Implementasi Gold-Dinar di Indonesia

DALAM sebuah kelas matrikulasi pengantar Ilmu Ekonomi terjadi perdebatan yang menarik antara mahasiswa dan dosen terkait dengan penerapan mata uang Dinar dalam kebijakan sistem moneter keuangan di Indonesia. Kebetulan mahasiswa tersebut bekerja di sebuah perguruan tinggi S1 Yogyakarta yang sangat kental dengan semangat menerapkan sistem syariah Islam di Indonesia. Si mahasiswa bersikukuh bahwa keniscayaan mata uang Dinar bisa diterapkan di Indonesia, sehingga debat kusir tidak bisa dielakkan. Yang cukup menarik disampaikan dosen Ilmu ekonomi tersebut adalah dinar tidak bisa diterapkan dengan kecukupan cadangan emas yang ada di Indonesia dan Negara-negara yang mau bertransaksi dengan menggunakan mata uang dinar.

Sejatinya terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara sistem ekonomi konvensional dengan Sistem Ekonomi Islam. Dalam sudut pandang sistem ekonomi konvensional terdapat kelangkaan dari sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Sehingga timbul pilihan-pilihan atas penggunaan sumber daya yang bisa dimiliki. Akibatnya timbul kemungkinan penggunaan sumber daya dalam suatu kegiatan (produksi) dan menghasilkan konsep opportunity cost. Ini yang menjadi dasar pegangan dosen tersebut.

Mengenai implementasi gold dinar di Indonesia, saya lebih cenderung dengan pemikiran M. Baqir as Shadr salah seorang Ulama Irak, ia menilai bahwa persoalan ekonomi muncul sebagai akibat dari sistem distribusi yang tidak adil dan merata, bukan karena sumber daya yang terbatas. Dalam sudut pandang Islam, Allah SWT telah menyediakan
sumber daya secara cukup dan seimbang bagi kebutuhan manusia.

"Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran (yang seimbang). Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup dan (Kami menciptakan pula) mahluk-mahluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya. Dan tidak ada sesuatupun melainkan dari sisi Kami-lah sumbernya, dan Kami tidak menurunkannya kecuali sesuai dengan kadar yang (Kami) ketahui." (Qs. Al Hijr: 19: 21). Dalam ayat yang lain: "Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah memudahkan bagimu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir batin." (Qs.Luqman: 20). Maka konsep keterbatasan emas terbantahkan jika menilik ayat-ayat diatas.


Asumsi Dasar Implementasi Gold Dinar

Ide pemunculan emas sebagai alat transaksi dalam perdagangan internasional ini sesungguhnya merupakan jawaban untuk mengurangi ketergantungan negara-negara Islam terhadap dominasi dua mata uang dunia tersebut (dolar AS dan Euro). Selain itu, ide ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk meminimalisasi praktik-praktik spekulasi, ketidakpastian, hutang, dan riba. Terutama yang selama ini terjadi pada aktivitas di pasar uang, di mana hal tersebut terjadi sebagai akibat dari penggunaan uang kertas (fiat money), sehingga menjadi dilema tersendiri bagi negara-negara Islam.

Ide untuk menjadikan Gold dinar sebagai mata uang bersama negara Islam yang digunakan sebagai alternatif alat pembayaran dalam transaksi perdagangan, telah diajukan dalam persidangan Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Kuala Lumpur, Malaysia, 10 Oktober 2003 lalu. Ide tersebut dilontarkan Perdana Menteri Malaysia saat itu, Dr. Mahathir Mohamad. Usulan tersebut kembali menggema pada Konferensi ke-12 mata uang ASEAN di Jakarta pada 19 September 2005. Kali ini penggagasnya adalah Eks. Menteri Negara BUMN, Sugiharto. Beliau menilai bahwa dengan kondisi keuangan yang diliputi oleh ancaman inflasi setiap saat dan serangan spekulan yang unpredicted, maka penggunaan dinar-dirham perlu menjadi pertimbangan Negara-negara Muslim.

Tidak berlebihan kiranya untuk menyatakan bahwa mantan PM Malaysia Dr. Mahathir Mohamad yang menjadi pioner pertama dalam mengkampanyekan penerapan gold dinar sebagai alat pembayaran dalam perdagangan Internasional. Beberapa asumsi dasar yang pernah disampaikan Mahathir Mohamad dan para penasehat ekonominya (Tan Sri Nor Mohamed Yakcop) dalam sebuah seminar dengan tajuk "The Gold Dinar in Multilateral Trade Seminar," di Kuala Lumpur pada tanggal 22-23 Oktober 2002 semasa ia menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia antara lain, adalah:

Pertama, gold dinar tidak menggantikan mata uang lokal. Gold dinar semata-mata hanya akan dipakai dalam perdagangan baik bilateral maupun multi-lateral, sementara uang local seperti ringgit, rupiah dan riyal akan tetap digunakan sebagai mata uang untuk keperluan transaksi domestik di masing-masing Negara.

Kedua, gold dinar akan dimaknai sebagai refleksi emas yang tidak muncul dalam bentuk fisik. Contohnya, satu gold dinar sama dengan satu ons emas. Baru kemudian satu ons emas ini ditetapkan sesuai dengan harga yang berlaku dipasar. Umpamanya, satu ons emas di pasar senilai dengan $ 400, maka nilai dari satu gold dinar akan sama dengan $ 400.

Ketiga, tidak perlu mentransfer secara langsung emas dari satu Negara anggota gold dinar trade block (GDTB) ke Negara anggota yang lain ketika transaksi perdagangan dilakukan. Melainkan, sistem pembayarannya cukup berupa transfer kepemilikan emas dalam rekening kustodian emas dari masing-masing anggota. Namun demikian, dalam periode tertentu, katakanlah berbasis kwartalan bahkan tahunan, Negara anggota yang memiliki defisit perdagangan harus memindahkan kepemilikan emasnya ke rekening kustodian dari Negara yang mengalami surplus perdagangan. Ketika transfer kepemilikan gold dinar ini oleh suatu sebab tidak bisa dieksekusi, maka perdagangan bisa diselesaikan dengan mata uang lain, dengan catatan ini hanya berlaku untuk perkecualian, bukan aturan utamanya.

Keempat, penyelesaian perdagangan akan difasilitasi dengan menggunakan sistem Bilateral Payment Agrement (BPA), ini terjadi bila hanya melibatkan dua Negara saja yang menyetujui perdagangan internasionalnya dilakukan dengan gold dinar. Bila pesertanya ada tiga atau lebih, maka dieksekusi dengan metode Multilateral Payment
Agreement (MPA).

Kelima, berdasarkan sistem BPA, Bank Sentral dari anggota GDTB akan menyediakan kredit dalam bentuk gold dinar. Posisi surplus atau defisit yang bisa muncul dalam transaksi perdagangan dari masing-masing anggota bisa saja diperpanjang hingga impor atau ekspor waktu yang akan datang atau dicatat dalam balance sheet dari rekening gold
dinar dari Bank Sentral.

Keenam, perlu didirikan semacam bank kustodian disalah satu anggota dengan maksud bisa agar bisa memudahkan memonitor dan memastikan masing-masing anggota memenuhi jumlah minimal yang disyaratkan dari simpanan emasnya. Institusi ini juga akan memastikan fungsi pembayaran dan sekaligus juga berfungsi sebagai pemegang custodian dari rekening gold dinar.

Menjawab Keraguan Ketersediaan Emas

Seperti didiskusikan diawal, untuk menjawab keraguan cadangan emas yang diperlukan adalah dengan menghitung jumlah gold dinar yang diperlukan untuk memfasilitasi perdagangan masing-masing Negara. Apakah masing-masing Negara mengalami surplus atau sebaliknya defisit emas dalam transaksi perdagangan. Diasumsikan Negara yang tergabung dalam Gold Dinar Trade Block (GDTB) adalah negara pengekspor utama OKI. Mereka adalah Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Malaysia, Indonesia, Turki, dan Pakistan.

Negara-negara para pendukung gold dinar ini harus memiliki reserve emas yang mencukupi untuk melakukan transaksi perdagangan. Negara anggota yang memiliki defisit perdagangan harus memindahkan kepemilikan emasnya ke rekening kustodian dari Negara yang mengalami surplus perdagangan. Dr. Mahathir Mohamad (2002) pernah menyarankan mereka yang terlibat dalam blok perdagangan gold dinar bisa membantu anggota lainnya dengan membeli komoditi dari Negara-negara yang miskin reserve emas, sehingga lambat laun mereka juga akan mengakumulasi emas yang dalam derajat tertentu bisa turut mendukung terjadinya perdagangan.

