Rabu, 23 Januari 2008

Menggugat Sistem Ekonomi ‎Liberal

“…the discipline (of conomics) became progressively more narrow at precisely the moment when the problems demand broader, more political, and social insight…”


PERNYATAAN diatas terdapat dalam laporan tahunan Yayasan Russel Sage, sponsor penelitian mengenai masalah kemasyarakatan. Yang mengutipnya adalah seorang ilmuwan ekonomi yang jengkel terhadap kecendrungan “myopic” dalam disiplin ekonominya. Yaitu, ketika masyarakat yang sedang memerlukan jawaban yang melibatkan berbagai dimensi kehidupan, ilmuwan ekonomi datang dengan resep ekonomi-teknis. Ketika dihadapkan pada persoalan pengangguran dan kemiskinan yang semakin luas justru yang diajukan adalah usulan pembenahan mekanisme pasar. Seolah-olah kalau mekanisme pasar berlangsung bebas dari gangguan campur tangan pemerintah, maka semua persoalan itu akan mudah terselesaikan.

Mengapa muncul gugatan tersebut? Untuk memahami gugatan itu kita perlu menengok kembali perdebatan yang terjadi selama ini berlangsung antara dua kubu pendekatan, yakni: kubu liberal neo-klasik dan kubu ekonomi-politik klasik. Yang pertama adalah pendekatan (teoritis-cum-ideologis) yang mendominasi wacana mengenai pembangunan ekonomi, termasuk Indonesia dimasa orde baru, yang kemudian dikenal dengan pendekatan liberal neo-klasik. Sedangkan yang kedua adalah pendekatan yang juga bermuatan ideologi dan memperoleh banyak dukungan dikalangan oposisi yakni ekonomi-politik klasik.

Bak terjadi pertarungan antara kedua sistem ekonomi ini, antara sistem neo-klasik dan sistem ekonomi-politik klasik. Kedua sistem ini memiliki waktu yang relatif bergantian masanya. Akhir-akhir ini hamper seluruh dunia sedang dicekoki dengan sistem ekonomi liberal neo-klasik atau lebih dikenal dengan paham ekonomi Neo-liberal. Sistem ekonomi ini dikenalkan oleh Adam Smith (1723-1790), seorang pemikir liberal neo-klasik. Dalil mengenai konsep ini adalah: “Transaksi ekonomi harus diserahkan pada pasar agar setiap orang dapat mengejar kepentingan masing-masing, sehingga yang diuntungkan bukan hanya beberapa orang akan tetapi juga masyarakat luas.” Negara dilarang ikut campur dalam transaksi ekonomi, karena akan mengurangi kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi ini dipengaruhi oleh semangat mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang terbatas. Mekanisme pasar yang di metamorfosiskan dengan invisible hand akan mengatur bagaimana jalannya keseimbangan penawaran dan permintaan di pasar.

Berbeda dengan pendekatan liberal, ekonomi-politik klasik menggunakan metodologi yang mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral. Melalui metode interpretivis dan instropektis, ekonomi-politik klasik mempelajari bukan hanya bagaimana membuat individu menjadi makmur, akan tetapi yang lebih penting adalah menemukan penyelesaian bagi masalah kemiskinan dan perbaikan kondisi hidup umat manusia. Pendukung sistem ekonomi-politik klasik menyakini bahwasannya perilaku manusia tidak hanya dituntun oleh rasionalitas, melainkan juga diimbangi dengan rasa tanggung jawab sosial. Pasar, menurut pendukung ini bukanlah lembaga yang begitu penting karena banyak proses produksi ditentukan oleh lembaga-lembaga social lainya seperti keluarga atau birokrasi. Dalam pendekatan ini yang diutamakan adalah peran lembaga sosial dan politik, kekuasaan dan manifestasi sosio-kultural dalam kehidupan ekonomi.

