Rabu, 18 Oktober 2017

Muda Cendekia, Pustaka Saga, Sabuk Pustaka; Bangkitnya Budaya Literasi di KAMMI

AHAD (15/10), Saya berkesempatan bertandang ke markas baru KAMMI Daerah Malang selepas mengisi acara Sekolah Kebangsaan di BEM Universitas Brawijaya, di sebuah Villa daerah Batu, Malang. Di sekretariat tersebut ada beberapa nama yang hadir, di antaranya adalah: Eri Muriyan, Jundy, Azami, dkk. Kami berbincang banyak hal, tentang buku, politik, ekonomi, bisnis, KAMMI dan soal jodoh (hahaha, soalnya banyak yang masih jomblo).
Eri Muriyan adalah salah satu pentolan sebuah penerbit buku-buku gerakan, yang bernama Sabuk Pustaka di daerah Malang. Buku pertamanya yang ia tulis berjudul, “Mencintai KAMMI Dengan Kritik; Refleksi Pergerakan dan Pengkaderan.” Dalam sebuah pengantarnya, penerbit Sabuk Pustaka mengatakan penerbitan buku-buku tersebut adalah sebuah usaha untuk ikut menghidupkan budaya literasi gerakan mahasiswa dan generasi muda yang ada di kota Malang. Cita-cita yang sangat mulia dan baik tentunya.
Sambil bercanda saya bertanya, “Ini kok judul-judul bukunya banyak mengkritik KAMMI? Gak dimarahin sama Ketum KAMMI Pusat, Kartika Nur Rahman?” Sambil tertawa kecil, Eri menjawab, “Gak lah mas, kemarin ketemu Ketum aman-aman aja. Hehehe...”.
Saya bertanya ini bukan tanpa alasan. Judul yang menarik, tentu menjadi daya tarik sebuah buku atau karya tulis. Misal sebuah berita dibuat judul yang bombastis saja, bisa mendapat jutaan klik. Saya tidak berani menyampaikan langsung ke Eri, karena saya orang yang sungkan mengkritik secara langsung, apalagi di sebuah forum.
Lewat tulisan ini, saya ingin memberi sebuah advice (masukan) ke Eri agar judul-judulnya dipermanis lagi supaya lebih ciamik dan tidak fokus hanya soal KAMMI saja, akan tetapi mengambil segmen-segmen yang lain. Buku yang terakhir yang ditulis Dharma Setyawan berjudul “KAMMI, Beyond Politics”, menurut saya sudah ada kemajuan dari buku-buku sebelumnya. Tapi harus saya akui dan apresiasi, semangat Eri, dkk. sudah pada jalur yang tepat. Soal pengemasan buku agar menarik dan mempunyai daya jual sebenarnya bukan keahlian saya, ada mas Yusuf Maulana, Dwi Suwiknyo yang lebih senior dalam soal ini.
Sebuah Saga dari Surabaya
Lahir sebelum Sabuk Pustaka, Pustaka Saga di awal-awal kelahirannya mencoba memproduksi ulang buku-buku yang sebelumnya sudah pernah diproduksi oleh seniornya Rijalul Imam, salah satu punggawa dari Penerbit Muda Cendekia.
Oh ya, saya coba mengurutkan, era kebangkitan budaya literasi KAMMI diawali oleh penerbit Muda Cendikia yang digagas oleh Akh. Rijalul Imam dan istrinya Mbak Tri Mulyaningsih. Kemudian diikuti Pustaka Saga, yang dikawal oleh anak-anak muda dari Surabaya seperti Arif Syaifurrisal, Gading Ekapuja Aurizki, dan Ahmad Jilul. Yang terakhir adalah Sabuk Pustaka, Eri Muriyan dkk. dari Malang.
Kembali ke Pustaka Saga, saya pernah bertemu dengan dua penggagasnya di sebuah warung kopi di Yogyakarta. Meski saat itu tidak banyak membahas soal buku, akan tetapi saya bisa menangkap gagasan anak-anak muda Surabaya ini sangat cemerlang. Sayang tidak ada Arif Syaifurrisal di situ. Mudah-mudahan kalau saya ke Surabaya saya akan menyempatkan untuk bertemu dan berdiskusi dengan Arif.
Saga, lumayan konsisten menerbitkan buku-buku gerakan. Banyak segmen yang diambil. Bahkan novel-novel dan biografi tokoh bangsa pun coba diterbitkan oleh mereka. Arif pernah menyampaikan dalam sebuah chat whatsapp pribadi, kalau distribusi mereka tidak masuk ke toko-toko besar. Mereka mengandalkan jaringan mereka sendiri. Dalam jumlah produksi pun mereka cetak terbatas (berkisar 200-300 eksemplar). “Tidak terlalu banyak mas, supaya kita tidak rugi. Kalau habis, baru kita cetak lagi”, ungkap Arif.
Pseudoliterasi dan Belajar dari Penerbit Senior
Adakah orang yang berkecimpung di dunia literasi, tetapi tidak menjalankan keliterasian? Jawabannya adalah BANYAK! Di bukunya mas Iqbal Dawami, “Pseudoliterasi; Menyingkap Sisi Lain Dunia Literasi” diungkapkan bahwa orang-orang pseudoliterasi ini adalah aktivis literasi palsu nan semu. Di dalam Pemerintahan, pendidikan (sekolah, pesantren, dan kampus), penerbitan, perpustakaan dan taman bacaan, kalangan penulis, dll. ternyata ada dan banyak oknum pseudoliterasi ini, ungkap mas Iqbal Dawami di buku tersebut. Menyoal pseudoliterasi ini, penerbit-penerbit yang digagas oleh anak-anak KAMMI jangan sampai terjadi seperti yang dimaksud oleh Mas Iqbal Dawami dalam bukunya.
Mas Yusuf Maulana, suatu ketika pernah bercerita saat beliau masih menjadi Kepala Editor di penerbitan tersebut, jika Pro-U Media sangat baik dalam pelaporan penjualan kepada penulis (bahkan lebih baik dari sebuah penerbit mayor yang memiliki jaringan toko buku sendiri di seluruh Indonesia). Pro-U juga membantu para penulis-penulisnya untuk membedah buku yang diterbitkannya (akomodasi dan lain-lain tentu ditanggung oleh mereka). Mereka juga sangat selektif memilih penulis yang akan diterbitkan di penerbitnya. Selain itu penulis-penulisnya aktif mengadakan diskusi untuk perkembangan literasi penerbit mereka. Hal-hal positif seperti ini menurut saya perlu dicontoh oleh penerbit-penerbit baru yang didirikan oleh anak-anak KAMMI.
Konsistensi dan tidak isti’jal (tergesa-gesa) adalah kunci sebuah penerbitan yang sukses (subjektif). Saya pernah diceritakan oleh mas Yusuf Maulana, ada beberapa penerbit yang cepat bangkrut karena tergesa-gesa dalam bisnis. Apa contohnya, omset belum besar tetapi sudah berani mencicil kendaraan, dll. Nah, ini juga harus menjadi perhatian penerbit-penerbit baru di KAMMI. Sebenarnya bukan hanya bisnis penerbitan, akan tetapi bisnis apapun jika Anda ingin terlihat kaya secara instan maka tunggu saja kehancurannya.

Terakhir, seringkali pertanyaan ini ditanyakan oleh saya. “Apakah buku bisa bertahan di era digital saat ini?” Jawabannya menurut saya MASIH! Coba saya tanya, meski ada e-book yang bisa diakses dan dibaca di gadget Anda, apakah Anda menikmati membacanya? Saya yakin mayoritas banyak yang menjawab tidak. Cetak tetap menjadi pilihan utama. Itu saja coretan dari saya, semoga ada manfaatnya untuk perkembangan budaya literasi di kalangan kader KAMMI dan jika ada kesalahan mohon Saya dikritik dan dimaafkan. Wallahua’lam[]

Rabu, 04 Oktober 2017

Menyoal Dana Haji Untuk Infrastruktur

Dalam sebuah acara 2nd Annual Islamic Finance Conference yang mengangkat tema “The Role Islamic Finance in Eradicating Poverty and Income Inequality (Peran Keuangan Islam dalam Pemberantasan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan)” yang diselenggarakan oleh Kementrian Keuangan RI dan UGM, Dr. Anggito Abimanyu, selaku Koordinator Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) ikut menjadi salah satu narasumber. Meski agak tidak nyambung dengan tema, ia mengakui diminta khusus oleh panitia untuk mempresentasikan terkait pengelolaan dana haji.
Anggito Abimanyu, dalam presentasinya mengatakan, “Indonesia memiliki kuota haji paling besar, yakni berjumlah 211.000 per tahunnya. Untuk umroh, Indonesia berada di urutan kedua setelah Pakistan untuk jamaah umroh yang berjumlah 800.000 tiap tahunnya.”
“BPKH, lembaga baru yang dipimpinnya memiliki amanat untuk mengelola dana haji dengan baik sesuai Peraturan Pemerintah. Total dana yang terkumpul hingga saat ini adalah sebesar 93,2 Triliun plus 3 Triliun Dana Abadi Umat. Jadi total ada 95,2 Triliun. Ada 80 Triliun dana haji yang siap diinvestasikan atau sekitar 80 persen.”
“Dana haji sejak 7 tahun lalu diinvestasikan untuk infrastruktur melalui Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) atau SBSN, yang berjumlah cukup besar yakni Rp 35,2 Triliun. Sukuk dibolehkan karena termasuk dalam instrumen syariah. Investasi jangka panjang yang akan dilakukan BPKH selain Sukuk rencananya adalah investasi ke saham syariah, emas, properti, dll.”
“Dana haji seandainya diinvestasikan ke infrastruktur pun ke proyek-proyek yang aman dan atas rekomendasi BAPENNAS. BPKH memastikan dana haji diinvestasikan ke proyek yang Low risk, high return. Misalnya refinancing proyek-proyek yang sudah berjalan dan hanya butuh tambahan dana. Proses investasi dana haji ini juga harus disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah BPKH dan DPR RI. Jika investasi dana haji ini menguntungkan, dananya akan kembali ke jamaah dalam bentuk virtual account”
Anggito meyakinkan lembaganya akan menjalankan amanat sebaik-baiknya. Ia juga memastikan semua anggotanya bebas dari kepentingan politik karena semua non partisan, bahkan anggotanya harus melepaskan jabatan di tempat sebelumnya.
BPKH terdiri 14 orang dengan 7 bidang, yakni bidang Manajemen Resiko, Pengelolaan ESDM, Penelitian Pengembangan BPKH, Arah Investasi, Pengelolaan Keuangan BPKH, Operasional BPKH, dan terakhir bidang Hukum BPKH. Selain itu, BPKH memiliki 10 dewan pengawas syariah. Salah satunya adalah Dr. Oni Syahroni, yang merupakan Dewan Syariah Nasional MUI.[]