Alternatif lain yang bisa diambil untuk menangani masalah kebekuan ini adalah pertama, gold dinar bisa dipakai untuk memfasilitasi perdagangan yang melibatkan keperluan dari pemerintah Negara itu. Dengan kata lain membatasi perdagangan hanya pada sektor pemerintah, sedangkan sektor privat (swasta) yang jumlahnya diperkirakan lebih besar akan dilakukan secara bertahap sembari menyiapkan sarana dan prasarananya kemudian hari, sebelum akhirnya bisa menyiapkan reserve emas yang cukup untuk memfasilitasi perdagangan secara total. Ada dua keuntungan dalam menerapkan strategi ini: pertama, setiap Negara anggota tak perlu menyediakan reserve emas dalam jumlah yang besar. Reserve yang ada (existing) bisa diharapkan untuk membiayai perdagangan yang melibatkan pemerintah masing-masing. Kedua, administrasi untuk mengeksekusi perdagangan menjadi lebih sederhana karena perdagangan itu sepenuhnya didukung oleh pemerintah masing-masing.

Alternatif yang kedua, ketersediaan emas bisa dipenuhi dengan mengkonversi sebagian reserve dolar mereka ke dalam emas. Dengan membelikan dolar dalam jumlah yang signifikan itu dengan emas, persoalan ketersediaan emas untuk memfasilitasi perdagangan itu bisa teratasi.

Perjuangan menggaungkan reformasi moneter di Indonesia masih sangat terbuka. Hanya mereka yang membawa solusi, yang bisa mengambil pelajaran dan memperbaiki sistem lama bagi terciptanya sistem baru yang lebih adil dan tidak eksploitatif. Inilah yang dijanjikan Allah SWT dalam Al-Qur'an bahwa masa kejayaan dan kehancuran akan dipergilirkan di antara manusia.

Memang tidak akan mudah, banyak rintangan yang menghadang. Kalau Indonesia dan Negara-negara OKI tidak memulai langkah strategis ini, maka mereka akan terus hidup sebagai 'rumput' bukan 'pohon cemara.' Mereka memang tidak akan dihempas angin, namun diinjak-injak. Selamanya kita terus jadi free launch orang lain, sementara diri sendiri kelaparan. Masihkah kita mau berpangku tangan? Wallahua'lam []

Menggugat Sistem Ekonomi ‎Liberal

“…the discipline (of conomics) became progressively more narrow at precisely the moment when the problems demand broader, more political, and social insight…”


PERNYATAAN diatas terdapat dalam laporan tahunan Yayasan Russel Sage, sponsor penelitian mengenai masalah kemasyarakatan. Yang mengutipnya adalah seorang ilmuwan ekonomi yang jengkel terhadap kecendrungan “myopic” dalam disiplin ekonominya. Yaitu, ketika masyarakat yang sedang memerlukan jawaban yang melibatkan berbagai dimensi kehidupan, ilmuwan ekonomi datang dengan resep ekonomi-teknis. Ketika dihadapkan pada persoalan pengangguran dan kemiskinan yang semakin luas justru yang diajukan adalah usulan pembenahan mekanisme pasar. Seolah-olah kalau mekanisme pasar berlangsung bebas dari gangguan campur tangan pemerintah, maka semua persoalan itu akan mudah terselesaikan.

Mengapa muncul gugatan tersebut? Untuk memahami gugatan itu kita perlu menengok kembali perdebatan yang terjadi selama ini berlangsung antara dua kubu pendekatan, yakni: kubu liberal neo-klasik dan kubu ekonomi-politik klasik. Yang pertama adalah pendekatan (teoritis-cum-ideologis) yang mendominasi wacana mengenai pembangunan ekonomi, termasuk Indonesia dimasa orde baru, yang kemudian dikenal dengan pendekatan liberal neo-klasik. Sedangkan yang kedua adalah pendekatan yang juga bermuatan ideologi dan memperoleh banyak dukungan dikalangan oposisi yakni ekonomi-politik klasik.

Bak terjadi pertarungan antara kedua sistem ekonomi ini, antara sistem neo-klasik dan sistem ekonomi-politik klasik. Kedua sistem ini memiliki waktu yang relatif bergantian masanya. Akhir-akhir ini hamper seluruh dunia sedang dicekoki dengan sistem ekonomi liberal neo-klasik atau lebih dikenal dengan paham ekonomi Neo-liberal. Sistem ekonomi ini dikenalkan oleh Adam Smith (1723-1790), seorang pemikir liberal neo-klasik. Dalil mengenai konsep ini adalah: “Transaksi ekonomi harus diserahkan pada pasar agar setiap orang dapat mengejar kepentingan masing-masing, sehingga yang diuntungkan bukan hanya beberapa orang akan tetapi juga masyarakat luas.” Negara dilarang ikut campur dalam transaksi ekonomi, karena akan mengurangi kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi ini dipengaruhi oleh semangat mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang terbatas. Mekanisme pasar yang di metamorfosiskan dengan invisible hand akan mengatur bagaimana jalannya keseimbangan penawaran dan permintaan di pasar.

Berbeda dengan pendekatan liberal, ekonomi-politik klasik menggunakan metodologi yang mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral. Melalui metode interpretivis dan instropektis, ekonomi-politik klasik mempelajari bukan hanya bagaimana membuat individu menjadi makmur, akan tetapi yang lebih penting adalah menemukan penyelesaian bagi masalah kemiskinan dan perbaikan kondisi hidup umat manusia. Pendukung sistem ekonomi-politik klasik menyakini bahwasannya perilaku manusia tidak hanya dituntun oleh rasionalitas, melainkan juga diimbangi dengan rasa tanggung jawab sosial. Pasar, menurut pendukung ini bukanlah lembaga yang begitu penting karena banyak proses produksi ditentukan oleh lembaga-lembaga social lainya seperti keluarga atau birokrasi. Dalam pendekatan ini yang diutamakan adalah peran lembaga sosial dan politik, kekuasaan dan manifestasi sosio-kultural dalam kehidupan ekonomi.

Kegagalan Kapitalisme & Sosialisme

Dalam kerangka kapitalisme, alternatif kebijakan yang ada untuk menghidari kemiskinan dan memuaskan kebutuhan adalah percepatan pertumbuhan dan perluasan "kesejahteraan" dari pemerintah. Akan tetapi, dua dekade kapitalisme telah gagal untuk menghindari kemiskinan dan memenuhi kebutuhan sekalipun dalam negara-negara kaya. Kenyataan menunjukkan, berdasarkan data silang pembangunan disertai dengan penurunan yang luar biasa dalam pendapatan rata-rata golongan miskin. Lebih jauh pertumbuhan saat ini telah meragukan dan nampaknya tidak terdapat harapan akan pertumbuhan yang lebih cepat dalam waktu-waktu dekat tanpa mengatur inflasi dan menekan ketimpangan eksternal. Anggaran kesejahteraan, dilakukan dalam kerangka netralitas nilai, juga lebih membantu kaum kaya daripada yang miskin sebab mereka memiliki daya beli dan akses yang lebih besar kepada fasilitas. Maka, walaupun pemikiran yang sempit tentang pertumbuhan dan pengeluaran kesejahteraan diukur dengan melihat klaim-klaim yang dipuaskan oleh keuangan yang defisit, perluasan kredit, dan pinjaman eksternal, semuanya membantu untuk memenuhi tujuan-tujuan yang diinginkan. Hal ini cenderung mengakibatkan ketimpangan makroekonomi yang telah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan pada banyak negara.

Dalam pembatasan terhadap ortodoksi neoklasikal, yang dimotori oleh Bank Dunia dan IMF, recovery berada dalam tempat yang lebih besar kepada mekanisme pasar. Ini menyatakan seperangkat kebijakan liberalisasi meliputi penghilangan kontrol harga dan subsidi, depresiasi nilai tukar dan pengurangan umum dalam segala bentuk intervensi pasar. Walaupun hal-hal ini tidak begitu penting, pemanfaatan dalam kerangka sekuler dari netralitas nilai tidak hanya memperlambat pertumbuhan tetapi juga sangat menekan golongan miskin, yang mengakibatkan kekacauan dan instabilitas sosial dan politik.

Sosialisme, yang hampir sama dengan sekulerisme dalam pandangannya tentang hidup, memiliki ketidakpercayaan terhadap kemampuan manusia untuk bertindak dalam kerangka kepentingan sosial. Oleh karena itu, muncullah kebutuhan untuk mengawasi kebebasan dan menghilangkan hak milik pribadi juga motif keuntungan melalui kepemilikan oleh negara untuk semua jenis produksi dan perencanaan pusat agar tercapai efisiensi dan kepantasan dalam pemamfaatan sumber-sumber daya. Akan tetapi, penghilangan keuntungan sebagai reward langsung atas usaha perorangan menurunkan inisiatif dan efisiensi, yang keduanya dibutuhkan untuk pertumbuhan. Pembuatan keputusan yang terpusat juga membuat transfer dari sumber-sumber daya lambat dan kaku dan membuat semua alat produksi menjadi tidak efisien. Oleh karena itu kemunculan perestroika pada sebagian besar negara-negara sosialis merupakan sebuah gerakan untuk memperkenalkan kembali keuntungan pribadi, harga yang realistis dan beberapa unsur lain dalam sistem pasar guna efisiensi yang lebih besar dalam alokasi sumber-sumber daya tersebut.

Pertanyaan mendasar masih tersisa disini: jika manusia tidak dapat dipercaya untuk mengelola bisnis swastanya dalam batasan kehidupan sosial manusia itu, bagiamana mereka dapat mengelola semua aset produksi bangsa untuk tujuan ini? Bukankah pemerintah berasal dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipercaya itu? Jika demikian, apakah jaminan bahwa mereka tidak akan mengeksploitasi kekuasaan yang dijalankan melalui penempatan semua aset produksi dalam komando mereka. Lebih jauh, staf perencana pusat memerlukan filosofis kehidupan dan mekanisme filter terhadap nilai-nilai untuk mengelola alat-alat produksi guna mengaktualisasikan keadilan sosial ekonomi. Siapa yang memberikan nilai ini? Jika mereka sendiri yang mengembangkan semua nilai dan aturan-aturan tersebut, sekalipun mendasar, tidakkah terdapat kesewenang-wenangan dalam keputusan dan konflik kepentingan, khususnya dalam sistem yang memiliki dialektika seperti bagian penting pandangan dunia? Siapa yang akan mengecek dan membenarkan mereka jika perlu?

Kelemahan logis dari sosialisme dan kapitalisme juga terlihat dari faktanya. Pengalaman dari negara-negara kapitalis menunjukkan bahwa sekalipun mereka paling kaya dan sangat maju namun belum mampu menghilangkan kemiskinan dan memenuhi kebutuhan, meskipun sudah lama berkembang dan kekayaan yang melimpah pada masyarakatnya. Ketimpangan pendapatan dan kekayaan kenyataannya muncul, dan pengangguran telah menjadi permasalahan jangka panjang dan kronis. Beberapa negara ini juga sedang menghadapi ketimpangan eksternal dan makro ekonomi yang kronis, yang sulit mereka hilangkan. Catatan dari negara-negara sosialis juga tidak berbeda dalam hal pemenuhan kebutuhan untuk mengurangi ketimpangan sosial ekonomi meskipun sumber dayanya melimpah. Perekonomiannya cenderung stagnan karena kurangnya motivasi antara pekerja dan eksekutif serta ketidakmapuan dari sistem tersebut untuk menjawab realitas perubahan. Utang-utang dari negara-negara ini juga meningkat tajam seperti halnya sejumlah negara-negara berkembang. Adopsi dari solusi pasar dalam kerangka sekularisme dari masyarakat terikat dan memaksanaya terlibat dalam persoalan inflasi, pengangguran dan ketimpangan ekonomi lainnya dimana masyarakat kapitalis mengalami sendiri.

Maka kedua sistem tersebut telah gagal mewujudkan tujuan-tujuan yang ditetapkan. Sebabnya adalah bahwa filosofi dasarnya dari kehidupan dan strateginya tidak sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan tersebut. Tujuannya adalah berprikemanusiaan tetapi strategi-strateginya berorientasi konflik berdasarkan atas social Darwinism atau dialektika daripada atas dasar konsep kebersamaan antar manusia, tanggung jawab terhadap sumber-sumber alam kepada yang Maha Tinggi.

Dengan kerangka referensi tentang pandangan dan strateginya, mereka tidak mampu memperkenalkan perubahan-perubahan struktural yang radikal yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang ditetapkan tanpa menonjolkan ketimpangan makro ekonomi. Sistem-sistem yang telah gagal diwujudkan tidak dapat dijadikan sebagai contoh bagi negara-negara Muslim. Oleh karena itulah, negara-negara Muslim harus kembali dan melihat apakah Islam mampu memberikan satu sistem yang membantu menghasilkan alokasi dan distribusi sumber-sumber daya tersebut yang berbeda dari kedua sistem diatas.

Sistem Ekonomi Islam, Sebuah Tawaran Solusi

Islam telah mengatur kehidupan manusia dengan ketentuan-ketentuan yang semestinya. Keberadaan aturan itu semata-mata untuk menunjukkan jalan bagi manusia dalam memperoleh kemuliaan. Kemuliaan hanya bisa didapatkan dengan jalan melakukan kegiatan yang diridhoi oleh Allah SWT. Sikap manusia yang menghargai kemuliaan akan selalu berusaha “menghadirkan” Allah didalam setiap hembusan nafasnya.

Perilaku orang Muslim dalam bidang ekonomi selalu diorientasikan pada peningkatan keimanan, karena tanpa keimanan kemuliaan pun tidak akan dia dapatkan. Bagi seorang Muslim melakukan aktifitas ekonomi dengan orang lain sebagai bagian dari perilaku untuk memenuhi tanggung jawabnya di hadapan Allah, maka bekerja akan menjadikan seorang untuk tetap istiqomah. Hal ini menjadikan seorang Muslim dalam bekerja tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga mengharap keridhoan Allah.

Ada tujuh prinsip dasar yang dibangun dalam sistem ekonomi yang ditawarkan oleh Islam: Pertama, Kebebasan Individu. Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dengan kebebasan ini manusia dapat bebas mengoptimalkan potensinya. Kebebasan manusia dalam Islam di dasarkan atas nilai-nilai tauhid suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu, kecuali Allah. Nilai tauhid akan membentuk pribadi manusia yang berani dan kepercayaan diri karena segala sesuatu yang dilakukan hanya di pertanggung jawabkan sebagai pribadi di hadapan Allah (Qs. Al-Muddatsir: 38).

Kedua, Hak terhadap harta. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Hak pemilikan harta hanya diperoleh dengan cara-cara sesuai dengan ketentuan Islam. Islam mengatur kepemilikan harta didasarkan atas kemaslahatan masyarakat sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormati. Hal ini terjad karena bagi seorang Muslim harta sekedar titipan Allah (Qs. An-Nisaa: 29). Seorang Muslim tidak akan menyia-nyiakan amanah tersebut, karena bagi seorang Muslim pemberian Allah kepada manusia diyakini mempunyai manfaat.

Ketiga, Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antar orang-perorangan (Qs. Az-Zukhruf : 32). Ketidaksamaan dalam hal ini menentukan kehidupan manusia untuk lebih bisa memahami keberadaan dirinya sebagai manusia yang satu dengan yang lain telah di desain Allah untuk saling memberi dan menerima. Akan terjadi keselarasan bila antara satu dengan yang lainnya ada rasa saling membutuhkan, sehingga manusia berusaha menjaga kerjsama dengan sesamanya. Oleh karena itu, sikap individualis dalam sistem ekonomi konvensioanl tidak berlaku dalam ekonomi Islam.

Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi, tetapi ia mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial, Islam tidak menganjurkan adanya perbedaan pemberlakuan antara sesamanya dalam meningkatkan kesejahteraannya. Kesamaan sosial ini menjadikan masyarakat merasa mempunyai peluang untuk menjadi yang terbaik, hal ini juga mendorong upaya untuk lebih kompetitif mengasah diri guna memberdayakan dirinya.

Keempat, Jaminan sosial. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah Negara, dan setiap warga Negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Menjadi tugas dan tanggung-jawab utama bagi sebuah Negara untuk menjamin setiap warga Negara dalam memnuhi kebutuhan sesuai dengan prinsip “hak untuk hidup.” (Qs. Adz-Dzaariyaat: 19)

Dalam sistem ekonomi Islam Negara mempunyai tanggung jawab untuk mengalokasikan sumberdaya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum. Di masa Khalifah Umar Bin Khattab, tanah yang tidak dikelola oleh pemiliknya selama tiga tahun diambil Negara untuk diberikan kepada orang miskin yang mampu mengelolanya. Artinya, sistem ekonomi Islam menjamin kehidupan seluruh masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan yang sama.

Kelima, Distribusi kekayaan. Islam mencegah penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat. Sumberdaya alam adalah hak manusia untuk dipergunakan sebagai kemaslahatannya, upaya ini tidak akan menjadi masalah bila tidak ada usaha untuk mengoptimalkan segala aspek ekonomi yang ada. Antara satu orang dengan yang lain sudah mempunyai batas rezeki yang telah ditentukan oleh Allah, maka usaha untuk melakukan tindakan diluar jalan syariah merupakan perbuatan yang dzolim (Qs. Al-Baqarah: 188)

Keenam, Larangan menumpuk kekayaan. Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulakn harta kekayaan secara berlebihan. Seorang Muslim berkewajiban untuk mencegah dirinya dan masyarakat supaya tidak berlebihan dalam pemilikan harta. Seorang Muslim dilarang terlalu berlebihan terhadap harta sehingga menyebabkan ia menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk mendapatkannya (Qs. Al-Humazah: 1-4). Sikap sederhana dalam memiliki materi merupakan sikap manusia yang sehat.

Ketujuh, Kesejahteraan individu dan masyarakat. Islam mengakui kehidupan individu dan masyarakat saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Masyarakat akan menjadi faktor yang dominan dalam membentuk sikap individu sehingga karakter individu banyak dipengaruhi oleh karakter masyarakat. Demikian juga sebaliknya, tidak akan terbentuk karakter masyarakat yang khas tanpa keterlibatan dari individu-individu. Dalam Islam hubungan individu dan masyarakat ini berpengaruh besar untuk membangun peradaban manusia di masa depan. Untuk mendapatkan peradaban yang baik di masa depan, Islam menganjurkan untuk bersikap baik dalam membangun masyarakat (Qs. Al-Maaidah: 2). []

Karya Ekonom Muslim Dicuri Oleh Ekonom Barat

SEJARAH membuktikan bahwa para pemikir muslim merupakan penemu, peletak dasar, dan pengembang berbagai bidang-bidang ilmu. Nama pemikir muslim bertebaran disana –sini menghiasi arena ilmu-ilmu sosial. Mulai dari filsafat, matematika, astronomi, ilmu optik, biologi, kedokteran, sejarah, sosiologi, psikologi, pedagogi, ekonomi sampai sastra.

Para pemikir klasik Muslim tidak pernah terjebak untuk mengkotak-kotakan berbagai macam ilmu tersebut seperti yang dilakukan oleh para pemikir saat ini. Mereka melihat ilmu-ilmu tersebut sebagai ”Ayat-ayat Allah” yang bertebaran diseluruh alam. Dalam pandangan mereka, ilmu-ilmu itu walaupun sepintas terlihat berbeda-beda dan bermacam-macam jenisnya, namun pada hakikatnya berasal dari sumber yang satu, yakni dari Yang Maha mengetahui seluruh ilmu, Yang Maha Benar, Allah Azza wa Jalla.Para pemikir muslim memang melakukan klasifikasi terhadap berbagai macam ilmu, tetapi yang dilakukann mereka adalah pembedaan, bukan pemisahan. Karena tidaklah mengherankan bila para pemikir kalsik muslim menguasai berbegai macam bidang ilmu.

Ibnu Sina (980-1037 M), sebagai contoh, selain terkenal sebagai ahli kedokteran, juga adalah ahli filsafat. Bahkan ia juga mendalami psikologi dan musik. Al-Ghazali (1058 M-505 H), selain banyak maslah-maslah fiqh (hukum), ilmu kalam(teologi), dan tasawuf, beliau juga banyak membahas masalah filsafat, pendidikan, psikologi, ekonomi, dan pemerintahan. Ibnu Khaldun (1332-1404 M) selain banyak membahas masalah sejarah, juga banyak menyinggung msalah-masalah sosiologi, antropologi, budaya, ekonomi, geografi, pemerintahan, pembangunan, peradaban, filsafat, epistemologi, psikologi, dan juga futurologi.

Sayangnya tradisi pemikiran seperti ini tidak berlanjut sampai sekarang karena mundurnya peradaban Muslim dihampir segala bidang. Kemunduran ini sebagian disebabkan karena musuh dari luar, sebagian lagi disebabkan oleh sikap umat muslim sendiri.[1] Umat Muslim tenggelam lama dalam tidur nyenyaknya. Kegiatan berfikir terhenti, sehingga uamt muslim mengalami kemunduran dalam segala bidang. Mulai dari bidang politik, ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan, sosial, seni, dan kebudayaan.

Lama kelamaan peradaban Muslim tidak terdengar lagi gaungnya dalam jangka waktu yang lama. Bahkan negeri-negeri Muslim akhirnya menjadi sasaran empuk penjajahan bangsa-bangsa non-muslim. Banyak institusi khas Islam yang terpinggirkan (untuk tidak menyebut hilang). Kedaulatan politik diambil alih oleh bangsa penjajah. Sistem hukum Islam yang berlaku berangsur-angsur perlahan diganti dengan sistem hukum penjajah warisan Romawi. Insitusi Ekonomi umat Muslim seperti baitul maal, al-hisbah, suftaja, hawala, funduq, dar al-tiraz, Ma’una dll. terpinggirkan.

Dalam bidang seni dan budaya, terjadi pengekoran yang membabi buta terhadap budaya barat. Dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, terjadi sekularisasi. Hasilnya pada masa kini umat Muslim identik menjadi sekular dan liberal. Sungguh ironis mengingat ayat-ayat Al-Qur’an yang pertama turun adalah perintah membaca ”Iqra!”; ”Bacalah!”, dan mengingat salah satu doa Nabi Muhammad Saw. yang selalu beliau ulang-ulang: ”Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefaqiran...”

Di tengah-tengah keadaan seperti ini, terjadilah proses kehilangan fakta-fakta sejarah, baik disengaja maupun tidak. Andil pemikir-pemikir Muslim dalam Ilmu-ilmu pengetahuan tertutupi, sehingga bila kita membaca buku-buku sejarah ilmu pengetahuan, maka kebanyakan menyatakan bahwa sejak zaman filosof-filosof Yunani yang masyhur (Socrates, Plato, Aristoteles dll.) beberapa abd sebelum maseh, terjadi kekosongan perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini dialami oleh semua ilmu, tidak terkecuali ilmu ekonomi.

Di Caploknya Karya Ekonom Muslim

Joseph Schumpeter, misalnya dalam buku ”Magnum Opus” menyatakan adanya gap yang besar dalam sejarah pemikiran ekonomi selama 500 tahun, yaitu masa yang dikenal sebagai Dark Ages (masa kegelapan). Masa kegelapan Barat tersebut sebenarnya merupakan masa kegemilangan umat Muslim, suatu hal yang ditutup-tutupi karena pemikiran ekonomi muslim pada masa tersebut inilah yang kemudian banyak dicuri oleh para ekonom Barat. Para ekonom Muslim sendiri mengakui, mereka banyak membaca dan dipengaruhi oleh tulisan-tulisan Aristoteles (367-322 SM) sebagai filsuf yang banyak menulis masalah ekonomi. Namun meskipun demikian, mereka tetap menjadikan Al-Qur’an dan Hadits sebagai rujukan utama menulis teori-teori ekonomi Islam.

Schumpeter menyebut dua kontribusi ekonom Skolastik, yaitu penemuan kembali tulisan-tulisan Aristoteles dan ”towering achievement” Thomas Aquinas (1225-1274). Schumpeter hanya menulis tiga baris dalam catatan kakinya nama Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd dalam kaitan proses transmisi pemikiran Aristoteles kepada St. Thomas. Pemikiran ekonomi St. Thomas sendiri banyak yang bertentangan dengan dogma-dogma Gereja sehingga para sejarawan menduga St. Thomas mencuri ide-ide itu dari para ekonom Muslim.

Adapun proses pencurian terjadi dalam berbagai bentuk. Pada abad ke-11 dan ke-12, sejumlah pemikir Barat seperti Constantine the African, Adelard of Bath melakukan perjalanan ke Timur Tengah. Mereka belajar bahasa Arab dan melakukan studi serta membawa ilmu-ilmu baru ke Eropa. Contohnya, Leonardo Fibonacci tau Leonardo of Pisa belajar di Bougie, Aljazair pada abad ke-12. ia juga belajar aritmetika dan matematika Al-Khawarizmi (780-850 M) dan sekembalinya dari sana ia menulis buku Liber Abaci pada 1202. Raymond Lily (1223-1315) yang telah melakukan perjalanan ke negara-negara Arab sehingga banyak yang kemudian menerjemahkan karya-karya ekonom Islam. Di antara penerjemah tersebut adalah Adelard of Bath, Constantine de African, Michael Scot, Hermaan the German, Dominic Gundislavi, Jhon of Seville, Plato of Tivoli, William of Luna, Robert Chester, Gerard of Cremona, Theodorus of Antioch, Alfred of Sareshel, Berenger of Valencia, dan Mathew of Aquasparta. Sementara itu diantara para penerjemah Yahudi ada nama-nama seperti Jacob of Anatolio, Jacob ben Macher Ibn Tibbon, Kalanymus ben Kolonymus, Moses ben Solomon of Solon, Shem-Tob ben Isaac of Tortosa, Solomon Ibn Ayyub, Todros Todrosi, Zerahiah Gracian, Faraj ben Salimn, dan Yaqub ben Abbon Marie. Adapun karya-karya ekonom Muslim yang diterjemahkan adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rusyd, Al-Khawarizmi, Ibnu Haytham, Ibnu Hazm, Jabir Ibnu Hayyan, Ibnu Bajja, Ar-Razi.

Beberapa pemikiran ekonom Muslim yang dicuri tanpa pernah disebut sumber kutipannya antara lain: Teori Pareto Optimum diambil dari Kitab Nahjul Balaghah karya Imam Ali, Bar Hebraeus, pendeta Syriac Jacobite Church, menyalin beberapa bab Ihya Ulumudin karya Imam Ghazali, Gresham-law dan Oresme Treatise dari Kitab Ibnu Taimiyah, Pendeta Gereja Spanyol Ordo Dominican Raymond Martini menyalin banyak bab dari Tahafut Al-Falasifa, Maqasid al Falasifa, Al Munqid, Misykat al Anwar, dan Ihya Ulumudin karya Imam Ghazali, St. Thomas menyalin banyak bab dari Al-Farabi (St. Thomas yang belajar di Ordo Dominican mempelajari ide-ide Al-Ghazali dari Bar Hebraeus dan Martini), Bapak Ekonomi Barat, Adam Smith (1776 M), dengan bukunya “The Wealth of Nations” diduga banyak mendapat inspirasi dari buku Al-Amwal-nya Abu Ubayd (838 M) yang dalam bahasa Inggrisnya adalah persis judul buku Adam Smith, “The Wealth Of Nation.”

Karena itu, para pemikir Islam sebenarnya telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan ilmu ekonomi modern. Dengan demikian, teori ekonomi Islami sebenarnya bukan ilmu baru. Oleh karena itu sikap umat Islam terhadap ilmu-ilmu dari Barat, termasuk ilmu ekonomi versi ”konvensional”, adalah la tukadzibuhu jamii’a, wala tushahhihuhu jamii’a (jangan tolak semuanya, dan jangan pula terima semuanya). Maka ekonom muslim tidak perlu terkesima dengan teori-teori Barat. Ekonom Muslim perlu mempunyai akses terhadap kitab-kitab klasik Islam. Di lain pihak, Fuqaha Islam perlu juga mempelajari teori-teori ekonomi modern agar dapat menerjemahkan kondisi ekonomi modern dalam bahas kitab klasik Islam. []

Catatan: Disadur dari Buku ”Ekonomi Mikro Islam” karya Adiwarman Azwar Karim, dengan perubahan sana-sini

[1] Malik Ben Nabi. Sosiolog muslim kontemporer asal Aljazair, menyatakan hal ini. Menurutnya kemunduran umat Muslim saat ini disebabkan oleh dua koefisien, yakni koefisien eksternal (penjajah) dan koefisien internal (sikap yang kondusif terhadap penjajahan).

Menjadi Negara Produksi, Menuju Indonesia yang Mandiri

HAMPIR berpuluh-puluh tahun umur kemerdekaan Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merdeka dan berdaulat, namun marilah kita tengok realitas keadaan negara kita dewasa ini. Negara kita yang kaya akan minyak terus menerus menjadi Importir netto minyak. Negara yang terkenal dengan ”Negara Agraris” masih mengimpor beribu-ribu ton beras dari negara tetangga. Negara yang dikaruniai dengan hutan sedemikian luas dan lebatnya sehingga menjadikannya negara produsen eksportir kayu terbesar di dunia dihadapkan pada hutan-hutan yang gundul, terjadi penebangan liar dan perdagangan illegal ke luar negeri. Sumber daya mineral kita dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab oleh kontraktor asing dan kroninya. Rakyat yang merupakan pemilik dari bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya memperoleh manfaat yang sangat minimal.

Ikan kita dicuri oleh kapal-kapal asing, pasir-pasir kita juga dicuri oleh asing yang bila ditaksir mencapai milyaran dollar AS. Republik Indonesia yang demikian besarnya dan sudah 62 tahun merdeka dibuat lima kali bertekuk lutut harus membebaskan Pulau Batam dari pengenaan pajak pertambahan nilai setiap kali batas waktu untuk diberlakukannya pengenaan PPn sudah mendekat. Semua orang menjadikan alasan tidak datangnya investor asing menjadi ancaman untuk semua sikap yang sedikit saja mencerminkan pikiran yang mandiri.

Industri-industri yang kita banggakan hanyalah industri manufaktur yang sifatnya industri tukang jahit dan perakitan yang bekerja keras atas upah kerja dari para majikan asing dengan laba yang berlipat-lipat ganda dari upah yang membuat pemilik industri perakitan dan industri penjahitan itu cukup kaya atas penderitaan kaum buruh Indonesia seperti yang bisa kita lihat dalam film dokumenter tentang Globalisasi Indonesia ”New Rules Of The World” karya Jhon Pilger.

Yang paling anyar adalah perjanjian liberalisasi perdagangan EPA antara Indonesia-Jepang. Perjanjian yang digagas oleh eks. Presiden Megawati, di era kepemimpinan SBY justru ditanda tangani. Entah apa keuntungan dari perjanjian liberalisasi perdagangan tersebut. Sepengetahuan saya, Indonesia hanya diperalat. Kenapa diperalat? Karena Indonesia bukan Negara Produksi seperti Jepang. Justru Indonesia yang dimanfaatkan untuk menjual barang-barang produksi Negara Sakura tersebut di Indonesia.

Sebagaimana pernah dingatkan oleh Bung Karno, peningkatan kemandirian ekonomi Indonesia setidak-tidaknya harus dilakukan dengan melakukan tiga hal berikut. Pertama, mengakhiri posisi Indonesia sebagai pemasok bahan mentah bagi kegiatan industri di negara-negara kapitalis. Kedua, mengakhiri pemanfaatan Indonesia sebagai pasar produk industri negara-negara kapitalis. Ketiga, mengakhiri pemanfaatan Indonesia sebagai tempat untuk memutar kelebihan kapital yang terdapat di negara-negara kapitalis. Berangkat dari ketiga garis kebijakan sebagaimana dikemukakan Bung Karno diatas, secara mudah dapat dipahami Bung Karno menganjurkan kita untuk tidak mudah dimanfaatkan oleh negara lain sebagai pasar produk-produk mereka. Masih tersisanya beragam masalah telah mengaburkan esensi kemerdekaan sesungguhnya dari Bangsa Indonesia.

Memerdekakan Ekonomi Indonesia


Negara Indonesia hanya sebuah negara ‘pedagang’ dan ‘pemakai’. Negara yang kaya raya ini hanya sebagai kepanjangan tangan negara-negara luar untuk mengeruk kekayaan negara ini. Ukurannya mudah sekali, coba kita perhatikan barang-barang yang kita pakai di Rumah. Komputer, Microsoft milik siapa? Jam tangan Casio milik siapa? Barang-barang elektronik, adakah yang buatan Indonesia? Alat Komunikasi seperti Nokia, BenQ-Siemens, Sony Ericsson, Motorola dll., milik siapa? Lagi-lagi muncul pertanyaan, adakah yang diproduksi sendiri oleh Indonesia?

Indonesia, saat ini sangat bergantung kepada luar negeri. Dari segi ekonomi, kita sangat tergantung kepada Investor asing. Dari politik kita juga tergantung kepada para peminjam uang. Dari segi hankam, kita tergantung kepada AS. Dari segi sosial budaya, kita mulai mengekor kepada barat. Ini semua, adalah aspek yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun mengapa kita tidak mempunyai kemerdekaan disana? Jawabannya adalah karena kita tidak merdeka secara ekonomi.

Masih teringat dibenak kita, bagaimana urusan politik dalam negeri diintervensi oleh IMF, mulai dari penjualan BUMN yang menguntungkan sampai urusan pendidikan. Meskipun saat ini hutang IMF sudah dilunasi dan Forum CGI sudah dibubarkan, namun saat ini pemerintah meluncurkan UU Penanaman Modal untuk kebebasan negara asing mengeruk keuntungan di negara kita.

Seharusnya kita mencontoh semangat nasionalisme negara-negara pelopor ’pasar bebas’ yang kekeh mempertahankan perusahaan-perusahaannya agar tidak dinikmati oleh negara lain. Negara-negara tersebut mampu menggeser beragam kalkulasi bisnis yang sebenarnya bisa memberikan keuntungan finansial bagi negaranya namun ditampik secara serta merta. AS yang merupakan pelopor ”pasar bebas”, misalnya dengan beragam cara mengagalkan penjualan perusahaan minyaknya UNOCAL, yang hampir saja jatuh ke tangan Cina.

Tawaran perusahaan Cina CNNOC yang lebih tinggi dari perusahaan lain ditampiknya karena khawatir persoalan minyak Amerika akan dikuasai Asing. Begitupun saat pelabuhan-pelabuhan di AS akan dikelola perusahaan raksasa di Dubai, Kongres AS mengagalkannya dengan dalih keamanan. Begitupun kalangan pengusaha Cina berjuang mati-matian agar saham Bank negara tersebut tidak jatuh ke tangan asing yang lambat laun bisa menguasai perekonomian Cina. Masyarakat di Negara-negara tersebut menyadari betul makna sebuah kepentingan nasional (national interest).

Apakah fenomena ini menunjukkan munculnya kesadaran masyarakat dunia bahwa globalisasi modal menjadi ancaman serius yang bisa mengikis dan menghancurkan kepentingan negara? Bagaimana dengan Indonesia? Jika demikian, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang mengeruk dengan rakusnya kekayaan alam Indonesia? Sepadan dan adilkah kontribusi mereka kepada kepentingan negara kita? Tidak lain yang diuntungkan hanya mereka secara individual.

Menjadi Negara Produksi

Produksi merupakan sarana terpenting dalam merealisasikan kemandirian ekonomi. Sebab bangsa yang memproduksi kebutuhan-kebutuhannya adalah yang pada realitanya sebagai bangsa yang mandiri dan terbebas dari belenggu ketergantungan ekonomi. Sedangkan bangsa yang hanya menjadi konsumen selalu menjadi tawanan belenggu ekonomi dan lemah kemampuannya dalam perkembangan yang dapat membebaskan dari ketergantungan terhadap dunia luar.

Sesungguhnya kemandirian politik dan peradaban tidak akan sempurna tanpa kemandirian ekonomi. Dan, suatu bangsa manapun tidak akan mampu melaksanakan peranannya dalam politik dan peradaban sebagaimana yang seharusnya selama mereka belum bisa merealisasikan kemandirian dalam bidang ekonomi (Dr. Hazim Al-Bailawi, Mihnah Al-Iqthisad wa Al-Iqthisadiyin, hlm. 56) .

Di dalam buku ”Fiqih Ekonomi Umar bin Al-Khatab” karya Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Khalifah Umar mengingatkan bahwasannya meninggalkan produksi menyebabkan Negara akan terjatuh dalam ketergantungan ekonomi, dan dampaknya yang sangat menyedihkan. Sebab terdapat riwayat dari Abu ’Adiy (seorang sahabat), bahwa dia berkata: ”Kami sedang duduk di Masjid, lalu Umar bin Khathab berdiri, maka kami bertanya, ’Kemana engkau pergi, wahai Amirul Mukminin?’ Ia menjawab, ’Ke pasar, aku ingin melihatnya.’ Lalu dia mengambil cambuknya kemudia pergi, dan kami duduk menunggu. Ketika dia kembali, kami bertanya, ”Apa yang engkau lihat wahai Amirul Mukminin?’ Ia menjawab: ”aku melihat para mantan hamba sahaya adalah mayoritas penghuninya (sebagai pedagang), dan tidak terdapat orang-orang Arab melainkan sedikit.” Seakan dia terusik dengan kondisi tersebut. Maka kami berkata, ”Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah telah mencukupkan kami darinya dengan Fai’. Kami tidak suka bila mengendarai kenistaan. Cukup bagi kami para hamba sahaya kami dan pelayan-pelayan kami.” Ia berkata: ”Demi Allah, sungguh jika kamu meninggalkan mereka berdagang di pasar sendiri, niscaya kaum laki-laki kamu akan membutuhkan kaum laki-laki mereka, dan kaum perempuan kamu kepada kaum perempuan mereka. Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa Umar berkata: ”Siapa para pedagangmu?” Mereka berkata: ”Hampir dipastikan bila kamu akan membutuhkan kepada apa yang ditangan mereka, lalu mereka menolak kamu.”

Sejauh itu kekhawatiran Umar terhadap ketergantungan ekonomi diantara sesama kaum muslim sendiri, lebih parah lagi jika ketergantungan ekonomi itu terjadi pada selain kaum muslimin, dikarenakan akan lebih berat dan sangat besar mudharatnya.

Dan realita kaum muslimin di negara Indonesia saat ini mengukuhkan apa yang dikhawatirkan Khalifah Umar RA. Dimana banyak diantara kaum muslimin -dalam era sekarang- berpalimg dari kegiatan-kegiatan produksi dan hanya mengandalkan barang-barang impor, sehingga kita sangat bergantung kepada mereka dalam banyak hal. Jika kita terus-terusan tergantung oleh mereka, maka disaat ekonomi kita sedang diembargo. Apa yang bisa kita perbuat?

Realitas yang lain, bahwa sebagian rakyat Indonesia meninggalkan sumber kekayaan yang dimudahkan oleh Allah kepada mereka, lalu mereka memilih hidup santai dan hanya menjadi ’pedagang’ produk-produk luar negeri. Tanpa sadar atau bahkan sadar, sumber kekayaan alam kita terus dikeruk oleh para komprador asing. Realitas ini akan menjadi ancaman besar diwaktu mendatang. Jalan satu-satunya adalah saat ini kita mulai menggiatkan kembali ekonomi produksi kita, sekecil apapun itu ketimbang terus memakai produk-produk asing yang hanya memberi keuntungan pada negara lain. Wallahualam []

‎Tahapan Pelarangan Riba ‎Dalam Al-Qur'an

1. Tahap Pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba pada zahirnya menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah SWT.

Firman Allah SWT:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)” (Qs. Ar-Rum: 19)

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ayat ini, barangsiapa yang memberikan sesuatu guna mengharapkan balasan manusia yang lebih banyak kepadanya dari apa yang diberikan, maka perilaku ini tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Demikian yang ditafsirkan oleh Ibnu ‘Abbas, Mujahid, adh-Dhahhak, Qatadah, ‘Ikrimah, Muhammad bin Ka’ab dan asy-Sya’bi. Sikap seperti ini dibolehkan, sekalipun tidak memiliki pahala.

Akan tetapi, Rasulullah Saw. Melarangnya secara khusus. Itulah yang dikatakan adh-Dhahhak dan dia berdalil dengan firman Allah Swt. : “Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.” Yaitu, janganlah engkau memberikan sesuatu karena menghendaki sesuatu yang lebih besar dari pemberianmu itu. Dan Ibnu Abbas berkata: “Riba itu ada dua, yakni riba yang tidak sah yaitu riba buyu’/jual-beli dan riba yang tidak mengapa, yaitu hadiah yang diberikan seseorang karena berharap kelebihannya dan pelipatannya."

2. Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk dan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba.

Firman Allah SWT:

“Maka disebabkan kedzaliman orang-orang Yahudi, kami harankan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih” (Qs. An-Nisa: 160-161)

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, sesungguhnya Allah telah melarang riba kepada mereka, akan tetapi mereka justru memakan, mengambil dan menghiasinya dengan berbagai pikatan dan berbagai bentuk syubhat, serta memakan harta orang lain secara bathil. Allah berfirman:

“Kami telah menyediakan orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih” 

3. Tahap ketiga, riba itu diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda.

Firman Allah SWT:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan” (Qs. Ali-Imran: 130)

Melalui firman-Nya diatas, Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman melakukan riba dan memakannya dengan berlipat ganda. Sebagaimana pada masa jahiliyah dulu mereka mengatakan: “Jika hutang sudah jatuh tempo, maka ada dua kemungkinan; dibayar atau dibungakan. Jika dibayar, maka selesai sudah urusan. Dan jika tidak dibayar, maka ditetapkan tambahan untuk jangka waktu tertentu dan kemudian ditambahkan pada pinjaman pokok.” Demikian seterusnya pada setiap tahunnya. Mungkin jumlah sedikit bisa berlipat ganda menjadi banyak.

4. Tahap akhir sekali, ayat riba diturunkan oleh Allah SWT. Yang dengan jelas sekali mengharamkan sebarang jenis tambahan yang diambil daripada jaminan.

Firman Allah SWT:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut, jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (Qs. Al-Baqoroh: 278-279)

Zaid bin Aslam, Ibnu Juraij, Muqatil bin hayan dan as-Suddi menyebutkan bahwa redaksi ayat ini diturunkan berkenaan dengan Bani ‘Amr bin Umair dari suku Tsaqif dan Bani Mughirah dari Bani Makhzum. Di antara mereka telah terjadi praktek riba pada masa jahiliyah. Setelah Islam datang dan mereka memeluknya, suku tsaqif meminta untuk mengmabil harta Riba itu dari mereka. Kemudian mereka bermusyawarah, dan Bani Mughirah pun berkata: “Kami tidak akan melakukan riba dalam Islam dan menggantikannya dengan usaha yang disyariatkan. Kemudian ‘Utab bin Usaid, pemimpin Makkah, menulis surat membahas mengenai hal itu dan mengirimkannya kepada Rasulullah. Maka turunlah ayat tsb. Lalu Rasulullah membalas surat Utab dengan surat yang berisi:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut, jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu."

Ayat ini merupakan peringatan keras dan ancaman yang sangat tegas bagi orang yang masih tetap mempraktekkan riba setelah adanya peringatan tersebut. Ibnu Juraij menceritakan Ibnu ‘Abbas mengatakan bahwasannya ayat ini maksudnya ialah, yakinilah bahwa Allah dan Rasul akan memerangi kalian. Sedangkan menurut ‘Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu ‘Abbas mengenai firman Allah tentang riba, makasudnya, barangsiapa yang masih tetap melakukan praktek riba dan tidak melepaskan diri darinya, maka wajib atas Imam kaum Muslimin untuk memintanya bertaubat, jika ia mau melepaskan diri darinya, maka keselamatan baginya, dan jika menolak, maka ia harus dipenggal lehernya.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan, Imam asy-Syafi’i memberitahu kami, dari Sulaiman bin ‘Amr, dari ayahnya, ia menceritakan, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda: “Ketahuliah, sesungguhnya setiap riba dari riba Jahiliyah itu sudah dihapuskan. Maka bagi kalian pokok harta (modal) kalian, kalian menganiaya dan tidak pula dianiaya.” []

Ekonomi Syariah;‎ Dari Pemikiran Menuju Aplikasi

ILMU ekonomi Islam adalah suatu yang tidak bisa dipungkiri lagi adalah suatu ilmu yang tumbuh dan menjadi gerakan perekonomian Islam sejak seperempat abad yang lalu. Namun demikian, pergeseran orientasi dari pemikiran ekonomi ke gerakan tak terpisahkan dari hapusnya institusi Khilafah tahun 1924[1] dan upaya menghidupkanya kembali yang gagal hingga terbentuknya Organisasi Konfrensi Islam. Dengan kata lain, salah satu produk penting yang menyertai kelahiran OKI adalah terpicunya pemikiran ekonomi Islam menjadi gerakan perekonomian Islam. Gerakan itu ditandai dengan diselengarakan Konfrensi Ekonomi Islam secara teratur. Pemantapan hati negara-negara anggota OKI untuk mengislamisasi ekonomi negaranya masing-masing tumbuh setelah Konferensi Ekonomi Islam III yang diselenggarakan di Islamabad Pakistan bulan Maret 1983.[2] Hasilnya, sejumlah pemerintahan Islam sudah mendirikan Departemen atau Fakultas Ekonomi Islam di universitas-universitas mereka, bahkan sudah mulai meng-Islamkan lembaga pebankan mereka.

Gerakan ekonomi syariah adalah suatu upaya membentuk Sistem Ekonomi Islam (SEI) yang mencakup semua aspek ekonomi sebagaimana didefinisikan oleh Umer Chapra dalam, The Future of Economics. Namun demikian, dewasa ini terkesan bahwa ekonomi Islam itu identik dengan konsep tentang sistem keuangan dan perbankan Islam.[3] Kecenderungan ini dipengaruhi oleh beberapa factor berikut: Pertama, perhatian utama dan menonjol para ulama dan cendekiawan Muslim adalah transaksi nonribawi sesuai petunjuk Al-Quran dan Sunnah; kedua, peristiwa krisis minyak 1974 dan 1979 dan keberanian Syekh Zakki Yamani, Menteri Perminyakan Arab Saudi, untuk melakukan embargo miyak sebagai senjata menekan Barat dalam menopang perjuangan Palestina. Tindakan ini ternyata memiliki dua mata pisau. Pertama, Barat menyadari kekuatan dunia Islam yang dapat mengancam kehidupan ekonomi Barat; kedua, hasil penjualan minyak dunia Islam secara nyata telah melahirkan kekuatan finansial negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah, Afrika Utara dan Asia Tenggara. Negara-negara itu menjadi Negara petro dolar yang menimbulkan pemikiran untuk “memutarkan” uang mereka melalui lembaga keuangan syariah.

Mengiringi kondisi obyektif di atas perkembangan pemikiran di bidang ilmu ekonomi syariah menjadi gerakan pembangunan SEI semakin terpacu dan tumbuh disertai factor-faktor lain yang mendahuluinya, yaitu: Pertama, telah terumuskanya konsep teoritis tentang Bank Islam pada tahun 1940-an; Kedua, lahirnya ide dan gagasan mendidirikan Bank Islam dalam Keputusan Konfrensi Negera-negara Islam se-Dunia bulan April 1968 di Kuala Lumpur; ketiga, lahirnya negara-negara Islam yang melimpah petro dolarnya. Maka, pendirian bank Islam menjadi kenyataan dan dapat dilaksanakan tahun 1975.[4]

Gerakan Ekonomi melalui Pendirian Bank Syariah

Praktek perbankan di zaman Rasulullah dan Sahabat telah terjadi karena telah ada lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi-fungsi utama opersional perbankan, yakni: Pertama, menerima simpanan uang. Kedua, meminjamkan uang atau memberikan pembiayan dalam bentuk mudharabah, musyarakah, muzara’ah dan musaqah. Ketiga, memberikan jasa pengiriman atau transfer uang. Istilah-istilah fiqh di bidang ini pun muncul dan diduga berpengaruh pada istilah tehnis perbankan modern, seperti istilah qard yang berarti pinjaman atau kredit menjadi bahasa Inggris credit dan istilah suq jamaknya suquq yang daam bahasa Arab harfiah berarti pasar bergeser menjadi alat tukar dan ditransfer ke dalam bahasa Inggris dengan sedikit perubahan menjadi check atau cheque dalam bahasa Perancis.

Fungsi-fungsi yang lazimnya dewasa ini dilaksanakan oleh perbankan telah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah hingga Abbasiyah. Istilah bank tidak dikenal zaman itu, akan tetapi pelaksanaan fungsinya telah terlaksana dengan akad sesuai syariah. Fungsi-fungsi itu di zaman Rasulullah dilaksanakan oleh satu orang yang melaksanakan satu fungsi saja. Sedangkan pada zaman Abbasiyah, ketiga fungsi tersebut sudah dilaksanakan oleh satu individu saja. Perbankan berkembang setelah munculnya beragam jenis mata uang dengan kandungan logam mulia yang beragam. Dengan demikian, diperluan keahlian khusus bagi mereka yang bergelut di bidang pertukaran uang. Maka mereka yang mempunyai keahlian khusus itu disebut naqid, sarraf, dan jihbiz[5] yang kemudian menjadi cikal bakal praktek pertukaran mata uang atau money changer.