Kegagalan Kapitalisme & Sosialisme

Dalam kerangka kapitalisme, alternatif kebijakan yang ada untuk menghidari kemiskinan dan memuaskan kebutuhan adalah percepatan pertumbuhan dan perluasan "kesejahteraan" dari pemerintah. Akan tetapi, dua dekade kapitalisme telah gagal untuk menghindari kemiskinan dan memenuhi kebutuhan sekalipun dalam negara-negara kaya. Kenyataan menunjukkan, berdasarkan data silang pembangunan disertai dengan penurunan yang luar biasa dalam pendapatan rata-rata golongan miskin. Lebih jauh pertumbuhan saat ini telah meragukan dan nampaknya tidak terdapat harapan akan pertumbuhan yang lebih cepat dalam waktu-waktu dekat tanpa mengatur inflasi dan menekan ketimpangan eksternal. Anggaran kesejahteraan, dilakukan dalam kerangka netralitas nilai, juga lebih membantu kaum kaya daripada yang miskin sebab mereka memiliki daya beli dan akses yang lebih besar kepada fasilitas. Maka, walaupun pemikiran yang sempit tentang pertumbuhan dan pengeluaran kesejahteraan diukur dengan melihat klaim-klaim yang dipuaskan oleh keuangan yang defisit, perluasan kredit, dan pinjaman eksternal, semuanya membantu untuk memenuhi tujuan-tujuan yang diinginkan. Hal ini cenderung mengakibatkan ketimpangan makroekonomi yang telah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan pada banyak negara.

Dalam pembatasan terhadap ortodoksi neoklasikal, yang dimotori oleh Bank Dunia dan IMF, recovery berada dalam tempat yang lebih besar kepada mekanisme pasar. Ini menyatakan seperangkat kebijakan liberalisasi meliputi penghilangan kontrol harga dan subsidi, depresiasi nilai tukar dan pengurangan umum dalam segala bentuk intervensi pasar. Walaupun hal-hal ini tidak begitu penting, pemanfaatan dalam kerangka sekuler dari netralitas nilai tidak hanya memperlambat pertumbuhan tetapi juga sangat menekan golongan miskin, yang mengakibatkan kekacauan dan instabilitas sosial dan politik.

Sosialisme, yang hampir sama dengan sekulerisme dalam pandangannya tentang hidup, memiliki ketidakpercayaan terhadap kemampuan manusia untuk bertindak dalam kerangka kepentingan sosial. Oleh karena itu, muncullah kebutuhan untuk mengawasi kebebasan dan menghilangkan hak milik pribadi juga motif keuntungan melalui kepemilikan oleh negara untuk semua jenis produksi dan perencanaan pusat agar tercapai efisiensi dan kepantasan dalam pemamfaatan sumber-sumber daya. Akan tetapi, penghilangan keuntungan sebagai reward langsung atas usaha perorangan menurunkan inisiatif dan efisiensi, yang keduanya dibutuhkan untuk pertumbuhan. Pembuatan keputusan yang terpusat juga membuat transfer dari sumber-sumber daya lambat dan kaku dan membuat semua alat produksi menjadi tidak efisien. Oleh karena itu kemunculan perestroika pada sebagian besar negara-negara sosialis merupakan sebuah gerakan untuk memperkenalkan kembali keuntungan pribadi, harga yang realistis dan beberapa unsur lain dalam sistem pasar guna efisiensi yang lebih besar dalam alokasi sumber-sumber daya tersebut.

Pertanyaan mendasar masih tersisa disini: jika manusia tidak dapat dipercaya untuk mengelola bisnis swastanya dalam batasan kehidupan sosial manusia itu, bagiamana mereka dapat mengelola semua aset produksi bangsa untuk tujuan ini? Bukankah pemerintah berasal dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipercaya itu? Jika demikian, apakah jaminan bahwa mereka tidak akan mengeksploitasi kekuasaan yang dijalankan melalui penempatan semua aset produksi dalam komando mereka. Lebih jauh, staf perencana pusat memerlukan filosofis kehidupan dan mekanisme filter terhadap nilai-nilai untuk mengelola alat-alat produksi guna mengaktualisasikan keadilan sosial ekonomi. Siapa yang memberikan nilai ini? Jika mereka sendiri yang mengembangkan semua nilai dan aturan-aturan tersebut, sekalipun mendasar, tidakkah terdapat kesewenang-wenangan dalam keputusan dan konflik kepentingan, khususnya dalam sistem yang memiliki dialektika seperti bagian penting pandangan dunia? Siapa yang akan mengecek dan membenarkan mereka jika perlu?

