. Pemerintah mempertahankan perusahaan Krakatau Steel milik Pertamina dan pengembangan pulau Batam, meskipun hanya dalam skala yang lebih kecil. Caltex dan Stanvac dituntut untuk menerima pengurangan keuntungan. Akhirnya, krisis bisa diatasi. Kebetulan saja, krisis ini menghilangkan begitu banyak likuiditas sehingga mengendalikan tekanan inflasi akibat kenaikan harga minyak. Kalau pada tahun 1974 tingkat inflasi tahunan mencapai 41%, pada tahun-tahun selanjutnya dalam dekade itu, tingkat inflasi hanya berkisar antara 10 sampai 20%--- dianggap masih terlalu tinggi bagi kalangan ekonom (M.C. Ricklefs, 2001).

Pada tahun 1982 hingga 1986, Indonesia harus menyesuaikan diri dengan turunnya harga minyak; hari-hari keuntungan telah berlalu. Terjadi kelebihan produksi minyak dunia dan resesi di perekonomian negara-negara maju. Devisa dan ekspor Indonesia menurun. Pada saat itu, pendapatan tahunan per kapita meningkat hingga hampir US$ 600, yang membuat Bank Dunia mengklasifikasikan ulang Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah.

Namun, pembangunan juga menimbulkan tingkat utang luar negeri yang tinggi, yang sebagian besarnya dalam bentuk yen Jepang dan dolar Amerika. Total utang luar negeri mencapai US$ 20.994 juta pada tahun 1988. Secara berurutan, masing-masing total utang mewakili 29.2, 52.2 dan 64.1% PDB atau merupakan 18.1, 37.3, dan 40.2% rasio pembayaran utang (debt service ratio). Angka-angka ini sudah cukup memberikan peringatan bahaya dalam banyak sektor, namun pemerintah Soeharto mengklaim produksi beras terus meningkat dan ini sangat penting bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Ekonomi Soeharto Vs Ekonomi SBY


Mengapa selama sekitar dua belas tahun (1976-1988) rezim Orde Baru, Soeharto mencapai keberhasilan yang luar biasa dalam perekonomian sehingga berhasil melakukan swasembada pangan? Jika melihat fakta-fakta yng dikemukan diatas adalah Pertama, prestasi Soeharto diuntungkan dari perang yang terjadi antara Irak-Iran 1979, sehingga mengakibatkan harga minyak naik. Karena pada tahun 1981, Indonesia merupakan penghasil gas alam cair terbesar di dunia. Sehingga Indonesia mengalami keuntungan dari situasi tersebut.

Kedua, keberhasilan Soeharto pada tahun 1965-1975, karena Indonesia masih mendapatkan dukungan dari negara donor seperti IMF melalui hutang. Sehingga perekonomian Soeharto yang berhasil melakukan swasembada pangan dengan disadari oleh kita semua bahwa pembangunan ekonomi tersebut didanani oleh hutang dari Dana Moneter Internasional. Total utang luar negeri mencapai US$ 20.994 juta pada tahun 1988. Secara berurutan, masing-masing total utang mewakili 29.2, 52.2 dan 64.1% PDB atau merupakan 18.1, 37.3, dan 40.2% rasio pembayaran utang (debt service ratio).

Ketiga, keberhasilan Soeharto dalam menekan inflasi yang dalam dekade itu, tingkat inflasi hanya berkisar antara 10 sampai 20% diuntungkan karena Soeharto berhasil menanggulangi krisis yang melilit Pertamina. Pemerintah mempertahankan perusahaan Krakatau Steel milik Pertamina dan pengembangan pulau Batam, meskipun hanya dalam skala yang lebih kecil. Caltex dan Stanvac dituntut untuk menerima pengurangan keuntungan. Hal ini menghilangkan begitu banyak likuiditas sehingga mengendalikan tekanan inflasi akibat kenaikan harga minyak.

Bencana terbesar lengsernya Soeharto dan kroni-kroninya adalah diakibatkan perekonomian semu yang dibangun dari hutang dan hutang tersebut banyak dikorup oleh mereka. Jadi dibalik keberhasilan mereka merupakan keberhasilan yang semu. Sehingga saat ini rakyat yang harus menanggung semua beban hutang tersebut dengan membayar pajak dan penghilangan subsidi.