Peranan bankir pada masa Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan Khalifah al-Muqtadir (908-932)[6]. Sementara itu, saq (cek) digunakan secara luas sebagai media pembayaran. Sejarah pebankan Islam mencatat Saefudaulah al-Hamdani sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Bagdad, Irak dengan Alepo (Spanyol).[7]

Mengingat penting dan strategisnya institusi dan sistem perbankan untuk menggerakan roda perekonomian, maka berbagai upaya dilakukan ahli ekonomi Islam. Pertengahan tahun 1940-an Malaysia mencoba membuka bank non bunga, namun tidak sukses. Akhir tahun 1950-an Pakistan mencoba mendirikan lembaga perkreditan tanpa bunga di pedesaan. Sedangkan uji coba yang relatif sukses dilakukan oleh Mesir dengan mendirikan Mit Ghamr Local Saving Bank tahun 1963 yang disambut baik oleh para petani dan masyarakat pedesaan. Namun, keberhasilan ini terhenti karena masalah politik, yakni intervensi pemerintah Mesir. Dengan demikian, operasional Mit Ghamr diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Bank Sentral Mesir (1967). Baru pada masa rezim Anwar Sadat (1971) sistem non-bunga dihidupkan kembali dengan dibukanya Nasser Social Bank. Keberhasilan di atas mengilhami para petinggi OKI hinga akhirnya berdirilah Islamic Development Bank (IDB) bulan Oktober 1975.[8] Kini IDB memiliki lebih dari 43 kantor di negara anggotanya dengan Jedah menjadi kantor pusatnya.

Pemikiran dan Aktifitas Ekonomi Syariah di Indonesia

Jika kita lacak akar sejarah pemikiran dan aktivits ekonomi Islam Indonesia tak bisa lepas dari awal sejarah masuknya Islam di negeri ini. Bahkan aktivitas ekonomi syariah di tanah air tak terpisahkan dari konsepsi lingua franca. Menurut para pakar, mengapa bahasa Melayu menjadi bahasa Nusantara, ialah karena bahasa Melayu adalah bahasa yang populer dan digunakan dalam berbagai transaksi perdagangan di kawasan ini. Para pelaku ekonomi pun didominasi oleh orang Melayu yang identik dengan orang Islam. Bahasa Melayu memiliki banyak kosa kata yang berasal dari bahasa Arab. Ini berarti banyak dipengaruhi oleh konsep-konsep Islam dalam kegiatan ekonomi. Maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas ekonomi syariah tidak dalambentuk formal melainkan telah berdifusi dengan kebudayaan Melayu sebagaimana terceriman dalam bahasanya. Namun demikian, penelitian khusus tentang institusi dan pemikiran ekonomi syariah nampaknya belum ada yang meminatinya secara khusus dan serius. Oleh karena itu, nampak kepada kita adalah upaya dan gerakan yang dominan untuk penegakan syariah Islam dalam kontek kehidupan politik dan hukum. Walaupun pernah lahir Piagam Jakarta dan gagal dilaksanakan, akan tetapi upaya Islamisasi dalam pengertian penegakan syariat Islam di Indonesia tak pernah surut.

Pemikiran dan aktivitas ekonomi syariah di Indonesia akhir abad ke-20 lebih diorientasikan pada pendirian lembaga keuangan dan perbankan syariah. Salah satu pilihannya adalah gerakan koperasi yang dianggap sejalan atau tidak bertentangan dengan syariah Islam. Oleh karena itu, gerakan koperasi mendapat sambutan baik oleh kalangan santri dan pondok pesantren.[9] Gerakan koperasi yang belum sukses disusul dengan pendirian bank syariah yang relatif sukses.[10] Walaupun lahirnya kedahuluan oleh Philipina[11], Denmark[12], Luxemburgdan AS[13], akhirnya Bank Islam pertama di Indonesia lahir dengan nama Bank Mu’amalat (1992). Kelahiran bank Islam di Indonesia hari demi hari semakin kuat karena beberapa faktor: 1. Adanya kepastian hukum perbankan yang melindunginya; 2. Tumbuhnya kesadaran masayarakat manfaatnya lembaga keuangan dan perbankan syariah; 3. Dukungan politik atau political will dari pemerintah. Akan tetapi, kelahiran bank syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan pendirian lembaga-lembaga pendidikan perbankan syariah.

Maraknya perbankan syariah di tanah air jika tidak diimbangi dengan lembaga pendidikan yang memadai akan menimbulkan industri perbankan syariahyang baru pada tahap Islamisasi nama kelembagaanya. Belum Islamisasi para pelakunya secara individual dan secara material. Maka tidak heran jika masih banyak transaksi perbankan syariah yang tidak terlalu beda dengan transaksi bank konvensional. Hanya pada perbedaan antara nilai suku bunga dengan nisbah bagi-hasil. Bahkan terkadang para pejabat bank tidak mau tahu jika nasabahnya mengalami kerugian atau menurunnya keuntungan. Mereka “mematok” bagi hasil dengan rate yang benar-benar menguntungkan bagi pihak bank secara sepihak. Di lain pihak, kadangkala ada nasabah yang bersedia mendepositokan dananya di banak syariah dengan syarat meminta bagi hasilnya minimal sama dengan bank konvensional milik pemerintah. Terlepas dari kekurangan dan kelebihan perbankan syariah, yang pasti dan faktual adalah bahwa ia telah memberikan konstribusi yang berarti dan meaningfull bagi pergerakan roda perekonomian Indonesia dan mengatasi krisis moneter. []

Catatan Kaki:

[1] Pasca Perang Dunia II berakahir banyak pemuda mahasiswa Muslim belajar ekonomi di Barat sehingga mereka mendapat wawasan ekonomi yang luas. Menyadari hal itu mereka berupaya menghidupkan kembali prinsip, nilai, norma dan hukum ekonomi Islami untuk kemudian merekaberusaha untuk mengaplikasikanya di tanah air mereka.
[2] Javed Ansari, Ekonomi Islam antar Neoklasik dan Strukturalis: Laporan dari Islamabad dalam Islamisasi Ekonomi: suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek Gerakan Perekonomian Islam, (Amrullh dkk., e.,) PLP2M, Yogyakarta, 1985, h. 100-111
[3] Dawam Raharjo, Menegakan Syariat Islam di Bidang Ekonomi, dalam Adiwarman Karim, Bank Islam: analisis fiqh dan Keuangan, IIIT Indonesia, Jakarta, 2003
[4] Sutan Remy Syahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukanya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Grafiti, Jakarta, 199, hal. 4-5 dengan mengutip berbagai sumber.
[5] Istilah jihbiz mulai dikenal pada masa Muawiyah (661-680M). Istilah ini dipinjam dari bahasa Persia kahbad atau kihbud. Pada masa pemerintahan Sasanid, istilah jihbiz digunakan untuk orang yang melaksanakan fungsi dan tugas mengumpulkan pajak tanah.
[6] Pada masa ini setiap wazir (menteri) mempunyai bankirnya masing-masing. Misalnya: Ibnu Furat menunjuk Harun Ibnu Imran dan Josep Ibnu Wahab sebagai bankirnya.
[7] Sudin Haron, Islamic Banking: Rules and Regulations, Pelanduk Publications, Petaling Jaya, 1997, h. 2. Sami Hassan Hamoud, Progress of Islamic Bankin: the Aspirations and the Realities, Islamic Economic Studies, vol 2 No.1. December 1994, h. 71-80
[8] Bank ini menyediakan bantuan finansial bagi negera-negara anggotanya; membantu mereka untuk mendirikan bank Islam di negara masing-masing; memainkan pernan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan dan keuangan Islam.
[9] Fakta penerimaan kalangan santri, antara lain, berdirinya Induk Koperasi Pondok Pesantren (INKOPONTREN) di Jakarta tahun 1996 oleh Puskopontren Jawa Barat, DKI, DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Perkembangan Kopontren semakin menjamur setelahdigulirkanya proyek P2KR (Proyek Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (baca:Pessantren) oleh BAPPENAS, 1998
[10] Ketika terjadi krisis moneter di tnah air, sejumlah Bank Perkreditan Rakyat milik PEMDA Jabar banyak yang mati (70-80%). Akan tetapi, BPRS yang beroperasi di Jawa Barat, walaupun ada yang mati, tingkat kematianya jauh lebih rendah dari BPR konvensional, yakni kurang dari 50%. Iniberarti BPRS lebih dapat bertahan dan berkompetisi dari dan dengan BPR konvensional
[11] Bank amanah berdiri di Pilipina 1987 di negeri sekuler yang penduduk Muslimnya minoritas.
[12] Bank Islam pertama yang berdiri di Eropa, yakni Denmark (1983) dan di negeri sekuler adalah The Islamic Bank International of Denmark. Kini bak-bank besar dari Negara-negara Barat seperti Citibank, ANZ Bank, Chase Manahathan Bank dan Jardine Fleming telah membuka Islamic Windo dalam rangka melayani perbankan sesuai dengan syariat Islam.
[13] Muslim Saving and Investment berdiri tahun 1987 di Los Angelos , California