Kelemahan logis dari sosialisme dan kapitalisme juga terlihat dari faktanya. Pengalaman dari negara-negara kapitalis menunjukkan bahwa sekalipun mereka paling kaya dan sangat maju namun belum mampu menghilangkan kemiskinan dan memenuhi kebutuhan, meskipun sudah lama berkembang dan kekayaan yang melimpah pada masyarakatnya. Ketimpangan pendapatan dan kekayaan kenyataannya muncul, dan pengangguran telah menjadi permasalahan jangka panjang dan kronis. Beberapa negara ini juga sedang menghadapi ketimpangan eksternal dan makro ekonomi yang kronis, yang sulit mereka hilangkan. Catatan dari negara-negara sosialis juga tidak berbeda dalam hal pemenuhan kebutuhan untuk mengurangi ketimpangan sosial ekonomi meskipun sumber dayanya melimpah. Perekonomiannya cenderung stagnan karena kurangnya motivasi antara pekerja dan eksekutif serta ketidakmapuan dari sistem tersebut untuk menjawab realitas perubahan. Utang-utang dari negara-negara ini juga meningkat tajam seperti halnya sejumlah negara-negara berkembang. Adopsi dari solusi pasar dalam kerangka sekularisme dari masyarakat terikat dan memaksanaya terlibat dalam persoalan inflasi, pengangguran dan ketimpangan ekonomi lainnya dimana masyarakat kapitalis mengalami sendiri.

Maka kedua sistem tersebut telah gagal mewujudkan tujuan-tujuan yang ditetapkan. Sebabnya adalah bahwa filosofi dasarnya dari kehidupan dan strateginya tidak sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan tersebut. Tujuannya adalah berprikemanusiaan tetapi strategi-strateginya berorientasi konflik berdasarkan atas social Darwinism atau dialektika daripada atas dasar konsep kebersamaan antar manusia, tanggung jawab terhadap sumber-sumber alam kepada yang Maha Tinggi.

Dengan kerangka referensi tentang pandangan dan strateginya, mereka tidak mampu memperkenalkan perubahan-perubahan struktural yang radikal yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang ditetapkan tanpa menonjolkan ketimpangan makro ekonomi. Sistem-sistem yang telah gagal diwujudkan tidak dapat dijadikan sebagai contoh bagi negara-negara Muslim. Oleh karena itulah, negara-negara Muslim harus kembali dan melihat apakah Islam mampu memberikan satu sistem yang membantu menghasilkan alokasi dan distribusi sumber-sumber daya tersebut yang berbeda dari kedua sistem diatas.

Sistem Ekonomi Islam, Sebuah Tawaran Solusi

Islam telah mengatur kehidupan manusia dengan ketentuan-ketentuan yang semestinya. Keberadaan aturan itu semata-mata untuk menunjukkan jalan bagi manusia dalam memperoleh kemuliaan. Kemuliaan hanya bisa didapatkan dengan jalan melakukan kegiatan yang diridhoi oleh Allah SWT. Sikap manusia yang menghargai kemuliaan akan selalu berusaha “menghadirkan” Allah didalam setiap hembusan nafasnya.

Perilaku orang Muslim dalam bidang ekonomi selalu diorientasikan pada peningkatan keimanan, karena tanpa keimanan kemuliaan pun tidak akan dia dapatkan. Bagi seorang Muslim melakukan aktifitas ekonomi dengan orang lain sebagai bagian dari perilaku untuk memenuhi tanggung jawabnya di hadapan Allah, maka bekerja akan menjadikan seorang untuk tetap istiqomah. Hal ini menjadikan seorang Muslim dalam bekerja tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga mengharap keridhoan Allah.

Ada tujuh prinsip dasar yang dibangun dalam sistem ekonomi yang ditawarkan oleh Islam: Pertama, Kebebasan Individu. Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dengan kebebasan ini manusia dapat bebas mengoptimalkan potensinya. Kebebasan manusia dalam Islam di dasarkan atas nilai-nilai tauhid suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu, kecuali Allah. Nilai tauhid akan membentuk pribadi manusia yang berani dan kepercayaan diri karena segala sesuatu yang dilakukan hanya di pertanggung jawabkan sebagai pribadi di hadapan Allah (Qs. Al-Muddatsir: 38).