Lalu bagaimana dengan perekonomian pemerintahan SBY? Pertumbuhan ekonomi era SBY juga stagnan pada angka 6% meskipun rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) menurun. Namun angka kemiskinan di tahun 2007 masih berada pada angka 37.17 juta jiwa atau 17.75 % dari jumlah penduduk Indonesia. Beras masih impor, kenaikan harga BBM, kenaikan harga-harga barang-barang kebutuhan pokok, wacana penggantian minyak tanah dengan gas terus membayang-bayangi rakyat Indonesia dan tidak diperhatikannya nasib petani oleh SBY merupakan potret ketidakbecusan SBY dalam mensejahterakan rakyatnya dibidang ekonomi.

Senada dengan pendapat Siswono Yudo Husodo saat menjadi pembicara pada Rapat Kerja Nasional I Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) di Jakarta, Minggu (9/12) yang perlu dilakukan pemerintahan SBY dalam bidang perekonomian adalah mendedikasikan sistem ekonomi nasional untuk membangun kesejahteraan rakyat Indonesia sendiri. Pemerintah perlu mengutamakan percepatan pertumbuhan usaha nasional, terutama menegah dan kecil, disamping yang besar dan jangan memberi peluang lebih besar kepada pengusaha asing, tanpa memperkuat pengusaha nasional. Karena jika diserahkan mereka (red. pengusaha asing) Indonesia hanya akan menjadi pasar dari produk-produk luar negeri.

Terakhir usut para pengemplang dana BLBI yang mencapai 600 Triliun. Karena jika dana tersebut bisa diselamatkan maka Indonesia bisa menggunakan dana tersebut untuk melunasi hutang luar negeri dan bisa digunakan untuk mendanai pembangunan, pendidikan dan kesehatan. Semoga saja sisa pemerintahan SBY-JK bisa mewujudkan itu semua. Wallahualam []
picture taken from: delyoper.blogspot.com

Rabu, 06 Februari 2008

Islamic Values: Dalam Pelaporan Keuangan Syariah

Rifki Muhammad, SE, SH.[1]
Edo Segara, SE.[2]


LAHIRNYA Akuntansi Syariah yang merupakan paradigma baru dalam wacana Akuntansi [Triyuwono, 2000] sangat terkait dengan kondisi obyektif yang melingkupi umat Islam secara khusus dan masyarakat dunia secara umum. Kondisi ini meliputi: norma agama, kontribusi umat Islam pada masa lalu, sistem ekonomi kapitalis yang berlaku saat ini dan perkembangan pemikiran di Indonesia, istilah akuntansi syariah muncul pada pertengahan tahun 1997 ketika Harian Republika mengekpos Iwan Triyuwono dengan topik pembicaraan akuntansi syariah. Sejak saat itu wacana akuntansi syariah mulai ada dan berkembang di Indonesia.


Pada tahap awal, istilah akuntansi syariah merupakan pemicu bagi lahirnya akuntansi syariah pada tingkat wacana (discourse). Ini ternyata mempunyai dampak yang sangat positif. Jadi dapat dikatakan bahwa akuntansi syariah merupakan sebuah wacana yang bisa digunakan untuk berbagai ide, konsep dan pemikiran tentang akuntansi syariah itu sendiri. Wacana tersebut seterusnya berada pada tatanan konsep, tetapi bisa juga diturunkan ke tatanan yang lebih praktis. Yang pertama cenderung untuk mengembangkan akuntansi syariah sebagai kajian filosofis-teoritis yang memberi payung untuk derivasi konkrit dalam bentuk praktik dan kebutuhan pragmatis. Di Indonesia, karya Widodo dkk (1999) tentang akuntansi untuk Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang bisa dianggap sebagai karya konkrit dan praktis tentang akuntansi syariah. PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 1 Mei 2002 akan menambah wacana tentang akuntansi syariah praksis di Indonesia.


PSAK 59 banyak merujuk pada standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI yaitu Accounting and Auditing for Islamic Financial Institutions. PSAK 59 sendiri masih mengandung nanyak kritikan seperti masalah cash basis dan accrual basis, revenue sharing dan profit sharing, namun belum banyak yang memberikan kritikan mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Triyuwono (2002b) berargumentasi bahwa PSAK 59 masih sarat dengan nilai kepemilikan kapitalisme karena menggunakan entity theory yang sangat berorientasi pada income untuk maksimum utilitas bagi pemilik. Hamed (2003) menyatakan bahwa ketika institusi Islami menggunakan akuntansi konvensional yang berbasis nilai sekuler kapitalistik maka akan menyebabkan mismatch dalam pencapaian socio-economic objectives of Shari’ah. Oleh karena itu kajian mengenai nilai-nilai Islami dalam akuntansi syariah praksis (termasuk PSAK 59) dengan kriteria akuntansi syariah filosofis-teoritis, sangat perlu dilakukan.


Laporan Keuangan: Paradigma Akuntansi Syariah Filosofis-Teoritis


Hameed (2003) mendefinisikan akuntansi Islami (syariah) sebagai proses akuntansi yang menyediakan informasi yang sesuai (tidak hanya terbatas pada data keuangan) kepada stakeholders sebuah entitas untuk menjamin bahwa institusi tersebut beroperasi secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah dan membawanya kapada tujuan socio-economic. Makna definisi tersebut akan lebih jelas jika membandingkan definisi tersebut dengan definisi akuntansi konvensional. Akuntansi konvensional seperti kita ketahui adalah proses identifikasi, pencatatan, klasifikasi, interprestasi dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi kepada pengguna tertentu untuk pengambilan keputusan (AAA, 1996). Berdasar definisi tersebut, Hameed (2003) membedakan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional karena tiga hal: (1) tujuan penyediaan informasi, (2) tipe informasi yang diidentifikasi dan bagaimana mengukur dan menilainya, mencatat dan mengkomunikasikannya (3) kepada siapa informasi tersebut dikomunikasikan (users). Akuntansi konvensional bertujuan menyediakan informasi yang tujuan utamanya adalah mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara efisien dalam kerangka market efficiency hypothesis yang dipakai oleh pengguna dalam keputusan jual atau beli dalam invenstasi mereka. Sedangkan tujuan akuntansi syariah adalah menjamin bahwa organisasi Islami mematuhi prinsip syariah dan mencoba mencapai tujuan socio economic tertentu yang sesuai dengan Islam. Berdasar tujuan tersebut, maka akuntansi syariah harus holistic dalam pelaporannya dengan ukuran finansial dan non finansial dengan mempertimbangkan peristiwa dan transaksi ekonomi, sosial, lingkungan dan religius yang harus diukur dan dilaporkan/diungkapkan.


Sementara itu, Triyuwono (2002a) memformulasikan tujuan dasar laporan keuangan akuntansi syariah yang bersifat “materi” adalah pemberian informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi sedangkan yang bersifat “spirit” adalah akuntabilitas. Kedua tujuan ini bersifat mutually inclusive yaitu tujuan yang satu tidak dapat meniadakan yang lain dan berada dalam satu kesatuan. Triyuwono (2002a) berargumen bahwa akuntansi syariah merupakan instrumen akuntabilitas yang digunakan oleh manajemen kepada Tuhan (akuntabilitas vertikal), stakeholders dan alam (akuntabilitas horisontal). Mengenai informasi yang harus diberikan/diungkapkan oleh akuntansi syariah, Triyuwono (2002a, 214) berpendapat: ”Perlu diketahui bahwa dalam pemikiran ini, pemberian informasi tidak terbatas pada pemberian informasi kuantitatif, sebagaimana pada akuntansi modern, tetapi juga melingkupi informasi kualitatif, baik yang bersifat ekonomi maupun yang bersifat social, spiritual, dan politik bisnis. ”


Baydoun dan Willet (1994,17) juga menekankan pentingnya akuntabilitas kepada Tuhan dan masyarakat sebagai tujuan dari akuntansi syariah:

The focal concepts of ownership in Islam are different from that of the typical western interpretation. According to Shari'a, individuals are only trustees for what they own. God is the ultimate owner the all wealth (Qur'an 6:165, 57:7). Although individuals have the right own resources that are made avalaible by God, the right is not absolute. This tenet has a direct impact on the objective of accounting from an Islamic point of view. Accountability is seen as being personal accountanbility to God. Accountability from the traditional western perspective, of course, is being interpreted by being accountable to private stakeholder. In an Islamic accounting system, accountability may be interpreted as being accountable to the society at large.


Akuntansi syariah menurut Baydoun dan Willet (1994) mempunyai dua prinsip esensial yaitu full disclosure dan social accountability yang diturunkan dari pertanggungjawaban menurut syariah setiap muslim kepada masyarakat secara umum. Berdasar prinsip tersebut maka kerangka pengungkapan (disclosure framework) barat dipandang oleh Baydoun dan Willet (1994) sangat terbatas untuk tujuan akuntabilitas kepada umat. Hal ini disebabkan disclosure terbatas pada laporan keuangan yang berdasarkan historical cost serta mengabaikan hubungan potensial entitas dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Baydoun dan Willet (2000) berargumentasi bahwa fokus akuntansi syariah berbeda dengan fokus pemilik entitas dalam akuntansi barat sehinggga prinsip full disclosure mutlak dibutuhkan oleh akuntansi syariah (Baydoun dan Willet, 2000,81) :


In contrast to the focus on the owners of the entity in WFASs, the focus in Islam on the Unity of God, the community and the environment demands a form of social accountability rather than the personal accountability found in Western societies. Similarly, for the consensus to operate effectively a principle of full disclosure of accounting information is needed, not based upon the outcome of a political process but upon what ought to be disclosed in order to serve the objective of social accountability.

Oleh karena itu Baydoun dan Willet (1994, 2000) mengusulkan format Islamic Corporate Report dengan pengungkapan yang lebih luas dibandingkan dengan akuntansi konvensionaj, Selain neraca (historical cost), laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, dan laporan keuangan yang menunjukkan karakteristik perusahaan Islami seperti: laporan perubahan dana investasi terikat, dan laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan qard, mereka juga mengusulkan neraca (current value) dan Laporan Nilai Tambah (Value Added Statement). Tambahan laporan keuangan tersebut dianggap. sesuai dengan karakteristik akuntansi syariah yang menunjukkan perhatian entitas terhadap kepentingan sosial (indirect stakeholders) dan lingkungan alam.


Yaya (2001) berpandangan bahwa diperlukan perubahan yang besar (extensive overhaul) akuntansi konvensional untuk menjadi akuntansi syariah. Ia berpandangan bahwa akuntansi konvensional gagal mencapai tujuan sosial ekonomi dalam Islam. Tujuan sosial ekonomi dalam Islam menjadi landasan dalam setiap figh/aturan Islam yang berkaitan dengan isu ekonomi karena permasalahan ekonomi saat ini sangat rumit sementara beberapa di antaranya tidak diatur secara langsung oleh prinsip syariah. Sebagai contoh permasalahan pasar modal tidak diatur secara langsung oleh prinsip syariah tetapi substansi masalahnya dapat diputuskan oleh prinsip syariah yang berlandaskan tujuan sosial ekonomi dalam Islam. Contoh lain adalah masalah zakat penghasilan. Meskipun zakat penghasilan tidak diatur secara langsung dalam prinsip syariah, tetapi karena sesuai dengan tujuan sosial ekonomi dalam Islam, hampir semua pemikir dapat menerimanya dan bahkan telah dilaksanakan dalam beberapa masyarakat Islam.


Perubahan yang kecil (slight changes) diragukan bisa mencapai tujuan sosial ekonomi Islam baik dalam level mikro maupun makro. Ibrahim (2000) dalam Yaya (2001) berpendapat bahwa dalam level mikro, teknik akuntansi seperti penganggaran, varians, dan pengukuran kinerja telah memisahkan antara akuntabilitas dan akuntansi yang membawa konsekuensi sosial dan manusia yang negatif. Dalam level makro telah menjadi alat yang efektif untuk tujuan eksploitasi perusahaan multinasional, privatisasi, pengangguran dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu Yaya (2001) berpandangan perlu dilakukan perubahan yang mendasar dalam akuntansi konvensional untuk mencapai tujuan sosial ekonomi. Meskipun demikian Yaya (2002) berargumen bahwa perkembangan pelaporan akuntansi barat dapat dipertimbangkan sebagai sarana pelaporan akuntansi Islam masa depan. Hal ini disebabkan perkembangan tersebut sejalan dengan pemikiran akuntansi Islami yang memandang organisasi tidak hanya terlibat dalam peristiwa ekonomi namun juga peristiwa sosial dan lingkungan seperti penggunaan sumber daya alam dan tenaga kerja yang disediakan oleh masyarakat dan lingkungan.


Berkaitan dengan tujuan akuntansi syariah, Haniffa dan Hudaib dalam A Conceptual Framework For Islamic Accounting: The Syariah Paradigm (2001) merumuskannya untuk membantu keadilan sosial dan ekonomi serta mengakui pemenuhan kewajiban kepada stakeholders, sosial, dan Tuhan. Pendapat tentang pentingnya keadilan ini berdasar nucleus Al Qur'an Surat Al-Hadiid ayat 24:


“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan Neraca (Keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.” (Q. S. Al Hadiid: 24)


Sedangkan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban (akuntabilitas) dapat dilihat konsep kepemilikan dalam Islam pada Surat Thaha ayat 6:


Kepunyaan-Nyalah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya, dan semua yang ada di bawah tanah (Q. S. Thaha: 6)

Mohammad R. Taheri dalam artikelnya yang berjudul The Basic Principles of Islamic Economy and Their Effects on Accounting Standars Settings (2000) berpendapat bahwa kebijakan akuntansi untuk akuntansi model Islami akan lebih berorientasi nilai (value-oriented). Hal ini didasarkan adanya tiga komponen dasar dalam ekonomi Islam yaitu prinsip multi kepemilikan dalam Islam, prinsip kebebasan ekonomi dengan batasan yang ditentukan, dan prinsip keadilan sosial. Berkaitan dengan prinsip-prinsip tersebut, maka laporan keuangan harus ditujukan untuk memenuhi kepentingan negara, manajemen dan masyarakat.


Sementara Harahap (2001) mengusulkan Struktur Teori Konseptual Akuntansi Islam yang memuat tujuan akuntansi syariah. Tujuan tersebut yaitu tujuan muamalah (Amar Ma'ruf Nahi Munkar, keadilan dan kebenaran), maslahat sosial, kerjasama, menghapus riba, mendorong zakat, dan menghindari riba. Senada dengan pendapat tersebut, Hameed (2000a) menekankan pentingnya tujuan akuntasi syariah untuk memberikan informasi bagi perhitungan zakat, pelaksanaan keadilan, dan melaporkan kegiatan yang bertentangan dengan syariah. Tujuan-tujuan perlu dilaksanakan dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban baik kepada direct stakeholders maupun indirect stakeholders. Sedangkan Khan (1994) menyatakan bahwa tujuan informasi akuntansi untuk bank syariah berbeda dengan bank konvensional karena dua alasan yaitu: (1) bank syariah berhubungan dengan kerangka syariah sehingga konsep transaksinya berbeda dengan bank konvensional (2) pengguna informasi yang dihasilkan bank syariah mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan pengguna informasi bank konvensional. Pengguna informasi bank syariah menurut Khan (1994) tidak hanya direct stakeholders saja seperti shareholders, investor, Dewan Pengawas Syariah, bank sentral, pemerintah, namun juga indirect stakeholders seperti general public, non-muslim observers , peneliti, dan karyawan. Oleh karena itu informasi yang diungkapkan tidak hanya untuk direct stakeholders seperti informasi yang membantu mengevaluasi kemampuan menjaga aset, memelihara likuiditas, penggunaan sumber daya yang profitable dan kepatuhan terhadap syariah namun juga informasi pertanggungjawaban kepada karyawan, customers, masyarakat, dan lingkungan.


Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan akuntansi syariah dalam wacana filosofis-teoritis yaitu lebih menekankan pada pemenuhan akuntabilitas. Hal inilah yang membedakan dengan akuntansi konvensional yang lebih menekankan pada pemberian informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan akuntansi syariah tersebut akan mendasari teori-teori akuntansi syariah termasuk dalam hal pengungkapan pelaporan keuangan. Berdasarkan paradigma akuntansi syariah di atas maka Ratmono (2004) menyusun formula pengungkapan pelaporan keuangan minimum bank syariah berdasar pendapat Baydoun and Willet (1994, 2000), Gambling and Karim (!991),Hameed (2000a, 2000b, 2000c, 2003), Haniffa and Hudaib (2001), Harahap (1997, 2001, 2002), Khan (1994), Taheri (2001), Triyuwono (2001), Yaya (2002), dan Rahman (2000). Dari formula tersebut nampak bahwa sangat ditekankan pengungkapan Islamic values untuk tujuan akuntabilitas yang tidak hanya terbatas pada ukuran keuangan dan berorientasi direct stakeholders. Wallahua’lam []


DAFTAR PUSTAKA


AAOIFI, 1998. Accounting and Auditing Standars for Islamic Financial Institutions. AAOIFI
Bahrain


Al Qur'an. 1986. Terjemahan Departemen Agama. Jakarta: Departemen Agama


Baydoun, N and R. Willet. 1994. Islamic Accounting Theory. The AAANZ Annnual Conference


Baydoun, N. and Willet. R.. 2000. Islamic Corporate Reports. ABACUS, Vol 36, No I.


Belkaoui, Ahmed Riahi, 2001. Teori Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.


Gambling, Trevor dan Rifaat Abdel Karim. 199., Bussines and Accounting Ethics in Islam. London: Mansell


Ghozali, Imam. 2002. Metodologi Ekonomi Islam. Makalah Seminar Ekonomi Islam KSEI UniversitasNegeri Semarang


Hameed, Shahul bin Hj. Muhamed Ibrahim. 2000a. From Conventional Accounting to Islamic Accounting, Review of the Development Western Accounting Theory and Its Implication and Differences in the Development of Islamic Accounting, www. islamic_ accounting, com.

Hameed, Shahul bin Hj. Muhamed Ibrahim. 2000b. The Need for Fundamental Research in Islamic Accounting.www. islamic_ accounting, com.

Hameed, Shahul bin Hj. Muhamed Ibrahim. 2000c. A Review of Income and Value Measurement Concepts in Conventional Accounting Theory and Their Relevance to Islamic Accountin., www.islamic_accounting, com.

Hameed, Shahul bin Hj. Muhamed Ibrahim. 2000d. Nurtured by "Kufr": The Western Philosophical Assumptions Underlying Conventional (Anglo-american) Accounting. International Journal of Islamic Financial Services Vol. 2 No. 2

Hameed, Shahul bin Hj. Muhamed Ibrahim. 2003. Islamic Accounting, A New Push. Akauntan Nasional :Januari/Februari 2003


Haniffa, Ross dan Hudaib, 2001. A Conceptual Framework for Islamic Accounting: The Shariah Paradigm. www. islamic_ accounting, com


Harahap, Sofyan Safri. 1997. Akuntansi Islam. Jakarta: Bumi Aksara

Harahap, Sofyan Safri. 2001. Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam. Jakarta: Penerbit Quantum 

Harahap, Sofyan Safri. 2002.The Disclosure of Islamic Values-The Analysis of Bank Muamalat's Indonesia Annual Report. Makalah Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islam yang diselenggarakan oleh P3EI FE UII, 13-14 Maret 2002


Hendriksen, Eldon S dan Michael Van Breda. 1991. Accounting Theory. Illinois:lrwin -Mac Graw Hill,. IAI. 2002. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah., Jakarta: IAI IAI. 2002. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta: IAI Khan, Muhammad Akram. 1994. Accounting Issues and Concepts for Islamic Banking. London: The Institute of Islamic banking and Insurance


Rahman, Shadia. 2000. Islamic Accounting Standards, www. islamic_ accounting, com Taheri,


Ratmono, Dwi. 2004. Pengungkapan Islamic Values dalam Pelaporan Bank Syariah menurut Paradigma Akuntansi Syariah Filosofis-Teoritis dan PSAK 59. Disajikan pada Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islami II di Universitas Brawijaya Malang.


Mohammad.R, 2000, The Basic Principles of Islamic Economy and Their Effects on Accounting Standards-Setting, www. islamic_ accounting, com


Triyuwono, Iwan. 2000a. Organisasi dan Akuntansi Syari 'ah. Yogyakarta: LKiS

Triyuwono. Iwan, 2000b. Akuntansi Syariah: Paradigma Baru dalam Wacana Akuntansi. makalah Seminar Nasional Ekonomi Islam Kelompok Studi Ekonomi Islam Universitas Diponegoro 11-13 Mei 2000

Triyuwono, Iwan. 2001. Metafora Zakat dan Shariah Enterprise Theory sebagai Konsep Dasar dalam Membentuk Akuntansi Syariah. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia. Volume 5 No. 2 Desember 2001 Triyuwono, Iwan. 2002a. Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syari'ah. Makalah Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islami yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. 13-14 Maret 2002




[1] Dosen Akuntansi Syariah FE UII Yogyakarta & Staff Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) FE UII.
[2] Praktisi Perbankan Syariah & Peneliti Economic Sharia Reserch Center of Indonesia (ESRCI) Yogyakarta.