Rabu, 23 Januari 2008

Menjadi Negara Produksi, Menuju Indonesia yang Mandiri

HAMPIR berpuluh-puluh tahun umur kemerdekaan Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merdeka dan berdaulat, namun marilah kita tengok realitas keadaan negara kita dewasa ini. Negara kita yang kaya akan minyak terus menerus menjadi Importir netto minyak. Negara yang terkenal dengan ”Negara Agraris” masih mengimpor beribu-ribu ton beras dari negara tetangga. Negara yang dikaruniai dengan hutan sedemikian luas dan lebatnya sehingga menjadikannya negara produsen eksportir kayu terbesar di dunia dihadapkan pada hutan-hutan yang gundul, terjadi penebangan liar dan perdagangan illegal ke luar negeri. Sumber daya mineral kita dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab oleh kontraktor asing dan kroninya. Rakyat yang merupakan pemilik dari bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya memperoleh manfaat yang sangat minimal.

Ikan kita dicuri oleh kapal-kapal asing, pasir-pasir kita juga dicuri oleh asing yang bila ditaksir mencapai milyaran dollar AS. Republik Indonesia yang demikian besarnya dan sudah 62 tahun merdeka dibuat lima kali bertekuk lutut harus membebaskan Pulau Batam dari pengenaan pajak pertambahan nilai setiap kali batas waktu untuk diberlakukannya pengenaan PPn sudah mendekat. Semua orang menjadikan alasan tidak datangnya investor asing menjadi ancaman untuk semua sikap yang sedikit saja mencerminkan pikiran yang mandiri.

Industri-industri yang kita banggakan hanyalah industri manufaktur yang sifatnya industri tukang jahit dan perakitan yang bekerja keras atas upah kerja dari para majikan asing dengan laba yang berlipat-lipat ganda dari upah yang membuat pemilik industri perakitan dan industri penjahitan itu cukup kaya atas penderitaan kaum buruh Indonesia seperti yang bisa kita lihat dalam film dokumenter tentang Globalisasi Indonesia ”New Rules Of The World” karya Jhon Pilger.

Yang paling anyar adalah perjanjian liberalisasi perdagangan EPA antara Indonesia-Jepang. Perjanjian yang digagas oleh eks. Presiden Megawati, di era kepemimpinan SBY justru ditanda tangani. Entah apa keuntungan dari perjanjian liberalisasi perdagangan tersebut. Sepengetahuan saya, Indonesia hanya diperalat. Kenapa diperalat? Karena Indonesia bukan Negara Produksi seperti Jepang. Justru Indonesia yang dimanfaatkan untuk menjual barang-barang produksi Negara Sakura tersebut di Indonesia.

Sebagaimana pernah dingatkan oleh Bung Karno, peningkatan kemandirian ekonomi Indonesia setidak-tidaknya harus dilakukan dengan melakukan tiga hal berikut. Pertama, mengakhiri posisi Indonesia sebagai pemasok bahan mentah bagi kegiatan industri di negara-negara kapitalis. Kedua, mengakhiri pemanfaatan Indonesia sebagai pasar produk industri negara-negara kapitalis. Ketiga, mengakhiri pemanfaatan Indonesia sebagai tempat untuk memutar kelebihan kapital yang terdapat di negara-negara kapitalis. Berangkat dari ketiga garis kebijakan sebagaimana dikemukakan Bung Karno diatas, secara mudah dapat dipahami Bung Karno menganjurkan kita untuk tidak mudah dimanfaatkan oleh negara lain sebagai pasar produk-produk mereka. Masih tersisanya beragam masalah telah mengaburkan esensi kemerdekaan sesungguhnya dari Bangsa Indonesia.

Memerdekakan Ekonomi Indonesia


Negara Indonesia hanya sebuah negara ‘pedagang’ dan ‘pemakai’. Negara yang kaya raya ini hanya sebagai kepanjangan tangan negara-negara luar untuk mengeruk kekayaan negara ini. Ukurannya mudah sekali, coba kita perhatikan barang-barang yang kita pakai di Rumah. Komputer, Microsoft milik siapa? Jam tangan Casio milik siapa? Barang-barang elektronik, adakah yang buatan Indonesia? Alat Komunikasi seperti Nokia, BenQ-Siemens, Sony Ericsson, Motorola dll., milik siapa? Lagi-lagi muncul pertanyaan, adakah yang diproduksi sendiri oleh Indonesia?

Indonesia, saat ini sangat bergantung kepada luar negeri. Dari segi ekonomi, kita sangat tergantung kepada Investor asing. Dari politik kita juga tergantung kepada para peminjam uang. Dari segi hankam, kita tergantung kepada AS. Dari segi sosial budaya, kita mulai mengekor kepada barat. Ini semua, adalah aspek yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun mengapa kita tidak mempunyai kemerdekaan disana? Jawabannya adalah karena kita tidak merdeka secara ekonomi.

Masih teringat dibenak kita, bagaimana urusan politik dalam negeri diintervensi oleh IMF, mulai dari penjualan BUMN yang menguntungkan sampai urusan pendidikan. Meskipun saat ini hutang IMF sudah dilunasi dan Forum CGI sudah dibubarkan, namun saat ini pemerintah meluncurkan UU Penanaman Modal untuk kebebasan negara asing mengeruk keuntungan di negara kita.

Seharusnya kita mencontoh semangat nasionalisme negara-negara pelopor ’pasar bebas’ yang kekeh mempertahankan perusahaan-perusahaannya agar tidak dinikmati oleh negara lain. Negara-negara tersebut mampu menggeser beragam kalkulasi bisnis yang sebenarnya bisa memberikan keuntungan finansial bagi negaranya namun ditampik secara serta merta. AS yang merupakan pelopor ”pasar bebas”, misalnya dengan beragam cara mengagalkan penjualan perusahaan minyaknya UNOCAL, yang hampir saja jatuh ke tangan Cina.

Tawaran perusahaan Cina CNNOC yang lebih tinggi dari perusahaan lain ditampiknya karena khawatir persoalan minyak Amerika akan dikuasai Asing. Begitupun saat pelabuhan-pelabuhan di AS akan dikelola perusahaan raksasa di Dubai, Kongres AS mengagalkannya dengan dalih keamanan. Begitupun kalangan pengusaha Cina berjuang mati-matian agar saham Bank negara tersebut tidak jatuh ke tangan asing yang lambat laun bisa menguasai perekonomian Cina. Masyarakat di Negara-negara tersebut menyadari betul makna sebuah kepentingan nasional (national interest).

Apakah fenomena ini menunjukkan munculnya kesadaran masyarakat dunia bahwa globalisasi modal menjadi ancaman serius yang bisa mengikis dan menghancurkan kepentingan negara? Bagaimana dengan Indonesia? Jika demikian, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang mengeruk dengan rakusnya kekayaan alam Indonesia? Sepadan dan adilkah kontribusi mereka kepada kepentingan negara kita? Tidak lain yang diuntungkan hanya mereka secara individual.

Menjadi Negara Produksi

Produksi merupakan sarana terpenting dalam merealisasikan kemandirian ekonomi. Sebab bangsa yang memproduksi kebutuhan-kebutuhannya adalah yang pada realitanya sebagai bangsa yang mandiri dan terbebas dari belenggu ketergantungan ekonomi. Sedangkan bangsa yang hanya menjadi konsumen selalu menjadi tawanan belenggu ekonomi dan lemah kemampuannya dalam perkembangan yang dapat membebaskan dari ketergantungan terhadap dunia luar.

Sesungguhnya kemandirian politik dan peradaban tidak akan sempurna tanpa kemandirian ekonomi. Dan, suatu bangsa manapun tidak akan mampu melaksanakan peranannya dalam politik dan peradaban sebagaimana yang seharusnya selama mereka belum bisa merealisasikan kemandirian dalam bidang ekonomi (Dr. Hazim Al-Bailawi, Mihnah Al-Iqthisad wa Al-Iqthisadiyin, hlm. 56) .

Di dalam buku ”Fiqih Ekonomi Umar bin Al-Khatab” karya Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Khalifah Umar mengingatkan bahwasannya meninggalkan produksi menyebabkan Negara akan terjatuh dalam ketergantungan ekonomi, dan dampaknya yang sangat menyedihkan. Sebab terdapat riwayat dari Abu ’Adiy (seorang sahabat), bahwa dia berkata: ”Kami sedang duduk di Masjid, lalu Umar bin Khathab berdiri, maka kami bertanya, ’Kemana engkau pergi, wahai Amirul Mukminin?’ Ia menjawab, ’Ke pasar, aku ingin melihatnya.’ Lalu dia mengambil cambuknya kemudia pergi, dan kami duduk menunggu. Ketika dia kembali, kami bertanya, ”Apa yang engkau lihat wahai Amirul Mukminin?’ Ia menjawab: ”aku melihat para mantan hamba sahaya adalah mayoritas penghuninya (sebagai pedagang), dan tidak terdapat orang-orang Arab melainkan sedikit.” Seakan dia terusik dengan kondisi tersebut. Maka kami berkata, ”Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah telah mencukupkan kami darinya dengan Fai’. Kami tidak suka bila mengendarai kenistaan. Cukup bagi kami para hamba sahaya kami dan pelayan-pelayan kami.” Ia berkata: ”Demi Allah, sungguh jika kamu meninggalkan mereka berdagang di pasar sendiri, niscaya kaum laki-laki kamu akan membutuhkan kaum laki-laki mereka, dan kaum perempuan kamu kepada kaum perempuan mereka. Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa Umar berkata: ”Siapa para pedagangmu?” Mereka berkata: ”Hampir dipastikan bila kamu akan membutuhkan kepada apa yang ditangan mereka, lalu mereka menolak kamu.”

Sejauh itu kekhawatiran Umar terhadap ketergantungan ekonomi diantara sesama kaum muslim sendiri, lebih parah lagi jika ketergantungan ekonomi itu terjadi pada selain kaum muslimin, dikarenakan akan lebih berat dan sangat besar mudharatnya.

Dan realita kaum muslimin di negara Indonesia saat ini mengukuhkan apa yang dikhawatirkan Khalifah Umar RA. Dimana banyak diantara kaum muslimin -dalam era sekarang- berpalimg dari kegiatan-kegiatan produksi dan hanya mengandalkan barang-barang impor, sehingga kita sangat bergantung kepada mereka dalam banyak hal. Jika kita terus-terusan tergantung oleh mereka, maka disaat ekonomi kita sedang diembargo. Apa yang bisa kita perbuat?

Realitas yang lain, bahwa sebagian rakyat Indonesia meninggalkan sumber kekayaan yang dimudahkan oleh Allah kepada mereka, lalu mereka memilih hidup santai dan hanya menjadi ’pedagang’ produk-produk luar negeri. Tanpa sadar atau bahkan sadar, sumber kekayaan alam kita terus dikeruk oleh para komprador asing. Realitas ini akan menjadi ancaman besar diwaktu mendatang. Jalan satu-satunya adalah saat ini kita mulai menggiatkan kembali ekonomi produksi kita, sekecil apapun itu ketimbang terus memakai produk-produk asing yang hanya memberi keuntungan pada negara lain. Wallahualam []

Tidak ada komentar:

Petuah Pak Cah, Menulis tak Butuh Bakat Melimpah

"Menulis itu tidak memerlukan bakat yang banyak, tinggal mau atau tidak." Itu kalimat-kalimat awal seorang Cahyadi Takari...