Kedua, Hak terhadap harta. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Hak pemilikan harta hanya diperoleh dengan cara-cara sesuai dengan ketentuan Islam. Islam mengatur kepemilikan harta didasarkan atas kemaslahatan masyarakat sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormati. Hal ini terjad karena bagi seorang Muslim harta sekedar titipan Allah (Qs. An-Nisaa: 29). Seorang Muslim tidak akan menyia-nyiakan amanah tersebut, karena bagi seorang Muslim pemberian Allah kepada manusia diyakini mempunyai manfaat.

Ketiga, Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antar orang-perorangan (Qs. Az-Zukhruf : 32). Ketidaksamaan dalam hal ini menentukan kehidupan manusia untuk lebih bisa memahami keberadaan dirinya sebagai manusia yang satu dengan yang lain telah di desain Allah untuk saling memberi dan menerima. Akan terjadi keselarasan bila antara satu dengan yang lainnya ada rasa saling membutuhkan, sehingga manusia berusaha menjaga kerjsama dengan sesamanya. Oleh karena itu, sikap individualis dalam sistem ekonomi konvensioanl tidak berlaku dalam ekonomi Islam.

Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi, tetapi ia mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial, Islam tidak menganjurkan adanya perbedaan pemberlakuan antara sesamanya dalam meningkatkan kesejahteraannya. Kesamaan sosial ini menjadikan masyarakat merasa mempunyai peluang untuk menjadi yang terbaik, hal ini juga mendorong upaya untuk lebih kompetitif mengasah diri guna memberdayakan dirinya.

Keempat, Jaminan sosial. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah Negara, dan setiap warga Negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Menjadi tugas dan tanggung-jawab utama bagi sebuah Negara untuk menjamin setiap warga Negara dalam memnuhi kebutuhan sesuai dengan prinsip “hak untuk hidup.” (Qs. Adz-Dzaariyaat: 19)

Dalam sistem ekonomi Islam Negara mempunyai tanggung jawab untuk mengalokasikan sumberdaya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum. Di masa Khalifah Umar Bin Khattab, tanah yang tidak dikelola oleh pemiliknya selama tiga tahun diambil Negara untuk diberikan kepada orang miskin yang mampu mengelolanya. Artinya, sistem ekonomi Islam menjamin kehidupan seluruh masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan yang sama.

Kelima, Distribusi kekayaan. Islam mencegah penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat. Sumberdaya alam adalah hak manusia untuk dipergunakan sebagai kemaslahatannya, upaya ini tidak akan menjadi masalah bila tidak ada usaha untuk mengoptimalkan segala aspek ekonomi yang ada. Antara satu orang dengan yang lain sudah mempunyai batas rezeki yang telah ditentukan oleh Allah, maka usaha untuk melakukan tindakan diluar jalan syariah merupakan perbuatan yang dzolim (Qs. Al-Baqarah: 188)

Keenam, Larangan menumpuk kekayaan. Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulakn harta kekayaan secara berlebihan. Seorang Muslim berkewajiban untuk mencegah dirinya dan masyarakat supaya tidak berlebihan dalam pemilikan harta. Seorang Muslim dilarang terlalu berlebihan terhadap harta sehingga menyebabkan ia menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk mendapatkannya (Qs. Al-Humazah: 1-4). Sikap sederhana dalam memiliki materi merupakan sikap manusia yang sehat.

Ketujuh, Kesejahteraan individu dan masyarakat. Islam mengakui kehidupan individu dan masyarakat saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Masyarakat akan menjadi faktor yang dominan dalam membentuk sikap individu sehingga karakter individu banyak dipengaruhi oleh karakter masyarakat. Demikian juga sebaliknya, tidak akan terbentuk karakter masyarakat yang khas tanpa keterlibatan dari individu-individu. Dalam Islam hubungan individu dan masyarakat ini berpengaruh besar untuk membangun peradaban manusia di masa depan. Untuk mendapatkan peradaban yang baik di masa depan, Islam menganjurkan untuk bersikap baik dalam membangun masyarakat (Qs. Al-Maaidah: 2). []

Tidak ada komentar: